Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja

Ad

POIN-POIN PENTING DALAM
UU CIPTA KERJA
PERTANAHAN, PENGEMBANGAN PROPERTI, PERUMAHAN &
RUMAH SUSUN

Ad

Outline
Pendahuluan
Aspek Pertanahan
Pengadaan Tanah
Bank Tanah
Penguatan Hak Pengelolaan
Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah...

Ad

Pendahuluan

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 85 Ad
1 of 85 Ad
Advertisement

More Related Content

Advertisement

Poin-Poin Penting Dalam UU Cipta Kerja

  1. 1. POIN-POIN PENTING DALAM UU CIPTA KERJA PERTANAHAN, PENGEMBANGAN PROPERTI, PERUMAHAN & RUMAH SUSUN
  2. 2. Outline Pendahuluan Aspek Pertanahan Pengadaan Tanah Bank Tanah Penguatan Hak Pengelolaan Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah Dokumen Pertanahan Penelantaran Tanah, Izin, dan Konsesi Aspek Pengembangan Properti Penataan Ruang Kepariwisataan Persetujuan Lingkungan Perindustrian Bangunan Gedung Pusat Perbelanjaan Penyederhanaan Perizinan Berusaha Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman & Rumah Susun Perumahan dan Kawasan Permukiman Rumah Susun Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
  3. 3. Pendahuluan
  4. 4. Pendahuluan – Kebijakan Strategis Cipta Kerja Kebijakan Strategis Cipta Kerja, meliputi: a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. Ketenagakerjaan; c. Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMK-M; d. Kemudahan berusaha; e. Dukungan riset dan invoasi; f. Pengadaan tanah; g. Kawasan ekonomi; h. Investasi Pempus dan percepatan proyek strategis nasional; i. Pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. Pengenaan sanksi.
  5. 5. Pendahuluan – Peningkatan Ekosistem dan Kegiatan Berusaha Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha, meliputi: a. Perizinan Berusaha berbasis risiko; b. Penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha; c. Penyederhanaan Perizinan Berusaha Sektor; dan d. Penyederhanaan persyaratan investasi.
  6. 6. Pendahuluan – Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Persetujuan Lingkungan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
  7. 7. Pendahuluan  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)  KKPR adalah kesesuaian rencana lokasi kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)  Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyusun dan menyediakan RDTR dalam bentuk digital dan sesuai standar, serta diakses mudah oleh masyarakat  Pemerintah Pusat (Pempus) mengintegrasikan RDTR dalam bentuk digital dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik  Permohonan KKPR diajukan Pelaku Usaha secara elektronik melalui sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik  Konfirmasi KKPR • Jika rencana lokasi kegiatan usaha telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan KKPR melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi KKPR • Setelah memperoleh Konfirmasi KKPR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha
  8. 8. Pendahuluan  Persetujuan KKPR • Jika Pemda belum menyusun RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan persetujuan KKPR kepada Pempus melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik • Persetujuan KKPR diberikan atas dasar kesesuaian rencana kegiatan dengan Rencana Tata Ruang (i) nasional / (ii) pulau/kepulauan / (iii) kawasan strategis nasional / (iv) provinsi / (v) Kabupaten/Kota  Rekomendasi KKPR • Jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis tetapi belum dimuat dalam RTRW, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi KKPR dari Pempus
  9. 9. Pendahuluan  Flowchart: Konfirmasi / Persetujuan KKPR diterbitkan Pelaku Usaha dapat memulai kegiatan pemanfaatan ruang Perizinan Berusaha diterbitkan Permohonan secara online melalui sistem
  10. 10. Aspek Pertanahan Chapter I: Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum
  11. 11. Chapter I – Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Objek Pengadaan Tanah UU Cipta Kerja menambahkan jenis kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu: • Kawasan Industri Hulu dan Hilir Migas; • Kawasan Ekonomi Eksklusif; • Kawasan Industri; • Kawasan Pariwisata; • Kawasan Pertahanan Pangan; • Kawasan Pengembangan Teknologi, yang diprakarsai dan/atau dikuasai oleh Pempus/Pemda/BUMN/BUMD
  12. 12. Chapter I – Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Penyelesaian Status Tanah Jika rencana Pengadaan Tanah terdapat Objek Pengadaan Tanah yang masuk dalam kawasan hutan, tanah kas desa, tanah wakaf, tanah ulayat/tanah adat, dan/atau tanah aset Pempus, Pemda, BUMN atau BUMD, penyelesaian status tanahnya harus dilakukan sampai dengan Penetapan Lokasi (“Penlok”) Catatan: Penyelesaian ini dilakukan sampai Penlok diterbitkan. Jika perubahan status dan izin pelepasan belum terpenuhi, maka Penlok berfungsi sebagai izin pelepasan/pinjam pakai Pengadaan Tanah Skala Kecil Pengadaan Tanah untuk Kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 Ha dapat secara langsung oleh Instansi dengan Pihak yang berhak, Penlok ditetapkan oleh Bupati/Walikota
  13. 13. Chapter I – Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Penerbitan Penlok Setelah Penlok pengadaan tanah dilakukan, tidak diperlukan lagi persyaratan (i) KKPR; (ii) pertimbangan teknis (iii) di luar kawasan hutan dan pertambangan, (iv) di luar kawasan gambut/sempadan pantai; dan (v) Amdal Jangka Waktu Penlok Penlok pembangunan untuk Kepentingan Umum diberikan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu 1 tahun. Catatan: ketentuan sebelumnya adalah 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun. Ganti Kerugian  Nilai ganti kerugian yaitu nilai pada saat pengumuman Penlok. Besarnya ganti kerugian bersifat final dan mengikat serta merupakan dasar menetapkan bentuk ganti kerugian  Apabila Pihak yang Berhak menolak bentuk/nilai ganti kerugian, tidak diketahui keberadaannya, atau Objek Pengadaan Tanah sedang berada dalam sengketa/dijaminkan, maka Pengadilan Negeri paling lama 14 hari wajib menerima penitipan ganti kerugian
  14. 14. Chapter I – Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum Pengadaan Tanah oleh Badan Usaha Jika pengadaan tanah belum dapat dilaksanakan oleh Pempus atau Pemda sesuai dengan kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pempus, pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan oleh badan usaha
  15. 15. Aspek Pertanahan Chapter II: Badan Bank Tanah
  16. 16. Chapter II – Badan Bank Tanah Pembentukkan Bank Tanah Badan Bank Tanah dibentuk oleh Pempus, yaitu badan khusus yang mengelola tanah. Bank Tanah berfungsi untuk melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pendistribusian tanah Jaminan Ketersediaan Tanah Badan Bank Tanah menjamin ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan untuk: • Kepentingan umum • Kepentingan sosial • Kepentingan pembangunan nasional • Pemerataan ekonomi • Konsolidasi tanah • Reforma agraria: Ketersediaan tanah untuk reforma agraria paling sedikit 30% dari tanah negara yang diperuntukkan untuk Bank Tanah
  17. 17. Chapter II – Bank Tanah Hak atas Tanah yang dikelola Bank Tanah  Tanah yang dikelola badan bank tanah diberikan Hak Pengelolaan (HPL)  Hak atas tanah di atas HPL dapat diberi HGU, HGB, dan Hak Pakai  Jangka waktu HGB di atas HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan dan/atau dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya  Pemegang HPL badan bank tanah berwenang untuk melakukan penyusunan rencana induk, membantu memberikan kemudahan Perizinan Berusaha/persetujuan, melakukan pengadaan tanah, dan menentukan tarif pelayanan.
  18. 18. Aspek Pertanahan Chapter III: Penguatan Hak Pengelolaan
  19. 19. Chapter III – Penguatan HPL Pemberian HPL HPL dapat diberikan kepada: • Instansi Pempus • Pemda • Badan Bank Tanah • BUMN/BUMD • Badan hukum milik negara/daerah • Badan hukum yang ditunjuk Pempus Pengertian HPL HPL merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.
  20. 20. Chapter IIII – Penguatan HPL Kewenangan Pemegang HPL  menyusun rencana peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang  menggunakan dan memanfaatkan seluruh atau sebagian tanah HPL untuk kepentingan sendiri atau kerja sama dengan pihak ketiga  menentukan tarif dan menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan dari pihak ketiga sesuai dengan perjanjian Pemanfaatan HPL  Penyerahan pemanfaatan bagian tanah HPL kepada pihak ketiga dilakukan dengan perjanjian pemanfaatan tanah  Di atas HPL yang diserahkan kepada pihak ketiga, baik sebagian atau seluruhnya dapat diberikan HGU, HGB, dan/atau Hak Pakai  Jangka waktu HGB di atas HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah digunakan/dimanfaatkan sesuai tujuan pemberian haknya. Berdasarkan RPP, jangka waktu HGU dan HGB juga dapat diperpanjang/diberikan pembaharuan
  21. 21. Chapter IIII – Penguatan HPL Hapusnya HPL Karena Pemberian Hak Milik Jika bagian bidang tanah HPL diberikan dengan hak milik, bagian bidang tanah HPL tersebut hapus dengan sendirinya. Hak milik hanya diberikan untuk keperluan rumah umum dan transmigrasi
  22. 22. Aspek Pertanahan Chapter IV: Hak Atas Tanah pada Ruang Atas dan Ruang Bawah Tanah
  23. 23. Chapter IV – Hak Atas Tanah pada Ruang Atas/Bawah Tanah Pemberian Hak Tanah atau ruang yang terbentuk pada ruang atas dan/atau bawah tanah dan digunakan untuk kegiatan tertentu dapat diberikan HGB, HP, atau HPL Batas Kepemilikan Tanah pada Ruang Atas/Bawah Tanah  Batas kepemilikan tanah pada ruang atas tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan KDB, KLB, dan rencana tata ruang yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan  Batas kepemilikan tanah pada ruang bawah tanah oleh pemegang hak atas tanah diberikan sesuai dengan batas kedalaman pemanfaatan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
  24. 24. Chapter IV – Hak Atas Tanah pada Ruang Atas/Bawah Tanah Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Atas/Bawah Tanah Penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas dan/atau bawah tanah oleh pemegang hak yang berbeda dapat diberikan HGB, Hak Pakai, atau HPL
  25. 25. Aspek Pertanahan Chapter V: Dokumen Pertanahan
  26. 26. Chapter V – Dokumen Pertanahan Dokumen Elektronik Tanda bukti hak atas tanah, HMSRS, HPL, dan hak tanggungan, termasuk akta peralihan hak atas tanah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan tanah dapat berbentuk elektronik
  27. 27. Aspek Pertanahan Chapter VI: Penelantaran Tanah/Konsesi
  28. 28. Chapter VI – Penelantaran Tanah/Konsesi Jangka Waktu Penelantaran Tanah/Konsesi Hak, izin, atau konsesi atas tanah dan/atau kawasan yang dengan sengaja tidak diusahakan atau ditelantarkan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak diberikan dicabut dan dikembalikan kepada negara Pelaksanaan Pengembalian Tanah/Konsesi Terlantar kepada Negara Dalam rangka pengembalian Tanah Terlantar kepada Negara, Pempus dapat menetapkan hak, izin, atau konsesi sebagai aset Bank Tanah
  29. 29. Aspek Pengembangan Properti Chapter I: Penataan Ruang
  30. 30. Chapter I – Penataan Ruang UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Terminologi “Izin Pemanfaatan Ruang” diganti menjadi “Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang” Penyusunan RTRW Provinsi  RTRW provinsi ditetapkan paling lama 2 bulan sejak persetujuan substansi dari Pempus  Jika Perda tentang RTRW belum ditetapkan, maka Gubernur menetapkan RTRW provinsi paling lama 3 bulan sejak persetujuan substansi Pempus  Jika Gubernur belum menetapkan RTRW provinsi dalam jangka waktu tersebut, RTRW provinsi ditetapkan Pempus sejak persetujuan substansi Pempus
  31. 31. Chapter I – Penataan Ruang Penyusunan RDTR  Penetapan RDTR terlebih dahulu harus mendapatkan persetujuan substansi dari Pempus  Rancangan Perda tentang RDTR wajib ditetapkan Bupati/Walikota paling lama 1 bulan setelah persetujuan substansi Pempus  Apabila Bupati/Walikota tidak menetapkan RDTR dalam 1 bulan setelah persetujuan substansi Pempus, RDTR ditetapkan oleh Pempus Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota  Perda Kabupaten wajib ditetapkan paling lama 2 bulan setelah persetujuan substansi dari Pempus  Bupati menetapkan RTRW kabupaten paling lama 3 bulan setelah persetujuan substansi dari Pempus  Jika belum ditetapkan oleh Bupati, RTRW Kabupaten ditetapkan oleh Pempus paling lama 4 bulan setelah persetujuan substansi dari Pempus
  32. 32. Chapter I – Penataan Ruang Konfirmasi KKPR  Konfirmasi KKPR diberikan berdasarkan kesesuaian rencana lokasi kegiatan dengan RDTR  Jika rencana lokasi kegiatan telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan KKPR melalui Sistem Perizinan Berusaha Secara Elektronik dengan mengisi koordinat lokasi untuk memperoleh konfirmasi KKPR  Setelah memperoleh KKPR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha
  33. 33. Chapter I – Penataan Ruang Persetujuan KKPR  Jika Pemda belum menyusun RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan Persetujuan KKPR kepada Pempus melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik  Persetujuan KKPR diberikan atas dasar kesesuaian rencana kegiatan dengan Rencana Tata Ruang (i) nasional / (ii) pulau/kepulauan / (iii) kawasan strategis nasional / (iv) provinsi / (v) Kabupaten/Kota  Penerbitan Persetujuan KKPR dilakukan oleh Pempus Catatan: Berdasarkan RPP Penataan Ruang, Persetujuan KPPR diterbitkan dalam 40 hari kerja oleh Pempus. Dalam hal tidak diterbitkan, maka Persetujuan KKPR diterbitkan Lembaga OSS
  34. 34. Chapter I – Penataan Ruang Rekomendasi KKPR  Jika terjadi perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis tapi belum dimuat dalam RTRW, pemanfaatan ruang tetap dapat dilaksanakan setelah mendapat rekomendasi KKPR dari Pempus Catatan: Berdasarkan RPP Penataan Ruang, Rekomendasi KKPR diberikan dalam 40 hari kerja sejak permohonan oleh Pempus. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada persetujuan/penolakan permohonan, maka Rekomendasi KKPR dianggap dikabulkan secara hukum
  35. 35. Chapter I – Penataan Ruang Sanksi Administratif Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dikenakan sanksi administratif Bentuk Sanksi Administratif • Peringatan tertulis; • Penghentian sementara layanan; • Penghentian sementara pelayanan umum; • Penutupan lokasi; • Pencabutan KKPR; • Pembatalan KKPR; • Pembongkaran bangunan; • Pemulihan fungsi ruang; dan/atau • Denda administratif
  36. 36. Chapter I – Penataan Ruang Sanksi Pidana Setiap orang yang dalam melakukan usaha dan/atau kegiatannya memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan tanpa memiliki KKPR yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan denda 1 M Apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana penjara 4 tahun dan denda 2.5 M Apabila mengakibatkan kematian orang, dipidana penjara 15 tahun dan denda 8 M
  37. 37. Chapter I – Penataan Ruang Sanksi Pidana Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan denda 1 M Apabila mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dipidana penjara 4 tahun dan denda 2.5 M Apabila mengakibatkan kematian orang, dipidana penjara 15 tahun dan denda 8 M
  38. 38. Chapter I – Penataan Ruang Sanksi Pidana Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,- Catatan: “persyaratan KKPR” adalah syarat dan ketentuan yang diatur ketika KKPR diterbitkan. Jika merujuk pada aturan terdahulu, maka syarat dan ketentuan di dalam IPPT yang diterbitkan oleh Pemda. Namun pelanggaran persyaratan saja tidak memenuhi unsur pidana kecuali terjadi perubahan fungsi ruang sebagai akibat pelanggaran persyaratan tersebut. UU CK menghapuskan sanksi pidana kepada setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum Catatan: Dalam UU CK, pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi administratif
  39. 39. Aspek Pengembangan Properti Chapter II: Persetujuan Lingkungan
  40. 40. Chapter II – Persetujuan Lingkungan UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Persetujuan Lingkungan Ketentuan tentang izin lingkungan dihapus dan digantikan dengan terminologi Persetujuan Lingkungan
  41. 41. Chapter II – Persetujuan Lingkungan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup  Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan  Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pempus  Pempus/Pemda menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (KKLH) berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup  KKLH merupakan persyaratan penerbitan (i) Perizinan Berusaha atau (ii) Persetujuan Pempus/Pemda Catatan: KKLH merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan
  42. 42. Chapter II – Persetujuan Lingkungan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup  Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL  Pemenuhan standar UKL-UPL dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)  Berdasarkan PKPLH, Pempus atau Pemda menerbitkan (i) Perizinan Berusaha atau (ii) Persetujuan Pempus/Pemda  Pempus menetapkan jenis usaha / kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL Catatan: Pengesahan PKPLH merupakan bentuk Persetujuan Lingkungan
  43. 43. Chapter II – Persetujuan Lingkungan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup  Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) yang diintegrasikan ke dalam NIB  Penetapan usaha/kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk kategori berisiko rendah Pembatalan Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila diterbitkan tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam KKLH atau PKPLH atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL tidak dilaksanakan
  44. 44. Chapter II – Persetujuan Lingkungan Dana Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup  Pemegang Persetujuan Lingkungan wajib menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup  Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Pempus  Pemerintah Pusat dapat menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan dana penjaminan Catatan: Sebelumnya Pemda juga berwenang untuk menetapkan ini, tapi sekarang diambil alih oleh Pempus Pengelolaan Limbah B3 Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3. Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat (i) Perizinan Berusaha, atau (ii) Persetujuan Pempus/Pemda Dumping Dumping hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari Pempus
  45. 45. Chapter II – Persetujuan Lingkungan Sanksi Administratif  Setiap orang yang melakukan usaha dengan Perizinan Berusaha yang tidak sesuai dengan kewajiban dalam Perizinan Berusaha, dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan bidang lingkungan hidup dikenakan Sanksi Administratif  Bentuk Sanksi Administratif: • Teguran tertulis • Paksaan pemerintah • Denda administratif • Pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau • Pencabutan Perizinan Berusaha Tanggung Jawab Mutlak Setiap orang yang usaha/kegiatannya menggunakan, menghasilkan, mengelola Limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang terjadi
  46. 46. Chapter II – Persetujuan Lingkungan Sanksi Pidana Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha, yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana paling lama 3 tahun dengan denda Rp1.000.000.000,- sampai Rp3.000.000.000,- Catatan: sebelumnya hanya ditulis izin lingkungan Sanksi Pidana UU CK menghapus ketentuan pidana bagi setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin
  47. 47. Aspek Pengembangan Properti Chapter III: Bangunan Gedung
  48. 48. Chapter III – Bangunan Gedung UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Persetujuan Bangunan Gedung Istilah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Fungsi Bangunan Gedung Fungsi Bangunan Gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur RDTR dan dicantumkan dalam PBG. Perubahan fungsi Bangunan Gedung harus mendapatkan persetujuan kembali dari Pempus
  49. 49. Chapter III – Bangunan Gedung Standar Teknis Bangunan Gedung  Setiap bangunan gedung harus memenuhi standar teknis bangunan sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung  Dalam UU BG sebelumnya diatur mengenai kewajiban Bangunan Gedung untuk memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis Catatan: Dalam RPP, Standar Teknis Bangunan Gedung meliputi: • Standar Perencanaan dan Perancangan • Standar Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi • Standar Pemanfaatan • Standar Pelestarian • Standar Pembongkaran • Standar Bangunan Gedung Fungsi Khusus • Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara • Standar Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung Hijau • Ketentuan Dokumen; dan • Ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung
  50. 50. Chapter III – Bangunan Gedung Penilik Bangunan Gedung  UU CK memperkenalkan pihak baru dalam penyelenggaraan Bangunan Gedung yaitu Penilik Bangunan Gedung (Penilik)  Penilik adalah orang perserorangan yang memiliki kompetensi, yang diberi tugas oleh Pempus atau Pemda sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung
  51. 51. Chapter III – Bangunan Gedung Perencanaan Bangunan Gedung  Penyedia Jasa Perencana Konstruksi harus merencanakan Bangunan Gedung dengan acuan Standar Teknis Bangunan Gedung  Jika Bangunan Gedung direncanakan tidak sesuai dengan Standar Teknis, Bangunan Gedung harus dilengkapi dengan hasil pengujian untuk mendapatkan persetujuan rencana teknis dari Pempus  Hasil perencanaan harus dikonsultasikan dengan Pempus dan Pemda sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pempus untuk mendapatkan pernyataan pemenuhan standar teknis Bangunan Gedung  Jika perencanaan Bangunan Gedung menggunakan prototipe yang ditetapkan Pempus, perencanaan Bangunan Gedung tidak memerlukan kewajiban konsultasi dan tidak memerlukan pemeriksaan pemenuhan standar
  52. 52. Chapter III – Bangunan Gedung Pelaksanaan Bangunan Gedung  Pelaksanaan Bangunan Gedung dilakukan oleh Penyedia Jasa Pelaksana Konstruksi dan diawasi oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi  Penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi melakukan kegiatan pengawasan dan bertanggung jawab untuk melaporkan setiap tahapan pekerjaan  Pempus/Pemda sesuai kewenangannya berdasarkan NSPK melakukan inspeksi pada setiap tahap sebagai pengawasan yang dapat menyatakan lanjut atau tidaknya pekerjaan konstruksi ke tahap berikutnya  Tahapan pelaksanaan konstruksi meliputi pekerjaan struktur bawah, pekerjaan basemen, pekerjaan struktur atas, pekerjaan mekanikal elektrikal dan perpipaan, dan pengujian  Jika dalam pelaksanaan ada perubahan rencana teknis, penyedia jasa wajib melaporkan kepada Pempus atau Pemda untuk mendapat persetujuan sebelum pelaksanaan perubahan dilanjutkan
  53. 53. Chapter III – Bangunan Gedung Sertifikat Laik Fungsi  SLF diterbitkan oleh Pempus/Pemda sesuai kewenangannya  SLF diterbitkan berdasarkan Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi yang diajukan oleh Penyedia Jasa Pengawasan atau Manajemen Konstruksi kepada Pempus/Pemda melalui sistem elektronik yang diselenggarakan Pempus berdasarkan NSPK  Surat Pernyataan Kelaikan Fungsi diterbitkan setelah inspeksi tahapan terakhir yang menyatakan Bangunan Gedung memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung  Penerbitan SLF dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)
  54. 54. Chapter III – Bangunan Gedung Sanksi Administratif  Setiap Pemilik, Penyedia Jasa Konstruksi, Profesi Ahli, Penilik, Pengkaji Teknis, dan/atau Pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, persyaratan, dan/atau penyelenggaraan Bangunan Gedung dikenakan sanksi administratif  Bentuk Sanksi Administratif: • Peringatan tertulis • Pembatasan kegiatan pembangunan • Penghentian sementara atau tetap pada pelaksanaan pembangunan • Pembekuan/pencabutan PBG • Pembekuan/pencabutan SLF • Perintah pembongkaran Bangunan Gedung
  55. 55. Chapter III – Bangunan Gedung Sanksi Pidana  Setiap pemilik dan/atau pengguna Bangunan Gedung yang tidak memenuhi ketentuan dalam UU Bangunan Gedung, yang:  Mengakibatkan kerugian harta benda orang lain: dipidana penjara 3 tahun, atau denda 10% dari nilai bangunan gedung  Mengakibatkan kecelakaan yang menyebabkan cacat seumur hidup: dipidana penjara 4 tahun, atau denda 15% dari nilai bangunan gedung  Mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain: dipidana penjara 5 tahun dan denda 20% dari nilai bangunan gedung Catatan: yang dimaksud dengan “nilai bangunan gedung” adalah (i) nilai keseluruhan suatu bangunan pada saat sedang dibangun bagi yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi; atau (ii) nilai keseluruhan bangunan gedung yang ditetapkan pada saat sanksi dikenakan bagi bangunan gedung yang telah berdiri
  56. 56. Chapter III – Bangunan Gedung Prototipe  Pempus menetapkan prototipe Bangunan Gedung sesuai kebutuhan yang diutamakan untuk Bangunan Gedung sederhana yang umum digunakan oleh masyarakat  Prototipe Bangunan Gedung ditetapkan paling lama 6 bulan sejak UU CK diundangkan
  57. 57. Aspek Pengembangan Properti Chapter IV: Pusat Perbelanjaan
  58. 58. Chapter IV – Pusat Perbelanjaan Pusat Perbelanjaan  Pempus melakukan pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan yang setara dan berkeadilan terhadap pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan perkulakan yang dilakukan melalui pengaturan Perizinan Berusaha, tata ruang, zonasi dengan memperhatikan jarak dan lokasi pendirian, kemitraan, dan kerja sama usaha Catatan: Dalam ketentuan UU Perdagangan sebelumnya, pengaturan tentang pengembangan, penataan, dan pembinaan dapat juga dilakukan oleh Pemda UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
  59. 59. Aspek Pengembangan Properti Chapter V: Penyederhanaan Perizinan Berusaha
  60. 60. Chapter V – Penyederhanaan Perizinan Berusaha Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas (“Andalalin”)  Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin  Andalalin terintegerasi dengan Amdal/UKL-UPL UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  61. 61. Aspek Pengembangan Properti Chapter VI: Kepariwisataan
  62. 62. Chapter VI – Kepariwisataan Perizinan Berusaha Sektor Kepariwisataan  Pengusaha pariwisata wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pempus/Pemda sesuai kewenangannya berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh Pempus Catatan: Pengaturan sebelumnya mewajibkan pelaku usaha untuk mendaftarkan usahanya  Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha yang dilakukan dengan memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha Catatan: Pengaturan sebelumnya mengatur mengenai standar usaha yang dilakukan melalui sertifikasi usaha UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  63. 63. Aspek Pengembangan Properti Chapter VII: Perindustrian
  64. 64. Chapter VII – Perindustrian Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian  Setiap kegiatan berusaha Kawasan Industri wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pempus dan memenuhi standar Kawasan Industri  Setiap perusahaan Kawasan Industri yang melakukan perluasan wajib memiliki Perizinan Berusaha dari Pempus Catatan: Ketentuan pemberian izin dalam UU Perindustrian sebelumnya dapat dilimpahkan sebagian kepada Gubernur, Bupati/Walikota UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian
  65. 65. Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman & Rumah Susun Chapter I: Perumahan dan Kawasan Permukiman
  66. 66. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman Standar Perencanaan dan Perancangan  Hasil perencanaan dan perancangan rumah harus memenuhi standar  Standar terdiri dari ketentuan umum dan standar teknis. Ketentuan umum terdiri dari (i) aspek keselamatan bangunan; (ii) kebutuhan minimum ruang; dan (iii) aspek kesehatan bangunan. Sedangkan standar teknis terdiri dari (i) pemilihan lokasi, (ii) ketentuan luas dan dimensi kaveling, dan (iii) perancangan rumah Catatan: Dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya mengatur mengenai kesesuaian hasil perencanaan dan perancangan rumah sesuai syarat teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  67. 67. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman Standar Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (“PSU”)  Perencanaan PSU harus memenuhi Standar  Standar PSU terdiri dari ketentuan umum dan standar teknis PSU  Ketentuan umum penyediaan PSU paling sedikit memenuhi (i) kebutuhan daya tampung perumahan; (ii) kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat; (iii) mitigasi tingkat resiko bencana dan keselamatan; dan (iv) terhubung dengan jaringan perkotaan  Standar teknis PSU, yaitu (i) penyediaan Prasarana meliputi jaringan jalan, drainase, penyediaan air minum, sanitasi, dan TPS. (ii) penyediaan Sarana meliputi RTH dan sarana umum. (iii) penyediaan Utilitas meliputi tersedianya jaringan listrik Catatan: UU Perumahan dan Kawasan Permukiman sebelumnya mengatur mengenai syarat teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis
  68. 68. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman Konversi Kewajiban Pembangunan Rumah Sederhana  Jika rumah sederhana tidak dapat dibangun dalam bentuk rumah tunggal atau rumah deret, dapat dikonversi dalam:  Bentuk rumah susun umum yang dibangun dalam satu hamparan yang sama; atau  Bentuk dana untuk pembangunan rumah umum  Pengelolaan dana dari konversi dilaksanakan oleh Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (“BP3”)
  69. 69. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman  Tanah yang langsung dikuasai oleh negara yang digunakan untuk pembangunan rumah, perumahan, dan/atau kawasan permukiman diserahkan melalui pemberian hak atas tanah kepada setiap orang yang melakukan pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman  Pemberian hak atas tanah didasarkan pada penetapan lokasi atau persetujuan KKPR Catatan: Berdasarkan pengaturan sebelumnya dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, dasar pemberian hak atas tanah didasarkan pada Izin Lokasi  Jika terdapat garapan masyarakat, hak atas tanah diberikan setelah pelaku pembangunan menyelesaikan ganti rugi atas seluruh garapan masyarakat berdasarkan kesepakatan
  70. 70. Chapter I – Perumahan dan Kawasan Permukiman Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman  Peralihan atau pelepasan hak atas tanah dilakukan setelah badan hukum memperoleh persetujuan KKPR Catatan: Berdasarkan pengaturan sebelumnya dalam UU Perumahan dan Kawasan Permukiman, dasar pelepasan hak atas tanah didasarkan pada Izin Lokasi Sanksi  Setiap orang yang menyelenggarakan pembangunan perumahan tidak sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan dipidana denda paling banyak 5M  Setiap orang yang menyelenggarakan lingkungan hunian atau kawasan siap bangun yang tidak memisahkan lingkungan hunian atau kawasan siap bangun menjadi satuan lingkungan perumahan atau lingkungan siap bangun dikenakan sanksi administratif. Catatan: Ketentuan sebelumnya membebankan sanksi pidana denda sebesar 5M
  71. 71. Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman & Rumah Susun Chapter II: Rumah Susun
  72. 72. Chapter II – Rumah Susun Konversi Kewajiban Penyediaan Rumah Susun Umum Kewajiban pelaku pembangunan rusun komersial untuk menyediakan rusun umum dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rusun umum. Dana tersebut dikelola oleh BP3 Gambar dan Uraian Gambar dan uraian dalam bentuk akta pemisahan yang disahkan oleh bupati/walikota/gubernur (DKI) dilakukan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pempus UU CK mengubah beberapa ketentuan dalam UU No. 20 tahun 2011 tentang Rumah Susun
  73. 73. Chapter II – Rumah Susun Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rencana fungsi dan pemanfaatan harus mendapatkan Perizinan Berusaha dari bupati/walikota/gubernur (DKI) sesuai NSPK yang ditetapkan oleh Pempus Kewajiban Pengesahan Pertelaan Kewajiban pelaku pembangunan untuk meminta pengesahan pertelaan dari Pemda setelah mendapatkan izin untuk rencana fungsi dan pemanfaatan dihapuskan Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Pengubahan rencana fungsi dan pemanfaatan rusun harus memenuhi Perizinan Berusaha dari bupati/walikota/gubernur sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pempus
  74. 74. Chapter II – Rumah Susun Sertifikat Laik Fungsi Pelaku pembangunan wajib mengajukan permohonan SLF kepada bupati/walikota/gubernur setelah meyelesaikan seluruh atau sebagian pembangunan rusun sepanjang tidak bertentangan dengan PBG sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pempus
  75. 75. Chapter II – Rumah Susun Satuan Rumah Susun untuk Orang Asing  Hak milik atas satuan rumah susun dapat diberikan kepada: • WNI • Badan hukum Indonesia • WNA yang mempunyai izin tinggal di Indonesia • Badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia • Lembaga internasional yang mempunyai perwakilan di Indonesia  Rumah Susun dapat dibangun di atas tanah (i) hak milik, (ii) HGB atau Hak Pakai di atas tanah negara, atau (iii) HGB atau Hak Pakai di atas HPL • Pemberian HGB di atas tanah negara dapat diberikan sekaligus dengan perpanjangan haknya setelah mendapatkan SLF • Pemberian HGB di atas HPL dapat diberikan perpanjangan dan pembaharuan hak apabila sudah mendapat SLF
  76. 76. Chapter II – Rumah Susun Sanksi  UU CK menghapus sanksi pidana bagi pelaku pembangunan yang membuat PPJB (i) tidak sesuai dengan apa yang dipasarkan; atau (ii) belum memenuhi syarat kepemilikan tanah, PBG, PSU, keterbangunan 20%, dan hal-hal yang diperjanjikan. Catatan: Dalam UU Rumah Susun sebelumnya, dikenakan sanksi pidana 4 tahun dan denda Rp4.000.000.000,-. Namun di dalam UU CK, pelanggaran ini dikenakan sanksi administratif  UU CK menghapus sanksi pidana bagi pelaku pembangunan yang membangun rusun di luar lokasi yang ditetapkan Catatan: Dalam UU Rumah Susun sebelumnya, dikenakan sanksi pidana 2 tahun dan denda Rp2.000.000.000,-. Namun di dalam UU CK, pelanggaran ketentuan ini dikenakan sanksi administratif.
  77. 77. Chapter II – Rumah Susun Sanksi  Setiap orang yang (i) mengubah peruntukan lokasi rumah susun yang ditetapkan; atau (ii) mengubah fungsi dan pemanfaatan rumah susun, yang menimbulkan korban manusia atau kerusakan barang dipidana penjara 1 tahun dan denda Rp250.000.000,- Catatan: Dalam UU CK, pelanggaran ketentuan ini yang tidak menimbulkan korban manusia atau kerusakan barang dikenakan sanksi administratif
  78. 78. Aspek Perumahan dan Kawasan Permukiman & Rumah Susun Chapter III: Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan
  79. 79. Chapter III – Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan Pembentukkan BP3 Pempus membentuk BP3 untuk mewujudkan penyediaan rumah umum dan terjangkau bagi MBR Tugas BP3 • melakukan upaya percepatan pembangunan perumahan • melaksanaan pengelolaan dana konversi dan pembangunan rumah sederhana serta rusun umum • koordinasi proses perizinan dan kelayakan hunian • penyediaan tanah bagi perumahan • mengelola rusun umum dan rusun khusus • melaksanakan pengalihan kepemilikan rumah umum dengan kemudahan Pemerintah • koordinasi antar sektor, termasuk penyediaan PSU • pengembangan hubungan kerja sama dengan instansi-instansi
  80. 80. Lain-Lain
  81. 81. Pemerintahan Daerah Perda dan Perkada Perda dan Perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan NSPK  NSPK ditetapkan oleh Pempus dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.  NSPK berbentuk ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pempus  Peraturan pelaksana NSPK dapat didelegasikan Pempus kepada Pemda melalui Perda  Penetapan NSPK paling lama 2 tahun sejak PP mengenai urusan pemerintahan konkuren diundangkan
  82. 82. Pemerintahan Daerah Perda dan Perkada Penyusunan Perda dan Perkada berkoordinasi dengan Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan Sanksi Sanksi Administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan 3 bulan kepada Kepala Daerah diberikan dalam hal Pemda Provinsi/Kabupaten/Kota memberlakukan peraturan yang tidak sesuai dengan aturan yang lebih tinggi
  83. 83. Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik  Daerah dapat menyederhanakan jenis dan prosedur pelayanan publik sesuai dengan NSPK, penyederhanaan mana ditetapkan melalui Perda  Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha melalui sistem elektronik yang dikelola Pempus  Pelayanan Perizinan Berusaha dilakukan dengan membentuk PTSP  Kepala Daerah yang tidak memberikan layanan Perizinan Berusaha dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. Jika setelah 2 kali ditegur berturut-turut pelayanan Perizinan Berusaha tetap tidak dilaksanakan, maka Menteri mengambil alih apa yang menjadi kewenangan Gubernur dan Gubernur mengambil alih apa yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota
  84. 84. Pencabutan Undang-Undang UU Gangguan UU CK mencabut Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie) UU WDP UU CK mencabut Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  85. 85. Thank You

Editor's Notes

  • Hello, good morning everyone. Thank you for your time to join our discussion. Now, I’m going to present to you regarding Borrow-Use Agreement.

×