10. tata kelola perusahaan

1. x. Tata
Kelola
Perusahaan

2. Tata Kelola Perusahaan
(good corporate governance )
Ciri utama perusahaan di Indonesia pada
umumnya adalah sifatnya yang tertutup dengan
suatu konsentrasi kepemilikan yang kuat.
Artinya kepemilikan perusahaan umumnya
dimiliki oleh keluarga atau kerabat dekat,
sehingga rentang perolehan modal perusahaan
pun masih terbatas pada keluarga dan kerabat
dekat tersebut.
Gaya manajemen dan pengambilan keputusan
yang tidak tegas dan cenderung tertutup.
2

3. Instructions
for use
EDIT IN GOOGLE SLIDES
Click on the button under the
presentation preview that says "Use as
Google Slides Theme".
You will get a copy of this document on
your Google Drive and will be able to edit,
add or delete slides.
You have to be signed in to your Google
account.
EDIT IN POWERPOINT®
Click on the button under the presentation
preview that says "Download as PowerPoint
template". You will get a .pptx file that you
can edit in PowerPoint.
Remember to download and install the
fonts used in this presentation (you’ll find
the links to the font files needed in the
Presentation design slide)
More info on how to use this template at www.slidescarnival.com/help-use-
presentation-template
This template is free to use under Creative Commons Attribution license. You can keep the
Credits slide or mention SlidesCarnival and other resources used in a slide footer.
3

4. Krisis di
Asia
Tenggara
termasuk
Indonesia
Ciri-ciri
kelemahan
1. Rendahnya kualitas investasi,
2. Diversifikasi usaha yang berlebihan yang
dilakukan oleh grup bisnis yang besar,
3. Tingginya jumlah pinjaman, terutama
pinjaman luar negeri jangka pendek yang
tidak terlindung,
4. Tidak efektifnya peran direktur dan komisaris
dalam suatu perseroan terbatas,
5. lemahnya internal control,
6. rendahnya sistem audit,
7. kurangnya keterbukaan
8. lemahnya penegakan hukum.
4

5. “
Penerapan GCG oleh
sektor swasta
Akan mampu berperan sebagai mesin
utama pembangunan, khususnya dalam
rangka menaikkan taraf hidup rakyat
banyak (poverty alleviation).
Sebagai contoh:
1. Sumber penghasilan negara dalam
bentuk pajak,
2. Penyerapan tenaga kerja,
3. Kegiatan alih teknologi dan keterampilan
manajemen.
5

6. Berbagai
kepentingan di
dalam perusahaan :
1. Pemegang saham,
2. Dewan direksi
3. Komisaris,
4. Karyawan.
Tata kelola
perusahaan (Good
Corporate
Governance)
merupakan
seperangkat aturan
dan panduan yang
mengatur dan
menjaga
seimbangnya
berbagai kepentingan
di dalam dan di luar
perusahaan.
Berbagai kepentingan di
luar perusahaan :
1. Mitra dagang (supplier,
kontraktor, kreditur,
pelanggan/nasabah/klien),
2. Masyarakat sekitar
perusahaan,
3. Negara.
6

7. Akuntabilitas
(accountability)
7
Prinsip-Prinsip/Asas-
asas GCG
Perlakuan yang sama
dan wajar (fairness)
Kemandirian
(Independency)
Keterbukaan
(disclosure and
transparency)

8. Pedoman GCG bagi pelaku
ekonomi di Indonesia. (RAFIT)
1
Hak-hak pemegang
saham
2
Kesetaraan
perlakuan
3
Peran
stakeholders
4
Keterbukaan (disclosure)
yang berkaitan dengan
struktur dan operasional
perusahaan
5
Tanggung jawab dewan
terhadap perusahaan,
pemegang saham dan
stakeholders
8

9. 1. Responsibility
Diwujudkan oleh para pembuat kebijakan dan
regulator yang mampu menjamin bahwa aktivitas
dan operasional perusahaan diatur oleh hukum
dan peraturan perundang-undangan yang
mendukung nilai-nilai masyarakat yang ada.
Misalnya yang berkaitan dengan:
kejahatan, perpajakan, antitrust, perburuhan,
perlindungan terhadap lingkungan, persamaan
hak dalam memperoleh kesempatan, serta
ketentuan yang mengatur tentang kesehatan dan
keselamatan kerja.

10. 2. Accountability
Diwujudkan dalam tata kelola perusahaan
yang dapat dipertanggungjawabkan.
yaitu berkaitan dengan fungsi, struktur,
sistem dan pertanggungjawaban organ
perusahaan yang jelas, sehingga
pengelolaan perusahaan dapat
dilaksanakan secara efektif.

11. Merupakan prinsip
kewajaran yang
memperhatikan keadilan dan
keseimbangan perlakuan
(equal treatment) terhadap
semua kepentingan yang ada
yang timbul berdasarkan
perjanjian dan peraturan
perundangan
3. Fairness
11

12. 4. Independency
Suatu keadaan di mana perusahaan dikelola
secara profesional tanpa benturan
kepentingan (conflict of interest) dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan
prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
Prinsip kemandirian ini merupakan prinsip
untuk mengantisipasi benturan kepentingan
yang mungkin terjadi dan berpotensi
menjadikan para pelakunya menjadi tidak
akuntabel.
12

13. 5. Transparency
Artinya bahwa dalam menyelenggarakan
perusahaan, setiap informasi material
yang berkaitan dengan kinerja
perusahaan diinformasikan secara benar
dan akurat kepada pihak yang
berkepentingan.
Keterbukaan (disclosure) yang efektif
hanya akan tercipta apabila dilakukan
secara tepat waktu dan dengan cara yang
seimbang dan wajar.
13

14. Manfaat
tata kelola
perusahaan
yang baik
1. Penggunaan sumber daya manusia dan alam
secara efisien;
2. Mendorong terciptanya biaya-biaya investasi yang
lebih rendah;
3. Menjadikan perusahaan tunduk pada peraturan yang
relevan dengan aktivitas perusahaan;
4. Sebagai upaya untuk mengurangi praktik KKN;
5. Menciptakan kinerja perusahaan yang lebih baik;
6. Sebagai keunggulan yang memiliki daya saing
(competitive advantage);
7. Sebagai aset tidak berwujud (intangible asset);
8. Meningkatkan nilai bagi pemegang saham
(shareholder value).
14

15. Manfaat Lain
1. Mengurangi biaya keagenan (agency
cost), yaitu suatu biaya yang harus
ditanggung pemegang saham sebagai
akibat pendelegasian wewenang kepada
pihak manajemen.
Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian
yang diderita perusahaan sebagai akibat
penyalahgunaan wewenang, ataupun
berupa biaya pengawasan yang timbul
untuk mencegah terjadinya
penyalahgunaan tersebut.
2. Mengurangi biaya modal (cost of
capital), yaitu sebagai dampak
dari pengelolaan perusahaan
yang baik tadi menyebabkan
tingkat bunga atas dana atau
sumber daya yang dipinjam oleh
perusahaan semakin kecil
seiring dengan turunnya tingkat
risiko perusahaan.
15

16. Manfaat Lain
4. Menciptakan dukungan para pemangku
kepentingan (stakeholders) dalam
lingkungan perusahaan tersebut terhadap
keberadaan perusahaan dan berbagai
strategi dan kebijakan yang ditempuh
perusahaan, karena umumnya mereka
mendapat jaminan bahwa mereka juga
mendapatkan manfaat maksimal dari
segala tindakan dan kegiatan perusahaan
dalam menciptakan kemakmuran dan
kesejahteraan.
3. Meningkatkan nilai saham
perusahaan sekaligus dapat
meningkatkan citra
perusahaan di mata publik
dalam jangka panjang.
16

17. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Menurut UUPT
dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012
Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
Perseroan Terbatas:
Pasal 1 angka 3 UUPT adalah komitmen perseroan
(perusahaan) untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi
perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya.
😉
17

18. Pasal 74 Ayat (1) UUPT
1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di
bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam
wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan.
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban
Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan
sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya
dilakukan dengan memerhatikan kepatutan dan
kewajaran.

19. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Unsur dan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan
1. Wajib bagi perusahaan yang menjalankan
kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan
dengan sumber daya alam
2. Dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya
perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan
dengan memerhatikan kepatutan dan kewajaran
3. Untuk berperan serta dalam pembangunan
ekonomi berkelanjutan
4. Merupakan komitmen perusahaan
yang tujuannya untuk
meningkatkan kualitas kehidupan
dan lingkungan yang bermanfaat,
baik bagi perusahaan sendiri,
komunitas setempat, maupun
masyarakat pada umumnya.
?

21. Unsur dan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan
5. Dikenai sanksi bagi perusahaan yang tidak
melaksanakan kewajiban tanggung jawab
sosial perusahaan
6 Sasarannya agar tercipta hubungan
perusahaan yang serasi, seimbang, dan
sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan
budaya masyarakat setempat
7. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan
lingkungan wajib dimuat dalam laporan
tahunan perusahaan untuk
dipertanggungjawabkan kepada RUPS.
?

22. 22
1. Tanggung jawab sosial dan
lingkungan yang dilakukan oleh
perusahaan dalam menjalankan
kegiatan usahanya di bidang dan/atau
berkaitan dengan sumber daya alam
berdasarkan undang-undang
2. Pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan dilakukan di dalam
ataupun di luar lingkungan
perusahaan
3. Tanggung jawab sosial dan
lingkungan dilaksanakan berdasarkan
rencana kerja tahunan yang memuat
rencana kegiatan dan anggaran yang
dibutuhkan untuk pelaksanaannya
Penjelasan dalam
PP Tentang
Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan

23. 23
4. pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan disusun dengan
memerhatikan kepatutan dan
kewajaran
5. pelaksanaan tanggung jawab sosial
dan lingkungan wajib dimuat dalam
laporan tahunan perusahaan untuk
dipertanggungjawabkan kepada RUPS
6. penegasan pengaturan pengenaan
sanksi perusahaan yang tidak
melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan
7. perusahaan yang telah berperan dan
melaksanakan tanggung jawab sosial
dan lingkungan dapat diberikan
penghargaan oleh instansi yang
berwenang.
Penjelasan dalam
PP Tentang
Tanggung Jawab
Sosial dan
Lingkungan

24. THANKS…
24