Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara

11,482 views

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
11,482
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
22
Actions
Shares
0
Downloads
205
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pkn hubungan konstitusi dan dasar negara

  1. 1. Klasifikasi macam PENGERTIAN DASAR NEGARA Sejarah dasar negara konstitusi klasifikasi Pengertian konstitusiPokok pikiran Unsur konstitusi amandemen Macam dasar negara
  2. 2. PENGERTIAN DASAR NEGARA• Berasal dari bahasa Belanda yaitu “Philosophische Grondslag” yang berarti norma (lag), dasar (grands), danyang bersifat filsafat (philosophische). Selain itu, berasal juga dari bahasa Jerman, yaitu “Weltanschauung” yangmemiliki arti sebagai pandangan mendasar (anshcauung), dengan dunia (welt).• Maka, dapat disimpulkan bahwa dasar negara adalah pedoman dalam mengatur kehidupan penyelenggaraan negara yang mencakup berbagai bidang kehidupan.
  3. 3. Sejarah dasar negara• BPUPKI (sidang I 29 Mei – 1 Juni 1945) Tuj : merumuskan dasar negara Tanggapan /usulan: 29 Mei Muh. Yamin usul 5 ranc dasar negara 31 Mei Soepomo usul 5 rancangan dasar negara 1 Juni Soekarno usul: 5 rancangan dasar Negara, usulannya bernama Pancasila 3 rancangan dasar Negara,usulannya bernama Trisila 1 rancangan dasar Negara,usulan bernama Ekasila Dibentuk Panitia Kecil (Panitia 9) bertugas merumuskan rancangan dasar negara menjadi dasar negara. Hasil dari panitia kecil , adalah Piagam jakarta(22 Juni 1945)diberi nama Pancasila. Disyahkan menjadi dasar negara oleh PPKI : Tgl 18 Agustus 1945 (Terdapat pd alinea IV Pembukaan UUD 45)
  4. 4. Unsur – unsur konstitusi• Isi sebuah konstitusi paling tidak harus memuat hal-hal berikut:1. HAM2. Lembaga – lembaga negara3. Sistem pemerintahan negara4. Cara mrngubah UUD
  5. 5. • Menurut miriem budiarjo, konstitusi atau UUD harus memuat:1. Organisasi negara2. HAM3. Prosedur mengubah UuD4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari UUD
  6. 6. Macam dasar negaraMr . Muh yamin (tertulis) Mr . Muh yamin (pidato)• Ketuhanan Yang Maha Esa • Peri Kebangsaan• Kebangsaan Persatuan • Peri Kemanusiaan Indonesia• Rasa Kemanusiaan yang Adil • Peri ke-Tuhanan dan Beradab • Peri Kerakyatan• Kerakyatan yang dipimpin • Kesejahteraan Rakyat oleh Hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  7. 7. Ir.soekarno• Rumusan pancasila • Rumusan Trisila1. Kebangsaan Indonesia 1. Socio-nationalisme2. Internasionalisme,-atau 2. Socio-demokratis peri-kemanusiaan 3. ke-Tuhanan3. Mufakat,-atau demokrasi4. Kesejahteraan sosial5. ke-Tuhanan yang maha esa • Rumusan Ekasila Gotong-Royong
  8. 8. Rumusan piagam jakarta• Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya• Kemanusiaan yang adil dan beradab• Persatuan Indonesia• Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan• Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
  9. 9. Konstitusi RIS UUD’S • ke-Tuhanan Yang • ke-Tuhanan Yang Maha Esa, Maha Esa, • perikemanusiaan, • perikemanusiaan, • kebangsaan, • kebangsaan, • kerakyatan • kerakyatan • dan keadilan sosial • dan keadilan sosial
  10. 10. UUD 501. Ketuhanan Yang Maha Esa.2. Peri kemanusiaan.3. Kebangsaan.4. Kedaulatan rakyat.5. Keadilan Sosial.
  11. 11. Klasifikasi konstitusi di indonesia• Yang dimaksud UUD 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari:1. Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea2. batang tubuh tubuh yang terdiri dari 37 pasal , 16 BAB, 4 pasal aturan tambahan dan 2 ayat aturan peralihan3. Penjelasan UUD 1945 yang terdiri dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal
  12. 12. Macam klasifikasi konstitusi• Menurut K.C Where klasifikasi terdapat berbagai macam klasifikasi konstitusi:a. Konstitusi tertulis dan tidak tertulisb. Konstitusi flexible dan rigidc. Konstitusi derajat tinggi dan konstitusi tidak berderajat tinggid. Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuane. Konstitusi sistem pemerintahan presidensiil dan konstitusi sistem pemerintahan parlementer
  13. 13. Pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945• Pokok pikiran alinea pertama persatuan indonesia• Pokok pikiran alinea kedua keadilan sosial• Pokok pikiran alinea ketiga kerakyatan• Pokok pikiran alinea keempat ketuhanan dan kemanusiaan
  14. 14. Periode berlakunya UUD 1. Periode awal kemerdekaan(18/08/1945-27/12/1945) Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial ("Semi-Parlementer") yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis 2. Konstitusi RIS 1949 (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)• Pada masa ini sistem pemerintahan indonesia adalah parlementer.• bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi yaitu negara yang didalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya.
  15. 15. Periode UUDS 1950 (17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959) Pada periode UUDS 50 ini diberlakukan sistem DemokrasiParlementer yang sering disebut Demokrasi Liberal. Pada periode ini pulakabinet selalu silih berganti, akibatnya pembangunan tidak berjalan lancar,masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai ataugolongannya. Setelah negara RI dengan UUDS 1950 dan sistem DemokrasiLiberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyatIndonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem Demokrasi Liberal tidakcocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan UUD 1945. AkhirnyaPresiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesiamembahayakan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara serta merintangipembangunan semesta berencana untuk mencapai masyarakat adil danmakmur; sehingga pada tanggal 5 Juli 1959 mengumumkan dekrit mengenaipembubaran Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945 serta tidakberlakunya UUDS 1950
  16. 16. Periode kembalinya ke UUD 1945 (5 Juli 1959 - 1966)Perangko "Kembali ke UUD 1945" dengan nominal 50 senKarena situasi politik pada Sidang Konstituante 1959 dimana banyak salingtarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan UUDbaru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Sukarno mengeluarkan DekritPresiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali UUD 1945 sebagaiundang-undang dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950yang berlaku pada waktu itu.Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan UUD 1945, di antaranya:Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR/DPR dan MA serta WakilKetua DPA menjadi Menteri NegaraMPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidupPemberontakan Partai Komunis Indonesia melalui Gerakan 30 SeptemberPartai Komunis Indonesia
  17. 17. Periode UUD 1945 masa orde baru (11 Maret 1966 - 21 Mei 1998) Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akanmenjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen.Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat "sakral",di antara melalui sejumlah peraturan:Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPRberketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akanmelakukan perubahan terhadapnyaKetetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lainmenyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebihdahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakanpelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.
  18. 18. Amandemen UUD• Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan (staat structuur) kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensiil.• Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:• Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober 1999 → Perubahan Pertama UUD 1945• Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000 → Perubahan Kedua UUD 1945• Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November 2001 → Perubahan Ketiga UUD 1945• Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus 2002 → Perubahan Keempat UUD 1945

×