10 mogok kerja & lock out

1. Mogok Kerja dan
Lock Out

2. A. Mogok Kerja
Mogok kerja menurut Pasal 1 angka 23 UU
No. 13/2003, diartikan sebagai tindakan
pekerja/buruh yang direncanakan dan
dilaksanakan secara bersama-sama dan/
atau oleh serikat pekerja/buruh untuk
menghentikan atau memperlambat pekerjaan

3. Pemogokan adalah dengan sengaja
pihak buruh melalaikan atau menolak
melakukan pekerjaan atau meskipun
diperintah dengan sah, secara semes
tinya dengan perjanjian kerja yang
mereka tanda tangani,yang bersang-
kutan enggan menjalankan atau
lambat menjalankan pekerjaan yang
menjadi kewajibannya.
Y.W. Sunindhia dan Ninik Widiyanti

4. UU No. 13/2003 pada dasarnya tidak
melarang pemogokan, karena tidak ada
ancaman pidana terhadap pemogokan dan
menyatakan bahwa mogok kerja adalah
sebagai hak dasar pekerja/buruh asalkan
dilakukan secara sah, tertib, dan damai
sebagai akibat gagalnya perundingan
(Pasal 137 UU No.13/2003.

5. Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum
mogok kerja dilaksanakan,pekerja/buruh,
serikat pekerja/buruh wajib memberitahukan
secara tertulis kepada pengusaha dan instan-
si yang bertanggung jawab dibidang ketenaga
kerjaan.
1
Intansi yang bertanggung jawab di bidang
ketenagakerjaan dan pihak perusahaan yang
menerima surat pemberitahuan mogok kerja
wajib memberikan tanda terima.
2
Dalam hal mogok kerja dilakukan oleh pekerja/
buruh yang tidak menjadi anggota serikat pekerja/
buruh, maka pemberitahuan sebagaimana tertuang
dalam angka 1 tersebut diatas ditandatangani oleh
perwakilan pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai
koordinator dan/atau penanggung jawab mogok
kerja.
3
Agar mogok itu sah (Pasal 139
dan Pasal 140 UU No.13/2003):

6. 4. Pemberitahuan tersebut sekurang-kurangnya
memuat:
You can simply impress your
audience and add a unique zing.
Your Text Here
You can simply impress your
audience and add a unique zing.
Your Text Here
You can simply impress your
audience and add a unique zing.
Your Text Here
Benar-benar sudah diadakan perundingan yang
mendalam mengenai pokok-pokok perselisihan
antara serikat buruh dengan pengusaha. Sebelum
dan selama mogok kerja berlangsung instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerja
an wajib menyelesaikan masalah yang menimbul-
kan pemogokan dengan mempertemukan dan
merundingkannya dengan para pihak yang
berselisih.
Waktu (hari, tanggal,
dan jam) dimulai dan
diakhirinya mogok
kerja
Tempat mogok kerja
Alasan dan sebab-
sebab mengapa
harus melakukan
mogok kerja; dan
Tanda tangan ketua dan sekretaris
dan/atau masing-masing ketua dan
sekretaris serikat pekerja/buruh
sebagai penanggung jawab mogok
kerja.

7. ILO memberikan syarat-syarat untuk buruh agar bisa mogok kerja, antara lain:
1
2 3
4
5
6
Penetapan layanan minimal dalam kasus-
kasus tertentu (ILO, 1996d ayat 556-558)
Pelaksanaan tindakan untuk
memenuhi persyaratan keselamatan
dan untuk mencegah terjadinya
kecelakaan (ILO, 1996d ayat 554
dan 555)
Jaminan kebebasan untuk
bekerja bagi mereka yang
tidak ikut mogok (ILO, 1996d
ayat 586)
Kewajiban untuk punya jalan lain ke prosedur
konsiliasi, mediasi arbitase (sukarela) dalam
perselisihab industri sebagai kondisi awal
untuk mengumumkan mogok, selam proses ini
memadai, adil, dan cepat dan pihak – pihak
terkait pada berpastisipasi dalam setiap tahap
(ILO, 1996d ayat 500 dan 5001)
Kewajiban untuk memberikan
pengumuman sebelumnya
(ILO, 1996d ayat 502-504)
Kewajiban untuk mengamati
kuorum tertentu dan memper
oleh persetujuan dari mayori-
as yang telah ditentukan
(ILO, 1996d ayat 506-513)

8. B. Lock Out
Lock out menurut Pasal 1 angka 24 UU
No. 13/2003 diartikan sebagai tindakan
pengusaha untuk menolak pekerja/buruh
seluruhnya atau sebagian untuk menjalan
kan pekerjaan.
Penutupan perusaha merupakan hak
dasar pengusaha untuk menolak pekerja/
buruh sebagian atau seluruhnya untuk
menjalankan pekerjaan sebagai akibat
gagalnya perundingan.

9. Agar lock out yang dilakukan
oleh perusahaan itu sah
3
2
1
Pengusaha wajib memberi
tahukan secara tertulis
kepada pekerja/butuh,
serikat pekerja/buruh,
serta instansi yang bertang
gunng jawab di bidang
ketenagakerjaan setempat
sekurang-kurangnya 7
(tujuh) hari kerja belum
lock out dilakukan.
Pemberitahuan tersebut
sekurang-kurangnya memuat:
1. Waktu (hari, tanggal, dan
jam) dimulai dan diakhiri
nya lock out; dan
2. Alasan – alasan atau
sebab-sebab melakukan
lock out.
Pemberitahuan tersebut ditanda
tangani oleh pengusaha dan/atau
pimpinan perusahaan yang
bersangkutan

10. 04
Pekerja/buruh, serikat pekerja/buruh dan instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
yang menerima secara langsung surat pemberitahu
an lock outharus meberikan tanda bukti penerimaan
dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam
penerimaan.
05
Sebelum dan selama lock out berlangsung, instansi
yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan
berwenang langsung menyelesaikan masalah yang
menyebabkan timbulnya penutupan perusahaan
dengan mempertemukan dan merundingkannya
dengan para pihak yang berselisih.

11. Pekerja/buruh, atau
serikat pekerja/buruh
melangar ketentuan
normatif yang ditentu
kan dalam perjanjian
kerja, peraturan
perusahaan, perjan-
jian kerja bersama,
atau peraturan
perundan-undangan
yang berlaku.
6. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud
pada angka 1 dan 2 angka tidak diperlu
kan apabila:
Pekerja/buruh,
atau serikat pekerja
/buruh melanggar
prosedur mogok
kerja sebagaimana
dimaksud dalam
Pasal 140
UU No.13/2003.

12. Thanks…..