Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang penguatan integritas kepala sekolah melalui peningkatan internalisasi integritas, akuntabilitas, dan etika.
2) Pembelajaran dilakukan secara interaktif dengan metode ceramah, film pendek, diskusi, dan aktualisasi untuk menghasilkan produk pembelajaran.
3) Peningkatan integritas diperlukan agar kepala sekolah dapat mengel
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Integritas (materi bimbingan teknis)
1. INTEGRITAS
OLEH :
Ir Yulius Ramba, M.Si
Helen Dalip, S.Pd, M.Pd
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
2018
BIMBINGAN TEKNIS
PENGUATAN INTEGRITAS KEPALA SEKOLAH
BAGI KEPALA SMP DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
1
2. TUJUAN PEMBELAJARAN
Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan
mampu mengaktualisasikan integritas pribadinya dalam
mengelola program instansi
Indikator Hasil Belajar: Peserta diharapkan mampu
1) Menginternalisasi integritas;
2) Menginternalisasi akuntabilitas;
3) Menginternalisasi etika;
4) Mengaktualisasikan akuntabilitas dan etika dalam
mengelola program instansi.
2
3. 1) Integritas
2) Akuntabilitas
3) Etika
4) Aktualisasi akuntabilitas dan etika untuk penguatan
integritas dalam mengelola program instansinya.
3
4. MATA DIKLAT DISAJIKAN SECARA
INTERAKTIF DENGAN METODE:
1. CERAMAH Peserta diminta
mendengar ceramah dari tenaga pengajar
2. FILM PENDEK Peserta diminta
menonton film pendek, kemudian diminta
mengomentasi dan kemudian
mendiskusikannya
3. DISKUSI Peserta mendiskusikan
pentingnya integratis yang harus dimiliki
Pemimpin Pembaharuan baik dengan
tenaga pengajar maupun dengan sesama
peserta.
4. AKTUALISASI Terakhir pembelajaran
Peserta diminta untuk menghasilkan suatu
produk pembelajaran yang menunjukkan
kompetensi integritas
4
5. BIDANG CAKUPAN
MATA DIKLAT INTEGRITAS
• INTERNALISASI
AKUNTABILITA
S
1
• INTERNALISASI
ETIKA
2 • AKTUALISASI
ETIKA DAN
AKUNTABILITAS
3
5
18. CIRI-CIRI PEMIMPIN YANG
BERINTEGRITAS
CHARACTER
Memiliki karakter/akhlak yang baik
CONCEPT
Memiliki wawasan kebangsaan
COMPETENCE
Memiliki kemampuan untuk mengembangkan
organisasi
CONNECTION
Memiliki kemampuan dalam menciptakan jejaring
kerja internal dan eksternal
COMMITMENT
Memiliki kemauan yang kuat untuk
mengembangkan organisasi 18
20. Peduli terhadap situasi dan
kondisi lingkungan organisasi
yang terus berubah.
ommitment
ttention
esponsibility
nthusiasm
20
21. Konsep diri adalah :
semua persepsi kita terhadap aspek yang
meliputi aspek fisik , sosial dan psikologi yang
didasarkan pada pengalaman dan interaksi kita
dengan orang lain.
21
23. CITRA DIRI (SELF IMAGE)
Cermin diri,
Bagaimana melihat diri sendiri
Gambaran mengenai diri kita
23
24. Semakin Anda Menyukai Dan Menghargai
Diri Anda Sendiri, Maka Anda Akan
Semakin Baik Mengerjakan Sesuatu.
Harga Diri Anda Ditentukan Oleh Hubungan
Antara Diri Ideal Dan Citra IRI.
Harga Diri (Self esteem)
Penilaian Individu Terhadap Hasil
Yang Dicapai
24
25. BANGUN SISTEM INTEGRITAS
Re – Framing
Culture
Seeding of
Integrity
Merubah
orientasi yg
salah tanpa
merubah bentuk
Memasukkan
Integritas ke
alam bawa
sadar
25
27. .
Pola Pikir yang menghambat :
egois, Bermalas-malasan,
senioritas, negative thinking,
Konflik interest, like and dislike,
kurang PD, tertutup, menunda
pekerjaan, Membuang waktu ,dll
-
27
28. HAMBATAN POLA PIKIR
FAKTOR INTERNAL
1. CIRI-CIRI BLOK PERSEPSI :
- ADANYA HUMAN MEMORY SYSTEM
MENGARTIKAN SESUATU SESUAI DENGAN
APA YANG ADA DALAM MEMORINYA
- TIDAK DAPAT MELIHAT MASALAH DARI
BERBAGAI ASPEK,
HANYA MAU MELIHAT DARI KACAMATANYA
SENDIRI, SEHINGGA MENIMBULKAN
PRASANGKA.
28
29. 2. CIRI BLOK EGO
- Selalu menyalahkan orang lain, tidak
dapat melihat kelemahan sendiri
- Merendahkan orang lain
- Memaksa orang lain mengikuti
kemauannya
- Orientasi pada perolehan bukan
memberi
29
31. 4. CIRI-CIRI BLOK EMOSI
- Takut membuat kesalahan
- Tak dapat membedakan realita dengan
fantasi
- Megumbar amarah, sedih, kuatir
- Tak mau belajar dari pengalaman
- Kurang kebesaran hati dan tak
menyadari bahwa ada pilihan dalam
menentukan reaksi
31
32. FAKTOR EXTERNAL
1. FAKTOR LINGKUNGAN
- Kurang kerja sama
- Pimpinan yang otokrat
- Sulit menerima perbedaan
- Kurang menerima dan memberikan
penghargaan
- Selalu menyalahkan lingkungan
- Kurang terbangunannya kepercayaan
32
33. 2. FAKTOR TEMAN SEJAWAT
- Perlu memilih dalam berteman,
karena akan berpengaruh signifikan
terhadap perilaku
- Kalau merasa burung nuri pasti
bergabung dgn Nuri rerpotlah kalau
bergabung dgn Rajawali.
33
36. ethos (Yunani) = Watak, Kebiasaan.
Etiket = Cara bergaul
Berperilaku yang baik
Sopan santun
ETIKA = kebiasaan, cara bergaul, berperilaku yg
baik dan dpt diterima oleh lingkungan pergaulan
seseorang atau suatu organisasi tertentu.
ETIKA
36
37. Etika disebut juga filsafat moral, adalah
cabang filsafat yang berbicara tentang
praxis (tindakan)manusia.
Etika tidak mempersoalkan keadaan
manusia, melainkan mempersoalkan
bagaimana manusia harus bertindak.
Tindakan manusia ini ditentukan oleh
bermacam-macam Norma.
37
38. mos, mores (Latin) = cara hidup,
kebiasaan
MORAL
Moral
Dorongan dalam diri seseorang untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu
yang berkaitan dengan etika.
Moralitas
cara hidup atau kebiasaan yg diyakini oleh
seseorang atau organisasi tertentu sebagai sesuatu
yang baik, sehingga bisa membedakan mana yg
patut dilakukan dan mana tidak patut di lakukan.
38
40. 6
(1) Adalah pedoman sikap, tingkah laku dan
perbuatan yang harus dilaksanakan oleh
setiap ASN
(2) Etika bernegara, berorganisasi, ber
masyarakat, diri sendiri, sesama ASN
KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA:
(3) Sanksi Moral dan tindakan administratif
40
41. LANDASAN ETIKA PEMERINTAHAN INDONESIA
Falsafah Pancasila dan UUD 1945 Negara RI;
UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme;
UU 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara
UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri
Sipil
41
43. AKUNTABILITAS
Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam
bahasa Inggris accountability yang berarti
keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai
kewajiban-kewajiban dari individu-individu
atau pemerintah yang dipercayakan untuk
mengelola sumber-sumber daya publik dan
yang bersangkutan dengannya untuk dapat
menjawab hal-hal yang menyangkut
pertanggung jawabannya.
43
44. TNI/POLRI
dewan
pertimbangan
kementerian
negara
badan-badan lain
yang fungsinya
berkaitan dengan
kekuasaan
kehakiman
KY
UUD 1945
kpu bank
sentral
DPR DPDMPR
LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN
menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
BPK MA MKPresiden
PUSAT
DAERAH
Lingkungan
Peradilan
TUN
Lingkungan
Peradilan
Militer
Lingkungan
Peradilan
Agama
Lingkungan
Peradilan
Umum
Perwakilan
BPK
Provinsi
Pemerintahan Daerah
Provinsi
DPRDGubernur
Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota
DPRD
Bupati/
Walikota
6
44
45. 1. Manusia : a. Pejabat kenegaraan/pemerintahan
b. Masyarakat yang dilibatkan
2. Tujuan : Wujudkan Kebijakan Negara
a. Pecahkan permasalahan
b. Penuhi kebutuhan masyarakat
c. Layani masyarakat
3. Tugas: Kegiatan mencakup semua sektor/bidang
4. Kerjasama: Berbagai mekanisme dan cara
(rencana, program, prosedur, brefing)
5. Sarana dan prasarana: Dana, gedung kantor, perabotan, peralatan,
kendaraan .
45
47. AKIP
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
47
48. TUJUAN SISTEM AKIP
Untuk mendorong terciptanya
AKIP sebagai salah satu
prasyarat untuk terciptanya
pemerintahan yang baik dan
terpercaya
48
49. KEGIATAN YANG MENJADI PERHATIAN
UTAMA DALAM SISTEM AKIP MENCAKUP :
1. Tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah
2. Program kerja yang menjadi isu nasional
3. Aktivitas yang dominan dan vital bagi
pencapaian visi dan misi instansi pemerintah
49
50. 1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan
pengelolaanpelaksanaanmisi agar akuntabel;
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya
secarakonsistendenganperaturanperundang-undanganyangberlaku;
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan;
4. Harusberorientasi pada pencapaianvisi dan misi serta hasil dan manfaat yangdiperoleh;
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen
instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja
dan penyusunanlaporanakuntabilitas.
PRINSIP AKUNTABILITAS
50
52. TUNTUTAN ETIKA PUBLIK DAN KOMPETENSI
ETIKA
PUBLIK
KOMPETENSI TEKNIS
KOMPETENSI ETIKA
Manajemen Nilai
Kemampuan penalaran moral
Moralitas peribadi
Etika Organisasional
KOMPETENSI LEADERSHIP
Penilaian dan Penetapan Tujuan
Ketrampilan Manajemen
Gaya Manajemen
Kepemimpinan Politik & Nrgosiasi
Pengetahuan ttg hukum
Manajemen program
Manajemen Strategis
Manajemen Sumber Daya
Page 52
56. REFERENSI TENTANG ETIKA DASAR
Frans magnis Suseno, Etika Dasar
Masalah-Masalah Pokok Filsafat
Moral (Yogyakarta, Kanisius 1987)
Frans Magnis Suseno, Etika
Umum (Yogyakarta, Kanisius
1979)
K. Bertens, Etika (Jakarta,
Gramedia 1997)
K. Bertens, Perspektif Etika
(Yogyakarta, Kanisius 2001)
Eka Darmaputera, Etika
Sederhana Untuk Semua (Jakarta,
BPK Gunung Mulia 1989)
56
Editor's Notes
Bangunan Tertinggi di Dunia. Burj Khalifa, Dubai, Uni Emirat Arab. 828 m. opening 4 Januari 2010. Cost USD $ 1,5 Billion= Rp 15 Triliun