More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (20)
Similar to Bab 2 sni 6
Similar to Bab 2 sni 6 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Bab 2 sni 6
- 2. BAB II REPUBLIK INDONESIA SERIKAT DAN KEMBALI KE NKRI • Keadaan sosial politik pada masa Republik Indonesia Serikat (RIS) • Sistem kenegaraan dan konstitusi RIS. • Upaya bersatunya negara-negara federasi RIS kedalam NKRI • Proses penyusunan konsitusi dan UUDS 1950 • Pemberontakan-pemberontakan yang terjadi antara tahun 1950-1959
- 3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK) Setelah mempelajari bab II ini, Mahasiswa diharapkan dapat: 1. Menjelaskan bentuk negara Republik Indonesia Serikat. 2. Menjelaskan sistem pemerintahan Republik Indonesia Serikat dengan benar. 3. Membandingkan antara Konstitusi RIS dengan UUD 1945. 4. Menguraikan alasan-alasan bangsa Indonesia kembali ke NKRI. 5. Membandingkan gerakan APRA, Andi Aziz dengan RMS. 6. Menjelaskan proses pembuatan UUDS 1950.
- 4. 1. Republik Indonesia Serikat A. Keadaan Politik Indonesia Pasca Konferensi Meja Bundar • Upacara penyerahan kedaulatan Indonesia terjadi di dua tempat yaitu di Belanda dan Jakarta. Moh. Hatta mewakili di Belanda dan Hamengku Buwono XI di Jakarta • Pasca peristiwa tersebut diberlakukannya sistem federal dengan bentuk negara serikat. Pada tanggal 23 Agustus 1949 Indonesia dan Belanda mengadakan perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, perundingan tersebut berlangsung sampai tanggal 27 Desember 1949 yang salah satu poinnya menghasilkan terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) terbagi menjadi 16 negara bagian.
- 5. Bentuk Negara dan Sistem Pemerintahan Kabinet RIS dibawah pimpinan Moh. Hatta memerintah hingga tanggal 17 Agustus 1950. Pada tanggal 16 Desember 1949 terjadi sidang bersama Parlemen dan Senat RIS yang menetapkan terpilihnya Ir. Soekarno sebagai Presiden RIS yang pertama. Tanggal 17 Desember 1949 diadakan upacara pelantikan Presiden Republik Indonesia Serikat yang pertama. Ir. Soekarno membentuk kabinet RIS pada tanggal 20 Desember 1949 dengan menunjuk empat orang formatur yakni Moh. Hatta dan Sultan Hamengku Buwono IX dari pihak RI, dan dua orang lainnya dari pihak negara federal yaitu Anak Agung Gde Agung dan Sultan Hamid II.
- 6. Anggota kabinet RIS terdiri dari 13 orang menteri, dan 3 menteri negara, seperti yang ditampilkan pada tabel dibawah ini : N o. Nama Menteri Jabatan Asal Partai 1 Drs. Moh Hatta Perdana Menteri - 2 Drs. Moh Hatta (sementara) Menteri Luar Negeri - 3 Anak Agung Gde Agung Menteri Dalam Negeri - 4 Sultan Hamengku Buwono IX Menteri Pertahanan - 5 Prof. Mr. Supomo Menteri Kehakiman - No . Nama Menteri Jabatan Asal Partai 6 Arnold Mononutu Menteri Penerangan PNI 7 Mr. Sjafruddin Prawiranegara Menteri Keuangan Masyumi 8 Ir. Djuanda Menteri Kemakmuran - 9 Ir. Herling Laoh Menteri Perhubungan, Tenaga Kerja & Pekerjaan Umum PNI 10 Mr. Wilopo Menteri Perburuhan PNI
- 7. No . Nama Menteri Jabatan Asal Partai 11 Mr. Moh. Kosasih Purwanegara Menteri Sosial - 12 Dr. Abu Hanifah Menteri PPK Masyumi 13 K.H Wahid Hasjim Menteri Agama Masyumi 14 Dr. J. Leimena Menteri Kesehatan Parkindo 15 Sultan Hamid II* Menteri- Menteri Negara - 16 Mr. Moh. Roem** Masyumi 17 Dr. Soeparno - Catatan : *Sultan Hamid II dipecat 5 April 1950 karena terlibat dalam Gerakan Westerling. Sebagai Menteri Negara ia tidak diganti. **Mr. Moh. Roem menjadi Komisaris Agung RIS di Belanda mulai 19 Januari 1950. Sebagai Menteri Negara ia tidak diganti.
- 8. Program kerja kabinet sebagai berikut : Berusaha memperbaiki keadaan ekonomi rakyat, keadaan keuangan, perhubungan, perumahan dan kesehatan, mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan penempatan tenaga kembali ke dalam masyarakat, mengadakan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar kegiatan itu terwujud kepada kemakmuran rakyat seluruhnya. Menyelenggarakan supaya pemindahan kekuasaan ke tangan bangsa Indonesia di seluruh Indonesia terjadi dengan seksama, mengusahakan re-organisasi KNIL dan pembentukan angkatan perang RIS, dan pengembalian tentara Belanda ke negerinya dalam waktu yang secepatnya. Menyelenggarakan ketentraman umum, supaya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya terjamin berlakunya hak-hak demokrasi dan terlaksananya dasar-dasar hak manusia dan kemerdekaannya. Mengadakan persiapan untuk dasar hukum, cara bagaimana rakyat menyatakan kemauannya menurut asas-asas Undang-Undang Dasar RIS, dan menyelenggarakan pemilihan umum untuk Konstituante.
- 9. Mengusahakan penyelesaian masalah Irian dalam setahun ini dengan jalan damai. Menjalankan politik luar negeri yang memperkuat kedudukan RIS dalam dunia internasional dengan memperkuat cita-cita perdamaian dunia dan persaudaraan bangsa-bangsa, hal ini melalui beberapa jalan yaitu: Memperkuat perhubungan moril, politik dan ekonomi antara negara- negara Asia Tenggara. Menjalankan politik dalam Uni, agar supaya Uni ini berguna bagikepentingan RIS. Berusaha supaya RIS menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menyempurnakan perguruan tinggi sesuai dengan keperluan masyarakat Indonesia dan membangun pusat kebudayaan nasional, mempergiat pemberantasan buta huruf dikalangan masyarakat.
- 10. C. Konstitusi Republik Indonesia Serikat • Indonesia telah menetapkan suatu konstitusi sehari setelah memproklamasikan kemerdekaan yaitu tanggal 18 Agustus 1945 yang disiapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Konstitusi ini disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia. Namun setelah disetujuinya hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) dengan dibentuknya Negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menyebabkan lahirnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat
- 11. Berdasarkan Konstitusi RIS, negara berbentuk federasi dengan meliputi seluruh daerah Indonesia, negara tersebut adalah: • Negara Republik Indonesia, yang meliputi daerah menurut status quo seperti dimaksudkan dalam perjanjian Renville, • Negara Indonesia Timur, • Negara Pasundan, termasuk Distrik Federal Jakarta, • Negara Jawa Timur, • Negara Madura, • Negara Sumatera Timur, termasuk daerah status quo Asahan Selatan dan Labuhan Batu, dan Negara Sumatera Selatan. • Satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri, seperti : Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. • Daerah-daerah Indonesia selebihnya yang bukan daerah-daerah bagian.
- 13. Upaya Kembali Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia • Berdasarkan konstitusi RIS pada tahun 1949, wilayah Republik Indonesia masih ada, disamping wilayah negara federal Republik Indonesia Serikat. Di wilayah Republik Indonesia konstitusi RIS tidak berlaku karena wilayah ini tetap menggunakan UUD 1945 • masih berdiri sebuah negara yang secara resmi berbentuk negara federal lengkap dengan alat-alat kenegaraannya. Lalu tentara Belanda saat itu masih ada di Indonesia, lengkap dengan persenjataannya. • Pada saat itu pula, para pegawai negeri sipil dalam negara-negara bagian, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pasundan yang lebih menaati aturan- aturan dari Ibukota RI di Yogyakarta dibandingkan terhadap Jakarta. • Sebagian besar mereka yang menjadi aparatur negara masih merupakan bekas birokrat pada masa kolonial, mereka ini yang dianggap lebih patuh pada Belanda daripada golongan-golongan nasionalis yang juga duduk di pemerintahan
- 14. • tujuan dari kenegaraan tersebut menjadi tidak jelas dan kurang mendapatkan dukungan dari rakyat • Belanda mulai melepaskan kontrolnya atas negara- negara bagian maka rakyat negara bagian itu bergerak menuntut untuk kembali kepada RI Gerakan persatuan tersebut lambat laun semakin bertambah kuat karena mayoritas masyarakat negara bagian juga tidak mendukung pembentukan negara- negara bagian tersebut beserta birokrat di dalamnya yang pro kolonial
- 15. Terimakasih