Perlindungan hukum rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi bisnis atau teknologi yang bernilai ekonomi, dirahasiakan, dan dilindungi pemiliknya. Perlindungan termasuk larangan penggunaan dan pengungkapan rahasia dagang tanpa izin pemilik serta sanksi pidana bagi pelanggar.
2. Pengertian Rahasia Dagang
Pasal 1 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000
Tentang Rahasia Dagang:
Rahasia dagang adalah informasi yang tidak
diketahui oleh umum di bidang teknologi atau
bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna
dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya
oleh pemilik rahasia dagang.
Rahasia dagang memberikan hak eksklusif untuk
melaksanakan rahasia dagang yang dimilikinya,
atau memberikan hak kepada pihak lain melalui
lisensi.
3. “● Unsur-unsur rahasia dagang
(Abdulkadir Muhammad ):
● 1. Adanya informasi teknologi
atau bisnis yang
dirahasiakan
● 2. Mempunyai nilai ekonomis
● 3. Adanya upaya-upaya
untuk menjaga
kerahasiaannya
3
4. 2. Ancaman Pidana
Pasal 17 UURD menyebutkan bahwa
pelanggaran terhadap Pasal 13 dan Pasal
14 UURD dapat dipidana dengan penjara
dua tahun atau di denda maksimal
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Sanksi berupa:
1. Ancaman Perdata:
Pasal 11 UURD. berupa kewajiban para pihak
untuk mengganti kerugian kepada
pemilik rahasia dagang dengan
pertimbangan akibat langsung dan tidak
langsung.
Perlindungan hukum dalam Rahasia Dagang :
Suatu hal berupa upaya yang diatur oleh undang-undang guna mencegah terjadinya pelanggaran
hak oleh pihak yang tidak berhak dan mempertahankan hak rahasia dagang apabila terjadi
pelanggaran.
4
5. Hak Pemilik Rahasia Dagang
Pasal 4 UURD
5
first
1
Penggunaan sendiri
rahasia dagang
2
Pemberian lisensi
kepada pihak lain
second
3
Pelarangan pihak lain
menggunakan rahasia
dagang
third
4
Larangan
pengungkapan
rahasia dagang
kepada pihak ketiga
last
6. 1. Pengungkapan atau penggunaan
rahasia dagang itu berdasarkaan
pada kepentingan pertahanan
keamanan, kesehatan, atau
keselamatan masyarakat.
Pasal 15 UURD
Seseorang tidak dianggap melakukan pelanggaran
atas rahasia dagang apabila :
2. Rahasia ulang atas produk yang
dihasilkan dari penggunaan rahasia
dagang milik orang lain dilakukan
semata-mata untuk kepentingan
pengembangan lebih lanjut dari
produk yang bersangkutan.
6
7. 1. Sistem pendaftaran konstitutif
(first to file system) yang
berdasarkan pendaftar yang
pertama atau pemilik yang
terdaftar yang dilindungi hukum
(adanya keharusan pendaftaran)
Sistem Pendaftaran Rahasia Dagang
2. Sistem deklaratif (first to use
system) yang berdasarkan penemu
pertama atau pemakai pertama
yang mendapatkan perlindungan
hukum.
7
Indonesia menggunakan sistem deklaratif berdasarkan
Pasal 3 UURD:
“Tidak ada kewajiban rahasia dagang untuk didaftarkan
di Rektorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual”.
8. Pasal 2 UURD
Kewajiban persyaratan informasi yang bersifat tetutup
yaitu tidak boleh diketahui oleh siapa saja kecuali
petugas atau pejabat yang diberi wewenang untuk
melaksanakan dan menyimpan informasi tersebut dan
memiliki inovasi yang terdapat dalam ruang lingkup
rahasia dagang.
Pasal 5 UURD
Tidak adanya pemeriksaan substantif
berkenaan dengan isi informasi menunjukkan
kepemilikan rahasia dagang dilaksanakan
secara deklaratif artinya pihak yang
memakai atau menemukan informasi
tersebut secara langsung mendapatkan hak
atas rahasia dagang, terkecuali dapat
dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain melalui
keputusan pengadilan.
8
9. Informasi yang Mendapatkan Perlindungan
Hukum Dalam Rahasia Dagang
1. Informasi yang bersifat rahasia
2. Informasi yang dianggap memiliki nilai ekonomi.
Informasi tersebut dapat berupa :
a. Informasi teknologi yang dirahasiakan
(1) Aset informasi tentang penelitian dan perkembangan
suatu teknologi,
(2) Aset atas informasi tentang proses produksi,
(3) Aset atas sesuatu informasi mengenai kontrol mutu
b. Informasi bisnis yang dirahasiakan
(1) Aset infomasi terkait dengan penjualan dan pemasaran
suatu produk
(2) Aset informasi tentang keuangan
(3) Aset informasi tentang administrasi
9
10. Langkah-langkah yang dilakukan untuk
Melindungi Rahasia Dagang:
1. Memberitahukan kepada penerima rahasia
secara tertulis bahwa informasi tersebut adalah
suatu hak kepemilikan dan informasi tersebut
tidak akan diungkapkan atau dipakai oleh
penerima informasi untuk kepentingan
penerima informasi atau kepentingan pihak
ketiga tanpa persetujuan dari pemilik rahasia
dagang.
2. Dibuatkan suatu perjanjian kerahasiaan atau
perjanjian tidak mengungkapkan dengan
pegawai atau pihak ketiga.
10
11. 3. Dibuat suatu perjanjian tertulis tentang
kebijaksanaan kerahasiaan yang kemudian
disebarkan pada seluruh pegawai.
4. Dibuatkan suatu perjanjian atau suatu
prosedur untuk mencegah pegawai tidak akan
mengungkapkan rahasia dagang dari
perusahaan baik pada tempat seminar atau
acara pameran atau promosi perdagangan.
5. Dibuatkan suatu sistem kontrol pengunjung.
6. Dibuatkan kode-kode rahasia atas suatu data.
7. Dibuat secara terpisah atas suatu komponen
diantara beberapa departemen.
8. Disimpan dokumen-dokumen rahasia pada
setiap lemari yang terkunci.
11
12. 9. Diberikan tanda rahasia pada setiap dokumen
berkonotasi rahasia.
10. Dibuat perjanjian kerahasiaan.
11. Dibuatkan tulisan yang berjudul hanya untuk
orang tertentu saja.
12. Dibutuhkan pegawai perusahaan untuk
memakai tanda pengenal perusahaan.
13. Dibutuhkan untuk mengisi buku masuk dan
keluar suatu departemen.
14. Diingatkan kepada pegawai secara rutin
bahwa rahasia dagang perusahaan tidak boleh
sembarangan diungkapkan.
12
13. Cara Penyelesaian
Perselisihan Rahasia Dagang
b. Penyelesaian
sengketa di luar
peradilan (non
litigasi):
1) Arbitrase
2) Negosiasi
3) Mediasi
a. Penyelesaian
Sengketa
Melalui
Peradilan
(Ligitasi)
14. Pengertian alih teknologi
Beradasarkan Peraturan Pemerintah No
20 Tahun 2005 Tentang Alih Teknologi
dijelaskan bahwa:
Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi
antar lembaga, badan, atau orang baik yang
berada dalam lingkungan dalam negeri
maupun yang berasal dari luar negeri ke
dalam negeri atau sebaliknya.
14
15. Perjanjian lisensi adalah perjanjian antara
dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak
yaitu pemegang hak bertindak sebagai
pihak yang memberikan lisensi, sedangkan
pihak yang lain bertindak sebagai pihak
yang menerima lisensi.
Atau izin untuk menikmati manfaat ekonomi
dari suatu obyek yang dilindungi HKI untuk
jangka waktu tertentu.
Sebagai imbalan atas pemberian lisensi
tersebut, penerima lisensi wajib membayar
royalti.
15
Lisensi
16. Perjanjian lisensi
memuat informasi
1. tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian
lisensi;
2. nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para
pihak;
3. obyek perjanjian lisensi;
4. jangka waktu perjanjian lisensi;
5. dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi
diperpanjang;
6. pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari
hak ekslusif;
7. jumlah royalti dan pembayarannya;
8. dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan
lisensi lebih lanjut kepada pihak ketiga;
9. batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi
10. dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan
sendiri karya yang telah dilisensikan.
16
