Sejarah Nasional Indonesia VI

1. Oleh Syarifuddin

2. SISTEM EKONOMI INDONESIA 1950-1965
Ruang Lingkup Materi:
 Sistem ekonomi Indonesia pada rentang
tahun 1950-1965
 Upaya dan kebijakan pemerintah dalam
membentuk ekonomi nasional
 Kegagalan Kebijakan Ekonomi Indonesia.

3. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)
Setelah mempelajari bab V ini, mahasiswa diharapkan dapat:
1. Menjelaskan sistem ekonomi Indonesia pada masa demokrasi
liberal dan terpimpin (1950-1965)
2. Menjelaskan usaha-usaha membentuk sistem ekonomi
nasional
3. Menguraikan kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia yang
dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia selama periode 1950-
1965

4.  Setelah berakhirnya Konferensi Meja Bundar
(KMB) maka berakhir pula konflik Belanda
dengan Indonesia, namun indonesia harus
menanggung beban hutang luar negeri yang
tinggi sebagai akibat dari ketentuan-
ketentuan KMB.

5.  Perusahaan Belanda bebas beroperasi dan mentransfer
semua laba yang didapat seperti sebelum terjadinya
peperangan.
 Indonesia menanggung pembayaran utang pemerintah
Hindia-Belanda (dalam negeri dan luar negeri) sebesar
USD 1,13 milyar.
 Indonesia harus berkonsultasi kepada Belanda bahkan
Indonesia harus meminta persetujuan pemerintah
Belanda dalam kebijakan tertentu.
 Indonesia menanggung biaya 17.000 karyawan eks
Belanda dan menampung 26.000 tentara eks KNIL

6.  Pada masa pemerintahan demokrasi liberal
atau yang dikenal dengan demokrasi
parlementer sistem politik Indonesia tidak
stabil.
 Berikut kita tinjau kembali program kerja
dalam bidang ekonomi yang dibuat oleh
setiap kabinet yang memimpin pada masa
demokrasi liberal, yaitu:

7.  Kabinet Natsir adalah kabinet koalisi yang dilantik
tanggal 7 september 1950 dan berakhir pada tanggal
21 Maret 1951 dengan Mohammad Natsir yang berasal
dari partai Masyumi sebagai perdana menterinya.
Program kerja dalam bidang ekonomi dari kabinet ini
adalah memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat
sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang
sehat.

8.  Kabinet ini adalah kabinet koalisi antara partai
Masyumi dan PNI. Program kerjanya dalam bidang
ekonomi adalah membuat dan melaksanakan rencana
kemakmuran nasional dalam jangka pendek untuk
meningkatkan kehidupan sosial ekonomi rakyat dan
mempercepat usaha penempatan bekas pejuang
dalam pembangunan

9.  Wilopo adalah salah satu tokoh PNI, yang kemudian
ditunjuk sebagai formatur kabinet. Kabinet ini mulai
memimpin dari tanggal 3 April 1952 - 3 Juni 1953.
Program kabinet ini dalam bidang ekonomi adalah
meningkatkan kemakmuran rakyat dan menciptakan
keamanan dalam negeri.

10.  Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamijoyo (tokoh
PNI) dan merupakan koalisi antara PNI dan NU.
Program kerja dalam bidang ekonomi kabinet ini juga
hampir sama dengan kabinet sebelumnya. Yakni
meningkatkan keamanan dan kemakmuran dalam
negeri

11.  Kabinet ini mulai memerintah dari tanggal 12 Agustus
hingga 3 Maret 1956 dan dipimpin oleh Burhanuddin
Harahap. Program kerjanya dalam bidang ekonomi
adalah menghilangkan faktor-faktor yang dapat
menyebabkan inflasi, desentralisasi, dan korupsi.

12.  Ali sastro kembali ditunjuk sebagai formatur kabinet
pasca lengsernya kabinet Burhanuddin. Kabinet ini
dilantik oleh presiden sesuai dengan Kepres RI No. 85
Tahun 1956, kabinet ini mulai bekerja setelah
diadakannya timbang terima antara kabinet lama
dengan kabinet yang baru. Dalam kabinet ini juga
terdapat tiga menteri yang berasal dari kabinet
Buhanuddin Harahap. Mereka adalah Mr, Sunarya, K.H.
Muh. Ilya, dan Sudibyo.

13.  Kabinet ini lebih dikenal dengan istilah Kabinet karya
atau Pancakarya. Mulai memerintah tanggal 9 April
1957 - 10 Juli 1959 dan dipimpin oleh Ir. Djuanda.
Kabinet ini terbentuk karena konstituante gagal
menyusun Undang-undang Dasar pengganti Undang-
undang Dasar Sementara 1950. Pada masa kabinet ini
dibentuklah Dewan Nasional yang bertujuan
menyalurkan aspirasi nonpartai dalam masyarakat.
Sistem perekonomian nasional bertambah parah
karena terjadinya gangguan hubungan antara pusat
dengan daerah yang terus berlangsung.

14. a. Kabinet Sukiman
Usaha kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara
Menteri Luar Negeri Subardjo dengan Duta Besar Amerika
yaitu Merle Cochran yang meliputi bantuan ekonomi dan
militer berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA)
atau Undang-undang Kerja Sama Keamanan.
Namun akibat kerjasama ini, kabinet dinilai tidak
konsekuen dalam mendengungkan konsep politik bebas-
aktif yang menjadi salah satu fondasi kebijakannya

15. b. Kabinet Burhanuddin Harahap
Kabinet ini membuat kebijakan yang bertujuan
membangun kemajuan masyarakat desa, salah satunya
dengan cara mengganti I.G.O (Inlandsche Gemeente
Ordonantie) dan I.G.O.B (Inlandsche gemeente
Ordonantie Buitengewesten) dengan Undang-undang
Pokok baru.

16. Perdana Menteri Burhanuddin Harahap mengambil
beberapa langkah untuk menyelesaikan dua aspek yang
diduga menyebabkan inflasi yaitu aspek kebijaksanaan
keuangan negara dan aspek ekonomi moneter.
Masalah utama yang terjadi dalam masa
kabinet ini ialah inflasi yang begitu besar.
 Selain itu kabinet Burhanuddin melakukan
perlindungan pada pengusaha dan pedagang nasional
dimana pada saat itu kedudukan mereka masih lemah.

17.  sistem perekonomian Indonesia saat itu keadaannya
malah semakin parah.
 Pemerintah mengadakan Musyawarah Nasional
(Munas) untuk menghadapi pergolakan daerah. Munas
di gelar pada tanggal 14 September 1957 dan pada hari
itu membahas pembangunan nasional dan daerah,
pembangunan angkatan perang serta pembagian
wilayah Republik Indonesia.

18.  Sebagai upaya mewujudkan keputusan tersebut, pada
bulan Desember 1957 pemerintah mengadakan
Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap) yang
bertujuan untuk merencanakan pembangunan daerah
namun usaha ini tidak terealisasi akibat terjadinya
peristiwa Cikini.

19.  faktor-faktor yang menjadi penyebab tersendatnya
perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut :
 Bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi
dan keuangan sesuai dengan keputusan dalam
KMB.
 Defisit yang harus ditanggung Indonesia sebesar
5,1 Milyar.
 Hasil bumi dalam sektor pertanian dan
perkebunan merupakan satu-satunya komoditas
ekspor yang diandalkan Indonesia sehingga tutun-
naiknya permintaannya sangat berpengaruh bagi
perekonomian Indonesia.

20.  Politik keuangan pemerintah Indonesia merupakan warisan
Belanda.
 Pemerintah Indonesia tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup
untuk mengubah sistem ekonomi yang bersifat kolonial
menjadi sistem perekonomian yang nasional.
 Indonesia belum memiliki cukup dana, tenaga ahli, dan
pengalaman untuk menata ekonomi secara baik.
 Banyaknya pemberontakan dan gerakan separatisme
diberbagai daerah yang dikarenakan tidak stabilnya situasi
politik dalam negeri.
 Pergantian kabinet yang menyebabkan program kerja yang
telah dibuat terhenti sedangkan program baru mulai
dirancang.
 Angka pertumbuhan penduduk berkembang pesat

21.  Program Ekonomi Benteng
 Program ini berupaya meningkatkan peran importir
penduduk asli indonesia agar dapat bersaing dengan
perusahaan impor asing dan memberi kredit kepada
perusahaan milik rakyat Indonesia agar dapat
berpertisipasi dalam pengembangan ekonomi nasional.
 Membentuk perusahaan milik negara
 Beberapa badan usaha milik negara dibentuk untuk
menyaingi bisnis Belanda yang mendominasi di
Indonesia. Diantaranya pembentukan CTC, Usindo, BNI,
Bank Industri Negara, dan lain-lain.

22.  Nasionalisasi beberapa perusahaan
 Ada beberapa perusahaan Belanda yang
dinasionalisasikan, salah satunya adalah nasionalisasi
De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
 Nasionalisasi gelombang kedua yaitu tahun 1958,
Pemerintah Indonesia mengambil alih perusahaan
penerbangan KLM, perusahaan pelayaran KPM,
perkebunan, industri, perusahaan dagang Belanda
yang dikenal dengan The Big Five dan bank bank
Belanda

23.  Kebijakan ini dicanangkan oleh menteri keuangan,
Sjafrudin Prawiranegara.
 Rakyat diwajibkan menggunakan uang pecahan yang
bernilai Rp. 2,50,00 dan dipotong menjadi dua potong
dan memberlakukan setengahnya sebagai alat
pembayaran yang sah, tetapi nilainya hanya setengah
dan sisi lainnya harus diserahkan kepada pemerintah
untuk diganti oleh obligasi negara yaitu tanda hutang
negara

24.  Sistem ekonomi ini menggambarkan Ali sebagai
pengusaha penduduk asli Indonesia, Baba sebagai
pengusaha luar. Sistem ini digagas oleh Mr. Iskak
Cokrohadisuryo. Sistem ini bertujuan agar pengusaha
asing (terutama Cina) diwajibkan memberikan latihan-
latihan dalam membangun ekonomi mikro kepada
pengusaha penduduk asli. Pemerintah memberikan
lisensi untuk usaha swasta nasional.

25.  Pembatalan secara sepihak atas hasil-hasil keputusan
Konferensi Meja Bundar oleh Indonesia. Pembatalan
itu dibuat oleh kabinet Burhanuddin Harahap pada
Februari 1956. Kesepakatan dalam Konferensi Meja
Bundar telah membebani anggaran negara selama
lebih dari 5 tahun. Negara telah membayar 82% dari
seluruh hutang Indonesia yang telah ditetapkan dalam
Konferensi Maja Bundar.

26.  Dominannya politik aliran, yang artinya berbagai
golongan politik dan partai politik sangat
mementingkan kelompok atau alirannya sendiri
daripada mengutamakan kepentingan bangsa.
 Landasan sosial ekonomi rakyat yang masih rendah.
 Kegagalan Konstituante dalam merumuskan undang-
undang dasar baru pengganti UUDS 1950.
 Instabilitas negara karena terlalu sering terjadi
penggantian kaninet, hal ini menjadikan pemerintah
tidak berjalan secara efisien
Adapun yang menyebabkan kegagalannya sistem
parlementer tersebut adalah :

27.  Timbul berbagai masalah keamanan dalam negeri dalam
bentuk pemberontakan pada hampir seluruh wilayah
Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis
,Gerakan APRA dan Gerakan RMS.
 Hubungan tidak baik antara pemerintah dan militer, salah
satunya adalah peristiwa 17 Oktober 1952.
 Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan
untuk mendapatkan kekuasaan.
 Sering terjadi konflik antarpartai politik dalam
pemerintahan untuk mendapatkan kekuasaan.
 Praktik korupsi meluas, dimana pada masa ini tindak
pidana korupsi tidak bisa ditangani.
 Kesejahteraan rakyat terbengkalai karena pemerintah
hanya terfokus pada bidang politik bukan pada ekonomi.