SlideShare a Scribd company logo

12. perselisihan perburuhan

12. perselisihan perburuhan

1 of 21
Download to read offline
http://www.free-powerpoint-templates-design.com
Perselisihan Perburuhan
(Perselisihan Hubungan Industrial)
UU No. 2/2004
Hubungan industrial merupakan suatu
sistem hubungan yang terbentuk antara
pelaku dalam proses produksi barang atau
jasa, yaitu pekerja, pengusaha, dan
pemerintah.
Hubungan industrial diarahkan untuk
menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis
atas dasar kemitraan yang sejajar dan terpadu di
antara para pelaku dalam proses produksi barang
atau jasa yang didasarkan atas nilai-nilai luhur
budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana:
1 2 3 4
5 6 7 8
serikat
pekerja/serikat
buruh
organisasi
pengusaha
lembaga kerja
sama bipartit
lembaga kerja
sama tripartit
peraturan
perusahaan
perjanjian
kerja bersama
peraturan
perundang-
undangan
ketenagakerjaan
lembaga
penyelesaian
perselisihan
hubungan
industrial
Pasal 1 ayat (1) dari UU No. 2/2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
memberikan arti tentang perselisihan hubungan
industrial sebagai perbedaan pendapat yang
mengakibatkan pertentangan antara pengusaha
atau gabungan pengusaha atau gabungan
pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat
pekerja/serikat buruh karena:
1. adanya perselisihan mengenai hak.
2. perselisihan kepentingan.
3. perselisihan pemutusan hubungan kerja.
4. perselisihan antar-serikat pekerja/serikat
buruh dalam satu perusahaan.
4. Antara serikat
buruh dengan
perkumpulan
majikan
3. Antara serikat
buruh dengan
majikan
2. Antara
sekelompok
buruh dengan
majikan
1. Antara buruh
dengan majikan
Secara umum setiap pertentangan atau ketidaksepakatan
antara majikan dengan buruh mengenai hubungan kerja,
syarat-syarat kerja, atau keadaan perburuhan merupakan
perselisihan perburuhan.
Dengan demikian perselisihan
perburuhan dapat terjadi:
Perselisihan
perburuhan yang
bersifat perorangan
01
02
Menurut sifatnya perselisihan perburuhan itu
dapat dibagi menjadi :
Perselisihan
perburuhan yang
bersifat kolektif

Recommended

PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)
PHK sesuai PP 35 tahun 2021 (pelaksana UU Cipta Kerja)AmirahPFardhan
 
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBPermen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKB
Permen 28 tahun_2014 mencabut No.16 tahun 2011 tentang PP/ PKBFardalaw Labor
 
Cara menghitung pesangon PHK
Cara menghitung pesangon PHKCara menghitung pesangon PHK
Cara menghitung pesangon PHKTariq Kusuma
 
Dictamen Feriado Progresivo
Dictamen Feriado ProgresivoDictamen Feriado Progresivo
Dictamen Feriado ProgresivoNelson Leiva®
 
Perjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAPerjanjian Kerja Bersama/ CLA
Perjanjian Kerja Bersama/ CLAFardalaw Labor
 
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdfApindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdf
Apindo - Resume PP UUCK - Naker_25 Feb 2021.pdfRickyNoverto1
 
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...
SE Persetujuan Mendagri Kepada Plt, PJ, PJ Sementara Kepala Daerah dalam Aspe...CIkumparan
 

More Related Content

What's hot

perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanRidho Fitrah Hyzkia
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Fardalaw Labor
 
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAIKD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAIINDAHMAWARNI1
 
Contoh Perjanjian Kerja / Employment Agreement Bilingual (Beli Perjanjian ini...
Contoh Perjanjian Kerja / Employment Agreement Bilingual (Beli Perjanjian ini...Contoh Perjanjian Kerja / Employment Agreement Bilingual (Beli Perjanjian ini...
Contoh Perjanjian Kerja / Employment Agreement Bilingual (Beli Perjanjian ini...GLC
 
contoh peraturan perusahaan
contoh peraturan perusahaancontoh peraturan perusahaan
contoh peraturan perusahaanAbdul Muttaqin
 
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitasGindha Wayka
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahWEST NUSA TENGGARA
 
Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah untuk SanitasiMekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasiinfosanitasi
 
Perjanjian pemborongan
Perjanjian pemboronganPerjanjian pemborongan
Perjanjian pemboronganJuleha Usmad
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanLegal Akses
 
Perjanjian kerja / EMPLOYMENT AGREEMENT (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Perjanjian kerja / EMPLOYMENT AGREEMENT (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Perjanjian kerja / EMPLOYMENT AGREEMENT (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Perjanjian kerja / EMPLOYMENT AGREEMENT (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))GLC
 
Dictamen 47870 Sobre Horas Extras Diurnas
Dictamen 47870 Sobre Horas Extras DiurnasDictamen 47870 Sobre Horas Extras Diurnas
Dictamen 47870 Sobre Horas Extras DiurnasNelson Leiva®
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negaranurul khaiva
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Parja Negara
 
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikUndang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikPenataan Ruang
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaLegal Akses
 
Perbup 85 th_2021_
Perbup 85 th_2021_Perbup 85 th_2021_
Perbup 85 th_2021_MuhSaiful2
 

What's hot (20)

perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakanperpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
perpres 68 tahun 2017 tentang tunjangan jabatan fungsional analis kebijakan
 
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
Anotasi putusan mk no 7/PUU-XII/2014
 
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAIKD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
KD 3.17 PENSIUN PEGAWAI
 
Contoh Perjanjian Kerja / Employment Agreement Bilingual (Beli Perjanjian ini...
Contoh Perjanjian Kerja / Employment Agreement Bilingual (Beli Perjanjian ini...Contoh Perjanjian Kerja / Employment Agreement Bilingual (Beli Perjanjian ini...
Contoh Perjanjian Kerja / Employment Agreement Bilingual (Beli Perjanjian ini...
 
contoh peraturan perusahaan
contoh peraturan perusahaancontoh peraturan perusahaan
contoh peraturan perusahaan
 
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
13. pekerja anak, perempuan dan disabilitas
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
 
Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah untuk SanitasiMekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
Mekanisme Hibah Daerah untuk Sanitasi
 
Perjanjian pemborongan
Perjanjian pemboronganPerjanjian pemborongan
Perjanjian pemborongan
 
Draf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan PerusahaanDraf Peraturan Perusahaan
Draf Peraturan Perusahaan
 
Perjanjian kerja / EMPLOYMENT AGREEMENT (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Perjanjian kerja / EMPLOYMENT AGREEMENT (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))Perjanjian kerja / EMPLOYMENT AGREEMENT (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
Perjanjian kerja / EMPLOYMENT AGREEMENT (Beli Perjanjian, Hub: 08118887270 (WA))
 
Dictamen 47870 Sobre Horas Extras Diurnas
Dictamen 47870 Sobre Horas Extras DiurnasDictamen 47870 Sobre Horas Extras Diurnas
Dictamen 47870 Sobre Horas Extras Diurnas
 
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)
Contoh Perjanjian Kerja Kontrak Bilingual (2 Bahasa)
 
8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara8. keputusan tata usaha negara
8. keputusan tata usaha negara
 
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
Undang undang Nomor 3 Tahun 2014
 
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PublikUndang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
 
Bantuan Hukum
Bantuan HukumBantuan Hukum
Bantuan Hukum
 
Draf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian KerjaDraf Perjanjian Kerja
Draf Perjanjian Kerja
 
Perbup 85 th_2021_
Perbup 85 th_2021_Perbup 85 th_2021_
Perbup 85 th_2021_
 
Motor dijual
Motor dijualMotor dijual
Motor dijual
 

Similar to 12. perselisihan perburuhan

465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptx
465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptx465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptx
465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptxmanaf13
 
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialUU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialImam Prastio
 
Uu no.2 thn 2004 tentang phi
Uu no.2 thn 2004 tentang phiUu no.2 thn 2004 tentang phi
Uu no.2 thn 2004 tentang phiHanumarta Seto
 
7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018
7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 20187. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018
7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018claramonalisa09
 
Cut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrial
Cut Zurnali - Perselisihan Hubungan IndustrialCut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrial
Cut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrialcutzurnali
 
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...claramonalisa09
 
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxHUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxssuser5a3fb1
 
Mengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docx
Mengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docxMengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docx
Mengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docxiwanahwanah
 
Tugas SDM Serikat Pekerja.ppt
Tugas SDM Serikat Pekerja.pptTugas SDM Serikat Pekerja.ppt
Tugas SDM Serikat Pekerja.pptsnowSuper
 
Analisis Hukum terhadap Putusan MK
Analisis Hukum terhadap Putusan MKAnalisis Hukum terhadap Putusan MK
Analisis Hukum terhadap Putusan MKChristian Tobing
 
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.pptMateri-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.pptAhmadNailulAuthor
 
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMarselaM2
 
Tugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptxTugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptxToto261231
 
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja BersamaResume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja BersamaRachardy Andriyanto
 
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaHi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaAlen Pepa
 
PPT Humbis BAB Ketenagakerjaan
PPT Humbis BAB KetenagakerjaanPPT Humbis BAB Ketenagakerjaan
PPT Humbis BAB Ketenagakerjaanilhamkhanafi
 
Paper perselisihan hubungan industrial
Paper perselisihan hubungan industrialPaper perselisihan hubungan industrial
Paper perselisihan hubungan industrialLiafatra Thohir
 
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hefti Juliza
 

Similar to 12. perselisihan perburuhan (20)

Uu 02 2004
Uu 02 2004Uu 02 2004
Uu 02 2004
 
465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptx
465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptx465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptx
465488079-HUKUM-ACARA-PERADILAN-HUBUNGAN-INDUSTRIAL-Teori-pptx.pptx
 
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan IndustrialUU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
UU No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
 
Uu no.2 thn 2004 tentang phi
Uu no.2 thn 2004 tentang phiUu no.2 thn 2004 tentang phi
Uu no.2 thn 2004 tentang phi
 
7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018
7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 20187. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018
7. hbl,clara monalisa,hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu buana, 2018
 
Cut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrial
Cut Zurnali - Perselisihan Hubungan IndustrialCut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrial
Cut Zurnali - Perselisihan Hubungan Industrial
 
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
7.hbl,clara monalisa, prof.dr.hapzi ali, cma , hukum perburuhan ,universitas ...
 
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptxHUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
HUBUNGAN INDUSTRIAL.pptx
 
Mengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docx
Mengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docxMengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docx
Mengapa dalam satu perusahaan penting adanya Serikat Pekerja.docx
 
Hubungan industrial
Hubungan industrialHubungan industrial
Hubungan industrial
 
Tugas SDM Serikat Pekerja.ppt
Tugas SDM Serikat Pekerja.pptTugas SDM Serikat Pekerja.ppt
Tugas SDM Serikat Pekerja.ppt
 
Analisis Hukum terhadap Putusan MK
Analisis Hukum terhadap Putusan MKAnalisis Hukum terhadap Putusan MK
Analisis Hukum terhadap Putusan MK
 
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.pptMateri-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
Materi-Diah-Susilowati-Hakim-PHI-Yogya.ppt
 
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.pptMSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
MSDM SERIKAT KERJA 2.ppt
 
Tugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptxTugas 1 hukum perburuhan.pptx
Tugas 1 hukum perburuhan.pptx
 
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja BersamaResume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
Resume Hukum Ketenagakerjaan - Perjanjian Kerja Bersama
 
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerjaHi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
Hi sesi6 pppk-bdanperjanjiankerja
 
PPT Humbis BAB Ketenagakerjaan
PPT Humbis BAB KetenagakerjaanPPT Humbis BAB Ketenagakerjaan
PPT Humbis BAB Ketenagakerjaan
 
Paper perselisihan hubungan industrial
Paper perselisihan hubungan industrialPaper perselisihan hubungan industrial
Paper perselisihan hubungan industrial
 
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
Hbl minggu 7, hefti juliza, hapzi ali, hukum perburuhan, universitas mercu bu...
 

More from Gindha Wayka

11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerjaGindha Wayka
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock outGindha Wayka
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerjaGindha Wayka
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerjaGindha Wayka
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerjaGindha Wayka
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerjaGindha Wayka
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaanGindha Wayka
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaanGindha Wayka
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronikGindha Wayka
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeriGindha Wayka
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor imporGindha Wayka
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagangGindha Wayka
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaanGindha Wayka
 
9. struktur organ perseroan terbatas
9. struktur organ perseroan terbatas9. struktur organ perseroan terbatas
9. struktur organ perseroan terbatasGindha Wayka
 
7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan
7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan
7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutanGindha Wayka
 
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan mergerGindha Wayka
 

More from Gindha Wayka (20)

11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja11. pemutusan hubungan kerja
11. pemutusan hubungan kerja
 
10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out10 mogok kerja & lock out
10 mogok kerja & lock out
 
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
9 sistem manajemen keselamatan & kesehatan kerja
 
8. upah
8. upah8. upah
8. upah
 
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
7. hubungan kerja dan perjanjian kerja
 
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
6. pengerahan dan penempatan tenaga kerja
 
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
5. para pihak dalam hukum tenaga kerja
 
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan4. pengertian, dasar dan sumber  ketenagakerjaan
4. pengertian, dasar dan sumber ketenagakerjaan
 
2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan2. ketenagakerjan
2. ketenagakerjan
 
1. pendahuluan
1. pendahuluan1. pendahuluan
1. pendahuluan
 
3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan3. sejarah ketenagakerjaan
3. sejarah ketenagakerjaan
 
15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik15. perdagangan elektronik
15. perdagangan elektronik
 
14. waralaba
14. waralaba14. waralaba
14. waralaba
 
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri13. surat kredit berdokumen dalam negeri
13. surat kredit berdokumen dalam negeri
 
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor12. perjanjian perdagangan ekspor impor
12. perjanjian perdagangan ekspor impor
 
11. rahasia dagang
11. rahasia dagang11. rahasia dagang
11. rahasia dagang
 
10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan10. tata kelola perusahaan
10. tata kelola perusahaan
 
9. struktur organ perseroan terbatas
9. struktur organ perseroan terbatas9. struktur organ perseroan terbatas
9. struktur organ perseroan terbatas
 
7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan
7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan
7. akuisisi, konsolidasi dan merger lanjutan
 
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger6. akuisisi, konsolidasi dan merger
6. akuisisi, konsolidasi dan merger
 

12. perselisihan perburuhan

  • 2. Hubungan industrial merupakan suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang atau jasa, yaitu pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Hubungan industrial diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis atas dasar kemitraan yang sejajar dan terpadu di antara para pelaku dalam proses produksi barang atau jasa yang didasarkan atas nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
  • 3. Hubungan industrial dilaksanakan melalui sarana: 1 2 3 4 5 6 7 8 serikat pekerja/serikat buruh organisasi pengusaha lembaga kerja sama bipartit lembaga kerja sama tripartit peraturan perusahaan perjanjian kerja bersama peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial
  • 4. Pasal 1 ayat (1) dari UU No. 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan arti tentang perselisihan hubungan industrial sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena: 1. adanya perselisihan mengenai hak. 2. perselisihan kepentingan. 3. perselisihan pemutusan hubungan kerja. 4. perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
  • 5. 4. Antara serikat buruh dengan perkumpulan majikan 3. Antara serikat buruh dengan majikan 2. Antara sekelompok buruh dengan majikan 1. Antara buruh dengan majikan Secara umum setiap pertentangan atau ketidaksepakatan antara majikan dengan buruh mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja, atau keadaan perburuhan merupakan perselisihan perburuhan. Dengan demikian perselisihan perburuhan dapat terjadi:
  • 6. Perselisihan perburuhan yang bersifat perorangan 01 02 Menurut sifatnya perselisihan perburuhan itu dapat dibagi menjadi : Perselisihan perburuhan yang bersifat kolektif
  • 7. Jenis Perselisihan Perburuhan Berdasarkan Pasal dari UU No. 2/2004 01 02 03 04 Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam Satu Perusahaan
  • 8. 1.Serikat Pekerja Sebagai sebuah sarana, serikat pekerja menjadi aspek penting dalam hubungan industrial. Undang-Undang Ketenagakerjaan mengamanatkan bahwasanya setiap pekerja/buruh berhak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja secara demokratis dan merupakan organisasi yang bersifat mandiri, demokratis, bebas, dan bertanggung jawab. Pengusaha dilarang menghalang- halangi pekerjanya untuk membentuk dan menjadi pengurus atau anggota serikat pekerja pada perusahaan atau membentuk dan menjadi anggota gabungan serikat pekerja sesuai dengan sektor usaha. Selanjutnya serikat pekerja berhak: 1. Melakukan perundingan dalam pembuatan perjanjian kerja bersama; 2. Sebagai pihak dalam penyelesaian perselisihan industrial.
  • 9. Bagi setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 (lima puluh) orang atau lebih pekerja/buruh wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Lembaga kerja sama bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal ketenagakerjaan di perusahaan. Susunan keanggotaan lembaga kerja sama bipartit antara lain terdiri atas unsur pengusaha dan unsur pekerja/buruh yang ditunjuk oleh pekerja/buruh secara 2. Organisasi Pengusaha Setiap pengusaha berhak untuk membentuk dan menjadi anggota organisasi pengusaha yang khusus menangani bidang ketenagakerjaan dalam rangka pelaksanaan hubungan industrial.
  • 10. 4. Lembaga Kerja Sama Tripartit Lembaga kerja sama tripartit terdiri atas lembaga tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/ kota; serta lembaga tingkat sektoral nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Adapun keanggotaan lembaga kerja sama tripartit antara lain berasal dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/buruh. 5. Peraturan Perusahaan Adanya peraturan perusahaan juga sekaligus sebagai bentuk perwujudan dari perlindungan terhadap pekerja maupun pengusaha, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan perusahaan terdapat banyak hal internal yang akan berpotensi menimbulkan kekacauan apabila tidak terdapat pengaturannya dalam peraturan perusahaan.
  • 11. 6. Perjanjian Kerja Bersama Perjanjian kerja bersama disusun oleh pengusaha dan serikat pekerja/buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha. Perjanjian kerjasama sekurang-kurangnya memuat ketentuan: 1. hak dan kewajiban pengusaha; 2. hak dan kewajiban serikat pekerja/serikat buruh serta pekerja/buruh; 3. jangka waktu dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama; 4. tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.
  • 12. 7. Penyelesaian Perselisihan Industrial Perselisihan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. Dengan kata lain, perselisihan industrial dapat terjadi antara pihak: 1. pengusaha dan pekerja/buruh; 2. pengusaha atau gabungan pengusaha dan serikat pekerja/buruh atau gabungan serikat pekerja/buruh.
  • 13. Perselisihan industrial biasanya meliputi hal-hal: pelaksanaan syarat-syarat kerja di perusahaan pelaksanaan norma kerja di perusahaan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja Kondisi Kerja di Perusahaan
  • 14. Perundingan Bipartit Mediasi Arbitrase Konsiliasi Penyelesaian perselisihan hubungan industrial menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dapat dilakukan melalui diluar Jalur Pengadilan & Pengadilan Prinsip-prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 1. Wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. 2. Apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekelja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur yang diatur undang-undang.
  • 15. Penyelesaian melalui perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. Perundingan bipartit dalam hal ini berbeda dengan lembaga kerja sama bipartit sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa lembaga kerja sama bipartit merupakan sebuah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial. 1. Perundingan Bipartit
  • 16. Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi diatur dalam Pasal 17- Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2004, di mana dilakukan oleh konsiliator setelah para pihak mengajukan permintaan secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kedelapan mengadakan sidang konsiliasi pertama. Jika tercapai kesepakatan melalui konsiliasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator serta didaftar di pengadilan hubungan industrial untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka konsiljator mengeluarkan anjuran tertulis yang harus sudah disampaikan kepada para pihak selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama. Para pihak wajib memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis. Para pihak yang tidak memberikan pendapatnya atau jawaban dianggap menolak anjuran tertulis. 2. Konsiliasi
  • 17. Di lain pihak, para pihak juga dapat memilih penyelesaian perselisihan industrial melalui arbitrase yang diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 54 UU No. 2 Tahun 2004. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang bersifat akhir dan tetap. Arbitrase sendiri dilakukan oleh arbiter berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak yang berselisih. Arbiter wajib menyelesaikan tugas arbitrase selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukan arbiter. Putusan arbitrase didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan. Terhadap putusan arbitrase, salah satu pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkan putusan arbiter. 3. ARBITRASE
  • 18. Jumlah arbiter yang disepakati 3 Nama lengkap dan alamat atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih 1 Pernyataan para pihak yang berselisih untuk tunduk dan menjalankan keputusan arbitrase. 4 Pokok-pokok persoalan yang menjadi perselisihan dan yang diserahkan kepada arbitrase untuk diselesaikan dan diambil putusan. 2 Tempat tanggal pembuatan surat perjanjian, dan tanda tangan para pihak yang berselisih. 5 Surat perjanjian ini sekurang-kurangnya harus memuat:
  • 19. Apabila para pihak yang berselisih tidak berkehendak dan bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui mediasi yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2004. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi dilakukan oleh mediator dengan mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan sidang mediasi atas dasar permintaan salah satu atau kedua belah pihak yang berselisih yang dilakukan secara tertulis kepada pegawai perantara yang bertindak sebagai mediator. 4. MEDIASI
  • 20. Jika perselisihan industrial tidak dapat diselesaikan melalui mediasi maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui pengadilan hubungan industrial. Terhadap isi gugatan ada kewajiban hakim untuk memeriksa melalui proses dismissal. Pemeriksaan perkara di pengadilan hubungan industrial dilakukan dengan acara biasa atau acara cepat. Putusan majelis hakim wajib diberikan selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja sejak sidang pertama dalam sidang terbuka untuk umum. 5. PENGADILAN
  • 21. THANK YOU Insert the Subtitle of Your Presentation