Dokumen tersebut membahas tentang persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Pada masa revolusi kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial diterapkan dan dibentuk KNIP. Pada masa republik Indonesia serikat, negara bagian dan daerah otonom dibentuk. Pada masa demokrasi liberal, UUDS 1950 menetapkan sistem parlementer namun sering bergantinya kabinet.

1. PERSATUANDANKESATUANBANGSAINDONESIA DARI
MASAKE MASA
- REZAWAHYUNI-

2. PersatuandanKesatuanBangsapadaMasaRevolusiKemerdekaan(18
Agustus1945–27Desember1949)
a. Sistem Pemerintahan Presidensial:
UUD NRI Tahun 1945 menetapkan sistem pemerintahan
presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden,
meskipun kekuasaan tertinggi berada di MPR. Sistem ini
dinilai tidak menganut Check and Balances, dan tidak
mengatur pembatasan yang tegas penyelenggaraan
kekuasaan negara.
b. Sidang PPKI 18 dan 19 Agustus 1945:
Pada tanggal 18 Agustus 1945, dilaksanakan sidang PPKI.
Hasil dari sidang ialah menetapkan UUD RI, yaitu UUD NRI
Tahun 1945 mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indoensia.
Pada tanggal 19 Agustus 1945, PPKI menetapkan pembagian
wilayag bekas Hindia Belanda ke dalam 8 Provinsi Indoensia
yang masing-masing dipimpin oleh Gubernur ( Sumatera, Jawa

3. C. Pembentukan Komite Nasional Indoensia Pusat
PPKI dibubarkan, dan dibentuk KNIP yang diresmikan
pada 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Kasman
Singodimejo. Beberapa ketetapan mengenai KNIP adalah:
1. Lembaga yang akan dibentuk di seluruh Indonesia
dengan pusatnya di Jakarta
2. Penjelmaan dari kebulatan tujuan cita-cita bangsa
Indoensia untuk menyelenggarakan kemerdekaan
Indoensia yang berdasarkan kedaulatan rakyat.
3. Pernyataan dari rakyat Indoensia untuk hidup aman
sebagai bangsa yang merdeka, persatuan kebangsaan
yang erat, menjaga keselamatan umum, dan membantu
para pemimpin dalam menyelenggarakan cita-cita bangsa
Indoensia.
D. Kabinet Pertama
Susunan kementerian pertama sesuai dengan ketentuan
UUD NRI Tahun 1945 di tetapkan pada tanggal 2

6. E.MaklumatPemerintah
1. Maklumat 5 Oktober 1945:
Tanggal 5 Oktober 1945 melalui maklumat Pemerintah RI dibentuk
suatu badan keamanan disebut Tentara Keamanan Rakyat (TKR)
yang berintikan bekas BKR. Untuk kegiatan Keuangan Kepala Staf
Tertinggi TKR Urip Sumohardjo memanggil para bekas pejabat yang
mengolah masalah keuangan pada masa Peta untuk merumuskan
kegiatan maupun kedudukan para pejabat keuangan di dalam
struktur organisasi TKR. Kemudian hari TKR berubah menjadi TNI,
itulah sebabnya tanggal 5 Oktober diperingati menjadi "Hari
Jadinya TNI".
2. Maklumat 3 November 1945:
Maklumat 3 November 1945 adalah maklumat yang mendorong
pembentukan partai-partai politik sebagai bagian dari demokrasi.
Dengan maklumat ini, pemerintah berharap supaya partai politik
dapat terbentuk sebelum penyelenggaraan pemilu anggota badan
perwakilan rakyat pada Januari 1946.
3. Maklumat 14 November 1945:
Maklumat 14 November 1945 merupakan titik perubahan sistem
pemerintahan Indonesia, yang semula presidensil menjadi
parlementer. Perbedaan mendasar di antara kedua sistem
pemerintahan tersebut adalah berkenaan dengan kepala negara dan

7. F.KABINETPADAMASAREVOLUSIKEMERDEKAAN

8. G. PEMBERONTAKAN
Pemberontakan ini dipimpin
oleh Muso, seorang tokoh
PKI yang ingin membentuk
Republik Soviet Indoensia,
beserta Amir Syarifudin. PKI
Melakukan kekerasan fisik
terhadap pejabat, tokoh, dan
warga yang anti PKI.
Pemberontakan ini dapat
ditumpas oleh TNI melalui
operasi militer.
Pemberontakan Darul
Islam/Tentara Islam
Indoensia di Jabar dan
Jateng yang berawal dari
gagasan untuk membentuk
Negara Islam. Untuk
mengatasi pemberontakan
ini, TNI menggelar operasi
militer ke berbagai daerah
yang yang dinilai sebagai
pusat pergerakan.

9. 2.PERSATUANDANKESATUANBANGSAPADAMASA
REPUBLIKINDOENSIASERIKAT(27Desember1947-17Agustus
1950)
a. Republik Indoensia Serikat:
Republik Indonesia Serikat (RIS) terdiri dari 7 negara
bagian dan 9 daerah otonom dengan masing-masing
mempunyai luas daerah dan jumlah penduduk yang
berbeda. Di antara negara-negara bagian yang terpenting,
selain Republik Indonesia yang memiliki luas daerah dan
jumlah penduduk terbanyak, ialah Negara Sumatra Timur,
Negara Sumatra Selatan, Negara Pasundan, dan Negara
Indonesia Timur. Pada tanggal 16 Desember 1949 di
Yogyakarta, Panitia Pemilihan Nasional RIS memilih
Soekarno menjadi presiden Indonesia Serikat pertama,
dan peresmiannya dilakukan tanggal 17 Desemer 1949.
KNIP kemudian mengangkat Mr. Assaat Datuk Mudo,
ketua KNIP, sebagai pemangku jabatan Presiden

10. G. PEMBERONTAKANPemberontakan Ratu Adil
Adalah sebuah peristiwa
yang terjadi pada Januari
1950, dimana mantan
kapten KNIL dan pasuka
khusus masuk ke
Bandung dan membantai
orang berseragam TNI
yang mereka temui. Aksi
gerombolan ini telah
direncanakan beberapa
bulan sebelumnya oleh
Westerling dan bahkan
telah diketahu oleh
pimpinan tertinggi militer
Belanda
Pemberontakan Andi
Azis
Adalah
pemberontakan yang
dilakukan oleh
mantan perwira KNIL
yang berusaha untuk
mempertahankan
keberadaan Negara
Indoensia Timur dan
enggan kembali ke
NKRI.
Pemberontakan
Republik Maluku
Selatan merupakan
gerakan separatis
yang menolah
integrasi dan ingin
membentuk negara
sendiri yang lepas
dari Negara
Indoensia Timur
maupun NKRI

11. 3.PersatuandanKesatuanBangsapadaMasaDemokrasiLiberal(17Agustus1950–5
Juli1959)
a. UUDS 1950 sebagai Konstitusi
Berdasarkan UUDS, bentuk negara RI adalah negara kesatuan dengan
sistem pemerintahannya ialah Parlementer, dan presiden berfungsi sebagai
kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah.
b. Hal Negatif Sistem Parlementer
1. Kebijakan pemerintahan jangka panjang banyak yang tidak dapat
terlaksana karena masa kerja kabinet rat-rata pendek (Terlalu sering
berganti Kabinet)
2. Meningkatnya ketegangan sosial di Masyarakat akibat masa kegiatan
kampanye pemilu yang berlangsung lama, yaitu sejak tahun 1953 hingga
1955
3. Kebijaksanaan beberapa perdana menteri yang cenderung
menimbulkan kerugian bagi perekonomian nasional
C. Hal Positif Sistem Parlementer
1. Pemerintah berhasil melaksanakan program-program di bidang
pendidikan, peningkatan produksi, dan mengendalikan inflasi
2. Minoritas Tionghoa mendapat perlindungan dari Pemerintah
3. Pers mendapatkan kebebasan yang cukup

12. C.KabinetpadaMasaDemokrasiLiberal