Konstitusi merupakan hukum dasar sebuah negara yang mengatur tentang tata kelola negara berdasarkan dasar negaranya. Dokumen ini membahas hubungan antara dasar negara dan konstitusi Indonesia dimana konstitusi berada di bawah dasar negara yaitu Pancasila dan mengatur tentang berbagai aspek penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Kewenangan Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945Smywlndr wlndr
Materi Pembelajaran Kelas 10
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik
B. Lembaga-lembaga Negara
C. Tata Kelola Pemerintahan yang baik
D. Partisipasi Masyarakat dalam berpolitik
PEMBUKAAN UUD 45 SEBAGAI TERTIB HUKUM TERTINGGI
SYARAT ADANYA TERTIB HUKUM INDONESIA
PEMBUKAAN UUD 45 SEBAGAI POKOK KAIDAH NEGARA YANG FUNDAMENTAL
INTI ALINEA DEMI ALINEA
Reformasi Administrasi Publik di Indonesia (1998-2023): Strategi, Implementas...Universitas Sriwijaya
Reformasi tahun 1998 di Indonesia dilakukan sebagai respons terhadap krisis ekonomi, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan otoriter dan korup, tuntutan demokratisasi, hak asasi manusia, serta tekanan dari lembaga keuangan internasional. Tujuannya adalah memperbaiki kondisi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat fondasi demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Reformasi ini mencakup bidang politik, ekonomi, hukum, birokrasi, sosial, budaya, keamanan, dan otonomi daerah. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti korupsi dan ketidaksetaraan sosial, reformasi berhasil meningkatkan demokratisasi, investasi, penurunan kemiskinan, efisiensi pelayanan publik, dan memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah. Tetap berpegang pada ideologi bangsa dan berkontribusi dalam pembangunan negara sangat penting untuk masa depan Indonesia.
THE TRADISIONAL MODEL OF PUBLIC ADMINISTRATION model tradisional administras...Universitas Sriwijaya
Model tradisional administrasi publik tetap menjadi teori manajemen
sektor publik yang paling lama dan unsur – unsurnya tidak hilang dalam
sekejap, namun teori ini kini dianggap kuno dan kebutuhan masyarakat yang
berubah dengan cepat.
Sistem Administrasi sebelumnya mempunyai satu karakteristik yang
bersifat pribadi yaitu didasarkan atas kesetiaan kepada individu tertentu
seperti raja, menteri, bukan impersonal tetapi bedasarkan legalitas dan hukum.
Disusun oleh :
Kelas 6D-MKP
Hera Aprilia (11012100601)
Ade Muhita (11012100614)
Nurhalifah (11012100012)
Meutiah Rizkiah. F (11012100313)
Wananda PM (11012100324)
Teori ini kami kerjakan untuk memenuhi tugas
Matakuliah : KEPEMIMPINAN
Dosen : Dr. Angrian Permana, S.Pd.,MM.
UNIVERSITAS BINA BANGSA
Implementasi transformasi pemberdayaan aparatur negara di Indonesia telah difokuskan pada tiga aspek utama: penyederhanaan birokrasi, transformasi digital, dan pengembangan kompetensi ASN. Penyederhanaan birokrasi bertujuan untuk membuat ASN lebih lincah dan inovatif dalam pelayanan publik melalui struktur yang lebih sederhana dan mekanisme kerja baru yang relevan di era digital. Transformasi digital memerlukan perubahan mendasar dan menyeluruh dalam sistem kerja di instansi pemerintah, yang meliputi penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan pelayanan publik. Selain itu, pengembangan kompetensi ASN mencakup penyesuaian sistem kerja yang lebih lincah dan dinamis, didukung oleh pengelolaan kinerja yang optimal serta pengembangan sistem kerja berbasis digital, termasuk penyederhanaan eselonisasi.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024Universitas Sriwijaya
Selama periode 2014-2021, Kementerian Pertanian Indonesia mencapai beberapa keberhasilan, termasuk penurunan jumlah penduduk miskin dari 11,5% menjadi 9,78%. Ketahanan pangan Indonesia juga meningkat, dengan peringkat ke-13 di Asia Pasifik pada tahun 2021. Berdasarkan Global Food Security Index, Indonesia naik dari peringkat 68 pada tahun 2021 ke peringkat 63 pada tahun 2022. Meskipun ada 81 kabupaten dan 7 kota yang rentan pangan pada tahun 2018, volume ekspor pertanian meningkat menjadi 41,26 juta ton dengan nilai USD 33,05 miliar pada tahun 2017. Walaupun pertumbuhan ekonomi menurun 2,07% pada tahun 2020, ini membuka peluang untuk reformasi dan restrukturisasi di berbagai sektor.
Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun 2020-2024
Menganalisis hubungan dasar negara dengaan konstitusi
1. MENGANALISIS HUBUNGAN
DASAR NEGARA DENGAAN
KONSTITUSI
Nama kelompok :
• Rindha Tanizah
• Tri Utari
• Masytohannum Nasution
• Nurmara Fitri Syabrilian
2. Pengertian Dasar Negara dan Konstitusi
• Dasar negara Indonesia adalah pancasila, sebagaimana dinyatakan
dalam pembukaan UUD 1945 pada alinia keempat,”...........yang
berkedaulan rakyat dengan berdasar kepada.....” Jadi Pancasila
sebagai Dasar negara merupakan:
• a .Norma Hukum Tertinggi
• b. Staat fundamental norma
• c. Norma pertama
• d. Pokok kaidah Negara yang fundamental
• e. Cita hukum yang menguasai hukum dasar Negara, baik
tertulis/tidak tertulis
• Secara etimologis, istilah konstitusi berasal dari bahasa perancis “
Constituer” yang artinya membentuk. Dalam kaitan ini, konstitusi
diartikan sebagai pembentuk Negara. Dalam bahasa belanda
Konstitusi disamakan dengan istilah Grundwet (Grund = Dasar, Wet
3. 4.1 HUBUNGAN DASAR NEGARA DAN
KONSTITUSI
Makna hubungan dasar negara dengan
konstitusi. Berdasarkan teori jenjang kelompok
norma diatas, Konstitusi berada dibawah Dasar
negara. Konstitusi dibentuk, berlaku,
bersumber, dan berdasar pada dasar negara.
Dasar negara sebagai norma dasar dan norma
hukum tertinggi menjadi sumber normatif bagi
pembentukan konstitusi. Konstitusi negara
sebagau hukum dasar tertulis dan hukum dasar
tidak tertulis pada hakekatnya berisi aturan-
aturan dasar penyelenggaraan bernegara
sebagai pencerminan nilai-nilai dan norma-
norma dalan dasar negara.
4. 4.2 SUBTANSI KONSTITUSI NEGARA
A. Konstitusi Dalam Arti Absolute Konstitusi
dibagi dalam empat sub pokok pengertian,
yaitu:
Konstitusi dianggap sebagai kesatuan
organisasi yang nyata dimana mencangkup
semua bangunan hukum dan semua
organisasi yang ada di dalam Negara.
Konstitusi sebagai bentuk Negara
Konstitusi sebagai factor intregrasi
Konstitusi sebagai system tertutup dari
norma-norma hukum yang tertinggi didalam
5. B. Konstitusi Dalam Arti Relative Konstitusi
dibagi menjadi dua pengertian, yaitu :
• - Konstitusi sebagai tuntunan dari golongan
borjius (agar hak-haknya terjamin
oleh penguasa), dan
• - Konstitusi sebagai konstitusi dalam arti
formil (konstitusi tertulis).
• - Konstitusi dalam arti materiil, yaitu konstitusi
yang dilihat dari segi isinya. Isi konstitusi itu
menyangkut hal-hal yang bersifat dasar atau
pokok bagi rakyat dan Negara.
6. C. Konstitusi Dalam Arti Positif
• Konstitusi ini memiliki pengertian sebagai
keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu
merubah tatanan kehidupan kenegaraan.
D. Konstitusi dalam Arti Ideal
• Merupakan konstitusi yang memuat adanya
jaminan atas hak-hak asasi
serta perlindungannya.
• Substansi Konstitusi Negara Pada umumnya
konstitusi Negara memuat aturan-aturan pokok
yang penting
7. 4.3 KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 NKRI
Dalam hubungan dengan tertib hukum Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang lebih
tinggi daripada batang tubuh UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi
dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan
terpisah dari batang tubuh UUD 1945.
Pembukaan UUD 1945 merupakan pokok kaidah
Negara yang fundamental yang menentukan UUD
Negara tersebut, jadi merupakan sumber hukum dasar.
Pembukaan UUD 1945 yang berkedudukan sebagai
pokok kaidah yang fundamental mengandung pokok-
pokok pikiran yang harus diciptakan atau diwujudkan
dalam pasal-pasal UUD 1945.
8. Pembukaan UDD 1945 mengandug 4 alinea yang
bermakna:
- Alinea I
Dalil objektif, yaitu penjajahan tidak sesuau dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan oleh karena itu
penjajahan harus dihapuskan agar semua bangsa di
dunia mendapatkan hak kemerdekaan.
Dalil subjektif, yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk
membebaskan diri dari penjajahan
- Alinea ke II
Perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah
kepada saat yang menentukan.
Saat yang telah dicapai tersebut harus dimanfaatkan
untuk menyatakan kemerdekaan.
Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir, melainkan
9. - Alinea ke III
Motivasi spiritual yang luhur serta suatu pengukuhan
dari proklamasi kemerdekaan.
Ketakwaan bangsa Indonesia terhadap tuhan karena
berkat ridahnya bangsa Indonesia mencapai
kemerdekaan.
- Alinea ke IV
Fungsi dan tujuan negar yaitu: melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Susunan dan dibentuk Negara, yaitu Republik
Indonesia.
System pemerintahan Negara, yaitu berkedaulatan
rakyat.
Dasar Negara, yaitu Pancasila
10. 4.4 SIKAP POSITIF TERHADAP KONSTITUSI
NEGARA
Bersikap Terbuka
Sikap terbuka atau transparan merupakan sikap apa
adanya berdasarkan apa yang dilihat, didengar,
dirasakan, dan dilakukan.
Mampu mengatasi masalah
Setiap warga Negara harus memiliki kemampuan
untuk mengatasi berbagai permasalahan yang
dihadapi. sikap ini penting untuk di kembangkan
karena akan membentuk kebiasaan menghadapi
masalah.
Menyadari adanya perbedaan
Perbedaan harus diterima sebagai suatukenyataan
atau realitas masyarakat di sekitar kita baik agama,
suku bangsa, adat istiadat, danbudayanya.
11. Memiliki harapan Realistis
Dalam penyelenggara kehidupan Negara,
sangat penting bagi warga Negara untuk
mampu memahami situasi dan kondisi Negara
dalam kebijakan yang diambil.
Penghargaan terhadap karya bangsa sendiri
Bangsa Indonesia harus bangga terhadap hasil
karya bangsa sendiri.
Mau menerima dan memberi umpan balik
Kesadaran untuk tunduk dan patuh terhadap
konstitusi Negara sangat diperlukan dalam
rangka menghormati produk-produk konstitusi
yang dihasilkan oleh para penyelenggara
Negara.
12. Questions
KD 4.1
1. apa pengertian Konstitusi Dalam Arti Positif ?
Jawab : Konstitusi ini memiliki pengertian sebagai
keputusan politik yang tertinggi sehingga mampu
merubah tatanan kehidupan kenegaraan.
KD 4.2
1. Apa yang dimaksud dengan konstitusi dalam arti
materiil?
Jawab : yaitu konstitusi yang dilihat dari segi isinya. Isi
konstitusi itu menyangkut hal-hal yang bersifat dasar
atau pokok bagi rakyat dan Negara.
13. KD 4.3
1. Sebutkan makna pancasila alinea I!
Jawab : yaitu partisipasi bangsa Indonesia untuk
membebaskan diri dari penjajahan.
2. Sebutksn makna pancasila alinea II!
Jawab : Kemerdekaan bukan merupakan tujuan akhir,
melainkan harus diisi dengan mewujudkan Indonesia
merdeka, bersatu, adil dan makmur.
KD 4.4
1. Sebutkan 3 sikap positif terhadap konstitusi negara?
Jawab : bersikap terbuka, mampu mengatasi masalah,
menyadari adanya perbedaan.