Sistem demokrasi parlementer diterapkan di Indonesia pada tahun 1950-1959. Sistem ini menyebabkan pemerintahan yang tidak stabil karena banyaknya partai politik dan seringnya pergantian kabinet. Hal ini berdampak pada pemberontakan di daerah dan kepercayaan masyarakat yang menurun.
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DARI MASA KE MASA
Menjelaskan mengenai kemerdekaan dan sistem pemerintahan yang telah dilalui negara Indonesia pasca merdeka (revolusi - reformasi)
Persatuan dan kesatuan bangsa indonesia dari masa ke masaafifahdhaniyah
PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA INDONESIA DARI MASA KE MASA
Menjelaskan mengenai kemerdekaan dan sistem pemerintahan yang telah dilalui negara Indonesia pasca merdeka (revolusi - reformasi)
Sejarah Pemberontakan DI/TII (Sejarah Kelas XII Semester 1)Khansha Hanak
Sejarah pemberontakan DI/TII di berbagai daerah dengan latar belakang terjadinya pemberontakan dan tokoh-tokoh utama di balik peristiwa pemberontakan beserta upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan.
Disebut juga Demokrasi Parlementer.
Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan
Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda
Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republic
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres :
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949-27 Desember 1949)
Sejarah Pemberontakan DI/TII (Sejarah Kelas XII Semester 1)Khansha Hanak
Sejarah pemberontakan DI/TII di berbagai daerah dengan latar belakang terjadinya pemberontakan dan tokoh-tokoh utama di balik peristiwa pemberontakan beserta upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan.
Disebut juga Demokrasi Parlementer.
Berlaku sebulan setelah kemerdekaan diproklamasikan
Pada tahun tersebut Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda
Lama Periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republic
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Presiden & Wapres :
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(18 Agustus 1945 - 19 Desember 1948)
Syafruddin Prawiranegara (ketua PDRI)
(19 Desember 1948 - 13 Juli 1949)
Ir. Soekarno & Mohammad Hatta
(13 Juli 1949-27 Desember 1949)
SISTEM PEMERINTAHAN
Di Indonesia sistem pemerintahan yang di anut adalah SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL sebagai pengganti dari sistem parlementer yang pernah berlaku di indonesia.
sebelum kita membahas sistem pemerintahan yang berlaku di indonesia, apasih yang dimaksud sistem pemerintahan?
Sistem pemerintahan adalah keseluruhan dari susunan atau tatanan yang teratur dari lembaga - lembaga negara yang berkaitan satu sama lainnya baik secara langsung atau tidak langsung menurut suatu rencana atau pola untuk mencapai tujuan negara.
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberalAkhmad Akbar
7 kabinet indonesia_pada_masa_demokrasi_liberal
Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, sistem politik yang dimiliki oleh Indonesia telah berhasil mendorong munculnya berbagai macam partai politik. Hal tersebut disebabkan karena dalam sistem kepartaian, sistem politik Indonesia menganut sistem multipartai. Konsekuensi logis dari pelaksanaan sistem politik demokrasi liberal parlementer yang memiliki gaya barat dengan sistem multipartai yang dianut, maka partai-partai politik yang mulai muncul ini lah yang akan menjalankan pemerintahan Indonesia melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 sampai dengan tahun 1959.
Partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia mengalami masa berkiprahnya dalam jangka waktu antara tahun 1950 sampai dengan tahun 1959. Pada masa tersebut terjadi banyak pergantian kabinet atau sering jatuh bangunnya kabinet dalam pemerintahan Indonesia karena keadaan pemerintahan Indonesia yang tidak stabil, sehingga partai-partai politik yang terkuat dapat mengambil alih kekuasaan pemerintahan Indonesia dengan mudah. Pada masa tersebut partai yang terkuat dalam DPR adalah PNI dan Masyumi. Dalam jangka waktu kurang lebih 5 tahun (tahun 1950 sampai dengan tahun 1955), PNI dan Masyumi silih berganti untuk memegang kekuasaan dalam empat kabinet. Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan Indonesia, adalah sebagai berikut.
Demokrasi pada tahun 1959-1966 XI MIPA 3AbdulLatif324
1.) Latar belakang peristiwa yg terjadi
2.) Demokrasi yg berlaku
3.) Bentuk negara & pemerintahan,sifat pemerintahan,konstitusi yg berlaku
4.) Ciri-ciri demokrasi
5.) Penyimpangan-penyimpangan yg terjadi
SEMOGA BERMANFAAT
Demokrasi Parlementer : Pengertian, kelebihan & kekurangan, pelaksanaan dalam bidang politik di Indonesia, dan bagaimana akhir dari Demokrasi Parlementer di Indonesia
4. 2.Pengertian Demokrasi Parlementer
Demokrasi parlementer atau/ liberal adalah
pemerintahan dimana parlemen memiliki peranan
penting dalam pemerintahan . Dalam hal ini parlemen
memiliki wewenang dalam mengangkat perdana
menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan
pemerintahannya ,yaitu mengekuarkan mosi(sikap
politik) tidak percaya. Dalam demokrasi parlementer
ini diberlakukan UUDS 1950.
5. 3. Kabinet Indonesia Tahun 1950-1959
a. Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret
1951)
b. Kabinet Soekiman (27 April 1951-23 Februari
1952)
c. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953)
d. Kabinet Ali-Wongso ( 1 Agustus 1953-24 Juli
1955
e. Kabinet Burhanudin Harahap
f. Kabinet Ali II (24 Maret 1957)
g. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-10 Juli 1959 )
6. Adapun kabinet yang pernah memerintah
Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan
1. Natsir 6 sepetember
1950-21 maret
1951
1. Meningkatkan
keamanan dan
ketertiban
2. Menguatkan
konsolidasi,
penyempurnaan
susunan pemerintahan
3. Penyempurnaan
angkatan perang
4. Memperjuangkan
masalah Irian barat
5. Memusatkan
perhatian pada
ekonomi rakyatsebagai
fondasi ekonomi
nasional
1. Menetapkan
politik luar
negeri bebas
aktif
2. Masuknya
Indonesia
menjadi anggota
PBB
3. Dilaksanakannya
perundingan
masalah Irian
barat dengan
pihak Belanda
Gagalnya
perundingan
Indonesia
Belanda
tentang Irian
barat
8. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan
2. Sukiman 27 April 1951 –
3 April 1952
1. Penerapan tindakan
tegas untuk menjaga
keamanan dan
ketertiban
2. Memperjuangkan
kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat
dengan
memperbaharui
hukumagrarian untuk
kesejahteraan petani
3. Mempersiapkan
segala usaha untuk
pemilu
4. Memperjuangkan
irian barat dalam
wilayah Indonesia.
Banyaknya
hambatan antara
lain
1. kondisi
keamanan negara
yang belum stabil
2. perseteruan
antar berbagai
elemen politik
3.permasalahan
dengan politik
luar negeri
Indonesia.
Dalam
menangani
masalah
keamanan
dalam negeri
Indonesia
memihak ke
blok barat
dengan
menandatang
ani Mutual
security act
dengan
pemerintah
AS
10. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan
3. Wilopo 3 April 1952 –
3 Juni 1953
1. Mempersiapkan
dan
menyelenggarakan
pemilu
2. Meningkatkan taraf
kemakmuran
pendidikan dan
keamanan rakyat
3. menyelesaikan
masalah Irian
barat,memperbaiki
hubungan dengan
Belanda dan
konsisten
menjalankan politik
luar negeri yang
bebas aktif .
Kabinet ini menghadapi
banyak hambatan
dalam melaksanakan
tugasnya,antara lain
1. Munculnya
sentimen
kedaerahan akibat
ketidakpuasan
terhadap
pemerintah
2. konflik
ditubuh angkatan
darat (peristiwa 17
oktober 1952)
3. peristiwa
tanjung
morawa di
Sumut
Kabinet ini
melahirkan
mosi tidak
percaya dari
kelompok
oposisi
pemerintah
yang
bernama
sarekat tani
indonesia.
12. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan
4. Alisastro
amijoyo I
31 Juli 1953 –
12 Agustus
1955
1. Mempersiapkan
penyelenggaraan
pemilu yang
rencananya
diadakan pada
tengah tahun 1955
2. Mengatasi
gangguan
keamanan dan
pemberontakan
didaerah
3. Melaksanakan
politik luar negeri
indonesia yang
bebas aktif dan
turut berperan
dalam menciptakan
perdamaian dunia
1. Disusunny
a kerangka
panitia
pelaksana
an pemilu
2. Suksesnya
pelaksana
an KAA
3. Membaikn
ya
hubungan
dengan
Cina
1. Memperjuangka
n Irian barat
dalam negara
Indonesia
2. Munculnya
pemberontakan
diberbagai
daerah
3. Masih
berlanjutnya
konflik ditubuh
angkatan darat
dengan
mundurnya
AH nasution
yang digantikan
oleh bambang
Sugeng
14. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan
5. Burhanuddin
Harahap
12 Agustus
1955 – 3 Maret
1956
1. Memerintahkan
polisi militer untuk
menangkap Mr.
Djody
Gondokusumo atas
kasusu korupsi
didepartemen
kehakiman
2. Melaksanakan
pemilu
3. Mengangkat
kembali AH
Nasution sebagai
KSAD
1. Diselenggaraka
n pemilu tahun
1955
2. Dibubarkannya
uni Indonesia-
Belanda
3. Berhasil
menentukan
sistem
parlemen
Indonesia
Banyak
pertemuan
antara para
pemenang
pemilu yang
menyebabkan
sidang
parlemen
menjadi
deadlock
15. Kabinet Masa
Jabatan
Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan
6.
Alisastro
Amijoyo
II
20 Maret
1956 – 4
Maret 1957
1. Memperjuangkan
masuknya Irian
barat ke Indonesia
2. Mempercepat proses
daerah otonom di
Indonesia
3. Meningkatkan
kesejahteraan kaum
buruh dan pegawai
negeri serta
menyehatkan dan
menyeimbangkan
anggaran belanja
dan keuangan
negara
4. Mengganti sistem
ekonomi kolonial
menjadi sitem
ekonomi nasional
1. Ditandatanganinya
UU pembatalan
KMB oleh presiden
Sukarno
2. Beralihnya
perusahaan belanda
menjadi milik
warga Tionghoa
3. Dilaksanakannya
konsolidasi dengan
daerah-daerah yang
melakukan
pemberontakan
4. Kepentingan
Belanda
diperlakukan sesuai
dengan hukum
yang berlaku di
Indonesia
1.Munculnya
sentimen anti
Cina dalam
masyarakat
2. Munculnya
kekecewaan
masyarakat
pemerintah
daerah terhadap
pemerintah pusat
3. Tidak stabilnya
kondisi
pemerintah
dengan
banyaknya parpol
dan munculnya
gerakan separatis
didaerah.
16. Kabinet Masa Jabatan Program Kerja Hasil Kerja Kegagalan
7. Djuanda
(Karya)
9 April 1957-
5 Juli 1959
1. Pembentukan
dewan nasional
2. Normalisasi
keadaan republik
3. Memperjuangka
n lancarnya
pelaksanaan
pembatalan KMB
4. Memperjuangka
n kembali Irian
barat kewilayah
Indonesia
5. Mempercepat
dan
mengintensifkan
program
pembangunan.
1. Dibentuknya dewan
nasional untuk
menampung anspirasi
rakyat yang tergabung
dalam non partai
2. Pembersihan pejabat yang
melakukan korupsi
3. Dilaksanakannya
konsolidasi dengan
daerah-daerah yang
melakukan
pemberontakan
dengan tujuan agar
dapat normalisasi
keamanan negara
4. Ditetapkannya
peraturan kelautan
yang tertuang dalam
deklarasi djuanda
tanggal 13 desember
1957.
Terjadi
banyak
pemberont
akan
separatis
didaerah
Peristiwa
Cikini
17. 4. Ciri-ciri sistem parlementer
1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri
sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala
negaradikepalai oleh presiden/raja.
2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif
sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif .
4. Menteri bertanggung jawab kepada kekuasaan
legislatif.
5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada
kekuasaan legislatif.
6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.
18. 5. Kelebihan dan kelemahan sistem
parlementer
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara
cepat.
2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan
pelaksanaan kebijakan publik jelas.
3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen
terhadap kabinet
19. 6. Kekurangan Sistem Pemerintahan
Parlementer:
1. Kedudukan eksekutif/kabinet tergantung
pada mayoritas dukungan.
2. Kedudukan badan eksekutif tidak bisa
ditentukan berakhir sesuai dengan masa
jabatannya.
3. Kabinet dapat mengendalikan parlemen.
4. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi
jabatan-jabatan eksekutif.
20. 7. Dampak Demokrasi Parlementer
pada Pemerintahan Indonesia
1. Pembangunan tidak berjalan lancar.
2. Tidak memunculkan partai yang dominan.
3. Dengan banyaknya partai, tidak ada badan
yudikatif dan eksekutif yang kuat.
21. 8. Dampak Demokrasi Parlementer pada
Masyarakat
1. Memunculkan pemberontakan di berbagai
daerah (APRA, RMS, DI/TII).
2. Krisis kepercayaan rakyat pada pemerintahan.
APRA DI/TII
22. 9. Dampak positif & negatif sistem
parlementer
1. Bisa mencapai kemajuan ekonomi yang pesat
karena majunya industri dan sektor swasta.
2. Bersifat demokratis kepada warganya.
23. 10. Dampak negatif sistem
parlementer:
1.Terjadi kesenjangan sosial antara orang kaya
dan orang miskin.
2.Masyarakat yang bebas membuat negara agak
berbelit dalam membuat kebijakan yang
kurang populer.