Untuk Pembelajaran ataupun presentasi

2. Standar Kompetensi:
Menganalisis hubungan dasar negara
dengan konstitusi
Kompetensi Dasar:
1. Mendeskripsikan hubungan dasar negara
dengan konstitusi
2. Menganalisis substansi konstitusi negara
3. Menganalisis kedudukan Pembukaan UUD
1945 Negara Kesatuan RI
4. Menunjukkan sikap positif terhadap konstitusi
negara
2

3. Hubungan Dasar Negara dengan
Konstitusi
Dasar Negara:
dasar, fundamen, asas, norma
dasar atau kaidah yang
fundamental sekaligus sebagai
sumber hukum negara untuk
mendirikan atau menyelenggarakan
pemerintahan suatu negara dan
dalam rangka mewujudkan tujuan
negara.
Kedudukan dasar negara biasanya
memiliki sifat:
a. Yuridis konstitusional:
mempunyai nilai dasar negara
b. Imperatif: mengikat dan
memaksa

4. FUNGSI DASAR NEGARA
a. Dasar berdiri dan
tegaknya sebuah
negara
b. Dasar kegiatan
penyelengaraan
negara
c. Dasar partisipsi warga
negara
d. Dasar pergaulan antar
warga negara

5. Pancasila sebagai cita-cita memiliki dua fungsi
a. Fungsi regulatif, artinya cita-
cita hukum menguji apakah
hukum yang dibuat adil atau
tidak bagi masyarakat
b. Fungsi konstitutif, fungsi
yang menentukan bahwa
tanpa dasar cita-cita hukum
maka hukum yang dibuat
akan kehilangan makna
Pancasila sebagai dasar negara
dalam mengatur pemerintah
negara dan penyelenggaraan
negara.

6. Hakikat konstitusi
Konstitusi adalah:
hukum dasar suatu
negara yang
menggambarkan
struktur negara dan
tata kerja serta
hubungan
antarlembaga
negara.

7. Konstitusi secara umum dapat dibedakan
menjadi 2 macam konstitusi
a. Konstitusi dalam arti
material (arti
luas), yakni
menggambarkan
keseluruhan sistem
ketatanegaraan suatu
negara, berupa
kumpulan peraturan
yang
membentuk, mengatur
dan memrintah
negara.
b. Konstitusi dalam arti

8. Tujuan Konstitusi
1. Memberikan
pembatasan sekaligus
pengawasan terhadap
kekuasaan politik
2. Melepaskan kontrol
kekuasaan dari
penguasaan sendiri
3. Memberikan batasan-
batasan ketetapan bagi
para penguasa dalam

9. Nilai Konstitusi  Nilai normatif: apabila
suatu konstitusi telah resmi
(Karl diterima oleh suatu bangsa
Loewenstein) dan bagi mereka konstitusi
itu bukan saja berlaku dalam
arti hukum (legal), tetapi juga
merupakan suatu kenyataan
(reality).
 Nilai nominal: bahwa
konstitusi secara hukum
berlaku , namun berlakunya
tidak sempurna karena ada
pasal-pasal tertentu yang
dalam kenyataan tidak
berlaku.
 Nilai semantik: konstitusi
secara hukum tetap berlaku
tetapi dalam kenyataannya
9
hanya sekedar untuk
memberi bentuk dari tempat

10. Sifat Konstitusi
 Fleksibel atau rigid. Untuk menentukan fleksibel
atau rigid suatu konstitusi diukur dari: cara
mengubah konstitusi dan apakah konstitusi itu
mudah atau tidak mengikuti perkembangan
jaman.
 Tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis
apabila ia ditulis dalam suatu naskah atau
beberapa naskah, sedangkan konstitusi tidak
tertulis karena ketentuan-ketentuan yang
mengatur suatu pemerintahan tidak tertulis
dalam naskah tertentu, melainkan dalam banyak
10 hal diatur dalam konvensi atau UU biasa

11. Hubungan Dasar Negara dengan
Konstitusi Negara RI
 Negara hendak melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar
asas persatuan
 Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
 Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
11