Dalam corporate governance selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah aturan atau sistem tata-kelola sudah ada secara jelas, lengkap, dan tertulis ? Apakah aturan dan sistem yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan konsisten atau tidak ? Kedua hal tersebutlah yang menentukan apakah sudah ada good corporate governance dalam suatu perusahaan.

1. Good Coorporate Governance (GCG)
PT. Astra International Incorporation
Oleh Rimada Diamanta Putri
55117110096
December 2017
Business Ethic and Good Governance
Dosen Pengampu : Prof. Dr. Hapzi Ali, CMA

2. Introduction
Dalam corporate governance selalu ada dua hal yang perlu diperhatikan. Apakah aturan atau sistem tata-kelola sudah
ada secara jelas, lengkap, dan tertulis ? Apakah aturan dan sistem yang sudah jelas tersebut dilaksanakan dengan
konsisten atau tidak ? Kedua hal tersebutlah yang menentukan apakah sudah ada good corporate governance dalam
suatu perusahaan.
Astra pertama kali didirikan sebagai perusahaan perdagangan di Jakarta pada tahun 1957. Kemudian Astra berkembang
menjadi salah satu perusahaan terbesar nasional yang pada tahun 2013 diperkuat dengan 189.459 orang karyawan di
178 perusahaan termasuk anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities. Ketekunan dalam
menjalin kerja sama dan kemitraan dengan berbagai perusahaan ternama di mancanegara telah memberikan peluang
bagi Astra untuk melayani berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia melalui 6 bidang usahanya : Otomotif, Jasa
Keuangan, Alat Berat dan Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik dan Teknologi Informasi.
Dalam menjalankan roda perusahaan, manajemen Astra mempercayai dan memahami bahwa setiap keputusan bisnis
yang diambil harus berdasarkan pada Catur Dharma. Sepanjang sejarah Astra, nilai-nilai falsafah tersebut selalu
menjadi acuan manajemen. Dan dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut semakin terinternalisasi dan tercermin
dalam semua aspek operasional perusahaan. Walaupun begitu, dengan perkembangan bisnis yang makin kompleks,
diperlukan adanya suatu tata kelola yang terstruktur untuk mengelola aktivitas bisnis Astra agar tetap sejalan dengan
Catur Dharma serta mengarahkannya agar tetap berlangsung di masa yang akan datang.
Keadaan ini mendorong diawalinya suatu inisiatif pada akhir tahun 2006 untuk menyusun suatu pedoman agar dalam
menata kelola bisnisnya Direksi tetap profesional, transparan dan bertanggung jawab. Dalam perkembangannya
pedoman ini kemudian dikenal sebagai Pedoman Good Coorporate Governance (GCG) yang juga menjadi acuan anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa memperhatikan peraturan
perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan serta prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan
kesetaraan.

3. Literature Review
Good Corporate Governance atau dikenal dengan nama Tata Kelola Perusahaan Yang
Baik (selanjutnya disebut “GCG”) muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran
akan pentingnya konsep GCG namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal
perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Joel Balkan (2002)
mengatakan bahwa perusahaan (korporasi) saat ini telah berkembang dari sesuatu
yang relative tidak jelas menjadi institusi ekonomi dunia yang amat dominan.
Kekuatan tersebut terkadang mampu mendikte hingga ke dalam pemerintahan suatu
negara, sehingga mejadi tidak berdaya dalam menghadapi penyimpangan perilaku
yang dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berpengaruh tersebut. Semua itu terjadi
karena perilaku tidak etis dan bahkan cenderung kriminal-yang dilakukan oleh para
pelaku bisnis yang memang dimungkinkan karena kekuatan mereka yang sangat besar
disatu sisi, dan ketidakberdayaan aparat pemerintah dalam menegakkan hukum dan
pengawasan atas perilaku para pelaku bisnis tersebut; disamping berbagai praktik tata
kelola perusahaan dan pemerintahan yang buruk.

4. Literature Review
Tujuan dalam penerapan GCG bagi perusahaan antara lain sebagai berikut :
a) Mengoptimalkan nilai perusahaan bagi pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak yang
memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung,
khususnya konsumen, pemegang saham, semua karyawan, dan/atau pemangku
kepentingan lainnya (“Pemangku Kepentingan”)
b) Meningkatkan pengelolaan Perusahaan secara profesional, efektif dan efisien
c) Meningkatkan kepatuhan Organ Perusahaan serta jajaran dibawahnya agar dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi pada etika yang tinggi,
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesadaran atas tanggung
jawab sosial Perusahaan terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian
lingkungan
d) Mewujudkan Perusahaan yang lebih sehat, dapat diandalkan dan kompetitif; dan
e) Meningkatkan kontribusi Perusahaan dalam perekonomian nasional.
Tujuan Penerapan GCG

5. Literature Review
Dalam melaksanakan kegiatan usaha, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam
setiap kegiatan usahanya disemua tingkatan dari organisasi, yang meliputi:
a) Keterbukaan (Transparency)
Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan
dan penyediaan informasi yang relevan mengenai Perusahaan, yang mudah diakses oleh
Pemangku Kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pembiayaan serta standar, prinsip dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang
sehat.
b) Akuntabilitas (Accountability)
Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga
kinerja Perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien.
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan
wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan
kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham
dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan
untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.
Prinsip-Prinsip GCG

6. Literature Review
Fungsi Etika Bisnis
c) Pertanggungjawaban (Responsibility)
Kesesuaian pengelolaan Perusahaan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan dan nilai-nilai
etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Perusahaan harus
mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan
sebagai good corporate citizen.
d) Kemandirian (Independency)
Keadaan Perusahaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari Benturan Kepentingan dan
pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang
pembiayaan dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha pembiayaan yang
sehat.Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-
masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
e) Kesetaraan dan Kewajaran (Equality and Fairness)
Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul
berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik
penyelenggaraan usaha pembiayaan yang sehat. Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran
dan kesetaraan.

7. Result & Discussion
Perusahaan besar ini pertama kali didirikan pada tanggal 20 Februari 1957 dengan nama
PT. Astra International Incorporation (AII), oleh Drs. Tjia Kian Tie, Wiliam Soerjadja (Tjia
Kiang Liong), dan E.Hariman (Liem Peng Hong). Pada awalnya PT Astra International
bergerak dalam bidang usaha ekspor-impor hasil bumi, inventaris alatalat kereta api untuk
PKA (sekarang PJKA), serta bahan-bahan untuk proyek pengembangan PLTA Jatiluhur.
Berkat usaha patungan antara Pemerintah Indonesia, maka pada tanggal 25 Februari 1969
berdirilah PT. Gaya Motor. Pada tanggal 1 Juli 1969 PT. Astra International Incorporation
(AII) mendapatkan pengakuan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia sebagai agen
tunggal kendaraan bermotor merek “Toyota” untuk seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun
1990, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. dan
telah tercatat di Bursa Efek Jakarta sejak tanggal 4 April 1990. Seperti moto perusahaan
yaitu “Peraspera Ad ASTRA” yang artinya “Bekerja Keras Untuk Mencapai Bintang” ASTRA
terus bekerja keras untuk mengembangkan usahanya walau didera pasang surut bisnis.
Kemudian Astra berkembang menjadi salah satu perusahaan terbesar nasional yang head
office – nya berada di Jl. Gaya Motor Raya No. 8 Sunter II - Jakarta Utara, pada tahun
2013 diperkuat dengan 189.459 orang karyawan di 178 perusahaan termasuk anak
perusahaan, perusahaan asosiasi dan jointly controlled entities.

8. Result & Discussion
Filosofi Perusahaan (Catur Dharma):
1. Menjadi Milik yang Bermanfaat bagi Bangsa dan Negara
2. Memberikan Pelayanan Terbaik kepada Pelanggan
3. Menghargai Individu dan Membina Kerja Sama
4. Senantiasa Berusaha Mencapai yang Terbaik
Visi
1. Menjadi salah satu perusahaan dengan pengelolaan terbaik di Asia Pasifik dengan penekanan pada
pertumbuhan yang berkelanjutan dengan pembangunan kompetensi melalui pengembangan sumber daya
manusia, struktur keuangan yang solid, kepuasan pelanggan dan efisiensi.
2. Menjadi perusahaan yang mempunyai tanggung jawab sosial serta ramah lingkungan.
Misi
Sejahtera bersama bangsa dengan memberikan nilai terbaik kepada stakeholder kami. Komitmen pada
prinsip-prinsip luhur Catur Dharma juga terus mendorong interaksi nonbisnis yang luas dengan masyarakat
Indonesia melalui berbagai program tanggung jawab sosial (CSR) di bidang Pendidikan, Lingkungan,
Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan Kesehatan. Keselarasan langkah tersebut merupakan
bagian dari perjalanan Astra untuk menjadi Perusahaan Kebanggaan Bangsa.

9. Result & Discussion
Pendekatan Astra terhadap tata kelola didasarkan pada kepercayaan bahwa penerapan praktik tata kelola perusahaan
yang baik dalam Perusahaan maka akan tertanam pada manajemen dan karyawan: visi, proses dan struktur yang
diperlukan dalam mengambil keputusan yang mendorong Astra untuk tumbuh secara berkelanjutan. Prinsip dan kebijakan
tata kelola Astra berlandaskan pada filosofi Perusahaan, yaitu Catur Dharma, dan bersumber pada Pedoman Good
Corporate Governance (GCG) Indonesia, peraturan perundangundangan dan praktik yang berlaku di Indonesia maupun
internasional. Sebagai perusahaan induk, Astra terus memberikan pengarahan dan pedoman kepada anak-anak perusahaan
dalam mematuhi prosedur tata kelola perusahaan yang baik, diselaraskan dengan kegiatan usaha masing-masing anak
perusahaan sehingga kebijakan dan prosedur GCG yang tepat dapat diterapkan untuk mendorong Grup Astra tumbuh
secara berkelanjutan
Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, struktur tata kelola Astra terdiri dari 3 (tiga) organ
perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi. Masing-masing organ perusahaan memiliki
tugas dan wewenang yang berbeda dan memiliki independensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk
kepentingan Perusahaan. Jika dinilai perlu, Dewan Komisaris dan Direksi juga dapat membentuk unit atau komite yang
berfungsi untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang yang lebih efektif.
TATA KELOLA PERUSAHAAN [GOOD CORPORATE GOVERNANCE] PT. ASTRA INTERNATIONAL Tbk.

10. Result & Discussion
1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
RUPS terdiri dari:
a) RUPS Tahunan, wajib diselenggarakan setiap tahun paling lambat
enam (6) bulan setelah ditutupnya tahun buku Perusahaan
b) RUPS Luar Biasa, dapat diadakan sewaktuwaktu sesuai kebutuhan.
2. Dewan Komisaris
a) Komposisi Dewan Komisaris
b) Rapat Dewan Komisaris
c) Komite-Komite Dewan Komisaris
3. Direksi
a) Komposisi Direksi
b) Rapat Direksi
ORGAN PERUSAHAAN PENERAPAN

11. Result & Discussion
Pencapaian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi diukur setiap
tahunnya melalui proses penilaian yang terstruktur. Kriteria untuk proses asesmen terhadap kinerja
Dewan Komisaris adalah pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan atas
kebijakan pengurusan dan jalannya Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi untuk
kepentingan dan mencapai tujuan Perseroan. Penilaian juga mencakup evaluasi terhadap
pelaksanaan tugas khusus yang telah diberikan sesuai Anggaran Dasar dan/atau berdasarkan
keputusan RUPS. Sedangkan indikator kinerja untuk mengukur kinerja Direksi mencakup:
1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi sesuai Anggaran Dasar
Perusahaan;
2. Pelaksanaan hasil keputusan RUPS Tahunan 2012; dan
3. Pencapaian realisasi dari rencana kerja.
Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan melalui RUPS, sedangkan penilaian terhadap
kinerja Direksi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dan RUPS. Dalam melakukan penilaian terhadap
kinerja Direksi, Dewan Komisaris mengacu kepada indicator KPI Direksi. Dewan Komisaris dan
Direksi akan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja mereka untuk
periode 2012 dalam RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada tahun 2013.

12. Result & Discussion
Risiko Keuangan
1. Kebijakan treasury Grup dirancang untuk mengelola dampak keuangan dari fluktuasi suku bunga dan nilai
tukar mata uang asing dan untuk meminimalkan risiko keuangan Grup.
2. Berbagai instrumen keuangan derivatif, terutama interest rate swap, crosscurrency swap, kontrak
berjangka valuta asing dan foreign currency option, digunakan sebagai transaksi lindung nilai yang tepat
dalam upaya pengelolaan aset dan liabilitas Grup sesuai dengan kebijakan manajemen risiko keuangan yang
berlaku.
3. Risiko kredit dikelola melalui rangkaian kajian rutin atas portofolio kredit, penerapan sistem penilaian
kredit yang baik, dan pemantauan terhadap berbagai indicator sehingga dapat mengambil tindakan
awal/tepat waktu dalam mengatasi potensi permasalahan kredit yang mungkin timbul.
Risiko Harga Komoditas
1. Secara umum, Grup memberlakukan kebijakan untuk tidak melakukan lindung nilai terhadap risiko harga
komoditas. Namun dengan pertimbangan strategis tertentu, dapat melakukan lindung nilai secara terbatas
dimana Grup akan menggunakan kontrak berjangka terhadap risiko harga.
2. Grup melakukan kajian secara berkala atas tren harga minyak sawit mentah, batubara, energi, dan
komoditas penting lainnya sehingga dapat mengambil langkahlangkah aktif untuk menekan potensi dampak
yang kurang baik
IDENTIFIKASI RISIKO PENGENDALIANNYA

13. Result & Discussion
Risiko Pengadaan Pasokan dan Layanan
1. Grup secara aktif membangun hubungan kerja sinergis dan menerapkan standar tata kelola
perusahaan yang tinggi pada semua mitra pemasok bahan produksi dalam rangka memastikan
pengiriman pasokan dilakukan secara efisien dan tepat waktu.
2. Prosedur manajemen risiko rantai pasokan juga diterapkan untuk mendeteksi area dengan
potensi gangguan yang dinilai tinggi dan langkah pencegahan yang akan ditetapkan, termasuk
penggunaan beberapa sumber pasokan bahan baku.
Risiko Bencana Alam
1. Grup telah menyiapkan Business Continuity Plan untuk berbagai unit fungsional penting dan
melakukan kajian tahunan atas kecukupan perlindungan asuransi yang dimiliki.
2. Grup juga aktif terlibat dalam berbagai aktifitas CSR sebagai kesempatan bekerja dengan pihak
pemerintah dan komunitas terkait langkah-langkah untuk meminimalisir dampak negative yang
mungkin timbul dari datangnya bencana alam di Indonesia

14. Result & Discussion
Divisi Risk Management Advisory (RMA) setiap tahun melakukan penilaian atas kecukupan Enterprise Risk Management (ERM) di semua unit bisnis. Sebagai
bagian dari penilaian tersebut, dilakukan tinjauan atas efektivitas dan konsistensi kegiatan manajemen risiko serta dibuat rekomendasi untuk tindak lanjut ke
depan. RMA juga mengkaji dan membuat rekomendasi atas kecukupan dan efektivitas Business Continuity Plan dan cakupan asuransi di unit-unit ini.
Sebuah sistem manajemen harus melalui tahap pengendalian, PT. Astra International Tbk,menerapkan konsep three lines of defence, dimana:
1. Pihak manajemen bertanggung jawab atas pengawasan pengendalian untuk memastikan bahwa penyimpangan yang terjadi dapat teridentifikasi dan
dilakukan tindak lanjut dengan tepat waktu;
2. Fungsi manajemen risiko dan pengendalian lainnya melakukan pemantauan secara berkala terhadap kegiatan pengendalian yang berjalan; dan
3. Auditor internal and eksternal melakukan proses audit dalam rangka pemeriksaan terhadap struktur dan proses pengendalian yang berjalan.
Grup Internal Audit memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan keyakinan adanya koordinasi yang baik antara fungsi pengendalian Perusahaan
sehingga dapat berfungsi dengan efektif. Unit Quality Assurance juga telah dibentuk dalam struktur Grup Internal Audit dengan tugas utama melaksanakan
pengkajian dan memberikan keyakinan bahwa pemeriksaan audit telah dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Konsultan
independen juga telah ditugaskan sejak Januari 2013 untuk mengkaji efektivitas proses audit internal secara keseluruhan.

15. Conclusion & Recomendation
1. Keberlangsungan eksistensi perusahaan tidak hanya diukur oleh performa keuangan, peningkatan keuntungan akan
tetapi juga performa internal perusahaan (etika dan Good Corporate Governance [GCG] ) dan performa kepedulian
sosial perusahaan.
2. Prinsip Good Governance merupakan kaidah, norma ataupun pedoman harus digunakan oleh pimpinan perusahaan
dan para pegawai agar segala tindakan maupun keputusan yang dilakukannya adalah dalam rangka mendukung
kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Kaidah, norma ataupun pedoman yang digunakan harus mengikuti
kaidah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun ketentuan pengelolaan perusahaan yang telah ditetapkan
pada perusahan publik. Agar praktek-praktek good governance menjadi tindakan yang nyata dari pimpinan dan
para pegawainya, maka diperlukan suatu pedoman Good Corporate Governance (GCG).
3. Setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran
perusahaan. Prinsip GCG (2006) yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran
dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan
memperhatikan pemangku kepentingan (stakeholders).
4. PT. Astra International Tbk, saat ini telah memiliki 6 bidang usaha : Otomotif, Jasa Keuangan, Alat Berat dan
Pertambangan, Agribisnis, Infrastruktur dan Logistik dan Teknologi Informasi. Dalam menjalankan roda
perusahaan, manajemen Astra mempercayai dan memahami bahwa setiap keputusan bisnis yang diambil harus
berdasarkan pada Catur Dharma. Sepanjang sejarah Astra, nilai-nilai falsafah tersebut selalu menjadi acuan
manajemen. Dan dengan berjalannya waktu nilai-nilai tersebut semakin terinternalisasi dan tercermin dalam
semua aspek operasional perusahaan.
5. Keadaan perkembangan bisnis yang semakin kompleks mendorong diawalinya suatu inisiatif pada akhir tahun 2006
untuk menyusun Pedoman Good Coorporate Governance(GCG) yang juga menjadi acuan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan perusahaan agar senantiasa memperhatikan peraturan

16. Daftar Pustaka
• http://maulia49e.blogstudent.mb.ipb.ac.id/files/2014/02/Maulia-
Eka-Riani-P056132852.49E-Penerapan-Good-Corporate-
Governance-Pada-Perusahan.pdf
• http://irmaawahyuni.blogspot.co.id/2014/11/makalah-good-
corporate-governance.html
• https://anindyaditakhoirina.wordpress.com/2014/05/07/analisis-
tata-kelola-perusahaan-pada-pt-telkom-tbk/