Organisasi Perusahaan

2,934 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,934
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
132
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Organisasi Perusahaan

  1. 1. Suria Nataadmadja & Associates ORGANISASI PERUSAHAAN Pendidikan Khusus Profesi Advokat Imran Ganie Education bekerjasama dengan 74 Law Institute Oleh: Suria Nataadmadja, S.H., LL.M. Adi Febrianto Sudrajat, S.H.
  2. 2. Definisi PerusahaanUndang-Undang No. UU No. 8 Tahun 1997 tentang DokumenPerusahaan mendefinisikan perusahaan:“Setiap bentuk usaha// yang melakukan kegiatan secara tetap danterus menerus// dengan tujuan memperoleh keuntungan dan ataulaba,// diselenggarakan oleh perorangan, badan usaha denganstatus badan hukum atau bukan badan hukum,// didirikan danberkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.”Badan usaha:1.Badan hukum: perseroan terbatas, persero dan koperasi2.Bukan badan hukum: persekutuan perdata, persekutuan firmadan Persekutuan Komanditer Suria Nataadmadja & Associates
  3. 3. PERSEROAN TERBATAS Pembatasan Materi Pembahasan
  4. 4. Sejarah dan EksistensiAturan Hukum Perseroan1. Wetboek van Koophandel voor Indonesie (KUHD)2. Undang-Undang No 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Suria Nataadmadja & Associates
  5. 5. PRINSIP UMUM PERSEROAN 1. Badan Hukum Yang Lahir Dari Proses Hukum Persekutuan Modal->Perjanjian->Disahkan berdasarkan PerUUan 1. Klasifikasi Perseroan  Perseroan Tertutup  Perseroan Publik  Perseroan Terbuka  Perseroan Grup 1. Ciri Pokok Personalitas Perseroan wujud yang terpisah dan berbeda dari pemiliknya, dapat menggugat dan digugat, memperoleh, menguasai dan mengalihkan miliknya, Tanggung jawab Pemegang Saham terbatas sebesar nilai sahamnya, Pemegang Saham tidak mengurus perseroan kecuali dipilih sebagai anggota Direksi, Melakukan kegiatan terus-menerus sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggran Dasar 4. Maksud dan Tujuan Perseroan 5. Separate Entity dan Limited Liability serta Piercing The Corporate Veil tindakan, perbuatan dan kegiatan perseroan bukanlah tindakan pemegang saham demikian pula kewajiban dan tanggung jawab perseroan bukanlan kewajiban dan tanggung jawab pemegang saham 6. Ketentuan Hukum Yang Berlaku Bagi Perseroan UU PT, anggaran dasar perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Suria Nataadmadja & Associates
  6. 6. PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR1. Didirikan oleh sekurang-kurangya dua orang atau lebih (naturalijke persoon dan atau rechts persoon) dengan pengecualian yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara (Pasal 7 UU PT) atau perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian dan lembaga lain yang diatur dalam UU Pasar Modal.2. Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia3. Akta pendirian dibuat dengan akta notaris4. Setiap pendiri wajib mengambil saham5. Disahkan melalui Keputusan Pengesahan Status Badan Hukum dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia6. Diumumkan dalam Berita Negara Suria Nataadmadja & Associates
  7. 7. ………7. Untuk Perseroan Terbatas (tertutup), ditentukan besarnya modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa modal yang ditempatkan sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar. Dari modal ditempatkan ini pemegang saham wajib untuk menyetorkan 100% (seratus persen) sebagai modal disetor pada saat perseroan didirikan, dan sisanya pada saat perseroan memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM MODAL DASAR MODAL DITEMPATKAN MODAL DISETOR 50.000.000 12.500.000 12.500.000 Suria Nataadmadja & Associates
  8. 8. ………Anggaran Dasar perseroan memuat sekurang-kurangnya (Pasal 12 UU PT ):1.nama dan tempat kedudukan perseroan2.maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku3.jangka waktu berdirinya perseroan4.besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetor5.jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada, berikut jumlah saham untuktiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiapsaham;6.susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris7.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS8.tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggotaDireksi dan Dewan Komisaris9.tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden; dan10.ketentuan-ketentuan lain Suria Nataadmadja & Associates
  9. 9. MODAL DAN SAHAMStruktur Modal:Modal Dasar seluruh nominal saham perseroan yang disebutkan dalam anggaran dasarModal Ditempatkan jumlah saham yang sudah diambil pendiri atau pemegang saham dan saham yang diambilModal Disetor saham yang telah dibayar penuh oleh pemegang atau pemiliknya sebagai pelunasan pembayaran saham yang diambil Suria Nataadmadja & Associates
  10. 10. ………Saham adalah bukti telah dilakukan penyetoran penuh modal yangdiambil bagian oleh para pemegang saham dalam Perseroan TerbatasKlasifikasi saham Pasal 53 ayat (3) UU PT:1.saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;2.saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksidan/atau anggota Dewan Komisaris;3.saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukardengan klasifikasi saham lain;4.saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerimadividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain ataspembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;5.saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerimalebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisakekayaan Perseroan dalam likuidasi Suria Nataadmadja & Associates
  11. 11. ………klasifikasi saham lainnya:Saham biasa (common stock)Saham Biasa adalah suatu sertifikat atau piagam yang memiliki fungsisebagai bukti pemilikan suatu perusahaan dengan berbagai aspek-aspekpenting bagi perusahaan. Pemilik saham akan mendapatkan hak untukmenerima sebagaian pendapatan tetap/ deviden dari perusahaan sertakewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaanSaham preferenSaham preferen adalah saham yang pemiliknya akan memiliki hak lebihdibanding hak pemilik saham biasa. Pemegang saham preferen akanmendapat dividen lebih dulu dan juga memiliki hak suara lebihdibanding pemegang saham biasa seperti hak suara dalam pemilihandireksi sehingga jajaran manajemen akan berusahan sekuat tenagauntuk membayar ketepatan pembayaran dividen preferen agar tidaklengser Suria Nataadmadja & Associates
  12. 12. ………Kepemilikan saham dalam perseroan terbatas dapatdiklasifikan dalam:Kepemilikan melalui perusahaan kelompokKepemilikan piramid oleh perseroanKepemilikan oleh anak perusahaanKepemilikan silangKepemilikan oleh NomineeKepemilikan tunggal Suria Nataadmadja & Associates
  13. 13. Organ Perusahaan1. Rapat Umum Pemegang Saham  Wewenang lain yang tidak ada di DIreksi dan Dewan Komisaris  Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris2. Direksi  Menjalankan dan Mengurus Perseroan3. Dewan Komisaris  Melakukan Pengawasan Jalannya Perseroan Suria Nataadmadja & Associates
  14. 14. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat RUPS Terdiri atas:  RUPS Tahunan RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelahtahun buku berakhir  RUPS Lainnya RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. Suria Nataadmadja & Associates
  15. 15. ……… Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan: 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama- sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau  Dewan Komisaris.  Permintaan dengan surat tercatat Suria Nataadmadja & Associates
  16. 16. ……… Pemanggilan untuk RUPS:  Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.  Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS: permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS  Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.  Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan, pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut.  Ketua pengadilan negeri setelah memanggil dan mendengar pemohon, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan RUPS apabila pemohon secara sumir telah membuktikan bahwa persyaratan telah dipenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS. Suria Nataadmadja & Associates
  17. 17. ……… Perihal Saham dan Hak Suara:  Setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain.  Hak suara tidak berlaku untuk:  saham Perseroan yang dikuasaisendiri oleh Perseroan;  saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung; atau  saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan. Suria Nataadmadja & Associates
  18. 18. ……… Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, tidak berlaku bagi pemegang saham dari saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasakepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang bersangkutan dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham Dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, surat kuasa yang telah diberikan tidak berlaku untuk rapat tersebut. Suria Nataadmadja & Associates
  19. 19. ……… Perihal Kuorum RUPS:  RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.  Dalam hal kuorum tidak tercapai, diadakan pemanggilan RUPS kedua, dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan bahwa RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum.  RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.  Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana tidak tercapai, Perseroan dapat memohon kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Pemanggilan RUPS ketiga harus menyebutkan bahwa RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum dan RUPS ketiga akan dilangsungkan dengan kuorum yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri. Penetapan ketua pengadilan negeri mengenai kuorum RUPS sebagaimana dimaksud pada bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.  Pemanggilan RUPS kedua dan ketiga dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua atau ketiga dilangsungkan.  RUPS kedua dan ketiga dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS yang mendahuluinya dilangsungkan. Suria Nataadmadja & Associates
  20. 20. ……… Perihal Kuorum RUPS mengubah Anggaran Dasar:  RUPS untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasar menentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.  Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua. sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan,  RUPS Ketiga dan pemanggilan RUPS Kedua dan Ketiga sama pada Kuorum RUPS biasa Suria Nataadmadja & Associates
  21. 21. ……… Perihal Kuorum RUPS RUPS untuk menyetujui Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya, dan pembubaran Perseroan:  Kuorum paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan  Dalam hal kuorum kehadiran tidak tercapai, dapat diselenggarakan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan  RUPS Ketiga dan pemanggilan RUPS Kedua dan Ketiga sama pada Kuorum RUPS biasa Suria Nataadmadja & Associates
  22. 22. Direksi Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar. Direksi Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota Direksi atau lebih, dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang pengurusan di antara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Suria Nataadmadja & Associates
  23. 23. ……… Untuk menilai tanggung jawab Direksi atas pengurusan Perseroan berlaku apa yang disebut “business judgment rule” Setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab wajib melaksanakan pengurusan Perseroan oleh karena itu setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan lalai menjalankan tugasnya kecuali:  Kerugian bukan karena kesalahan dan kelalaiannya  Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan  Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian  Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut Suria Nataadmadja & Associates
  24. 24. ………Apabila direksi melakukan perjanjian yang diketahuibahwa perseroan tidak akan mampu menjalankanprestasinya, atau mengetahui bahwa perbuatannyamerupakan perbuatan melawan hukum, makaapabila menimbulkan kerugian pada pihak ketiga,perbuatan direksi tersebut dapatdipertanggungjawabkan pada pribadi direksi.Keadaan tersebut mutatis mutandis apabila DewanKomisaris ikut menyetujuinya Suria Nataadmadja & Associates
  25. 25. Dewan Komisaris Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan harus berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris Khusus bagi Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri atas ahli syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Suria Nataadmadja & Associates
  26. 26. ……… UU PT telah membuka kemungkinan ada dan diangkatnya Komisaris Independen yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Komisaris Utusan yang merupakan anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Komisaris Utusan ini sebenarnya sudah lama dikenal dan dapat dipersamakan dengan “Compliance Director” dalam dunia perbankan. Apabila ada Komisaris Utusan, tugas dan wewenangnya diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Dewan komisaris dalam melaksanakan tugas dan wewenangya berhak untuk meminta segala keterangan yang diperlukan dari direksi dan direksi wajib untuk memberikannya. Dewan Komisaris diberi kewenangan represif untuk memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU PT Suria Nataadmadja & Associates
  27. 27. ……… Direksi dan Dewan Komisaris lahir dari hubungan kontraktual bukan dari hubungan kerja. Namun tidak tunduk pada Pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata. Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. RUPS tidak boleh sewenang-wenang mencopot jabatan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Apabila keputusan pencopotan jabatan tersebut tidak sah dan melanggar ketentuan UU PT dan atau anggaran dasar maka akan melahirkan hak menggugat bagi Anggota Direksi dan atau Komisaris untuk tetap menjabat. Apabila keputusan RUPS diambil dengan sah akan tetapi alasan yang mendasarinya tidak wajar, maka akan melahirkan hak menggugat ganti rugi atas pemberhentiannya yang tidak wajar. Suria Nataadmadja & Associates
  28. 28. PENGGABUNGAN, PELEBURAN,PENGAMBILALIHAN DAN PEMISAHAN AKAN DIBAHAS SECARA KHUSUS PADA ORGANISASI PERUSAHAAN SESI 2 Suria Nataadmadja & Associates
  29. 29. PEMERIKSAAN TERHADAPPERSEROAN Pemeriksaan terhadap perseroan bertujuan untuk melindungi kepentingan para pemegang saham minoritas Tujuan pemeriksaan adalah mendapatkan data atau keterangan tentang Perseroan dalam hal terdapat dugaan bahwa:  Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemegang Saham atau pihak ketiga atau  Anggota Direksi atau komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan perseroan atau Pemegang Saham atau Pihak ketiga  Permohonan pemeriksaan diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri Suria Nataadmadja & Associates
  30. 30. ……… Pihak yang berhak mengajukan Pemeriksaan terhadap perseroan yaitu:  Pemegang saham atas nama sendiri atau atas nama Perseroan apabila mewakili 1/10 bagian seluruh jumlah saham yang dikeluarkan  Pihak lain yang diberi wewenang dalam anggaran dasar atau dalam perjanjian perseroan  Kejaksaan untuk kepentingan umum  Yang dapat ditunjuk untuk memeriksa paling banyak 3 (tiga) orang ahli  Biaya pemeriksaan dibayar oleh Perseroan kecuali permintaan Perseroan, Ketua Pengadilan Negeri menyetujui tidak seluruhnya dibayar Perseroan Suria Nataadmadja & Associates
  31. 31. PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUSBADAN HUKUM PERSEROAN Pembubaran perseroan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:  berdasarkan keputusan RUPS;  karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;  berdasarkan penetapan pengadilan;  dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;  karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau  karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Suria Nataadmadja & Associates
  32. 32. ……… Dalam hal Perseroan bubar karena keputusan RUPS:  Berdasarkan ketentuan kuorum dan persyaratan persetujuan (Pasal 89 UU PT dan anggaran dasar)  Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan usul pembubaran perseroan kepada RUPS  Keputusan RUPS untuk pembubaran bersifat mandatory dan anggaran dasar perseroan tidak dapat mengatur bahwa perseroan dapat dibubarkan oleh organ perseroan lainnya di luar RUPS. Berdasarkan kewenangan yang ditentukan UU PT Suria Nataadmadja & Associates
  33. 33. ……… Dalam hal pembubaran perseroan dengan dicabutnya kepailitan:  Pembubaran perseroan dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga karena harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan  Pembubaran perseroan karena harta pailit perseroan dalam keadaan insolven setelah dinyatakan pailit karena: • Dalam rapat pencocokan piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian • Rencana perdamaian tidak diterima • Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan Pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau • Perdamaian yang telah disahkan, dibatalkan oleh Pengadilan Niaga atau Mahkamah Agung dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap • Hal ini berarti bubarnya perseroan dalam hubungannya dengan kepailitan di atas tidak perlu harus berdasarkan permohonan kreditu (lihat Pasal 117 ayat (1) huruf c UU No 1 Tahun 1995) • Kepailitan itu sendiri tidak membubarkan perseroan, kecuali setelah dinyatakan pailit, perseroan insolven sehingga perseroan bubar dan dilikuidasi Suria Nataadmadja & Associates
  34. 34. ………Dalam hal pembubaran perseroan karena dicabutnya izin usaha perseroan :  Pencabutan Izin Usaha Perseroan yang mengakibatkan perseroan tidak dapat menjalankan usahanya lagi. Contoh pencabutan izin usaha perbankan atau perasuransian Suria Nataadmadja & Associates
  35. 35. ………1. Pengertian dan akibat hukum Likuidasi bagi perseroan: Setiap perusahaan yang bubar harus diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator Likuidasai pada dasarnya adalah suatu proses untuk membereskan kekayaan suatu badan hukum dimana badan hukum tersebut telah dinyatkan bubar Keberadaan badan hukum perseroan yang bubar tetap ada untuk kebutuhan proses likuidasi. Namun perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi, dan sejak saat perseroan disetujui atau ditetapkan bubar, maka dalam setiap surat keluar dan dokumen yang ada dicantumkan kata “dalam likuidasi” dibelakang nama perseroan Selama perseroan dalam proses likuidasi, ketentuan anggaran dasar perseroan tetap berlaku, RUPS dapat diadakan dan mengambil keputusan, saham dapat dialihkan dan anggaran dasar dapat diubah asalkan semua perbuatan hukum dilakukan dalam batas untuk pemberesan perseroan, sedangkan ketentuan yang diwajibkan dalam Undang-Undang yang meliputi laporan tahunan, perhitungan tahunan dan rapat tahunan tidak berlaku lagi. Demikian juga bila perseroan dinyatakan pailit Selama dalam proses likuidasi, perseroan “dalam likuidasi” juga dapat dinyatakan pailit atas permohonan seorang atau lebih kreditornya asalkan memenuhi ketentuan Undang-undang Kepailitan yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Suria Nataadmadja & Associates
  36. 36. ………2. Pengangkatan dan kewajiban Likuidator  Dalam hal pembubaran karena keputusan RUPS atau jangka waktu perseroan berakhir, atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga danRUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator  Dalam hal pembubaran berdasarkan penetapan pengadilan, penunjukkan likuidator ditetapkan dalam penetapan pengadilan tersebut  Apabila pembubaran perseroan karena dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga sebab harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, Likuidator ditetapkan berdasarkan RUPS. Sedangkan untuk pembubaran karena perseroan insolven setelah dinyatakan pailit maka likuidasi peseroan dilakukan oleh kurator sesuai ketentuan UU Kepailitan dan PKPU Suria Nataadmadja & Associates
  37. 37. ……… Kewajiban likuidator yang utama setelah perseroan dinyatakan bubar adalah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perseroan bubar memberitahukan kepada:  Semua kreditor mengenai pembubaran perseroan melalui pengumuman dalam surat kabar Berita Negara RI dan  Menteri Hukum dan HAM untuk dicatat dalam daftar perseroan bahwa perseroan “dalam likuidasi” Selama pendaftaran dan pengumuman belum dilakukan pembubaran tidak berlaku pada pihak ketiga dan dalam hal likuidator lalai mendaftarkan dan mengumumkan, likuidator bertanggungjawab renteng terhadap pihak ketiga atas kerugian yang diderita pihak ketiga Suria Nataadmadja & Associates
  38. 38. ………3. Kewajiban likuidator dalam rangka melakukan pemberesan sebagai berikut:  Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan  Pengumuman dalam surat kabar dan Berita Negara RI mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi  Pembayaran pada kreditor  Pembayaran sisa likuidasi pada pemegang saham dan  Tindakan lain yang perlu dalam rangka pemberesanApabila dalam rangka melakukan pemberesan, likuidator memperkirakan bahwa utang perseroan “dalam likuidasi” lebih besar daripada kekayaan, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pailit perseroan “dalam likuidasi”, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain dan semua kreditor yang diketahui identitas dan alamatnya menyetujui pemberesan dilakukan di luar kepailitan. Suria Nataadmadja & Associates
  39. 39. ………4. Kewajiban terakhir likuidator atau kurator sebagai berikut:  Likuidator setelah selesai melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada RUPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan  Kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas atas likuidasi perseroan yang dilakukan  Setelah likuidator diberi pelunasan dan pembebasan oleh RUPS atau pertanggungjawabannya diterima pengadilan, likuidator memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM dan mengumumkan hasil akhir proses likuidasi dalam surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pertanggungjawaban diterima Suria Nataadmadja & Associates
  40. 40. ……… Likuidasi yang dilakukan oleh kurator karena perseroan insolven setelah dinyatakan pailit, juga wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM serta mengumumkan hasil akhir proses likuidasi setelah pertanggungjawaban diterima oleh Hakim Pengawas Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan dari Daftar Perseroan Menteri mengumumkan berakhirnya status badan hukum Perseroan dalam Berita Negara RI Suria Nataadmadja & Associates
  41. 41. TERIMA KASIH disusun dan dipersiapkan oleh: Suria Nataadmadja S.H., LL.M. Adi Febrianto Sudrajat, S.H.

×