Dokumen tersebut membahas tentang etika profesi PNS khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Secara garis besar mencakup pengertian etika profesi, prinsip-prinsipnya, etika yang dipegang oleh PNS termasuk menghindari konflik kepentingan, serta sanksi bagi pelanggaran etika.

1. Nama : Maya Dwi Indrawati
NIM : 5517110048
Dosen Pengampu : Prof.Dr.Ir.Hapzi Ali, Pre-MSc,MM,CMA
Forum
ETIKAPROFESI PNS
Pekerjaan sehari hari saya adalah PNS yaitu staf Pada Unit Layanan Pengadaan
Kemendikbud Secara lebih spesifik adalah
Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. efisien;
b. efektif;
c. transparan;
d. terbuka;
e. bersaing;
f. adil/tidak diskriminatif; dan
g. akuntabel.
Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika
sesuai dengan PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010
adalah sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai
sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen
Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah
terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat
terjadinya persaingan tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan
kesepakatan tertulis para pihak;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait,
baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara
dalam Pengadaan Barang/Jasa;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan
untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan negara; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima
hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
Konflik Kepentingan ( conflict interest )

2. Konflik kepentingan adalah situasi dimana seorang penyelenggara negara yang mendapatkan
kekuasaan dan kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan memiliki atau diduga
memiliki kepentingan pribadi atas setiap penggunaan wewenang yang dimilikinya sehingga
dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
Cara mengatasi konflik kepentingan profesi saya sebagai anggota ULP adalah
1. Dengan menandatangani Pakta Integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri
tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan
peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak
melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
2. Melaksanakan pekerjaan secara professional, dengan sungguh –sungguh dan penuh
tanggung jawab. tidak menghubungkan dengan kepentingan pribadi kita.
3. Tidak bersikap diskriminatif, tidak adil untuk memenangkan penyedia barang/jasa,
rekanan/mitra kerja tertentu dengan maksud untuk menerima imbalan jasa untuk
kepentingan pribadi, keluarga dan atau golongan;
A. Pengertian
 Pengertian Etika
Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak
kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang
berarti juga dengan adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan
yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral
memiliki pengertianyang hampir sama, namun dalam kegiatan sehari-hari terdapat
perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan
etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku.
 Pengertian Profesi
Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan
dari pelakunya. Biasanya sebutan “profesi” selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan
yang dipegang oleh seseorang, akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat
disebut profesi karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung
arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh
sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan
yang dikembangkan khusus untuk profesi itu.
PENGERTIAN ETIKAPROFESI MENURUT PARA AHLI YAITU :
 Menurut Kaiser dalam ( Suhrawardi Lubis, 1994:6-7 )
Etika profesi merupakan sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan
professional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai
pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat.
 Menurut (Anang Usman, SH., MSi.)
Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional
dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban
masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya

3. dengan disertai refleksi yang seksama,
 Definisi Etika Profesi
Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan
kehidupan sebagai pengemban profesi serta mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral
dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi)
kehidupan manusia.Etika profesi Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan
seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau
terhadap konsumen (klien atau objek).Etika profesi memilikikonsep etika yang ditetapkan
atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh : pers dan
jurnalistik, engineering (rekayasa), science, medis/dokter, dan sebagainya.
B. Tujuan dan Fungsi Kode Etik Profesi
Tujuan Kode Etik Profesi
1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
4. Untuk meningkatkan mutu profesi.
5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
Fungsi Kode Etik Profesi
1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang
digariskan
2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan
3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam
keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dalam berbagai bidang.
C. Prinsip Etika Profesi
Ada beberapa hal yang menjadi prinsip dari etika profesi, yaitu
 Prinsip Tanggung Jawab. Seorang yang memiliki profesi harus mampu bertanggung
jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang
di sekitarnya.
 Prinsip Keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya
tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut.
 Prinsip Otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seorang profesional untuk diberikan
kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya.
 Prinsip Integritas Moral. Seorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen
pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat.
D. Etika Profesi PNS
Etika saya sebagai seorang staf PNS pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
mengacu kepada peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomer 16 tahun 2012
Norma – norma Etiknya meliputi:
1. Etika terhadap diri sendiri;
2. Etika terhadap sesama Pegawai;
3. Etika dalam berorganisasi;
4. Etika dalam bermasyarakat; dan
5. Etika dalam bernegara.

4. Etika terhadap diri sendiri diwujudkan dalam bentuk:
 menjalankan ibadah sesuai agama/kepercayaan masing-masing;
 bersikap santun dan rendah hati dalam perilaku sehari-hari;
 proaktif dalam memperluas wawasan dan mengembangkan kemampuan diri sendiri;
 menolak pemberian dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pekerjaannya;
 menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran dalam setiap perbuatan;
 menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
 berpenampilan rapi dan sopan.
Etika terhadap sesama Pegawai diwujudkan dalam bentuk:
 saling menghormati sesama Pegawai yang memeluk kepercayaan yang berbeda;
 menjalin kerjasama yang baik dan sinergis dengan pimpinan dan/atau bawahan serta
sesama Pegawai;
 menjunjung tinggi keberadaan Korps Pegawai Negeri (KORPRI) sebagai wadah
pemersatu Pegawai;
 tanggap, peduli, dan saling tolong menolong tanpa pamrih terhadap sesama
Pegawai;
 menghargai pendapat orang lain dan bersikap terbuka terhadap kritik dalam
pelaksanaan tugas;
 menghargai hasil karya sesama Pegawai.
Etika dalam berorganisasi diwujudkan dalam bentuk:
 melaksanakan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawabnya;
 memegang teguh rahasia jabatan;
 mematuhi standar operasional prosedur kerja;
 bekerja inovatif dan visioner;
 memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan;
 mematuhi jam kerja sesuai ketentuan;
 menghormati dan menghargai sesama Pegawai dan orang lain dalam bekerja sama;
 menyampaikan laporan kepada atasan apabila terjadi penyimpangan prosedur kerja
yang dilakukan;
 tidak melakukan pemalsuan data dan informasi kedinasan;
 bersedia menerima tugas-tugas yang baru dengan penuh tanggung jawab;
 memberikan penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi.
Etika dalam bermasyarakat diwujudkan dalam bentuk:
 menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain;
 bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan;
 mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di
lingkungan masyarakat;
 tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan
mengganggu keharmonisan masyarakat;
 menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar;
 berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan;
 membudayakan sikap tolong menolong dan dan bergotong royong di lingkungan
masyarakat.
Etika dalam bernegara diwujudkan dalam bentuk:

5.  mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 secara konsisten dan
konsekuen;
 menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan
golongan;
 menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara;
 memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
 menggunakan keuangan Negara dan barang milik negara sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;
 mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan;
 berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
 memegang teguh rahasia negara;
 menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa;
 menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab;
 menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
2. Pengertian Conflict Interest
Benturan Kepentingan adalah situasi dimana penyelenggara negara, memiliki atau patut
diduga memiliki kepentingan pribadi, terhadap setiap penggunaan wewenang, sehingga
dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya. Kepentingan/pertimbangan
pribadi tersebut dapat berasal dari kepentingan pribadi, kerabat atau kelompok yang
kemudian mendesak atau mereduksi gagasan yang dibangun berdasarkan nalar
profesionalnya sehingga keputusannya menyimpang dari orisionalitas keprofesionalannya
dan akan berimplikasi pada penyelenggaraan negara khususnya di bidang pelayanan publik
menjadi tidak efisien dan tidak efektif. Benturan kepentingan sering pula dimaknai sebagai
konflik kepentingan (conflict of interest).
Bentuk-bentuk Konflik Kepentingan
Beberapa bentuk konflik kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Penyelenggara
Negara antara lain adalah:
• Situasi yang menyebabkan seseorang menerima gratifikasi atau
pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan;
• Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan/instansi untuk kepentingan
pribadi/golongan;
• Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/ instansi dipergunakan untuk
kepentingan pribadi/golongan;
• Perangkapan jabatan di beberapa lembaga/instansi/perusahaan yang memiliki
hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga
menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya;
• Situasi dimana seorang penyelenggara negara memberikan akses khusus kepada
pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen pegawai tanpa mengikuti prosedur yang
seharusnya;
• Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena
adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
• Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut
merupakan hasil dari si penilai;
• Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan
• Post employment (berupa trading influence, rahasia jabatan);

6. • Situasi dimana seorang penyelenggara negara menentukan sendiri besarnya
gaji/remunerasi;
• Moonlighting atau outside employment (bekerja lain diluar pekerjaan pokoknya);
• Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat,
• Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
Sumber Penyebab Konflik Kepentingan
Sumber penyebab konflik kepentingan antara lain adalah:
a. Kekuasaan dan kewenangan Penyelenggara Negara yang diperoleh dari peraturan
perundangundangan;Perangkapan jabatan, yaitu seorang Penyelenggara Negara
menduduki dua atau lebih jabatan publik sehingga tidak bisa menjalankan jabatannya
secara profesional, independen dan akuntabel;
b. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh seorang Penyelenggara Negara
dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun
hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
c. Gratifikasi, yaitu pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang,
rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cumacuma dan fasilitas lainnya;
d. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian
tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggara negara yang disebabkan karena
aturan, struktur dan budaya organisasi yang ada;
e. kepentingan pribadi (Vested Interest), yaitu keinginan/kebutuhan seorang
penyelenggara negara mengenai suatu hal yang bersifat pribadi.
Cara mengatasi Konflik of Interest yang terjadi pada Kemendikbud adalah:
1. Pendalian Gratifikasi
• unit kerja telah memiliki public campaign tentang pengendalian gratifikasi;
• unit kerja telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi.
2. Penerapan SPIP
• unit kerja telah membangun lingkungan pengendalian;
• unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas unit kerja;
• unit kerja telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah
diidentifikasi; dan
• unit kerja telah mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPI kepada seluruh pihak
terkait.
3. Pengaduan Masyarakat
• unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
• unit kerja telah melaksanakan tindak lanjut atas hasil penanganan pengaduan
masyarakat;
• unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan
masyarakat; dan
• unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat
4. Whistle-Blowing System
• unit kerja telah menerapkan whistle blowing system;
• unit kerja telah melakukan evaluasi atas penerapan whistle blowing system; dan

7. • unit kerja menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system. Nota
Kesepahaman Nomor 09/X/NK/2015 dan Nomor NK053/I/DIV4.2/LPSK/10/ 2015 antara
Kemendikbud dengan LPSK
5. Penanganan Benturan Kepentingan
 Unit kerja telah mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
 Unit kerja telah menyosialisasikan penanganan benturan kepentingan;
 Unit kerja telah mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan;
 Unit kerja telah melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan; dan
 Unit kerja telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan.
Contoh dokumen penguatan pengawasan
 Permendikbud No 66/2015 ttg Manajemen Risiko di lingkungan Kemendikbud
 Permendikbud No 73/2015 ttg Penanganan Konflik Kepentingan di lingkungan
Kemendikbud Kesepakatan bersama antara PPATK dengan Inspektorat Jenderal
Kemendikbud No: NK69/I.02/PPATK/09/13 dan No: 7765/G/KU/2013 ttg Kerja Sama
Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan TPPU
 Nota Kesepahaman antara KPK dengan Kemendikbud No: SPJ37/01-55/03/2012 dan
No: 4/III/NK/2012 ttg Kerja Sama Pemberantasan Tipikor
Daftar Pustaka
https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/knpk-
2016/KNPK2016_Sesi2_LayananPublik_Kemendikbud.pdf
http://prinsip-prinsipetikaprofesi.blogspot.co.id/
http://cariuangterus.blogspot.co.id/2017/04/tujuan-dan-fungsi-kode-etik-profesi.html
http://ilmiichwanul.blogspot.co.id/2017/04/pengertian-etika-profesi-dan.html
https:// Permen16-2012KodeEtikPegawai.pdf
Peraturan-Presiden-tahun-2010-054-10.pdf