Yayasan merupakan badan hukum yang bertujuan sosial, keagamaan, atau kemanusiaan tanpa anggota. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian yayasan menurut undang-undang terkait di Indonesia serta ketentuan-ketentuan terkait pendirian, organisasi, dan pengurusan yayasan.

1. KELOMPOK 4
YAYASAN
DOSEN PENGAJAR :
ELLISA VIKALISTA, SH, M.IP
Disusun Oleh :
M. Aryo Ramadhani (NIM. D1A213414)
Al – Qindi Hasan (NIM . DiA213407)
Khairunnisa (NIM. D1A213405)
Abd. Aziz F. Waas (D1A215436)
M. Rinaldi (NIM. D1A213419)

2. Pengertian Umum
Yayasan
Yayasan (Inggris: foundation) adalah
suatu badan hukum yang mempunyai
maksud dan tujuan bersifat sosial,
keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak
mempunyai anggota dan didirikan
dengan memperhatikan persyaratan
formal yang ditentukan dalam undang-
undang. Di Indonesia, yayasan diatur
dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun
2001 tentang Yayasan dan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang

3. Keberadaan Yayasan dalam masyarakat untuk
mencapai kegiatan, maksud, dan tujuan tertentu di
bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan telah
berkembang pesat dan makin beragam coraknya.
Sehubungan dengan hal tersebut untuk menjamin
kepastian dan ketertiban hukum serta
mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata
hukum dalam rangka mencapai kegiatan, maksud,
dan tujuannya, telah diatur dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan
Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya
berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan, agar tetap diakui sebagai badan
hukum. Namun sampai saat ini banyak Yayasan yang
belum menyesuaikan Anggaran Dasarnya berdasarkan
Undang-Undang tersebut. Oleh karena itu perlu
diberikan kesempatan kepada Yayasan-Yayasan yang

4. Dan tahun 2013 Peraturan Pemerintah
Nomor 2 Tahun 2013. Peraturan
Pemerintah (PP) yang dimaksudkan sebagai
perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Tentang
Yayasan itu, berisi tambahan Pasal 15A di
antara Pasal 15 dan Pasal 16 PP No.
63/2008, penambahan ayat (4) pada Pasal
18, penambahan ayat (3) pada Pasal 19,
penambahan Pasal 37A di antara Pasal 37
dan Pasal 38, serta perubahan Pasal 39
dari PP No. 63/2008 .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang
Tentang Yayasan
Yayasan asing juga di atur
dalam undang-undang
yayasan
Pasal 69 ayat 1: “Yayasan asing yang
tidak berbadan hukum Indonesia
dapat melakukan kegiatannya di
wilayah Negara Republik Indonesia,
jika kegiatan Yayasan tersebut tidak
merugikan masyarakat, bangsa, dan
Negara Indonesia.” Pasal 70 ayat 1:
“Setiap anggota organ Yayasan yang
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5

5. 4 (empat) catatan utama tentang Yayasan
1. Yayasan merupakan badan hukum.
Dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum yang sah
dan mempunyai akibat hukum walupun nantinya yang
bertindak adalah organ Yayasan, yakni Pembina, Pengawas
maupun pengurusnya.
2. . Mempunyai harta kekayaan yang dipisahkan.
Mempunyai aset, baik bergerak atau tidak bergerak, yang pada
awalnya diperoleh dari modal/kekayaan pendiri yang telah
dipisahkan.
3. Mempunyai Tujuan Tertentu.
Merupakan pelaksanaan nilai – nilai, baik keagamaan, sosial
maupun kemanusian. Tidak mencari untung/nirlaba.
4. Tidak mempunyai anggota.
Tidak mempunyai pemegang saham atau sekutu-
sekutunya.Namun yayasan digerakan oleh organ Yayasan baik

6. Pihak-pihak yang terkait
dengan yayasan:
1. Pengadilan Negri
Pendirian yayasan didaftarkan ke pengadilan
negri
2. Kejaksaan
Kejaksaan Negri dapat mengajukan
permohonanpembubaran yayasan kepada
pengadilan jika yayasan tidak menyesuaikan
anggaran dasar dalam jangka waktu yang
ditentukan.
3. Akuntan Publik
Laporan keuangan yayasan diaudit oleh akuntan
publik yang memiliki izin menjalankan pekarjaan
sebagai akuntan publik

7. 1. Sumbangan / bantuan yang tidak
mengikat
2. Wakaf
3. Hibah
4. Hibah wasiat
5. Perolehan lain yang tidak bertentangan
dengan Anggaran Dasar dan atau
peraturan perundangan yang berlaku
Kekayaan yayasan dapa
diperoleh dari :

8. Syarat Pendirian
Syarat Pendirian :
1. yayasan terdiri atas Pembina pengurus
dan pengawas.
2. yayasan didirikan oleh satu orang atau
lebih dengan memisahkan sebagian harta
kekayaan pendiriannya sebagai kekayaan
awal.
3. Pendirian yayasan dilakukan dengan akta
notaris dan dibuat dalam bahasa
Indonesia.
4. yayasan dapat didirikan berdasarkan
surat wasiat.
5. yayasan yang didirikan oleh orang asing

9. 7. yayasan tidak boleh memakai nama
yang telah dipakai secara sah oleh
yayasan lain bertentangan dengan
ketertiban umum dan/atau
kesusilaan
8. yayasan dapat didirikan untuk jangka
waktu tertentu atau tidak tertentu
yang diatur dalam anggaran dasar

10. Proses Pendirian Yayasan
1. Penyampaian Dokumen-dokumen yang
diperlukan
2. Penandatanganan Akta Pendirian Yayasan
3. Pengurusan Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Pengurusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
5. Pengesahan Yayasan menjadi Badan Hukum di
Dep.Keh dan HAM
6. Pengumuman dalam BNRI.

11. Contoh Akta Pendirian
Yayasan

12. Pengesahan akta pendirian Yayasan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan kekayaan awal
Yayasan berasal dari Yayasan yang sudah tidak dapat
menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya,
permohonan pengesaha dilampirkan :
1. salinan akta pendirian Yayasan yang dalam premise aktanya menyebutkan asal-usul
pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan
2. laporan kegiatan Yayasan paling sedikit selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-
turut yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh instansi terkai
3. surat pernyataan Pengurus Yayasan bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara
sukarela atau berdasarkan putusan pengadilan
4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
5. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani
oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
6. pernyataan tertulis dari Pengurus Yayasan yang memuat keterangan nilai kekayaan pada
saat penyesuaian Anggaran Dasar;
7. surat pernyataan Pengurus mengenai keabsahan kekayaan Yayasan; dan bukti penyetoran
biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.

13. Kepengurusan
Sesuai dengan UU RI No.28 tahun 2004
tentang yayasan, disebutkan bahwa
organ yayasan terdiri dari :
• Pembina
• Pengurus
• Pengawas

14. Pembina ( pasal 28-30 )
=> adalah organ yayasan yang mempunyai
kewenangan yang diserahkan kepada pengurus
atau pengawas oleh UU atau AD. Anggota pembina
adalah pendiri yayasan atau mereka yang
berdasarkan rapat anggota pembina dinilai
memiliki dedikasi tinggi untuk mencapai
maksud dan tujuan yayasan
Pengurus ( pasal 31-39 )
=> adalah organ yayasan yang melaksanakan
kepengurusan yayasan. Susunan pengurus
sekurang-kurangnya terdiri dari : ketua, sekretaris,
dan bendahara.

15. Pembina tidak boleh
mendapatkan gaji dan
juga honorpendiri dan pembina
yayasan tidak boleh
mendapat gaji dan
honor. Adapun
pengurus yayasan,
mendapatkan gaji dan
honor sesuai aturan
yang berlaku.
Ayat 1:
Kekayaan Yayasan baik
berupa uang, barang,
maupun kekayaan lain
yang diperoleh Yayasan
berdasarkan Undang-
undang ini, dilarang
dialihkan atau dibagikan
secara langsung atau
tidak langsung, baik
dalam bentuk gaji, upah,
maupun honorarium, atau
bentuk lain yang dapat
Pasal 5 UU Yayasan
Ayat 1:Kekayaan Yayasan
baik berupa uang, barang,
maupun kekayaan lain yang
diperoleh Yayasan
berdasarkan Undang-
undang ini, dilarang
dialihkan atau dibagikan
secara langsung atau tidak
langsung, baik dalam
bentuk gaji, upah, maupun
honorarium, atau bentuk
lain yang dapat dinilai
dengan uang kepada
Pembina, Pengurus dan
PengawasU Yayasan

16. Hak Pengurus
1. Menetapkan kebijaksanaan dalam memimpin
dan mengurus organisasi
2. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang
organisasi termasuk menetapkan iuran tetap
dan iuran wajib anggota organisasi dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku
3. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik
mengenai pengurus maupun pemilikan sesuai
dengan ketentuan-ketentuan yang diatur
dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga ini dan
ditetapkan oleh rapat anggota berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Kewajiban Pengurus
1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya
kegiatan organisasi sesuai dengan maksud
dan tujuan serta kegiatan organisasi.
2. Menyiapkan pada waktunya rencana
pengembangan organisasi, rencana kerja dan
anggaran tahunan organisasi termasuk
rencana-rencana lainnya yang berhubungan
dengan pelaksanaan organisasi.
3. Mengadakan dan memelihara pembukuan
dan administrasi organisasi sesuai dengan
kelaziman yang berlaku bagi organisasi.
4. Memberi pertanggungjawaban dan segala
kepentingan tentang keadaan dan jalannya
organisasi berdasarkan laporan tahunan
termasuk perhitungan kepada rapat anggota.
5. Menyiapkan susunan organisasi lengkap
dengan perincian tugasnya.

18. Sekian dan mohon masukannya...