- Don't copy freely - - Add the source - - Sorry it is not perfect -

1. Ade Rizky Ramadhani
(01)
Agung Budhi Yuwono (02)
Anggraeni Windi Rosari
(03)
Batari Melyapuri
(04)
Perkembangan Politik Pada Masa
Demokrasi Liberal
Eko Urip Fibrianto (07)
El Medina Aulia Putri (08)
Erninda Patriani
(09)
Figa Cospiningrum T. P.
(10)
Haikal Zaidan Nauval (11)
Disusun oleh:
Kelompok 1

2. SISTEM PEMERINTAHAN
Kabinet Natsir
(Masyumi): 1950-
1951
Kabinet Sukiman
(Masyumi): 1951-
1952
Kabinet Wilopo
(PNI): 1952-1953
Kabinet Ali
Sastroamidjojo I
(PNI): 1953-1955
Kabinet
Burhanudin
Harahap
(Masyumi): 1955-
1956
Kabinet Ali
Sastroamidjojo II
(PNI): 1956-1957
Kabinet Djuanda
(Zaken Kabinet):
1957-1959

3. Kabinet Natsir
Ketika menyusun kabinetnya, Natsir
bermaksud melibatkan sebanyak mungkin
partai agar kabinetnya mencerminkan sifat
nasional dan mendapat dukungan parlemen
yang besar. Namun, Natsir mengalami kesulitan
terutama dalam menempatkan orang-orang PNI
dalam kabinet. Sehingga Kabinet Natsir tidak
melibatkan PNI di dalamnya. PNI menjadi
oposisi bersama PKI dan Murba.

4. Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo
dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut
Peraturan Pemerintah No 39 tahun 1950 tentang
pemilihan anggota lembaga perwakilan daerah.
Lembaga-lembaga perwakilan daerah yang sudah
dibentuk supaya diganti dengan undang-undang baru
yang bersifat demokratis karena dalam PP no 39 dalam
menentukan pemilihannya dilakukan secara bertingkat.
Berdasarkan pemungutan suara di parlemen, mosi
Hadikusumo mendapat dukungan dari parlemen. Hal ini
menyebabkan menteri dalam negeri mengundurkan diri.
Kondisi ini menyebabkan hubungan kabinet dengan
parlemen tidak lancar yang akhirnya menyebabkan
Natsir menyerahkan mandatnya kepada Soekarno pada

5. Kabinet Sukiman
Kabinet Sukiman didukung oleh Masyumi dan
PNI. Partai-partai pendukung Kabinet Sukiman
berusaha merealisasi program politik masing-masing,
meskipun telah memiliki program kerja tersendiri. Hal ini
merupakan benih-benih keretakan yang melemahkan
kabinet. Sebagai contoh, Menteri Dalam Negeri Mr.
Iskaq menginstruksikan untuk menonaktifkan DPRD.
Tindakan ini menimbulkan pertikaian politik dan konflik
kepentingan.
Kebijakan lain yang menimbulkan masalah adalah
ketika Menteri Kehakiman, Muhammad Yamin,
membebaskan 950 orang tahanan SOB (negara dalam
keadaan bahaya perang) tanpa persetujuan Perdana
Menteri dan anggota kabinet lainnya.

6. Kondisi Kabinet Sukiman semakin terguncang
ketika muncul mosi tidak percaya dari Sunarjo (PNI)
yang berkaitan dengan penandatanganan perjanjian
Mutual Security Act (MSA)
Mosi ini kemudian disusul oleh pernyataan PNI
agar kabinet mengembalikan mandatnya kepada
presiden untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang
dihadapi. Akhirnya, Sukiman menyerahkan mandatnya
kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952.

7. Kabinet Wilopo
Kabinet Wilopo mendapat dukungan dari PSI
dan PSII yang memperkuat perolehan dukungan
mayoritas di Parlemen. Kabinet ini bertugas
menjalankan persiapan pemilihan umum untuk
memilih
anggota parlemen dan anggota konstituante.
Penyebab berakhirnya kabinet Wilopo antara
lain peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu:
 Desakan dari pihak tertentu agar Presiden
Soekarno segera membubarkan Parlemen yang
tidak lagi mencerminkan keinginan rakyat.
 Sebuah kelompok dalam TNI-AD tidak menyetujui
Kolonel Nasution sebagai KSAD. Pihak-pihak
tertentu dalam parlemen menuntut agar diadakan
perombakan dalam pimpinan Kementrian
Pertahanan dan TNI.

8. Kabinet Wilopo semakin terancam ketika terjadi
peristiwa Tanjung Morawa yang berkaitan dengan
pembebasan tanah milik Deli Planters Vereeniging
(DPV) yang sebelumnya sudah digarap penduduk.
Peristiwa ini memunculkan mosi yang menuntut kepada
pemerintah agar menghentikan usaha pengosongan
tanah dan semua tahanan peristiwa Tanjung Morawa
segera dibebaskan. Desakan-desakan ini akhirnya
membuat Kabinet Wilopo jatuh.

9. Kabinet Ali Sastroamidjojo I
Kabinet Ali Sastroamidjojo I bertujuan
menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih
anggota Parlemen dan Anggota Dewan Konstituante.
Kabinet ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia
Afrika pada April 1955.
Faktor utama jatuhnya kabinet adalah masalah
pimpinan TNIAD. Calon pimpinan TNI yang diajukan
kabinet ini ditolak oleh korps perwira, kelompok Zulkifli
Lubis, sehingga timbul krisis kabinet. Parlemen
mengajukan mosi tidak percaya terhadap menteri
pertahanan. Akibatnya Fraksi Progresif dalam Parlemen
menarik Mr. Iwa Kusumasumantri dari jabatannya
sebagai menteri pertahanan pada 12 Juli 1955. Tidak
lama berselang setelah itu kabinet akhirnya

10. Kabinet Burhanudin Harahap
Kabinet Burhanuddin Harahap mempunyai tugas
penting untuk menyelenggarakan pemilihan umum.
Pada tanggal 27 September 1955 pemilihan umum
untuk memilih anggota parlemen berhasil
dilangsungkan dan pemilihan anggota Dewan
Konstituante dilakukan pada 15 Desember 1955.
Kabinet ini juga berhasil menyelesaikan
permasalahan dalam tubuh TNI-AD dengan
mengangkat kembali Kolonel Nasution sebagai KSAD
pada Oktober 1955. Program lainnya yang berusaha
dilaksanakan adalah masalah politik luar negeri dan
perundingan masalah Irian Barat.

11. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
Kabinet Ali II memiliki Rencana Lima Tahun yang
isinya mencakup masalah Irian Barat, masalah otonomi
daerah, masalah perbaikan nasib buruh, penyehatan
keuangan dan pembentukan ekonomi keuangan.
Dalam menjalankan programnya, Kabinet Ali II
gagal memaksa Belanda untuk menyerahkan Irian
Barat yang akhirnya membatalkan perjanjian KMB.
Munculnya masalah anti Cina di kalangan rakyat yang
kurang senang melihat kedudukan istimewa golongan
ini dalam perdagangan. Selain itu, mulai meningkatnya
sikap kritis daerah terhadap pusat.

12. Peristiwa-peristiwa di atas membuat
kewibawaan Kabinet Ali Sastroamidjojo
semakin turun. Kurangnya tindakan tegas dari
kabinet terhadap pergolakan yang muncul
membuat Ikatan Pembela Kemerdekaan
Indonesia (IPKI) dan Masyumi menarik para
menterinya dari kabinet. Ali akhirnya
menyerahkan mandatnya kepada Presiden
Soekarno pada tanggal 14 Maret 1957.

13. Pada tanggal 1 Desember 1955, Hatta
mengundurkan diri dari jabatan sebagai Wakil
Presiden sebagai reaksi politis atas
ketidakcocokan Hatta terhadap pernyataan
Presiden Soekarno. Ketidakcocokkan itu
adalah Soekarno mendukung gerakan
komunisme sedangkan Hatta mendukung
sistem demokrasi konstitusional.
Soekarno mengeluarkan Konsepsi
Presiden pada tanggal 21 Februari 1957. Sejak
saat itu Presiden Soekarno mengabil alih
pemerintahan dan mendorong dilaksanakannya

14. Kabinet Djuanda
Kabinet ini dibentuk oleh Ir. Soekarno dan
dilantih pada tanggal 9 April 1957 dan dikenal dengan
nama Kabinet Karya.
Kabinet Djuanda merupakan Zaken Kabinet
dengan tugas membebaskan Irian Barat dan
menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang
memburuk. Kabinet Djuanda menyusun program kerja
yang dikenal dengan Panca Karya, meliputi:
1. Membentuk Dewan
2. Normalisasi keadaan Republik
3. Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB
4. Perjuangan Irian
5. Mempergiat pembangunan

15. Karena adanya pergolakan di daerah,
kabinet ini melaksanakan Munas di gedung
Proklamasi. Musyawarah ini membahas
permasalahan-permasalahan pemerintahan,
persoalan daerah, ekonomi, keuangan, angkatan
perang, kepartaian serta masalah Dwitunggal
Soekarno Hatta.
Dilanjutkan musyawarah yang memabahas
dan merumuskan usaha pembangunan sesuai
dengan keinginan daerah. Pada awalnya batas
kontinen laut kita 3 mil dari batas air terendah
kemudian berubah menjadi 12 mil dari batas pulau
terluar. Perubahan ini dikenal dengan Deklarasi
Djuanda.
Deklarasi ini baru bisa diterima oleh dunia
setelah ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut

17. Sistem Kepartaian
Sistem Kepartaian yang dianut pada masa
demokrasi liberal adalah multi partai. Pembentukan
partai politik ini bertujuan untuk memperoleh,
merebut, dan mempertahankan kekuasaan sacara
konstitusional.
Partai yang terbentuk pada masa itu adalah
Masyumi, PNI, PSI, PKI, PBI, PRJ, PARKINDO,
PRS. PERMAI, PKRI

18. Pemilihan Umum 1955
Pemilu ini bertujuan untuk memilih wakil-
wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan
Dewan konstituante.
Pemilu pertama dibagi dalam 16 daerah
pemilihan. Terdapat dua tahap pelaksanakan,
tahap pertama untuk memilih anggota parlemen
pada 29 September 1955 dan tahap kedua memilih
anggota Dewan konstituante pada 15 Desember
1955.
Hasil pemilu diumumkan pada 1 Maret 1956 yaitu
sebagai berikut:

19. 1. Anggota DPR
2. Anggota Dewan Konstituante
PNI 57 kursi
Masyumi 57 kursi
NU 45 kursi
PKI 39 kursi
PNI 119 kursi
Masyumi 112 kursi
NU 91 kursi
PKI 80 kursi

21. TERIMA KASIH