2. Waktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)
Standar
Kompetensi :
4. Menganalisis
hubungan dasar
negara dengan
konstitusi
Kompetensi Dasar :
4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara
dengan konstitusi.
4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara.
4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi
negara.

3. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan
konstitusi
Kompetensi Dasar :
4.1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara dengan konstitusi.
4.2. Menganalisis substansi konstitusi negara.

4. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :
•
•
•
Menguraikan pengertian dasar negara dan konstitusi.
Mendeskripsikan substansi konstitusi negara.
Menganalisis cara pembentukan dan mengubah konstitusi.

5. •
•
•
•
•
Pengertian Dasar Negara
HUBUNGAN DASAR
NEGARA DENGAN
KONSTITUSI
Herman Heller
Oliver Cromwell
Lasalle
Bolingbroke
C.F. Strong
Pengertian Konstitusi
Sifat dan Fungsi Konstitusi
Substansi Konstitusi
Negara
Kedudukan Konstitusi
Cara Membentuk dan Meru-bah
Konstitusi

6. 1. HUBUNGAN DASAR NEGARA DGN KONSTITUSI
a. Pengertian Dasar Negara
Dasar negara, mrp pedoman dlm mengatur kehidupan
penyelenggaraan ketatanegaraan negara yg mencakup berbagai
bidang kehidupan.
Dasar negara bangsa Indonesia, adalah Pancasila yang
berkedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi
dalam negara, serta sebagai sumber segala sumber hukum
(TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966, jo. TAP. MPR No.V/MPR/1973, jo.
TAP. MPR No. IX/MPR/ 1978). Penegasan kembali, tercantum
dalam TAP. MPR No.XVIII/MPR/1998 .

7. B. PENGERTIAN KONSTITUSI
 Dalam pengertian luas, ”Konstitusi” berarti keseluruhan dari
ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar (droit
constitunelle). Konstitusi, ada yg dalam bentuk dokumen
tertulis ada juga yang tidak tertulis (pelopor Bolingbroke).
 Dalam pengertian sempit (terbatas), ”Konstitusi” berarti
piagam dasar atau undang-undang dasar (loi constitunelle),
yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan
dasar negara, contoh UUD 1945 (pelopor Lord Bryce dan C.F.
Strong).

8. Konstitusi
Herman Heller
Konstitusi ≠ UUD
Pendapat
Oliver Cromwell
Lasalle
Struycken
Konstitusi = UUD
• Herman Heller, Konstitusi mempunyai arti yang lebih luas dari
pada Undang-Undang Dasar.
• Struycken, Konstitusi adalah Undang-Undang Dasar. Konstitusi
memuat garis-garis besar dan asas tentang organisasi dari pada
negara.

9.  Oliver Cromwell, UUD itu sebagai “instrument of government”
bahwa undang-undang dibuat, sebagai pegangan untuk
memerintah (Konstitusi dan UUD).
 Lasalle, bahwa konstitusi sesungguhnya menggambarkan hubungan antara kekuasaan yang terdapat di dalam masyarakat.
 K.C. Wheare, konstitusi dapat dibagi 2 (dua), yaitu :
 Konstitusi yang semata-mata berbicara sebagai naskah
hukum ”the rule of the constitution”.
 Konstitusi yang bukan saja mengatur ketentuan-ketentuan
hukum, tetapi juga mencantumkan ideologi, aspirasi, citacita politik dan pengakuan kepercayaan.

10. C. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA
Sifat Konstitusi
Sifat Umum Konstitusi :
 Normatif, aturan yang harus ditaati oleh penyelenggara
negara dan warga negaranya.
 Nominal, pilihan pasal yg dilaksanakan oleh penguasa.
 Semantik, UUD hanya sebagai simbol sedangkan aturan
bernegara menurut kemauan politik penguasa.

11. Sifat pokok konstitusi negara :
 Flexible, agar mudah mengikuti perkembangan jaman (Inggris dan
Selandia Baru).
 Rigid, agar tidak mudah dirubah hukum dasarnya (Amerika, Kanada,
Jerman dan Indonesia)
K
O
N
S
T
I
T
U
S
I
Sifat Umum
Flexible/Luwes
Ditentukan
Dengan Ukuran
Rigid / Kaku
Cara Merubah Konstitusi
Apakah Konstitusi itu mudah atau tidak
mengikuti perkembangan jaman

12. FUNGSI KONSTITUSI
Fungsi Pokok, Konstitusi atau UUD adl untuk membatasi
kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang,
sehingga hak-hak warga negara dapat terlindung
(Konstitusionalisme).
Fungsi Umum :
 Kontrol Penyelenggaraan negara,
 Indikator keberhasilan pemerintahan,
 Kontrak sosial antara warga negara dengan penyelenggara
negara.

13. Memuat tentang ;
Substansi
Konstitusi








Tujuan negara,
Lembaga negara,
Pembagian kekuasaan,
Hak asasi manusia,
Sistem pemerintahan,
Hubungan pusat dan daerah,
Prosedur penyelesaian pertikaian,
Pengawasan penjabat negara &
perubahan konstitusi.

14. UUD mempunyai fungsi khusus & mrp perwujudan dari hukum
tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi
juga oleh pemerintah dan penguasa.
Setiap UUD Memuat Ketentuan :
 Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara
badan legislatif, eksekutif dan yudikatif.
 Hak-hak asasi manusia (biasa disebut Bill of Right) kalau
berbentuk naskah tersendiri.
 Prosedur mengubah Undang-Undang Dasar.
 Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat
tertentu dari Undang-Undang Dasar.

15. Secara operasional fungsi suatu konstitusi
sebagai berikut :
•
•
•
•
•
Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif
Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara
Menentukan lembaga negara bekerja sama satu dengan lainnya
Menentukan hubungan di antara lembaga negara
Menentukan pembagian kekuasaan dalam negara, baik yang
sifatnya horizontal maupun vertikal
• Menjamin hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang
penguasa
• Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan
menurut sistem ketatanegaraan

16. KEDUDUKAN KONSTITUSI (UUD)
Dalam perkembangan pemerintahan negara demokrasi,
Undang-Undang Dasar mutlak adanya. Dengan adanya
Undang-Undang Dasar baik rakyat, pemerintah maupun
penguasa negara dapat mengetahui aturan pokok atau
dasar-dasar mengenai ketatanegaraannya.
Kedudukan Undang-Undang Dasar di suatu
negara sangat penting artinya untuk
mengatur sebaik-baiknya dalam
penyelenggaraan pemerintahan negara.

17. CARA PEMBENTUKAN & MENGUBAH KONSTITUSI
1) Cara Pembentukan
No
Dengan Cara
Keterangan
1.
Pemberian
 Raja memberikan suatu UUD, dan kekuasaan akan
dijalankan oleh suatu badan tertentu.
 UUD itu timbul, karena takut akan timbul revolusi. Dng
UUD kekuasaan raja dibatasi.
2.
Sengaja
Dibentuknya
 Pembuatan suatu UUD dilakukan setelah negara itu
didirikan.
3.
Cara
Revolusi
 Pemerintahan baru hasil revolusi, dng perse-tujuan
rakyat/pemerintah mengambil suatu permusyawaratan
untuk menetapkan UUD.
4.
Cara Evolusi
 Melakukann perubahan secara berangsur-angsur
membentuk UUD baru.

18. 2) CARA MENGUBAH
No
Dengan Cara
Keterangan
1.
Oleh Badan
Legislatif/
Perundangan
Biasa
Dilakukan oleh Badan Legislatif, hanya harus dengan
syarat yang lebih berat dari pada membuat undangundang biasa (bukan Undang-Undang Dasar).
2.
Referandum
Yaitu dengan jalan pemungutan suara diantara rakyat
yang mempunyai hak suara.
3
Oleh Badan
Khusus
Badan khusus yang bertugas hanya untuk mengubah
Undang-Undang Dasar saja.
4.
Khusus di
Negara Federasi
Perubahan UUD itu baru dapat terjadi jika mayoritas
negara-negara bagian dari federasi itu tadi menyetujui
perubahan.

19. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
1
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Hubungan Dasar Negara (Pengertian
Dasar Negara dan Konstitusi) Substansi Kons-titusi, dilanjutkan Penugasan dng
menjawab pertanyaan sbb :
1. Berikan penjelasan yang dimaksud dengan dasar negara merupa-kan “filsafat
negara” yang berkedudukan sebagai “sumber tertib hukum dalam negara” !
a. Filsafat negara : ................................................................................
b. Sumber tertib hukum dalam negara : ..........................................
2. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa Konstitusi Negara mempunyai kedudukan
penting di dalam penyelenggaraan kehidupan negara !
……………………………………………………………………….
3. Tuliskan hal-hal yang mendasari (alasan penjelasan) suatu konstitusi negara
dilakukan perubahan atau tidak ! ........................
Dilakukan Perubahan
Tidak Dilakukan Perubahan
…………………………………………….
…………………………………………

20. Waktu : 4 x 45 Menit
Standar Kompetensi :
4. Menganalisis hubungan dasar negara dengan
konstitusi
Kompetensi Dasar :
4.3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD 1945 Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
4.4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi negara.

21. (Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :




Mendeskripsikan kedudukan Pembukaan UUD 1945
Menganalisis hubungan Pembukaan dengan Batang Tubuh
UUD 1945.
Menganalisis perbandingan konstitusi NKRI dengan
negara liberal dan negara komunis
Menampilkan dengan contoh sikap positif terhadap
konstitusi negara

22. Kedudukan Pembukaan
Makna Dalam Pembukaan
Pokok-pokok Pikiran Dalam
Pembukaan
PEMBUKAAN
UUD 1945 NEGARA
KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang-Undang
Peraturan Pem.
Per. Pel. Lainya
Kep. Presiden

23. 2. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 NEGARA
KESATUAN RI TAHUN 1945.
a. Kedudukan Pembukaan UUD 1945
Pembukaan UUD 1945, merupakan sumber motivasi dan
aspirasi, tekad dan semangat bangsa Indonesia, serta cita
hukum dan cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan
nasional maupun internasional.
Pembukaan UUD 1945 dijadikan norma fundamental. Rumusan kata dan
kalimatnya tidak
boleh diubah oleh siapapun, termasuk
MPR hasil pemilu. Pengubahan Pembukaan UUD 1945 berarti
pengubahan esensi cita moral dan cita hukum yang ingin diwujudkan dan
ditegakkan oleh bangsa Indonesia.

24. PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM HUBUNGANNYA DENGAN
BATANG TUBUH UUD 1945, MEMPUNYAI KEDUDUKAN :
•
Hubunganya dengan tertib hukum Indonesia, maka Pembu-kaan UUD 1945
mempunyai kedudukan yang terpisah dari batang tubuh UUD 1945. Sebagai
Pokok Kaidah Negara yang fundamental, Pem-bukaan UUD 1945 mempunyai
kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.
•
Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai
kedudukan lebih tinggi.
•
Pembukaan merupakan Pokok Kaidah Negara fundamental yang menentukan
adanya UUD Negara tersebut (sumber hukum dasar).
•
Pembukaan UUD 1945, mengandung pokok-pokok pikiran yang akan
diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945.

25. b. MAKNA YANG TERKANDUNG PEMBUKAAN UUD 1945
Alinea Pertama, antara lain : Keteguhan bangsa Indonesia dalam membela
kemerdekaan melawan penjajah dalam segala bentuk.
Alinea Kedua, antara lain : Kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia
adalah melalui perjuangan pergerakan dalam melawan penjajah.
Alinea Ketiga, antara lain : Motivasi spiritual yang luhur bahwa
kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa.
Alinea Keempat, antara lain : Adanya fungsi dan sekaligus tujuan negara
Indonesia, Disusun dalam UUD, Berkedaulatan Rakyat dan Dasar Negara
Pancasila.

26. c. MAKNA PEMBUKAAN UUD 1945 DALAM PERJUANGAN
BANGSA INDONESIA
Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan khidmat
dalam empat alinea itu, setiap alinea kata-katanya mengandung
arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yg
universal & lestari.
Universal, krn mengandung nilai-nilai yg dijunjung tinggi oleh
bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi;
Lestari, krn mampu menampung dinamika masyara-kat, dan akan
tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama
bangsa Indonesia tetap setiap kepada Negara Proklamasi 17
Agustus 1945.

27. d. POKOK-POKOK PIKIRAN DLM PEMBUKAAN UUD 1945
o Pokok pikiran pertama : ”Negara – begitu bunyinya –
”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan
mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
o Pokok pikiran kedua : ”Negara hendak mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat”. .
o Pokok pikiran ketiga : ”Negara yang berkedaulatan rakyat
berdasar atas kerakayatan dan permusyawaratan/ perwakilan”.
o Pokok pikiran keempat : ”Negara berdasar atas Ketuhanan
Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab”.

28. e. HUBUNGAN PEMBUKAAN DENGAN BATANG TUBUH UUD 1945
Bahwa pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD 1945, merupakan ”— suasanan
kebatinan dari UUD Negara Indonesia serta mewujudkan cita hukum yang
menguasai hukum dasar negara, baik tertulis maupun tidak tertulis”--.
Pembukan UUD 1945 mempunyai hubungan langsung dng Batang Tubuh UUD
1945, karena mengandung pokok-pokok pikiran yang dijabarkan lebih lanjut
dalam pasal-pasal di Batang Tubuh UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945, memuat dasar falsafah negara Pancasila dan Batang
Tubuh UUD 1945 yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan,
bahkan hal ini menjadi rangkaian kesatuan nilai dan norma yang terpadu.

29. f. TATA URUTAN PERATUTAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DI
INDONESIA
Pada awalnya tercantum di
dalam TAP MPRS
No.XX/MPRS/1966, Selanjutnya
dikukuhkan kembali dengan
TAP MPR No.V/MPR/1973, dan
TAP MPR No.IX/MPR/1978. Di
era reformasi, dirubah dengan
keluarnya TAP MPR Nomor
III/MPR/2003
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UUD 1945
Ketetapan MPR
Undang-undang
Peraturan Pemerintah
Per. Pelaksana Lainya
Keputusan Presiden

30. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
2
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Kedudukan Pembukaan UUD 45, dan Tata Urutan PP, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan (CIRC) Cooperative Integrated Reading
And Composition / Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis. :
1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 3 – 4 orang.
2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai dengan topik pembelejaran.
3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan menemukan
ide pokok serta memberi tanggapan terhadap wacana/kliping, dan
ditulis pada lembar kertas.
4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5. Buatlah kesimpulan bersama.
6. Penutup.

31. 3. PERBANDINGAN KONSTITUSI PADA NEGARA RI
DENGAN NEGARA LIBERAL & NEGARA KOMUNIS
a. Konstitusi Negara Republik Indonesia
Mekanisme demokrasi Pancasila telah tercantum didalam Penjelasan UUD 1945.
Penjabaran lebih lanjut sistem Pemerintahan negara sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
Indonesia ialah negara yg berdasar atas hukum.
Indonesia menggunakan sistem konstitusional.
Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR.
Presiden ialah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah
majelis.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
6. Menteri negara adalah pembantu Presiden ; Menteri negara tdk bertanggung
jawab kpd DPR.
7. Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

32. LEMBAGA-LEMBAGA KENEGARAAN
Konsepsi
Konstitusi
negara republik
Indonesia
bersumber
kepada UUD
1945, dan
berdasarkan
Pancasila.
1. Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)
2. Presiden
3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
4. Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK)
5. Mahkamah Agung (MA)

33. b. KONSTITUSI PADA NEGARA LIBERAL
Negara tidak boleh campur tangan dalam urusan pribadi,
ekonomi, dan agama warganya.
Negara hanya berfungsi sebagai “Penjaga Malam”, yaitu
menjaga keamanan dan ketertiban individu serta menjamin
kebebasan seluas-luasnya dalam memperjuangkan
kehidupannya.
Bentuk negara yang diidamkan aliran liberalisme adalah
demokrasi parlementer dengan persamaan hak bagi seluruh
rakyat di depan hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi
Manusia.

34. 1) KONSTITUSI DI NEGARA INGGRIS
Pemerintahan negara Inggris dikenal sebagai induknya
parlementaria (mother of parliament), dengan ciri-ciri :
 Kekuasaan legislatif (DPR/Parlemen) lebih kuat dari kekuasaan
eksekutif (Pemerintah = Perdana Menteri).
 Menteri-menteri (kabinet) harus mempertanggungja-wabkan
semua tindakannya kepada DPR.
 Program-program kebijaksanaan kabinet harus dise-suaikan
dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen.
 Kedudukan kepala negara (raja, ratu, pengeran, atau kaisar)
hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat diganggu
gugat.

35. Lanjutan ...........
o Raja atau ratu sebagai pemegang tahta kerajaan, dalam
pemerintahan bersifat seremonial.
o Ratu memberi persetujuan resmi terhadap undang-undang yang
telah disahkan oleh parlemen, tetapi tidak boleh menyatakan
pendapatnya secara terbuka.
o Ratu bertanggung jawab atas penunjukkan Perdana Menteri dan
pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan.
o Kekuasaan dan hak-hak istimewa raja/ratu, sebenarnya tergantung
pada Perdana Menteri dan Kabinetnya.
o Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dalam
Majelis Rendah (House of Commons). Sedangkan raja/ratu secara
otomatis menduduki jabatan warisan dalam Majelis Tinggi (House
of Lord).

36. GAMBARAN TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER
MODEL KERAJAAN INGGRIS
PERDANA MENTERI
DEWAN MENTERI-MENTERI
(KABINET)
PARLEMEN
Pemilihan
Umum
Artikulasi
Kepentingan
PEMILIH
Keterangan :
: Mosi tidak percaya dari
pihak legislatif (parlemen)
kepada pemerintah (eksekutif)
: Pertanggungjawaban dari
pihak eksekutif (PM dan
Kabinetnya) kepada parlemen
(legislatif)

37. 2) KONSTITUSI DI NEGARA KOMUNIS
Komunisme merupakan aliran politik yang menganut ajaran Karl
Marx dan Friedrich Engel dalam naskah yang diperuntukan bagi
kaum komunist di London dengan judul Manifesto Komunist yang
dibuat di Brusel pada tahun 1847.
Komunisme yang menjadi dasar bagi konstitusi di RRC,
juga mencerminkan suatu gaya hidup berdasarkan
nilai-nilai :
 Gagasan monisme (sebagai lawan dari pluralisme)
 Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah guna mencapai
komunisme.
 Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme.

38. Menurut komunisme, demokrasi rakyat adalah “bentuk khusus
demokrasi yang memenuhi fungsi diktatur proletar”. Bentuk
khusus ini telah ber-kembang di negara-negara Eropa Timur
(sebelum runtuhnya Uni Soviet ) dan di Tiongkok (RRC).
Pembuat keputusan paling tinggi dalam sistem politik Cina adalah
Partai Komunis Cina (PKC) yang menentukan semua
kebijaksanaan.
Tidak ada proses legislatif secara terbuka dan relatif sedikit
undang-undang publik yang diumumkan.
Keputusan-keputusan banyak berupa pernyataan umum tentang
kebijaksanaan atau doktrin.

39. Republik Rakyat Cina berdiri tahun 1949, & baru pada tahun 1954
menetapkan Konstitusinya da-lam Konggres Rakyat Nasional
yang menyebut-kan “bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas
pekerja dalam hal ini dikelola oleh Partai Komunis Cina (PKC)
sebagai inti kepemimpinan pemerintahan”.
Lembaga-Lembaga Kenegaraan, terdiri dari :
 Ketua PKC dan Sekjen PKC
 Konggres Rakyat Cina (KRC)
 Mahkamah Rakyat Tertinggi dan Kejaksaan Rakyat Tertinggi

40. STRUKTUR SISTEM PEMERINTAHAN PUSAT
DI REPUBLIK RAKYAT CINA (RRC)
KONFERENSI NEGARA
TERTINGGI
DEWAN NEGARA
PERDANA MENTERI
15 Wakil Perdana
Menteri, Sekretaris
Jenderal, Menterimenteri dan KepalaKepala Komisi
49 Kementerian dan
Komisi
KETUA
DEWAN PERTAHAN
NASIONAL
KOMITE TETAP
KONGGRES
RAKYAT
NASIONAL
MAHKAMAH
RAKYAT
TERTINGGI
KEJAKSAAN
RAKYAT
TERTINGGI

41. Penugasan Praktik Kewarganegaraan
3
Setelah mempelajari materi-materi tentang : Konstitusi Pada Negara Liberal (Inggris) dan
Negara Komunis (Republik Rakyat Cina), dilanjutkan Penugasan dengan menjawab
pertanyaan atau pernyataan sebagai berikut :Bentuk kelompok dengan
1. Konstitusi di negara liberal dan konstitusi negara komunis memiliki perbedaan pokok
baik secara teroritis maupun penerapannya. Tuliskan hal-hal yang anda ketahui berikut
ini :
No
Subyek
Uraian Singkat
1.
Sumber Ideologi
..........................................................
2.
Nama-nama tokoh
terkenal
..........................................................
3.
Penerapan dalam
ketatanegaraan
...........................................................
...........................................................

42. 2. Berikan penjelasan kedudukan lembaga legislatif dan eksekutif pada negara liberal
(Inggris) dan Komunis (RRC) !
a. Pada negara liberal (Inggris) : ..................................................
b. Pada negara komunis (RRC) : ...................................................
3. Berikan tanggapan penjelasan, bagaimanakah ketatanegaraan negara komunis RRC
yang jabatan perdana menterinya selalu dipegang oleh Ketua Parti Komunis China
(PKC) ! ....................................................................................................................................
............

43. 4. SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI NEGARA
UUD, merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum tertinggi
yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh
pemerintah serta penguasa.
Setiap warga
negara
hendaknya
memiliki
keinginan kuat
terhadap
konstitusi
negara sbb :
Budaya
“taat
asas” &
“taat
hukum”
1.
2.
3.
4.
5.
Bersikap terbuka
Mampu mengatasi masalah
Menyadari adanya perbedaan
Memiliki harapan realistis
Penghargaan terhadap karya
bangsa sendiri
6. Mau menerima dan memberi
umpan balik

44. SOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1. Jelaskan, mengapa setiap negara harus memiliki dasar negara atau
konstitusi ?
2. Jelaskan yang dimaksud Konstitusionalisme menurut pendapat Carl J.
Friedrich !
3. Jelaskan kedudukan Presiden republik Indonesia dalam kedudukannya
sebagai kepala pemerintahan, mempunyai kekuasaan dalam bidang
yudikatif !
4. Tuliskan apa yang menjadi ciri khas dari konstitusi yang diterapkan di
negara komunis RRC !
5. Jelaskan bagaimana hubungan antara pokok-pokok pembukaan UUD 1945
dengan Batang Tubuh UUD 1945 !

45. STUDI KASUS
Setelah Keputusan Mahkamah Konstitusi
Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 60 huruf (g)
Undang-undang Pemilu 2003, tentang larangan calon legislatif (caleg) bekas
anggota Partai Komunis Indonesia (PKI).
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dianggap positif, karena telah
menghilangkan salah satu pasal perundangan yang diskriminatif, sehingga
memberi ruang (meskipun masih kecil) untuk proses rekonsiliasi ke Indonesia
masa depan yang lebih adil dan beradab.
Sumber : Media Indonesia, 1/3/2004 (Halaman 1)

46. TAGIHAN TUGAS :
1. Baca baik-baik studi kasus di atas, kemudian apa yang dapat
anda komentari ?
2. Berikan beberapa argumentasi, mengapa pada masa orde baru
PKI dilarang dan era reformasi ini cende-rung ada upaya untuk
dicabut larangan secara konsti-tusional tentang PKI !
3. Dalam upaya rekonsiliasi dengan PKI di Indonesia, prasyarat apa
yang harus dipersiapkan baik bagi orang-orang yang terlibat
langsung PKI maupun anak dan turunannya, serta diri kita
sendiri ?
4. Sikap anda dari sudut pandang dasar negara Pancasila terhadap
kasus tersebut di atas ?

47. INQUIRI
Ciri khas dari demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa
pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas
kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenangwenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan
atas kekuasaan pemerintah tercantum dalam konstitusi ; maka
dari itu sering dise-but “pemerintah berdasarkan konstitusi”
(constitutional government).

48. Tagihan Tugas :
1. Gali informasi kembali yang dimaksud dengan demokrasi
konstitusional !
2. Bagaimana suatu konstitusi dapat diterapkan baik oleh
penguasa maupun warga negaranya !
3. Dari sudut pandang “keadilan”, manakah yang lebih baik
antara demokrasi konstitusional (negara-negara liberal)
dengan demokrasi rakyat (negara-negara komunis) !
4. Apa sajakah sikap positif yang harus dilakukan untuk tetap
tegaknya konstitusi di Indonesia yang berdasarkan demokrasi
Pancasila, terutama untuk para penyelenggara negara !