Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 26

11. pemutusan hubungan kerja

0

Share

Download to read offline

11. pemutusan hubungan kerja

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

11. pemutusan hubungan kerja

  1. 1. PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA -PHK-
  2. 2. A. Pengertian PHK Pemutus hubungan kerja adalah suatu proses pelepasa keterikatan kerja sama antara perusahaan dengan tenaga kerja, baik atas permintaan tenaga kerja tersebyt dipandang sudah tidak mampu memberikan produktivitas kerja lagi atau karena kondisi perusahaan yang tak memungkinkan. Menurut Pasal 1 angka 25 UU No. 13 Tahun 2003, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara buruh/pekerja dengan pengusaha.
  3. 3. B. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA 1. Ketentuan Umum Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukium atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, hak milik swasta maupun milik Negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yangmempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
  4. 4. COMPUTER REPAIR & SUPPORT Pemutusan hubungan kerja atau PHK merupakan suatu peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, khususnya dari kalangan pekerja/buruh, karena dengan PHK pekerja/buruh yang bersangkutan akan kehilangan mata pencarian untuk menghidupi diri dan keluarganya. Oleh karena itu semua pihak yang terlibat dalam hubungan industrial (pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah) dengan segala upaya wajib mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja.
  5. 5. 2. Syarat PHK Sebagaimana diatur dalam Pasal 153 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan-alasan sebagai berikut: 5 2 1 4 Pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (duabelas) bulan secara terus-menerus. Pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaanya karena memenuhi kewajiban terhadap Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja/buruh menikah Pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 3
  6. 6. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, Pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Pekerja/buruhdalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.
  7. 7. Apabila pengusaha bersikeras melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhnya atas dasar alasan-alasan yang dinyatakan secara limitatif dalam Pasal 153 ayat (1) UU No.13 Tahun 2003 tersebut, maka PHK yang dilakukan akan batal demi hukum (null and void) dan pengusaha yang bersangkutan wajib untuk mempekerjakan kembali Pekerja/buruhnya yang diputus kerja tersebut.
  8. 8. COMPUTER REPAIR & SUPPORT Penetapan mengenai pemutusan hubungan kerja dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial sifatnya mutlak, namun demikian penetapan tersebut tidak diperlukan dalam kondisi-kondisi sebagai berikut: Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya. Pekerja/buruh mengajukan permintaan pengunduran diri, secara tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhirnya hubungan kerja sesuai dengan perjanjian kerja waktu tertentu untuk pertama kali. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dengan ketetapan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau perturan perundang- undangan. Pekerja/buruh meningga dunia.
  9. 9. PHK SECARA HORMAT 01 PHK SEMENTARA 02 PHK DENGAN TIDAK HORMAT 03 C. SIFAT PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
  10. 10. COMPUTER REPAIR & SUPPORT D.JENIS PHK Pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja/pengusaha. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh. Pemutusan hubungan kerja Putus Demi Hukum. Pemutusan hubungan kerja oleh Pengadilan.
  11. 11. PHK oleh majikan harus memenuhi syarat-syarat terntentu. Syarat-syarat itu misalnya: 1. Permohonan penetapan PHK harus diajukan secara tertulis kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) disertai alasan yang menjadi adasarnya. 2. Permohonan penetapan tersebut hanya dapat diterima oleh Lembaga PPHI apabila telah dirundingkan, tetapi perundingan tersebut tidak menemui kata sepakat. 1. Pemutusan hubungan kerja oleh pemberi kerja/pengusaha
  12. 12. Thanks……. Mengapa ada bentuk pekerja/buruh memutuskan hubungan kerja dengan majikan ? ini disebabkan karena KUHPerdata menyetarakan kedudukan perkerja/buruh dengan majikan, sehingga bilamana majikan dapat mem- PHK pekerja/buruh, maka sebaliknya pekerja/buruh juga dapat memutuskan hubungan kerja dengan majikan 2. Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja/buruh
  13. 13. COMPUTER REPAIR & SUPPORT 1. Ada persetujuan majikan. 2. Memperhatikan tenggang waktu pernyataan pengakhiran hubungan kerja (memberitahukan sejak kapan hubungan kerja diputuskan) sebagaimana terdapat pada Pasal 1603 h KUHPerdata dan 1603 I KUHPerdata. Di dalam Pasal 1603 (n) KUHPerdata memberikan pengecualian terhadap terhadap dua syarat tersebut: - Bilamana buruh membayar ganti kerugian kepada majikan - Karena alasan mendesak, yaitu keadaan yang sedemikian rupa sehingga mengakibatkan buruh tidak layak mengharapkan untuk meneruskan hubungan kerja. Dengan demikian ada dua syarat yang harus terpenuhi agar buruh dapat memutuskan hubungan kerja, yaitu : Jika kedua syarat itu tidak dipenuhi, maka perbuatan pekerja/buruh tersebut untuk menghentikan hubungan kerja dengan majikan adalah melawan hukum (onrechtmatig).
  14. 14. 3. Pemutusan hubungan kerja Putus Demi Hukum 1. Karena habisnya waktu dalam perjanjian kerja untuk waktu tertentu 2. Meninggalnya buruh PHK demi hukum adalah putusnya hubungan kerja dengan sendirinya tanpa ada perbuatan hukum tertentu, baik oleh majikan maupun oleh buruh. Di dalam KUHPerdata dikenal dua PHK demi hukum:
  15. 15. Dalam pasal 1603v KUHPerdata: Tiap-tiap pihak, baik pengusaha maupun pekerja, setiap waktu, juga sebelum pekerja dimulai, berwenang berdasarkan alasan penting mengajukan permintaan tertulis kepada pengadilan ditempat kediamannya yang sebenarnya untuk menyatakan perjanjian putus kerja. 4. Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pengadilan
  16. 16. Alasan yang dapat dijadikan dasar bagi permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Pengadilan Negeri: Seorang wakil yang sah (menurut undang-undang) dari buruh yang belum dewasa boleh mengajukan permohonan tertulis kepada pengadilan tempat buruh yang belum dewasa tersebut bertempat tinggal, supaya perjanjian kerja dinyatakan putus. 2. KARENA MERUGIKAN BURUH YANG BELUM DEWASA Alasan penting adalah selain alasan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1603 n KUHPerdata 1. KARENA ALASAN PENTING Dalam Pasal 1603 w KUHPerdata tercantum dengan tegas bahwa wewenang para pihak untuk menuntut pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata disertai penggantian biaya kerugian dan bunga tidak hapus karena ketentuan dalam bagian ini. 3. PEMBATALAN PERJANJIAN KERJA MENURUT PASAL 1267 KUHPERDATA Dalam suatu perusahaan seorang majikan dapat mencantumkan syarat-syarat kerja yang diperlakukan dalam perusahaannya. 4. PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PASAL 1601 k KUHPERDATA
  17. 17. COMPUTER REPAIR & SUPPORT Alasan Perusahaan boleh melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Melihat pada UU Ketenagakerjaan, ada 9 alasan perusahaan boleh melakukan PHK seperti: • Perusahaan bangkrut • Perusahaan tutup karena merugi • Perubahan status perusahaan • pekerja/buruh melanggar perjanjian kerja • pekerja/buruh melakukan kesalahan berat • pekerja/buruh memasuki usia pensiun • pekerja/buruh mengundurkan diri • pekerja/buruh meninggal dunia • pekerja/buruh mangkir UU Cipta Kerja menambah 5 poin lagi alasan perusahaan boleh melakukan PHK, diantaranya meliputi: • Perusahaan melakukan efisiensi • Perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perusahaan • Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang • Perusahaan melakukan perbuatan yang merugikan pekerja/buruh • Pekerja/buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan
  18. 18. E. Penetapan Uang Pesangon Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak (UUK) Alasan PHK Kompensasi Pengaturan di UU Ketenagakerjaan Mengundurkan diri tanpa tekanan Berhak atas UPH Pasal 162 Ayat (1) Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154 Selesainya PKWT Tidak Berhak atas Kompensasi Pasal 154 huruf b Pekerja melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, atau Peraturan Perusahaan 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan) 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugi atau force majeure 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 164 (1) PHK Massal karena Perusahaan melakukan efisiensi. 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 164 (3) Rincian pesangon yang didapat oleh pekerja yang mengundurkan diri dan PHK
  19. 19. Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pekerja tidak mau melanjutkan hubungan kerja 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 163 Ayat (1) Peleburan, Penggabungan, perubahan status dan Pengusaha tidak mau melanjutkan hubungan kerja 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 163 Ayat (2) Perusahaan pailit 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 165 Pekerja meninggal dunia 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 166 Pekerja mangkir 5 hari atau lebih dan telah dipanggil 2 kali secara patut UPH dan Uang pisah Pasal 168 Ayat (1) Pekerja sakit berkepanjangan atau karena kecelakaan kerja (setelah 12 bulan) 2 kali UP, 2 kali UPMK, dan UPH Pasal 172 Pekerja memasuki usia pensiun opsional Sesuai Pasal 167 Pekerja ditahan dan tidak dapat melakukan pekerjaan (setelah 6 bulan) 1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7) Pekerja ditahan dan diputuskan bersalah 1 kali UPMK dan UPH Pasal 160 Ayat (7) Keterangan: UP = Uang Pesangon; UPMK = Uang Penghargaan Masa Kerja; UPH = Uang Penggantian Hak
  20. 20. Perhitungan Uang Pesangon [Pasal 156 ayat (2) UU Ketenagakerjaan] Alasan PHK Kompensasi Pengaturan di UU Ketenagakerjaan Mengundurkan diri tanpa tekanan Berhak atas UPH Pasal 162 Ayat (1) Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154 Selesainya PKWT Tidak Berhak atas Kompensasi Pasal 154 huruf b Pekerja melakukan Pelanggaran Perjanjian Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, atau Peraturan Perusahaan 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karena pelanggaran pengusaha 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diatur oleh perusahaan) 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugi atau force majeure 1 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 164 (1) PHK Massal karena Perusahaan melakukan efisiensi. 2 kali UP, 1 kali UPMK, dan UPH Pasal 164 (3)
  21. 21. Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja [Pasal 156 ayat (3) UU 13 Tahun 2003 Masa Kerja Uang Penghargaan Masa Kerja yang Didapat 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun 2 (dua) bulan upah 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan upah 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun 4 (empat) bulan upah 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun 5 (lima) bulan upah 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun 7 (tujuh) bulan upah 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun 8 (delapan) bulan upah 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih 10 (sepuluh ) bulan upah
  22. 22. COMPUTER REPAIR & SUPPORT Perhitungan Uang Penggantian Hak [Pasal 156 ayat (4) UU Ketenagakerjaan] Adapun UPH terdiri dari: a. Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur b. Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat di mana pekerja/buruh diterima bekerja c. Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat d. hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
  23. 23. COMPUTER REPAIR & SUPPORT Pesangon (UUK-UU CIPTA KERJA) Diatur dalam pasal 156 (4) UUK 0 20 40 60 80 Uang Penggantian Hak UU CIPTA KERJA Tidak adanya uang penggantian hak
  24. 24. COMPUTER REPAIR & SUPPORT Uang Penghargaan Masa Kerja Diatur dalam pasal 156 (3) UUK Uang penghargaan masa kerja 24 tahun dihapus. UU Cipta Kerja menghapus poin H dalam pasal 156 ayat 3 terkait uang penghargaan bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 24 tahun atau lebih dimana seharusnya pekerja/buruh menerima uang penghargaan sebanyak 10 bulan upah.
  25. 25. COMPUTER REPAIR & SUPPORT Uang Pesangon UUK UU CIPTA KERJA Pasal 161 UUK menyebutkan : (1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut- turut.Pasal 163 (1) UUK menyebutkan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan dan pekerja/ buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4).Pasal 164 dan 165 UUK mengatur mengenai pekerja/buruh yang di PHK karena perusahaan merugi dan pailit berhak mendapat pesangon.Pasal 166 UUK mengatur hak keluarga buruh atau pekerja. Bila buruh atau pekerja meninggal dunia, pengusaha harus memberikan uang kepada ahli waris. Pasal 167 UUK mengatur mengenai pesangon untuk pekerja/buruh yang di PHK karena memasuki usia pensiun. • Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena surat peringatan. Padahal dalam UU Ketenagakerjaan pasal 161 menyebutkan pekerja/buruh yang di PHK karena mendapat surat peringatan memiliki hak mendapatkan pesangon. • Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena peleburan, pergantian status kepemilikan perusahaan. Pekerja/buruh yang di PHK karena pergantian status kepemilikan perusahaan tidak akan diberi pesangon lagi oleh perusahaan awal, sebab hal ini sudah dihapus dalam RUU Cipta Kerja. • Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena perusahaan merugi 2 tahun dan pailit. Pemerintah telah menghapus UU Ketenagakerjaan pasal 164 dan 165 di dalam RUU Cipta Kerja. Jadi nantinya pekerja/buruh yang di PHK karena perusahaan mengalami kerugian dan pailit tidak mendapatkan pesangon. • Menghapuskan uang santunan berupa pesangon bagi ahli waris atau keluarga apabila pekerja/buruh meninggal. Draft RUU Cipta Kerja juga telah menghapus pemberian uang santunan berupa pesangon, hak uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi ahli waris yang ditinggalkan. • Menghapuskan uang pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena akan memasuki usia pensiun. Pemerintah telah menghapus pasal 167 UUK yang isinya mengatur pesangon bagi pekerja/buruh yang di PHK karena memasuki usia pensiun.
  26. 26. Thanks…….

×