Dokumen tersebut membahas tentang etika pribadi dan bisnis, moralitas dan hukum, etika profesi, etiket, dan budaya etika dalam manajemen. Secara khusus, dibahas mengenai hubungan antara etika bisnis dengan moralitas dan hukum, serta pentingnya budaya etika bagi manajemen tingkat atas perusahaan dalam mengarahkan organisasi secara etis.

1. 2, BE & GG, Charviano Hardika, Hapzi Ali, Ethics and Business: Concepts and Theories of
Business Ethics, Universitas Mercu Buana, 2018
I. Personal Ethics and Business Ethics
Etika sama dengan moral yang artinya adat, kebiasaan. Jadi dengan kebiasaan atau etika,
manusia dapat membedakan di antara perilaku yang baik dan perilaku yang tidak baik dalam
kehidupan bermasyarakat. (Sumarmi & Sulistiyono, 2015)
Etika sosial menjadi dasar nilai bagi masyarakat guna melakukan interaksi sosial. Etika
sosial masyarakat dapat tercermin dalam Local wisdom atau budaya lokal yang memiliki
keragaman dan perbedaan. (Dermawan & Nadia, 2015)
Etika bisnis sebagai pemikiran moral, selalu berfikir tentang apa yang seharusnya dilakukan
dan apa yang tidak boleh dilakukan. Etika bisnis sebagai refleksi, menyoroti dan menilai
baik buruknya perilaku orang. Perhatian etika bisnis seumur dengan bisnis itu sendiri, sejak
manusia terjun dalam perniagaan, artinya harus selalu mempertimbangkan apa yang boleh
dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, antara lain harus bersikap dan berkata secara
jujur, terbuka, transparan, tidak boleh berbuat curang atau melakukan penipuan. Hal ini
mempertegas bahwa memang manusia dikodrati hal-hal positif.
Pentingnya etika bisnis dapat dilihat dari 2 (dua) sisi:
1. Segi sosial supaya kepada semua orang berkompetisi di pasar.
2. Segi moral dalam konteks pasar bebas etika bisnis sangat dibutuhkan sebagai jaminan
agar kompetisi berjalan baik menurut moral. Secara lazim tuntutan moral dapat
dirumuskan dengan cara positif dan negatif. Secara positif kompetisi ini harus berjalan
dengan fair dan secara negatif dalam kompetisi orang tidak boleh merugikan orang lain.
Bisnis yang melibatkan semua profesional sebagai penggerak bisnis tersebut selalu berusaha
memenuhi kebutuhan stakeholdernya, mereka diatur dengan serangkaian etika-etika, yang
dikenal dengan etika profesi yang dimiliki oleh semua jenis profesi. Etika profesi berfungsi
sebagai sarana kontrol sosial. Etika Profesi memberikan semacam kriteria bagi para anggota
kelompok profesi untuk membantu mempertahankan pandangan para anggota kelompok
profesi terhadap prinsip profesional suatu profesi yang telah digariskan. Peraturan-peraturan
mengenai profesi pada umumnya mengandung hak-hak yang fundamental dan mempunyai
peraturan-peraturan mengenai tingkah laku atau perbuatan dalam melaksanakan profesinya
yang dalam banyak hal disalurkan melalui kode etik. (Tarsisius, 2016)
II. Moralitiy and Law
Analisa hukum yang bertumpu pada perintah dan sanksi ini telah membatasi isi, cakupan,
dan asal-usul hukum atau sumber hukum. Isi hukum tidak hanya terdiri dari hukum yang
menimpakan kewajiban, melainkan juga hukum yang memberi kuasa. Hukum yang
mengatur tentang perjanjian dan kontrak adalah hukum jenis ini. Dari segi cakupan hukum
tidak saja berlaku bagi masyarakat biasa tapi berlaku juga bagi para pembuatnya, fenomena
yang tidak bisa diungkapkan oleh model hukum Austin. Dan hukum juga tidak saja
bersumber dari perundangan yang disengaja, seperti keputusan presiden atau pembuatan
oleh legislator, namun, seperti dijumpai dalam negara-negara yang menggunakan sistem

2. common law, bisa berasal dari tradisi, dari keputusan yang diambil pengadilan pada masa
lalu. Semua ini menunjukkan bahwa pendapat Asutin tentang esensi hukum, yakni hukum
sebagai perintah yang disokong sanksi salah. Esensi hukum adalah aturan-aturan, tepatnya
aturan perimer dan sekunder. Aturan primer adalah yang menjadi dasar kehidupan kehidupan
masyarakat. Sementara aturan sekunder adalah aturan yang mendasari keberlakuan dari
aturan primer. Aturan sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu
1. Aturan yang menentukan validitas hukum atau aturan pengakuan;
2. Aturan yang memberikan kuasa kepada badan tertentu untuk melakukan perubahan (rule
of change); dan
3. Aturan yang memberikan kuasa seseorang untuk memberi putusan (rule of adjudication).
Kombinasi antara aturan primer dan sekunder itu adalah inti dari hukum. Dengan kata lain,
hukum adalah sistem aturan-aturan. Pandangan tentang model hukum ini mempengaruhi
tentang hubungan hukum dan moralitas. Hukum dan moraltias memiliki hubungan yang
penting. Meski demikian hubungan tersebut bukan hubungan mutlak. Artinya, definisi
hukum tidak harus melibatkan moralitas; legalitas tidak harus ditentukan oleh moralitas.
Terkait dengan hubungan hukum dan moralitas agar keduanya dipisahkan. Pemisahan ini
diperlukan agar kritik moral terhadap hukum dimungkinkan dan untuk menghindari
konsevatisme. Bahwa validitas hukum tidak ditentukan oleh moralitas melainkan oleh aturan
pengakuan yang berlaku dalam sebuah sistem hukum. Ini artinya, aturan-aturan yang
bertentangan dengan moralitas dan rasa keadilan, sepanjang aturan tersebut dibuat melalui
prosedur yang resmi atau terdapat dalam buku undang-undang, dianggap sebagai aturan yang
valid. Jika benar demikian maka hukum tidak lagi bisa dikritik berdasarkan moralitas. Dan
jika ini yang terjadi maka hukum akan menjadi sewenang-wenang. Hart tentu mengelak
bahwa pemikirannya memiliki konsekuensi menentang moralitas. Ia berpendapat justru
pandangannya dimaksudkan untuk menjaga hukum dari penyimpangan moral. Kritik itu,
menurutnya, dimungkinkan jika keduanya dipisahkan secara tajam, hukum di satu sisi dan
moralitas di sisi lain. Tapi alasan ini tidak masuk akal mengingat hukum dan moralitas
memiliki hubugan yang sedemikian dekat. Lagi pula, kritik terhadap hukum tidak perlu
memperlakukannya secara terpisah seperti yang diusulkan Hart. Kita tetap bisa mengkritik
hukum meskipun kita mengklaim bahwa hukum dan moralitas itu berkaitan erat. (CKL,
2014)
III. Morality
Kata moral berasal dari kata mores (bahasa latin) yang berarti tata cara dalam kehidupan
atau adat istiadat. Moral merupakan hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila.
Moral juga berhubungan dengan larangan dan tindakan yang membicarakan salah dan benar.
Moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia sehingga bidang moral adalah
bidang kehidupan manusia dilihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. Norma-norma
moral adalah tolak ukur yang dipakai masyarakat untuk mengukur kebaikan seseorang.
Sikap moral yang sebenarnya disebut moralitas. Moralitas merupakan sikap hati orang yang
terungkap dalam tindakan lahiriah. Moralitas terjadi apabila orang mengambil sikap yang
baik karena ia sadar akan kewajiban dan tanggungjawabnya dan bukan karena ia mencari
keuntungan. Jadi moralitas adalah sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih.
(Mukino, Purnomo, & Suntoro, 2016)

3. IV. Etiquette and Professional Law
Kata “etiket” berasal dari bahasa Perancis, “etiquette”, berarti kartu undangan, yang lazim
dipakai oleh raja-raja di Perancis apabila mengadakan pesta. Dalam perkembangan
selanjutnya, kata etiket berubah bukan lagi berarti kartu undangan, tetapi lebih
menitikberatkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara
menerima tamu di rumah maupun di kantor serta sopan santun lainnya, sehingga “etiket”
adalah “aturan sopan santun dalam pergaulan”. Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1996:278)
dan DEPDIKBUD (1996:271), etiket dapat diartikan sebagai: (1) secarik kertas yang
dilekatkan pada botol atau kemasan barang dagangan; dan (2) aturan sopan santun dalam
pergaulan yang mengatur hubungan baik antara sesama manusia.
Etika profesi berkaitan erat dengan pekerjaan seseorang. Etika ini berlaku dalam suatu
kerangka yang diterima oleh semua orang yang memiliki jenis pekerjaan sama yang secara
hukum atau moral mengikat mereka dalam suatu kelompok profesi. Etika profesi
dikembangkan dan dilembagakan dalam bentuk “kode etik”, seperti kode etik dokter, hakim,
pengacara, pegawai negeri, guru, sekretaris dan sebagainya (Alemina, 2004: 44).
Menurut Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai
Negeri Sipil, Pasal 3, Butir b: “Yang dimaksud dengan etika profesi adalah norma-norma
atau kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh disiplin ilmu pengetahuan dan organisasi profesi
yang harus dipatuhi oleh pejabat fungsional di dalam melaksanakan tugas dan tanggung-
jawabnya. Organisasi profesi dibentuk dan menjadi wadah bagi para pejabat fungsional
sesuai dengan rumpun jabatan fungsional yang bersangkutan”. (Ernita, 2015)
V. Management and Ethics
Secara umum kata etika berasal dari bahasa Yunani, yakni “Ethos”, bahasa Arab
yakni”Akhlaq”, yang berarti watak, perilaku, adat kebiasaan dalam bertingkah laku. Dalam
arti yang lebih khusus, etika adalah tingkah laku filosofi. Etika(ethics) adalah sekumpulan
kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan, yang merasuk ke dalam seseorang
atau masyarakat. Etika lebih berkaitan dengan sumber / pendorong yang menyebabkan
terjadinya tinghkah laku/perbuiatan ketimbang dengan tingkah laku itu sendiri. Dengan
begitu etika dapat merujuk pada pwerihal yang paling abstrak sampai yang paling konkret
dari serangkaian proses terciptanya tingkah laku manusia. Satu yang paling menonjol pada
kaitan ini adalah etika profesi yang merupakan upaya para professional yang menghimpun,
menata dan membangun kese[pakatan tentang batasan-batasan yang harus ditaati dalam
lingkup profesi tertentu.Secara legih praktis, etika biasanya dikaitkan dengan penerapan
penghargaan (reward) dan hukuman (punishment), bagi penegakan dan pelanggaran. Etika
profesi dirinci dan dipertegas pad satu rangkaian aturan yang dinamai dengan kode
etik.Kode etik tidak hanya berbicara mengenai nilai-nilai dalam terminology abstrak, tetapi
mengidentifikasi nilai tersebut dalam kasus-kasus praktis yang dapat dilihat secara langsung
dalam aktifitas keseharian professional dalam lingkup kerja tertentu. Semua individu
bertanggung jawab terhadap komunitas dan atas perilaku mereka. Komunitas dapat berarti
rukun tetangga, kota, Negara, atau profesi. Etika berkomputer amat penting karena
masyarakat memiliki persepsi dan ketakutan tertentu yang terkait dengan penggunaan
computer. Fitur-fitur penggunaan computer yang mengkhawatirkan masyarakat adalah

4. kemampuan untuk memprogramkomputer untuk melakukan nyaris apa saja, fakta bahwa
computer dapat mengubah kehidupan sehari-hari, dann fakta bahwa apa yang dilakukan
computer bias jadi tidak terlihat oleh orang yang menjadi korban.
Opini yang dipegang secara luas di dunia bisnis adalah bahwa bisnis merefleksikan
kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contoh pengaruh james Cash Penney pada JC
Penney, Colonel John Petterson di National Cash Register (NCR), atau Thomas J. Watson,
Sr. di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini,
CEO perusahaan seperti FedEx, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang
amat penting pada organisasinya sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan
tersebut seperti CEO-nya. Keterkaitan antara CEO dengan perusahaannya merupakan dasar
untuk budaya etika. Jika perusahaan dituntut untuk berlaku etis, maka manajemen tingkat
tinggi harus bersikap etis dalam sesuatu yang dilakukan dan dikatakannya. Manajemen
tingkat atas harus nmemimpin melalui contoh. Perilaku ini disebut dengan budaya
etika(ethics culture). Kebutuhan akan budaya etika terhadap penggunaan teknologi
informasi didasarkan pada dampak-dampak yang terlihat dan dirasakan oleh setiap individu
yang berada di organisasi dan diluar organisasi. Didalam organisasi modern, dan dalam
bahasan ekonomis secara luas, informasi telah menjadi komoditas yang sangat berharga,
dan telah berubah dan dianggap sebagai sumber daya habis pakai, bukannya barang bebas.
Dalam suatu organisasi perlu dipertimbangkan bahwa informasi memilki karakater yang
multivalue, dan multi dimensi. Dari sisi pandang teori system, informasi memungkinkan
kebebasan beraksi, mengendalikan pengeluaran, mengefisiensikan pengalokasian sumber
daya dan waktu. Sirkulasi informasi yang terbuka dan bebas merupakan kondisi yang
optimal untuk pemanfaatan informasi. Informasi sudah pasti dapat disalahgunakan, pemutar
balikan fakta dan data (propaganda) informasi yang salah, dan pemanfaatan informasi (baik
benar atau salah) untuk mengendalikan hidup manusiatanpa atau dengan disadari
merupakan suatu akibat dari penyalahgunaan ini.Begitu juga informasi yang tidak lengkap
bias menimbulkan salah persepsi terhdap yang menerima atau membacanya. Misi informasi
akan terakumulasi dan menyebabkan permasalahan pada masyarakat. Masukan data yang
tidak benar akan diolah menjadi informasi yang tidak benar juga (rekayasa). Prosedur dan
standar operasional akan pengelolaan dan pengolahan data yang tidak valid dan tidak dapat
dipertangghung jawabkan kesahihannya juga akan dapat menghasilkan informasi dan
pengetahuan yang tidak valid. I Made Wiryana pakar teknologi informasi Indonesia,
berpendapat bahwa potensipotensi kerugian yang disebabkan pemanfaatan teknologi
informasi yang kurang tepat menmimbulkan dampak-dampak yakni: rasa ketakutan,
keterasingan, golongan miskin informasi dan minoritas, pentingnya individu, tingkat
kompleksitas serta kecepatan yang sudah tak dapat ditangani, makin rentannya organisasi,
dilanggarnya privasi, penganngguran dan pemindahan kerja, kurangnya tanggung jawab
profesi, dan kaburnya citra manusia. Perkembangan dan kemajuan TI yang demikian pesat
telah menjyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang
secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan baru.
Pemanmfaatan TI dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat. Meningkatnya kejahatan
computer dan kriminalitas internet (cybercrime) dapat disebabkan oleh ha-hal seperti:
Aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan computer semakin
meningkat`;Desentralisasi dan distributed server menyebebkan lebih b anyak system yang
harus ditangani; Transisi dari single vendor ke multi-vendor; Meningkatnya kemampuan

5. pemakai di bidang computer; Perangkat hokum yang kurang akomodatif; Semakin
kompleksnya system yang digunakan; Terjadinya lubang keamanan dan semakin banyak
usaha yang memanfaatkan IT terutama berbasis jaringan. (Yahfizham, 2013)
Daftar Pustaka
CKL, B. P. (2014). HUBUNGAN HUKUM DAN MORALITAS MENURUT H.L.A HART.
Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun ke-44(3), 384-385.
Dermawan, A., & Nadia, Z. (2015). ETIKA SOSIAL DALAM KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA. Humanika, 15(1), 49-50.
Ernita, S. (2015). Etika dan Etiket Profesi Sekretaris Profesional. Epigram, 12(1), 40.
Mukino, Purnomo, E., & Suntoro, I. (2016). PENERAPAN MODEL MORAL REASONING
UNTUK MEMBENTUK MORALITAS DAN KARAKTER SISWA PADA PKN.
Jurnal Studi Sosial, 4(1), 45.
Sumarmi, M., & Sulistiyono. (2015). PENDIDIKAN ETIKA UNTUK ANAK JALANAN DI
KOTA MADIUN. Jurnal Pendidikan, 16(1), 29-46.
Tarsisius, M. (2016). ETIKA BISNIS SEBAGAI DASAR “PERTANGGUNGJAWABAN
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERBANKAN. Jurnal Hukum POSITUM, 1(1), 7.
Yahfizham. (2013). MODEL PENERAPAN ETIKA TEKNOLOGI INFORMASI PADA
ORGANISASI. Jurnal Iqra’, 7(2), 78-80.

6. PT. Kalbe Farma Tbk
Berdiri pada tahun 1966, Kalbe telah jauh berkembang dari usaha sederhana di sebuah garasi
menjadi perusahaan farmasi terdepan di Indonesia.
Melalui proses pertumbuhan organik dan penggabungan usaha & akuisisi, Kalbe telah tumbuh dan
bertransformasi menjadi penyedia solusi kesehatan terintegrasi melalui 4 kelompok divisi
usahanya: Divisi Obat Resep (kontribusi 23%), Divisi Produk Kesehatan (kontribusi 17%), Divisi
Nutrisi (kontribusi 30%), serta Divisi Distribusi and Logistik (kontribusi 30%).
Keempat divisi usaha ini mengelola portofolio obat resep dan obat bebas yang komprehensif,
produk-produk minuman energi dan nutrisi, serta usaha distribusi yang menjangkau lebih dari satu
juta outlet di seluruh kepulauan Indonesia.
Di pasar internasional, Perseroan telah hadir di negara-negara ASEAN, Nigeria, dan Afrika
Selatan, dan menjadi perusahaan produk kesehatan nasional yang dapat bersaing di pasar ekspor.
Sejak pendiriannya, Perseroan menyadari pentingnya inovasi untuk mendukung pertumbuhan
usaha. Kalbe telah membangun kekuatan riset dan pengembangan dalam bidang formulasi obat
generik dan mendukung peluncuran produk konsumen dan nutrisi yang inovatif. Melalui aliansi
strategis dengan mitra-mitra internasional, Kalbe telah merintis beberapa inisiatif riset dan
pengembangan yang banyak terlibat dalam kegiatan riset mutakhir di bidang sistem penghantaran
obat, obat kanker, sel punca dan bioteknologi.
Didukung lebih dari 17.000 karyawan, kini Kalbe telah tumbuh menjadi penyedia layanan
kesehatan terbesar di Indonesia, dengan keunggulan keahlian di bidang pemasaran, branding,
distribusi, keuangan serta riset dan pengembangan. Kalbe Farma juga merupakan perusahaan
produk kesehatan publik terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai kapitalisasi pasar Rp79,2 triliun
dan nilai penjualan Rp20,2 triliun di akhir 2017.
Pada tahun 2010, Kalbe secara resmi telah menetapkan nilai-nilai Kalbe Panca Sradha, yang terdiri
atas 5(lima) prinsip sebagai berikut:
 Saling percaya adalah perekat di antara kami
 Kesadaran penuh adalah dasar setiap tindakan kami
 Inovasi adalah kunci keberhasilan kami
 Bertekad untuk menjadi yang terbaik
 Saling keterkaitan adalah panduan hidup kami
Visi:
Menjadi perusahaan produk kesehatan Indonesia terbaik dengan skala internasional yang didukung
oleh inovasi, merek yang kuat, dan manajemen yang prima.
Misi:
Meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik.
Motto:
The Scientific Pursuit of Health for a Better Life
Etika Bisnis Kalbe merupakan pedoman berperilaku bagi seluruh jajaran Kalbe (termasuk Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan) dalam melakukan interaksi dan hubungan dengan segenap
pemangku kepentingan. Kode Etik tersebut dikembangkan dengan mengacu pada prinsip-prinsip
tata kelola perusahaan yang baik dan kepada Panca Sradha Kalbe yang merupakan nilai-nilai
perusahaan yang menjiwai perkembangan sejarah Kalbe.

7. Etika Bisnis Kalbe dapat menghindari terjadinya penyimpangan terhadap standar perilaku yang
ditetapkan dan menjadi pedoman dalam mendeteksi pelanggaran yang terjadi. Kepatuhan terhadap
Etika Bisnis Kalbe akan menghindari timbulnya hubungan yang tidak wajar dengan para
pemangku kepentingan yang pada kelanjutannya akan merugikan Perseroan. Pokok-pokok Etika
Bisnis Kalbe mencakup standar perilaku dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan,
komitmen terhadap karyawan, pemegang saham, mitra usaha, prinsip-prinsip persaingan usaha,
integritas bisnis, benturan kepentingan, standar produk dan layanan, penghargaan atas hak
kekayaan intelektual, komitmen terhadap lingkungan, kemitraan dengan masyarakat, serta
aktivitas organisasi dan politik.
Penyusunan Etika Bisnis Kalbe bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan berikut:
1. Menjabarkan nilai-nilai Perusahaan ke dalam standar etika bisnis yang harus dipatuhi oleh
setiap insan Kalbe dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
2. Menjadi standar pedoman perilaku yang diharapkan atas setiap insan Kalbe, meliputi
Komisaris, Direksi dan karyawan.
3. Mengembangkan perilaku yang baik sesuai dengan standar etika yang tinggi bagi korporasi,
Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan.
4. Mengembangkan hubungan yang baik dengan para pemangku kepentingan sesuai dengan
prinsip-prinsip tata kelola dan nilai-nilai Perusahaan.
5. Menunjang pelaksanaan praktek tata kelola yang baik dalam Perusahaan dalam rangka
mencapai kinerja keuangan, sosial dan lingkungan yang baik dan berkelanjutan.
Peluncuran Etika Bisnis diikuti dengan program sosialisasi bertahap yang akan menjangkau
seluruh insan Kalbe. Sosialisasi dilakukan secara berjenjang untuk memastikan bahwa seluruh
lapisan karyawan memiliki pemahaman yang sama atas prinsip Etika Bisnis Kalbe. Selain
kewajiban untuk mentaati Etika Bisnis Kalbe Perseroan, karyawan Kalbe juga akan diwajibkan
mematuhi aturan dan kebijakan Perseroan lainnya serta tidak bersikap diam apabila menemukan
atau mengetahui perbuatan atau tindakan yang merupakan pelanggaran atas Etika Bisnis Kalbe.
Karyawan wajib melaporkan pelanggaran atas Etika Bisnis Kalbe tersebut melalui Whistleblowing
System.
Referensi
https://www.kalbe.co.id/id