SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA 
AKUISISI 
Oleh: Aditya Rahardiyan 
www.lekslawyer.com
UJI TUNTAS HUKUM 
• Akuisisi Saham 
• Akuisisi Tanah
UJI TUNTAS HUKUM 
• Disebut juga dengan Legal Due Diligence 
• Definisi: 
Suatu proses pemeriksaan dan pengujian dari segi 
hukum yang bertujuan untuk memperoleh informasi 
mengenai resiko yang dapat berdampak pada suatu 
transaksi bisnis.
TUJUAN UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI 
• Mengidentifikasi resiko hukum 
• Memperoleh informasi obyektif 
• Menentukan struktur transaksi 
• Menentukan persyaratan pendahuluan 
• Menentukan pernyataan dan jaminan 
• Negosiasi terhadap harga jual beli
AKUISISI SAHAM 
Black’s Law: 
An acquisition may be structured as a stock acquisition, where the acquiring 
company offers investors in the target company a specific price for their 
COMMON STOCK, or an asset acquisition, where the acquiring company 
offers to buy a portion or majority of the target company. 
Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007: 
Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum 
atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang 
mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
Pra-Akuisisi 
• Nota kesepahaman 
• Uji tuntas hukum 
• perjanjian pengikatan jual 
beli atau perjanjian 
penyertaan modal 
• Pemenuhan syarat 
pendahuluan 
• Pengumuman rencana 
akuisisi 
• Undangan RUPS dan RUPS 
• Persetujuan BKPM (PT 
PMA) 
Akuisisi 
• Akta jual beli saham / 
pengambilalihan saham 
• Penyerahan dokumen-dokumen 
perusahaan 
Pasca-Akuisisi 
• Persetujuan /pemberitahuan 
Menkumham 
• Pengumuman hasil akuisisi 
dalam surat kabar 
• Pelaporan atas perubahan 
komposisi pemegang saham 
dan perubahan lain kepada 
Kantor Tempat Pendaftaran 
Perusahaan
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• PERUSAHAAN 
• PERIZINAN 
• KEPATUHAN 
• ASET 
• LITIGASI 
• PERJANJIAN
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• PERUSAHAAN 
 Pendirian perusahaan 
Akta pendirian perusahaan berikut perubahan, pengesahan persetujuan 
dan/atau pemberitahuan kepada Kemenkumham, perbuatan hukum sebelum 
perusahaan memperoleh status badan hukum, penyesuaian anggaran dasar. 
 Maksud dan tujuan perusahaan 
 Struktur permodalan 
Perubahan dalam struktur modal, minimum modal dasar, disetor, dan 
ditempatkan. Untuk PT PMA, terdapat pengaturan khusus mengenai 
struktur permodalannya.
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• PERUSAHAAN 
 Komposisi pemegang saham 
- persetujuan pasangan atau persetujuan RUPS dan akta 
jual beli saham sehubungan dengan pengalihan saham. 
- saham yang sedang dijaminkan. 
- daftar pemegang saham dan daftar khusus. 
 Komposisi direksi dan komisaris 
Periode jabatan pada direksi dan dewan komisaris.
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• PERIZINAN 
 Instansi penerbit 
 Jangka waktu 
 Pembaharuan atau perpanjangan 
 Hak, kewajiban, dan larangan 
 Sanksi 
 Lokasi
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• PERIZINAN 
 Izin prinsip 
Izin yang menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk 
diselenggarakan atau beroperasi, yang dapat berupa Surat Penunjukan Penggunaan 
Lahan (SPPL). 
 Izin lokasi 
- Sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan 
ruang, yang berlaku juga sebagai izin pemindahan hak. 
- Untuk memperoleh izin lokasi wajib memperoleh izin prinsip terlebih dahulu 
jika dipersyaratkan dalam peraturan daerah. 
- Perusahaan industri dikecualikan dari izin lokasi (Permen Perindustrian No. 
05/M-1ND/PER/2/2014 Tahun 2014).
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• PERIZINAN 
 Izin penggunaan pemanfaatan tanah 
Sebagai dasar permohonan izin mendirikan bangunan. 
 Izin mendirikan bangunan (IMB) 
- Sebagai dasar untuk mendirikan bangunan dalam 
rangka pemanfaatan ruang. 
- Sebelum IMB, dapat diterbitkan: izin pendahuluan 
pondasi, struktur menyeluruh, dan menyeluruh.
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• PERIZINAN 
 Sertifikat laik fungsi 
Sertifikat yang diberikan terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun 
dan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan 
fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. 
 Izin gangguan 
Perusahaan industri dikecualikan dari izin gangguan (Permen Perindustrian No. 
05/M-IND/PER/2/2014 Tahun 2014). 
 Analisis dampak lalu lintas 
Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang 
akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran 
lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• DOKUMEN DAN PERIZINAN LAINNYA 
 Izin yang diterbitkan oleh BKPM untuk PT PMA dalam rangka 
penanaman modal: Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perubahan 
 Rumah susun: 
Pertelaan dan akta pemisahan rumah susun 
 Pusat perbelanjaan: 
Izin usaha pusat perbelanjaan 
 Izin pengelolaan limbah B3 (jika diperlukan) 
 Management questionnaire
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• KEPATUHAN 
 Ketenagakerjaan 
- Peraturan perusahaan, wajib lapor tenaga kerja, 
JAMSOSTEK/BPJS, kepatuhan terhadap upah minimum provinsi, 
jumlah tenaga kerja. 
- Terdapat pengecualian bagi pengusaha yang tidak mampu 
membayar upah minimum dengan memperoleh penangguhan 
terlebih dahulu. 
- Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003: 1 kali uang pesangon, 1 
kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• KEPATUHAN 
 Perpajakan 
 Lingkungan 
- AMDAL 
- UKL/UPL 
- DPPL 
- Izin Lingkungan 
 Informasi Keuangan 
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk 
jangka waktu 3 – 5 tahun terakhir dapat diketahui antara lain: (i) aset-aset yang dimiliki 
perusahaan; (ii) jumlah hutang perusahaan.
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• ASET PERUSAHAAN 
Dalam hal terdapat hubungan hutang piutang antara perusahaan target dengan 
bank, maka perlu dikaji polis asuransi atas obyek pertanggungan, apakah di 
dalamnya terdapat banker’s clause. 
Banker’s clause: 
Klausul yang dicantumkan dalam polis asuransi berdasarkan permintaan bank, 
yang menyatakan bahwa bank akan menjadi pihak yang menerima ganti rugi 
apabila terjadi peristiwa terhadap obyek pertanggungan.
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• ASET PERUSAHAAN 
 Daftar aset 
 Asuransi terhadap aset perusahaan yang material 
 Status kepemilikan 
 Pembebanan terhadap aset 
 Sengketa yang melibatkan aset 
 Laporan atau hasil penilaian terhadap aset
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• LITIGASI 
 Pemeriksaan ke pengadilan (court search) 
- Mensyaratkan adanya surat permohonan dan surat kuasa dari 
perusahaan target. 
- Court search pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, 
Pengadilan Hubungan Industrial, BANI, Pengadilan Pajak, 
Pengadilan Tata Usaha Negara. 
 Pemeriksaan tanah yang dimiliki atau sedang dikuasai oleh 
perusahaan target ke BPN (land search).
ASPEK UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• PERJANJIAN 
 Para pihak 
 Tanggal penandatanganan perjanjian 
 Obyek transaksi 
 Hak dan kewajiban para pihak 
 Wanprestasi dan akibatnya 
 Ketentuan mengenai pengakhiran 
perjanjian 
 Pengesampingan Pasal 1266 
KUHPerdata 
 Hukum yang berlaku 
 Penyelesaian sengketa
TEMUAN DALAM UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• Saham sedang dijaminkan 
• Tidak lengkapnya akta jual beli saham 
• Tidak adanya persetujuan korporasi terhadap perbuatan hukum 
perusahaan 
• Tidak dilakukannya rapat umum pemegang saham tahunan, daftar 
pemegang saham, dan daftar khusus 
• Kekosongan jabatan direksi dan dewan komisaris 
• Perusahaan tidak melakukan pendaftaran sesuai Undang-undang 
No. 3/1982 tentangWajib Daftar Perusahaan
TEMUAN DALAM UJI TUNTAS HUKUM 
DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM 
• Terdapatnya perbuatan hukum yang dilakukan sebelum 
perusahaan memperoleh status badan hukum, namun tidak 
disahkan dan disetujui dalam RUPS 
• Kewajiban pelaporan tidak dilaksanakan 
• Izin-Izin yang belum diperoleh dan sudah habis masa 
berlakunya 
• Perjanjian ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang 
tanpa kuasa dari direksi
OUTPUT UJI TUNTAS HUKUM 
• Legal due diligence report dan executive summary 
yang berisi: 
 Resiko dan temuan 
 Konsekuensi 
 Solusi
AKUISISI TANAH 
DOKUMEN TERKAIT TANAH 
• Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya 
• Akta jual beli tanah pada saat tanah diperoleh penjual 
• Perizinan yang dimiliki penjual dalam rangka 
perolehan tanah sebelumnya 
• Perizinan terkait dengan bangunan dan benda yang 
didirikan di atas tanah
BIAYA DAN PERPAJAKAN 
• Surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 
Bangunan (BPHTB) 
• Surat tanda terima setoran untuk Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) dalam kurun waktu 10 tahun 
terakhir 
• Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PERSETUJUAN & PERIZINAN 
PERSETUJUAN 
• Penjual 
 Perseroan terbatas 
- keputusan RUPS untuk penjualan tanah 
- persetujuan dewan komisaris (jika diperlukan menurut anggaran dasar) 
 Individu 
- persetujuan suami atau istri 
- penetapan ahli waris (jika ada) 
- perjanjian perkawinan (jika ada) 
• Pembeli 
keputusan RUPS untuk pembelian tanah (jika diperlukan menurut anggaran dasar)
PERIZINAN 
Izin Lokasi 
(Perka BPN No. 2/1999 dan No. 
2/1993) 
Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan 
Lokasi/ Lahan (SP3L) 
(Kepgub No. 540/1990) 
Pemohon perseorangan atau badan hukum PT, CV, BUMN atau BUMD, 
Persekutuan, Firma, Kongsi, 
Perkumpulan, Koperasi, Yayasan atau 
lembaga dan Bentuk Usaha Tetap 
Luas Tanah >25 Ha: usaha pertanian 
>10.000 m2: usaha non- pertanian 
lahan seluas 5.000 m2 lebih dan/atau 
kurang dari 5.000 m2 yang terletak pada 
jalur jalan protokol yang dilakukan oleh 
badan/perorangan 
JangkaWaktu Jangka waktu Izin Lokasi: 
a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 
Ha: 1 tahun 
b. Izin lokasi seluas dari 25 Ha s/d 50 
Ha: 2 tahun 
c. Izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha: 
3 tahun. 
6 bulan dan dapat diperpanjang 
berdasarkan persetujuan Gubernur DKI 
Jakarta
Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) 
• Dasar hukum 
Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah 
• SKPT berisi informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta 
pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum 
• SPKT dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau 
secara tertulis 
• Kepada pemegang hak dapat diberikan salinan atau fotocopy peta yang 
menunjukkan batas-batas bidang tanahnya dengan bidang tanah yang 
berbatasan
PEMERIKSAAN PERUNTUKAN TANAH 
• Dasar hukum: Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 77 Tahun 1982 
• Sebelum pembuatan akta, PPAT menjelaskan dan menyarankan 
kepada pembeli untuk mengajukan permohonan advise planning 
(keterangan rencana tata kota) tentang tanah yang akan 
diperolehnya ke Suku Dinas Tata Kota setempat. 
• Pembeli wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa 
pembeli sudah mengetahui peruntukan tanah yang akan diperoleh 
dan akan mempergunakan tanah tersebut sesuai dengan 
peruntukannya.
Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham

More Related Content

What's hot

Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Rizal Nurfalah
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Leks&Co
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahLeks&Co
 
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan rupaka
 
Presentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opiPresentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opiErick Saropie
 
force majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janjiforce majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janjiaishkhuw fillah
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Leks&Co
 
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraanAbdillah Syafei
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiLeks&Co
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaLeks&Co
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaLegal Akses
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxNaomiPoppyMoore
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanDamar Kartika
 

What's hot (20)

Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)Perseroan terbatas (PT)
Perseroan terbatas (PT)
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
Hukum Pertanahan Pasca UU Cipta Kerja PP No 18 Tahun 2021
 
Ppt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrakPpt sekilas hukum kontrak
Ppt sekilas hukum kontrak
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli TanahPerjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Hukum Perbankan
Hukum PerbankanHukum Perbankan
Hukum Perbankan
 
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
Soal dan Jawaban Hukum lingkungan
 
Presentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opiPresentasi rahasia dagang opi
Presentasi rahasia dagang opi
 
force majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janjiforce majeur dan cidera janji
force majeur dan cidera janji
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 1)
 
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
3. surat perjanjian sewa menyewa kendaraan
 
praktik peradilan perdata
praktik peradilan perdatapraktik peradilan perdata
praktik peradilan perdata
 
Pengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker propertiPengetahuan hukum bagi broker properti
Pengetahuan hukum bagi broker properti
 
Alternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian SengketaAlternatif penyelesaian Sengketa
Alternatif penyelesaian Sengketa
 
Perjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha BersamaPerjanjian Usaha Bersama
Perjanjian Usaha Bersama
 
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
Konsep Tanggung Renteng dalam KUH Perdata (Idik Saeful Bahri)
 
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptxAmandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
Amandemen dan Modifikasi Perjanjian Internasional.pptx
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
 

Viewers also liked

Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunLeks&Co
 
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuLeks&Co
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanLeks&Co
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreementLeks&Co
 
The Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by ForeignerThe Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by ForeignerLeks&Co
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasLeks&Co
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Leks&Co
 
Contract presentation day 1
Contract presentation day 1Contract presentation day 1
Contract presentation day 1Leks&Co
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Leks&Co
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanLeks&Co
 
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...Puw Elroy
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Leks&Co
 
Perumahan Permukiman
Perumahan PermukimanPerumahan Permukiman
Perumahan PermukimanLeks&Co
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaLeks&Co
 
Mixed use - Common Problems Under Condominium Law
Mixed use - Common Problems Under Condominium LawMixed use - Common Problems Under Condominium Law
Mixed use - Common Problems Under Condominium LawLeks&Co
 
Drafting contract
Drafting contractDrafting contract
Drafting contractLeks&Co
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganLeks&Co
 
Reviewing: Implications Of Indonesia’s New Condominium Law On The Property …
Reviewing: Implications Of Indonesia’s New Condominium Law On The Property …Reviewing: Implications Of Indonesia’s New Condominium Law On The Property …
Reviewing: Implications Of Indonesia’s New Condominium Law On The Property …Leks&Co
 
Policy and legal framework affecting real estate in indonesia
Policy and legal framework affecting real estate in indonesiaPolicy and legal framework affecting real estate in indonesia
Policy and legal framework affecting real estate in indonesiaLeks&Co
 
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...Leks&Co
 

Viewers also liked (20)

Hukum Rumah Susun
Hukum Rumah SusunHukum Rumah Susun
Hukum Rumah Susun
 
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor PasaribuContoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
Contoh Kasus Pertanahan By Ivor Pasaribu
 
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU PertanahanPresentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
Presentation for Quo Vadis RUU Pertanahan
 
Mall lease agreement
Mall lease agreementMall lease agreement
Mall lease agreement
 
The Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by ForeignerThe Ownership of House and Resident by Foreigner
The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan TerbatasPenyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
Penyediaan Tenaga Listrik untuk Bangunan dalam Kawasan Terbatas
 
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
Permasalahan Hukum di Sektor Perumahan/Properti di Indonesia dan Upaya Pengua...
 
Contract presentation day 1
Contract presentation day 1Contract presentation day 1
Contract presentation day 1
 
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
Dasar - Dasar Hukum Pertanahan (Seri 2)
 
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum PertanahanDasar-Dasar Hukum Pertanahan
Dasar-Dasar Hukum Pertanahan
 
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
Analisis perusahaan yang mengalami merger dan akuisisi di indonesia (studi ka...
 
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
Penerapan Upaya Hukum dalam Pengadilan Tata Usaha Negara (Analisis Kasus)
 
Perumahan Permukiman
Perumahan PermukimanPerumahan Permukiman
Perumahan Permukiman
 
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewaAspek hukum perjanjian sewa menyewa
Aspek hukum perjanjian sewa menyewa
 
Mixed use - Common Problems Under Condominium Law
Mixed use - Common Problems Under Condominium LawMixed use - Common Problems Under Condominium Law
Mixed use - Common Problems Under Condominium Law
 
Drafting contract
Drafting contractDrafting contract
Drafting contract
 
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembanganSyarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
Syarat dan ketentuan pembangunan & pengembangan
 
Reviewing: Implications Of Indonesia’s New Condominium Law On The Property …
Reviewing: Implications Of Indonesia’s New Condominium Law On The Property …Reviewing: Implications Of Indonesia’s New Condominium Law On The Property …
Reviewing: Implications Of Indonesia’s New Condominium Law On The Property …
 
Policy and legal framework affecting real estate in indonesia
Policy and legal framework affecting real estate in indonesiaPolicy and legal framework affecting real estate in indonesia
Policy and legal framework affecting real estate in indonesia
 
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
Kepatuhan Terhadap Undang-undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak ...
 

Similar to Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham

Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresikPpt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresikSyaikhurRama
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptEmirPohan2
 
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 
aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1Sukman Sukman
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSLeks&Co
 
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptxIdrian2
 
Ahde sesi 3-4 perikatan & badan hukum
Ahde   sesi 3-4 perikatan & badan hukumAhde   sesi 3-4 perikatan & badan hukum
Ahde sesi 3-4 perikatan & badan hukumSentot Baskoro
 
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBudiYono268411
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderSPG Umbrella Girls
 
Aspek Hukum_terkait Kepemilikan, Sewa Menyewa Bangunan_Ruangan, Perizinan Ban...
Aspek Hukum_terkait Kepemilikan, Sewa Menyewa Bangunan_Ruangan, Perizinan Ban...Aspek Hukum_terkait Kepemilikan, Sewa Menyewa Bangunan_Ruangan, Perizinan Ban...
Aspek Hukum_terkait Kepemilikan, Sewa Menyewa Bangunan_Ruangan, Perizinan Ban...Kanaidi ken
 
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANTUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANNurul Qamar
 
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
 
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptxdaniameida
 

Similar to Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham (20)

Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresikPpt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
Ppt kel1 skb aspek hukum studi kelayakan bisnis univ muhammadiyah gresik
 
Powerpoint 5
Powerpoint 5Powerpoint 5
Powerpoint 5
 
Powerpoint 5
Powerpoint 5Powerpoint 5
Powerpoint 5
 
Pertemuan 10
Pertemuan 10Pertemuan 10
Pertemuan 10
 
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.pptPresentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
Presentasi Aspek Hukum PPEI-WALI.ppt
 
Materi_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptxMateri_BPHTB.pptx
Materi_BPHTB.pptx
 
D1
D1D1
D1
 
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1aspek hukum hak tanggung1
aspek hukum hak tanggung1
 
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSSPerizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
Perizinan Berusaha di Indonesia Melalui OSS
 
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
00_BAHAN PAPARAN PAK RIDHO AUDITOR HUKUM1.pptx
 
Ahde sesi 3-4 perikatan & badan hukum
Ahde   sesi 3-4 perikatan & badan hukumAhde   sesi 3-4 perikatan & badan hukum
Ahde sesi 3-4 perikatan & badan hukum
 
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdfBahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
 
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tenderPendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
Pendirian badan usaha dan sertifikasi izin tender
 
Aspek Hukum_terkait Kepemilikan, Sewa Menyewa Bangunan_Ruangan, Perizinan Ban...
Aspek Hukum_terkait Kepemilikan, Sewa Menyewa Bangunan_Ruangan, Perizinan Ban...Aspek Hukum_terkait Kepemilikan, Sewa Menyewa Bangunan_Ruangan, Perizinan Ban...
Aspek Hukum_terkait Kepemilikan, Sewa Menyewa Bangunan_Ruangan, Perizinan Ban...
 
Halangan Urusniaga
Halangan Urusniaga Halangan Urusniaga
Halangan Urusniaga
 
LEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptxLEGAL AUDIT.pptx
LEGAL AUDIT.pptx
 
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANTUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
 
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
 
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
15. PPT PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.pptx
 

More from Leks&Co

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanLeks&Co
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilLeks&Co
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaLeks&Co
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusLeks&Co
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal DraftingLeks&Co
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahLeks&Co
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerLeks&Co
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Leks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTILeks&Co
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunLeks&Co
 

More from Leks&Co (13)

Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta KerjaHukum Properti pasca UU Cipta Kerja
Hukum Properti pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum PerumahanHukum Rusun dan Hukum Perumahan
Hukum Rusun dan Hukum Perumahan
 
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak AdilFilsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
Filsafat Hukum John Finnis Kewajiban Hukum dan Hukum tidak Adil
 
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta KerjaHukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Perumahan dan Hukum Rumah Susun Pasca UU Cipta Kerja
 
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta KerjaHukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
Hukum Ketenagakerjaan Pasca UU Cipta Kerja
 
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh KasusPenyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
Penyelesaian Sengketa Komersial Implementasi dalam Praktik dan Contoh Kasus
 
Legal Drafting
Legal DraftingLegal Drafting
Legal Drafting
 
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli RumahSistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah
 
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by ForeignerUpdated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
Updated and revised edition: The Ownership of House and Resident by Foreigner
 
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
Association of Owner And Tenant of Condominium Unit (P3SRS)
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTISYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
SYARAT DAN KETENTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PROPERTI
 
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah SusunPerhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun
 

Uji Tuntas Hukum Akuisisi Saham

  • 1. UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI Oleh: Aditya Rahardiyan www.lekslawyer.com
  • 2. UJI TUNTAS HUKUM • Akuisisi Saham • Akuisisi Tanah
  • 3. UJI TUNTAS HUKUM • Disebut juga dengan Legal Due Diligence • Definisi: Suatu proses pemeriksaan dan pengujian dari segi hukum yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai resiko yang dapat berdampak pada suatu transaksi bisnis.
  • 4. TUJUAN UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI • Mengidentifikasi resiko hukum • Memperoleh informasi obyektif • Menentukan struktur transaksi • Menentukan persyaratan pendahuluan • Menentukan pernyataan dan jaminan • Negosiasi terhadap harga jual beli
  • 5. AKUISISI SAHAM Black’s Law: An acquisition may be structured as a stock acquisition, where the acquiring company offers investors in the target company a specific price for their COMMON STOCK, or an asset acquisition, where the acquiring company offers to buy a portion or majority of the target company. Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007: Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut.
  • 6. Pra-Akuisisi • Nota kesepahaman • Uji tuntas hukum • perjanjian pengikatan jual beli atau perjanjian penyertaan modal • Pemenuhan syarat pendahuluan • Pengumuman rencana akuisisi • Undangan RUPS dan RUPS • Persetujuan BKPM (PT PMA) Akuisisi • Akta jual beli saham / pengambilalihan saham • Penyerahan dokumen-dokumen perusahaan Pasca-Akuisisi • Persetujuan /pemberitahuan Menkumham • Pengumuman hasil akuisisi dalam surat kabar • Pelaporan atas perubahan komposisi pemegang saham dan perubahan lain kepada Kantor Tempat Pendaftaran Perusahaan
  • 7. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERUSAHAAN • PERIZINAN • KEPATUHAN • ASET • LITIGASI • PERJANJIAN
  • 8. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERUSAHAAN  Pendirian perusahaan Akta pendirian perusahaan berikut perubahan, pengesahan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Kemenkumham, perbuatan hukum sebelum perusahaan memperoleh status badan hukum, penyesuaian anggaran dasar.  Maksud dan tujuan perusahaan  Struktur permodalan Perubahan dalam struktur modal, minimum modal dasar, disetor, dan ditempatkan. Untuk PT PMA, terdapat pengaturan khusus mengenai struktur permodalannya.
  • 9. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERUSAHAAN  Komposisi pemegang saham - persetujuan pasangan atau persetujuan RUPS dan akta jual beli saham sehubungan dengan pengalihan saham. - saham yang sedang dijaminkan. - daftar pemegang saham dan daftar khusus.  Komposisi direksi dan komisaris Periode jabatan pada direksi dan dewan komisaris.
  • 10. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERIZINAN  Instansi penerbit  Jangka waktu  Pembaharuan atau perpanjangan  Hak, kewajiban, dan larangan  Sanksi  Lokasi
  • 11. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERIZINAN  Izin prinsip Izin yang menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi, yang dapat berupa Surat Penunjukan Penggunaan Lahan (SPPL).  Izin lokasi - Sebagai dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang, yang berlaku juga sebagai izin pemindahan hak. - Untuk memperoleh izin lokasi wajib memperoleh izin prinsip terlebih dahulu jika dipersyaratkan dalam peraturan daerah. - Perusahaan industri dikecualikan dari izin lokasi (Permen Perindustrian No. 05/M-1ND/PER/2/2014 Tahun 2014).
  • 12. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERIZINAN  Izin penggunaan pemanfaatan tanah Sebagai dasar permohonan izin mendirikan bangunan.  Izin mendirikan bangunan (IMB) - Sebagai dasar untuk mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang. - Sebelum IMB, dapat diterbitkan: izin pendahuluan pondasi, struktur menyeluruh, dan menyeluruh.
  • 13. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERIZINAN  Sertifikat laik fungsi Sertifikat yang diberikan terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.  Izin gangguan Perusahaan industri dikecualikan dari izin gangguan (Permen Perindustrian No. 05/M-IND/PER/2/2014 Tahun 2014).  Analisis dampak lalu lintas Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.
  • 14. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • DOKUMEN DAN PERIZINAN LAINNYA  Izin yang diterbitkan oleh BKPM untuk PT PMA dalam rangka penanaman modal: Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perubahan  Rumah susun: Pertelaan dan akta pemisahan rumah susun  Pusat perbelanjaan: Izin usaha pusat perbelanjaan  Izin pengelolaan limbah B3 (jika diperlukan)  Management questionnaire
  • 15. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • KEPATUHAN  Ketenagakerjaan - Peraturan perusahaan, wajib lapor tenaga kerja, JAMSOSTEK/BPJS, kepatuhan terhadap upah minimum provinsi, jumlah tenaga kerja. - Terdapat pengecualian bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dengan memperoleh penangguhan terlebih dahulu. - Pasal 163 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2003: 1 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.
  • 16. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • KEPATUHAN  Perpajakan  Lingkungan - AMDAL - UKL/UPL - DPPL - Izin Lingkungan  Informasi Keuangan Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit oleh akuntan publik untuk jangka waktu 3 – 5 tahun terakhir dapat diketahui antara lain: (i) aset-aset yang dimiliki perusahaan; (ii) jumlah hutang perusahaan.
  • 17. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • ASET PERUSAHAAN Dalam hal terdapat hubungan hutang piutang antara perusahaan target dengan bank, maka perlu dikaji polis asuransi atas obyek pertanggungan, apakah di dalamnya terdapat banker’s clause. Banker’s clause: Klausul yang dicantumkan dalam polis asuransi berdasarkan permintaan bank, yang menyatakan bahwa bank akan menjadi pihak yang menerima ganti rugi apabila terjadi peristiwa terhadap obyek pertanggungan.
  • 18. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • ASET PERUSAHAAN  Daftar aset  Asuransi terhadap aset perusahaan yang material  Status kepemilikan  Pembebanan terhadap aset  Sengketa yang melibatkan aset  Laporan atau hasil penilaian terhadap aset
  • 19. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • LITIGASI  Pemeriksaan ke pengadilan (court search) - Mensyaratkan adanya surat permohonan dan surat kuasa dari perusahaan target. - Court search pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, BANI, Pengadilan Pajak, Pengadilan Tata Usaha Negara.  Pemeriksaan tanah yang dimiliki atau sedang dikuasai oleh perusahaan target ke BPN (land search).
  • 20. ASPEK UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • PERJANJIAN  Para pihak  Tanggal penandatanganan perjanjian  Obyek transaksi  Hak dan kewajiban para pihak  Wanprestasi dan akibatnya  Ketentuan mengenai pengakhiran perjanjian  Pengesampingan Pasal 1266 KUHPerdata  Hukum yang berlaku  Penyelesaian sengketa
  • 21. TEMUAN DALAM UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • Saham sedang dijaminkan • Tidak lengkapnya akta jual beli saham • Tidak adanya persetujuan korporasi terhadap perbuatan hukum perusahaan • Tidak dilakukannya rapat umum pemegang saham tahunan, daftar pemegang saham, dan daftar khusus • Kekosongan jabatan direksi dan dewan komisaris • Perusahaan tidak melakukan pendaftaran sesuai Undang-undang No. 3/1982 tentangWajib Daftar Perusahaan
  • 22. TEMUAN DALAM UJI TUNTAS HUKUM DALAM RANGKA AKUISISI SAHAM • Terdapatnya perbuatan hukum yang dilakukan sebelum perusahaan memperoleh status badan hukum, namun tidak disahkan dan disetujui dalam RUPS • Kewajiban pelaporan tidak dilaksanakan • Izin-Izin yang belum diperoleh dan sudah habis masa berlakunya • Perjanjian ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang tanpa kuasa dari direksi
  • 23. OUTPUT UJI TUNTAS HUKUM • Legal due diligence report dan executive summary yang berisi:  Resiko dan temuan  Konsekuensi  Solusi
  • 24. AKUISISI TANAH DOKUMEN TERKAIT TANAH • Sertifikat tanah atau bukti kepemilikan lainnya • Akta jual beli tanah pada saat tanah diperoleh penjual • Perizinan yang dimiliki penjual dalam rangka perolehan tanah sebelumnya • Perizinan terkait dengan bangunan dan benda yang didirikan di atas tanah
  • 25. BIAYA DAN PERPAJAKAN • Surat setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) • Surat tanda terima setoran untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dalam kurun waktu 10 tahun terakhir • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • 26. PERSETUJUAN & PERIZINAN PERSETUJUAN • Penjual  Perseroan terbatas - keputusan RUPS untuk penjualan tanah - persetujuan dewan komisaris (jika diperlukan menurut anggaran dasar)  Individu - persetujuan suami atau istri - penetapan ahli waris (jika ada) - perjanjian perkawinan (jika ada) • Pembeli keputusan RUPS untuk pembelian tanah (jika diperlukan menurut anggaran dasar)
  • 27. PERIZINAN Izin Lokasi (Perka BPN No. 2/1999 dan No. 2/1993) Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/ Lahan (SP3L) (Kepgub No. 540/1990) Pemohon perseorangan atau badan hukum PT, CV, BUMN atau BUMD, Persekutuan, Firma, Kongsi, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan atau lembaga dan Bentuk Usaha Tetap Luas Tanah >25 Ha: usaha pertanian >10.000 m2: usaha non- pertanian lahan seluas 5.000 m2 lebih dan/atau kurang dari 5.000 m2 yang terletak pada jalur jalan protokol yang dilakukan oleh badan/perorangan JangkaWaktu Jangka waktu Izin Lokasi: a. Izin lokasi seluas sampai dengan 25 Ha: 1 tahun b. Izin lokasi seluas dari 25 Ha s/d 50 Ha: 2 tahun c. Izin lokasi seluas lebih dari 50 Ha: 3 tahun. 6 bulan dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Gubernur DKI Jakarta
  • 28. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) • Dasar hukum Pasal 187 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah • SKPT berisi informasi tentang data fisik dan data yuridis yang ada pada peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah terbuka untuk umum • SPKT dapat diberikan kepada pihak yang berkepentingan secara visual atau secara tertulis • Kepada pemegang hak dapat diberikan salinan atau fotocopy peta yang menunjukkan batas-batas bidang tanahnya dengan bidang tanah yang berbatasan
  • 29. PEMERIKSAAN PERUNTUKAN TANAH • Dasar hukum: Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 77 Tahun 1982 • Sebelum pembuatan akta, PPAT menjelaskan dan menyarankan kepada pembeli untuk mengajukan permohonan advise planning (keterangan rencana tata kota) tentang tanah yang akan diperolehnya ke Suku Dinas Tata Kota setempat. • Pembeli wajib membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pembeli sudah mengetahui peruntukan tanah yang akan diperoleh dan akan mempergunakan tanah tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Editor's Notes

  1. Pak Eddy, sesuai Pergub DKI No. 129/2012 memang hanya 3 izin. Sedangkan menurut Kepgub 76/2000 memang terdapat 4 IP akan tetapi kepgub tersebut sudah tidak berlaku lagi.