SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
i
“MAKALAH FUNGSI ETIKA PROFESI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA”
DISUSUN OLEH :
ROSA ZHAL ZHABILA (17.02.51.0038/A2)
FENTI ANITA SARI (17.02.51.0039/A2)
RAHMA EKA MAHARANI (17.02.51.0040/A2)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG
2019
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga
kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Fungsi Etika Profesi Hukum dalam
Penegakan Hukum di Indonesia.” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada
junjungan Nabi besar kita,Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita
semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah
terbesar bagi seluruh alam semesta.
Kami sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas
mata kuliah “Etika Profesi Hukum” .Di samping itu kami mengucapkan banyak terimakasih
kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan makalah ini sehingga
dapat terealisasikanlah.Demikian yang dapat kami sampaikan,semoga makalah ini dapat
bermanfaat bagi para pembaca.Serta kami mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah
ini agar kedepannya dapat kami perbaiki lebih baik lagi.
Semarang, 9 Oktober 2019
iii
DAFTAR ISI
Judul ....................................................................................................................................i
Kata Pengantar .................................................................................................................. ii
Daftar Isi ............................................................................................................................ iii
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang ....................................................................................................... 1
2. Rumusan Masalah .................................................................................................. 1
3. Tujuan .................................................................................................................... 1
BAB II
PEMBAHASAN ................................................................................................................2
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan ............................................................................................................ .9
2. Saran ........................................................................................................................ 9
DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... 10
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Etika atau dalam bahasa Inggris disebut Ethics yang mengandung arti : Ilmu
tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam
masyarakat; ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban
moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dgn akhlak; nilai mengenai benar dan
salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.
Pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan
dalam bidang tertentu.Karena itu, ia secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan
warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang yang memerlukan
keahlian berkeilmuan itu.Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang sudah
populer di zaman sekarang ini adalah Hakim,Jaksa,Advokat,Notaris dan berbagai
unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang.Pekerja
profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing-masing.Oleh
karena itu,tugas pokok profesinya yaitu memberikan pelayanan umum kepada
masyarakat tanpa diskriminatif berdasrakan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh
karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh
kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada
kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan
jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya.
B. Rumusan masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Etika Profesi Hukum?
2. Apa fungsi Etika Profesi Hukum ?
3. Bagaimana penegakan Hukum di Indonesia ?
4. Bagaimana fungsi Etika Profesi Hukum dalam penegakan Hukum di
Indonesia?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui pentingnya Etika Profesi Hukum.
2. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum.
3. Untuk memahami bagaimana fungsi Etika Profesi Hukum bekerja dalam
penegakan Hukum di Indonesia.
2
BAB II
PEMBAHASAN
1. Etika Profesi Hukum
A. Pengertian Etika
Etika (dalam bahasa Yunani Kuno: “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan”)
adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang
mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian
moral.Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik,
buruk, dan tanggung jawab.Perilaku menjadi obyek pembahasan etika, karena
dalam perilaku manusia menampakkan berbagai model pilihan atau keputusan
yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi, apakah perilaku itu
mengandung kemanfaatan atau kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang
lain.Adapun pengertian etika menurut beberapa ahli :
a. Aristoteles
Ia mendefinisikan arti etika menjadi 2 pengertian yaitu: Terminius Technicus
dan Manner and Cutom. Terminius Technicus ialah sebuah etika yang dipelajari
sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan
manusia.Sedangkan Manner and Cutom adalah sebuah pembahasan etika yang
berhubungan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri
manusia.
b. Prof. Robert Salemon
Etika adalah karakter individu dan Hukum yang social (mengatur,
mengendalikan dan membahas prilaku manusia).
c. K Bertens
 Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi
pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah
lakunya.arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia
perseorngan atau hidup bermasyrakat.
 Etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral,yang dimaksud disi
adalah kode etik.
 Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk .arti sini
sama dengan filsafat moral.
3
Jadi,bisa disimpulkan bahwa pengertian etika secara umum adalah suatu
peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang
yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta
merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral.
B. Pengertian Profesi
Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bidang
pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan
sebagainya) tertentu.Kata “profesi” diadaptasi dari bahasa Inggris,
yaitu “profession” yang berasal dari bahasa Latin “professus”. Kedua kata
tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu.
Sehingga pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian
tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, dimana umumnya mencakup
pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap
profesional.Adapun pengertian profesi menurut beberapa ahli :
a. Peter Jarvis
Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi
intelektual atau pelatihan khusus dimana tujuannya untuk menyediakan
pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu.
b. Hughes E.C
Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu dimana
seorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya
mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut.
c. Doni Keosoema
Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki wujud
sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian serta
etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap
masyarakat.
Profesi juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut :
 Terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang
pekerjaan, dimana keahlian atau pengetahuan tersebut didapatkan dari
pendidikan atau pengalaman.
4
 Terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para
profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi.
 Dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan
masyarakat di atas kepentingan pribadi.
 Seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan
pekerjaan sesuai profesinya.
 Pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi
profesi di bidang tertentu.
Secara umum,terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Adapun syarat-syarat
profesi adalah sebagai berikut:
 Memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu.
 Melibatkan berbagai kegiatan intelektual.
 Membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan
hanya sekedar latihan saja.
 Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan
pekerjaannya atau jabatannya.
 Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
 Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi.
 Terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya.
Adapun yang bisa disebut sebagai profesi adalah Arsitek, Akuntan, Dokter,
Perawat, Guru, Pengacara, Jaksa dll.
C. Pengertian Etika Profesi Hukum
- Secara umum, pengertian etika profesi adalah suatu sikap etis yang
dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup
dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum
pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia.Etika
profesi atau kode etik profesi sangat berhubungan dengan bidang
pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau
konsumen.Konsep etika tersebut harus disepakati bersama oleh pihak-
pihak yang berada di lingkup kerja tertentu.Kode etik profesi ini berperan
5
sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang
dengan tegas menyatakan apa yang benar/ baik, dan apa yang tidak benar/
tidak baik bagi seorang profesional.
- Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan
oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara.Pengemban
profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional,memiliki
tingkat ketelitian,kehati-hatian,ketekunan. kritis, dan pengabdian yang
tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama
anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Dari hasil uraian diatas dapat kita rumuskan tentang pengertian Etika Profesi
Hukum adalah ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk,
yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari
hukum yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan keperluan hukum bagi
masyarakat Indonesi.Dewasa ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi
hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Penasihat hukum (advokat, pengacara), Notaris.
2. Fungsi Etika Profesi Hukum
Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena kebutuhan
ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikis yang
seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali
kepada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup. Ada dimensi fungsional
mengapa etika itu perlu dituangkan dalam kode etik profesi :
 Menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi dan
masyarakat. ada sasaran konvergensi tanggung jawab yang dituju, yakni
bagaimana hak-hak istimewa klien, kelembagaan dan masyarakat dapat ditentukan
dan diperjuangkan. pengemban profesi mendapatkan kejelasan informasi dan
"buku pedoman" mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara klien,
lembaga dan masyarakat pun secara terbuka mengetahui hak-haknya.
 Membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika
menghadapi problem dalam pekerjaannya. Problem yang dihadapi seperti
munculnya kasus-kasus hukum baru yang penanganannya membutuhkan
kehadiran ahli atau diluar kemampuan spesifikasi adalah membutuhkan pedoman
6
yang jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan, sehingga kalau
sampai terjadi seorang ahli itu misalnya tidak mampu menyelesaikan problem
yang dihadapinya tidaklah lantas dipersalahkan begitu saja.
 Diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan melawan perilaku
melanggar hukum dan indispliner dari anggota-anggota tertentu. Pengemban
profesi (hukum) mendapatkan pijakan yang dapat dijadikan acuan untuk
mengamati perilaku sesama pengemban profesi yang dinilai melanggar hukum.
Dengan keberadaan kode etik, akan lebih muda ditentukan bentuk, arah dan
kemanfaatan penyelenggaraan profesi hukum.
 Sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi, baik secara individu maupun
kelembagaan.
Dengan kode etik, pengemban profesi dituntut meningkatkan karier atau prestasi-
prestasinya.Kalau itu merupakan kode etik profesi hukum, maka pengemban profesi
hukum dituntut menyelaraskan tugas-tugasnya secara benar dan bermoral. Kode etik
menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika tantangan yang menghadang
profesi hukum makin berat dan kompleks,khususnya ketika berhadapan dengan
tantangan yang bersumber dari komunitas elit kekuasaan.
3. Penegakan Hukum di Indonesia
Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum
sebagaimana mestinya,mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan
jika terjadi pelanggaran,memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan
kembali.Penegakan hukum di Indonesia pada tahun sekarang ini masih belum jauh
berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.Masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi
manusia serta belum ada jaminan penyelesaian beberapa persoalan hukum tertentu
akibat kurang tegasnya pengamalan asas persamaan di hadapan hukum bagi masing-
masing warga negara Indonesia.
Penegak hukum bersama-sama dengan hakim dan advokat harus dapat
menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya,sehingga mengakibatkan kepercayaan
publik meningkat.Sistem hukum yang baik akan memaksa aparat penegak hukum
7
untuk bekerja dengan jujur, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan
mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas pula. Kinerja aparat penegak
hukum yang baik akan menjadi teladan bagi masyarakat.
Terkait budaya hukum:kesadaran publik terhadap hukum (termasuk di dalamnya
sikap anti-korupsi dan pelajaran budi pekerti) harus ditingkatkan,bahkan harus
diajarkan sejak dini di dalam lingkup keluarga, termasuk bagaimana seorang warga
negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Dari sisi
pemerintah harus ada tindakan yang dapat menciptakan masyarakat yang taat terhadap
hukum dan hormat kepada hukum (law abiding-society) bukan karena takut kepada
penegak hukum tapi karena kesadaran diri sendiri.
Pada akhirnya,jika penegakan hukum berjalan dengan baik, maka dengan
sendirinya keadilan,kepastian hukum,kesetaraan di hadapan hukum dan pemenuhan
hak asasi masing-masing individu dapat dicapai.Adapun penegakan hukum di
Indonesia dilakukan dengan penindakan hukum.Menurut urutannya adalah sebagai
berikut :
 Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat
lagi (percobaan).
 Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
 Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
 Pengenaan sanksi badan (pidana penjara atau pidana mati).
4. Fungsi Etika Profesi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai
sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di
bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai
pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap mayarakat
yang membutuhkan pelayanan hukum.
Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utamayang peranann
ya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih di
kenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan
yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan
8
negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili ke
pentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang
mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penti
ng karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah.
Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi
demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan
Contoh Fungsi Etika Profesi Hukum Dalam Penegakan hukum di Indonesia :
 Hakim
Etika prosfesi yang tertuang dalam etika hakim itu merupakan aturan, patokan, atau
hukum yang harus dipergunakan dan pegang teguh oleh para hakim dalam
penghayatan profesi mereka sebagai penegak hukum dan keadilan. Hal ini juga akan
dipergunakan untuk memakai baik buruknya tindak hakim dalam menjalankan
tugasnya bahkan juga menjadi kriteria moral dalam penegak hukum.
Fungsi dan peranan etika profesi hukum bagi hakim dalam hal penegakan hukum
sebagai pedoman setiap hakim dalam melaksanakan tugas sebagai hakim dalam
memberikan suatu keputusan harus benar-benar memperhatikan etika serta asas
keadilan.
9
BAB III
PENUTUP
1. Kesimpulan
Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang mengatur
perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan.Etika
Profesi Hukum adalah ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang
buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum
dari hukum yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan keperluan hukum bagi
masyarakat Indonesi.Dewasa ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi
hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Penasihat hukum (advokat, pengacara), Notaris.
Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap
hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di
bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai
pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap mayarakat
yang membutuhkan pelayanan hukum
2. Saran
Dari pembahsan mengenai Fungsi Etika Profesi hukum diharapakan bagi semuanya
untuk lebih memahami lebih dalam mengenai hal ini, karena dalam pembahasan ini
banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalamnya.
10
DAFTAR PUSTAKA
https://www.zonareferensi.com/pengertian-etika/
http://makalahetikaprofesi24ayuwahyuni.blogspot.com/
http://repository.ut.ac.id/7212/1/fhisip2017-10.pdf
http://pipi-megawati.blogspot.com/2011/09/etika-profesi-hukum.html

More Related Content

What's hot

Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Idik Saeful Bahri
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3Adi Nugraha
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawabanNakano
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAANFair Nurfachrizi
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Idik Saeful Bahri
 
Makalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatMakalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatZainal Abidin
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarUiversitas Muhammadiyah Maluku Utara
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalDenaAgustina
 
Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Zainal Abidin
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Idik Saeful Bahri
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 

What's hot (20)

Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
Hukum perdata internasional - Sejarah perkembangan hukum perdata internasiona...
 
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 384044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
84044823 contoh-kasus-hukum-perdata-internasional 3
 
eksepsi jawaban
eksepsi jawabaneksepsi jawaban
eksepsi jawaban
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAANJUAL BELI PERUSAHAAN/PERNIAGAAN
JUAL BELI PERUSAHAAN/ PERNIAGAAN
 
Perbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum PidanaPerbandingan Hukum Pidana
Perbandingan Hukum Pidana
 
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
Hukum perdata internasional - Status personal dalam hukum perdata internasion...
 
hukum Adat
hukum Adathukum Adat
hukum Adat
 
Hukum Perdata
Hukum Perdata Hukum Perdata
Hukum Perdata
 
Makalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi AdvokatMakalah Etika Profesi Advokat
Makalah Etika Profesi Advokat
 
Hukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptxHukum Acara Perdata.pptx
Hukum Acara Perdata.pptx
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantarPolitik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
Politik Hukum - Pertemuan Pertama - 1. politik hukum suatu pengantar
 
Materi kewarganegaraan
Materi kewarganegaraanMateri kewarganegaraan
Materi kewarganegaraan
 
Hukum Perdata Internasional
Hukum Perdata InternasionalHukum Perdata Internasional
Hukum Perdata Internasional
 
Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)Deasy 2 (surat dakwaan)
Deasy 2 (surat dakwaan)
 
Contoh jurnal
Contoh jurnalContoh jurnal
Contoh jurnal
 
Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)Pendewasaan (handlichting)
Pendewasaan (handlichting)
 
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
Hukum pidana khusus - Tindak pidana ekonomi secara umum (Idik Saeful Bahri)
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 

Similar to Etika Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum

Similar to Etika Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum (20)

Etika sebagai profesi
Etika sebagai profesi Etika sebagai profesi
Etika sebagai profesi
 
Definisi etika sebagai profesi
Definisi etika sebagai profesiDefinisi etika sebagai profesi
Definisi etika sebagai profesi
 
Tugas etika
Tugas etikaTugas etika
Tugas etika
 
Etika dan kode etik dosen dan bidan baru
Etika  dan kode etik dosen dan bidan baruEtika  dan kode etik dosen dan bidan baru
Etika dan kode etik dosen dan bidan baru
 
Etika profesi dalam kantor
Etika profesi dalam kantorEtika profesi dalam kantor
Etika profesi dalam kantor
 
Etika profesi
Etika profesiEtika profesi
Etika profesi
 
Pengertian etika sbg profesi
Pengertian etika sbg profesiPengertian etika sbg profesi
Pengertian etika sbg profesi
 
Bahan ajar etika publik
Bahan ajar  etika publikBahan ajar  etika publik
Bahan ajar etika publik
 
Ibi dan etika profesi
Ibi dan etika profesiIbi dan etika profesi
Ibi dan etika profesi
 
Ibi dan etika profesi
Ibi dan etika profesiIbi dan etika profesi
Ibi dan etika profesi
 
Makalah pr kelompok 2
Makalah pr kelompok 2Makalah pr kelompok 2
Makalah pr kelompok 2
 
siskom etika-profesi
siskom etika-profesisiskom etika-profesi
siskom etika-profesi
 
Pendahuluan Teoritika Etika Bisnis
Pendahuluan Teoritika Etika BisnisPendahuluan Teoritika Etika Bisnis
Pendahuluan Teoritika Etika Bisnis
 
Tugas 1
Tugas 1Tugas 1
Tugas 1
 
Etika dan profesi
Etika dan profesiEtika dan profesi
Etika dan profesi
 
Makalah Etika dan Profesional
Makalah Etika dan ProfesionalMakalah Etika dan Profesional
Makalah Etika dan Profesional
 
Materi Etika Profesi ( SMK KELAS X)
Materi Etika Profesi ( SMK KELAS X)Materi Etika Profesi ( SMK KELAS X)
Materi Etika Profesi ( SMK KELAS X)
 
ETIKA-PROFESI-etika dan moralitas.ppt
ETIKA-PROFESI-etika dan moralitas.pptETIKA-PROFESI-etika dan moralitas.ppt
ETIKA-PROFESI-etika dan moralitas.ppt
 
ETIKA-PROFESI-etika dan moralitas.ppt
ETIKA-PROFESI-etika dan moralitas.pptETIKA-PROFESI-etika dan moralitas.ppt
ETIKA-PROFESI-etika dan moralitas.ppt
 
Makalah etika profesi hacker
Makalah etika profesi hackerMakalah etika profesi hacker
Makalah etika profesi hacker
 

More from Fenti Anita Sari

Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriFenti Anita Sari
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)Fenti Anita Sari
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Fenti Anita Sari
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Fenti Anita Sari
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Fenti Anita Sari
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterFenti Anita Sari
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuFenti Anita Sari
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraFenti Anita Sari
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Fenti Anita Sari
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanFenti Anita Sari
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )Fenti Anita Sari
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)Fenti Anita Sari
 
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN Fenti Anita Sari
 

More from Fenti Anita Sari (20)

Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar NegeriContoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
Contoh Kasus Pelanggaran HAM Luar Negeri
 
Perwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAMPerwujudan Keadilan HAM
Perwujudan Keadilan HAM
 
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
UAS Cyber Law (Fenti Anita Sari)
 
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
UAS Hukum Acara Perdata Lanjut (Fenti Anita Sari)
 
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
UAS HUKUM PERADILAN HAM (Fenti Anita Sari)
 
Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA Makalah Pembentukan PERDA
Makalah Pembentukan PERDA
 
Makalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna UsahaMakalah Sewa Guna Usaha
Makalah Sewa Guna Usaha
 
Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)Leasing (Hukum Pembiayaan)
Leasing (Hukum Pembiayaan)
 
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
Makalah Hukum dan HAM (Sejarah Perkembangan HAM)
 
Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT Hukum Acara Pidana Militer PPT
Hukum Acara Pidana Militer PPT
 
Hukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana MiliterHukum Acara Pidana Militer
Hukum Acara Pidana Militer
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu TertentuPerjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
 
Makalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negaraMakalah hubungan antar lembaga negara
Makalah hubungan antar lembaga negara
 
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
Hk kontrak II (SYARAT-SYARAT SAHNYA SUATU KONTRAK)
 
Hukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi IndividuHukum Asuransi Individu
Hukum Asuransi Individu
 
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab KejahatanKriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
Kriminologi Tugas Teori2 Sebab Kejahatan
 
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )Proposal PKMK  “KEBUNAGA”  ( KERUPUK BUAH NAGA )
Proposal PKMK “KEBUNAGA” ( KERUPUK BUAH NAGA )
 
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
New Makalah Keuangan dan Perbankan (Study Lapang Bank BCA Syariah)
 
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
MAKALAH HUKUM INTERNASIONAL PENYELESAIAN SENGKETA SECARA DAMAI DAN KEKERASAN
 

Recently uploaded

Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdftsaniasalftn18
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docxbkandrisaputra
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfkustiyantidew94
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfCloverash1
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxWirionSembiring2
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxnerow98
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggeraksupriadi611
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptxGiftaJewela
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxbkandrisaputra
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdfKelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
Kelompok 2 Karakteristik Negara Nigeria.pdf
 
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docxLembar Observasi Pembelajaran di  Kelas.docx
Lembar Observasi Pembelajaran di Kelas.docx
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdfHARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
HARMONI DALAM EKOSISTEM KELAS V SEKOLAH DASAR.pdf
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdfKelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
Kelompok 1_Karakteristik negara jepang.pdf
 
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptxAKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.2-1 untuk pendidikan guru penggerak.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptxPPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
PPT Integrasi Islam & Ilmu Pengetahuan.pptx
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru PenggerakAksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
Aksi Nyata Modul 1.1 Calon Guru Penggerak
 
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
421783639-ppt-overdosis-dan-keracunan-pptx.pptx
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Biologi Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocxLembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
Lembar Catatan Percakapan Pasca observasidocx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 

Etika Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum

  • 1. i “MAKALAH FUNGSI ETIKA PROFESI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA” DISUSUN OLEH : ROSA ZHAL ZHABILA (17.02.51.0038/A2) FENTI ANITA SARI (17.02.51.0039/A2) RAHMA EKA MAHARANI (17.02.51.0040/A2) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS STIKUBANK SEMARANG 2019
  • 2. ii KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah tentang “Fungsi Etika Profesi Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia.” Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita,Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan kepada kita semua jalan yang lurus berupa ajaran agama islam yang sempurna dan menjadi anugrah terbesar bagi seluruh alam semesta. Kami sangat bersyukur karena dapat menyelesaikan makalah yang menjadi tugas mata kuliah “Etika Profesi Hukum” .Di samping itu kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kami selama pembuatan makalah ini sehingga dapat terealisasikanlah.Demikian yang dapat kami sampaikan,semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.Serta kami mengharapkan kritik dan saran terhadap makalah ini agar kedepannya dapat kami perbaiki lebih baik lagi. Semarang, 9 Oktober 2019
  • 3. iii DAFTAR ISI Judul ....................................................................................................................................i Kata Pengantar .................................................................................................................. ii Daftar Isi ............................................................................................................................ iii BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang ....................................................................................................... 1 2. Rumusan Masalah .................................................................................................. 1 3. Tujuan .................................................................................................................... 1 BAB II PEMBAHASAN ................................................................................................................2 BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan ............................................................................................................ .9 2. Saran ........................................................................................................................ 9 DAFTAR PUSTAKA.......................................................................................................... 10
  • 4. 1 BAB I PENDAHULUAN A. Latar belakang Etika atau dalam bahasa Inggris disebut Ethics yang mengandung arti : Ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat; ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dgn akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Pengemban profesi adalah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang tertentu.Karena itu, ia secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan warga masyarakat yang memerlukan pelayanan dalam bidang yang memerlukan keahlian berkeilmuan itu.Adapun profesi yang bergerak di bidang hukum yang sudah populer di zaman sekarang ini adalah Hakim,Jaksa,Advokat,Notaris dan berbagai unsur instansi yang diberi kewenangan berdasarkan Undang-Undang.Pekerja profesional hukum merupakan pejabat umum di bidangnya masing-masing.Oleh karena itu,tugas pokok profesinya yaitu memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa diskriminatif berdasrakan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit professional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. B. Rumusan masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Etika Profesi Hukum? 2. Apa fungsi Etika Profesi Hukum ? 3. Bagaimana penegakan Hukum di Indonesia ? 4. Bagaimana fungsi Etika Profesi Hukum dalam penegakan Hukum di Indonesia? C. Tujuan 1. Untuk mengetahui pentingnya Etika Profesi Hukum. 2. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Etika Profesi Hukum. 3. Untuk memahami bagaimana fungsi Etika Profesi Hukum bekerja dalam penegakan Hukum di Indonesia.
  • 5. 2 BAB II PEMBAHASAN 1. Etika Profesi Hukum A. Pengertian Etika Etika (dalam bahasa Yunani Kuno: “ethikos”, berarti “timbul dari kebiasaan”) adalah sebuah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral.Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab.Perilaku menjadi obyek pembahasan etika, karena dalam perilaku manusia menampakkan berbagai model pilihan atau keputusan yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi, apakah perilaku itu mengandung kemanfaatan atau kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.Adapun pengertian etika menurut beberapa ahli : a. Aristoteles Ia mendefinisikan arti etika menjadi 2 pengertian yaitu: Terminius Technicus dan Manner and Cutom. Terminius Technicus ialah sebuah etika yang dipelajari sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu problema tindakan manusia.Sedangkan Manner and Cutom adalah sebuah pembahasan etika yang berhubungan dengan tata cara dan adat kebiasaan yang melekat dalam diri manusia. b. Prof. Robert Salemon Etika adalah karakter individu dan Hukum yang social (mengatur, mengendalikan dan membahas prilaku manusia). c. K Bertens  Etika dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.arti ini dapat juga disebut sistem nilai dalam hidup manusia perseorngan atau hidup bermasyrakat.  Etika dipakai dalam arti kumpulan asas dan nilai moral,yang dimaksud disi adalah kode etik.  Etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik atau yang buruk .arti sini sama dengan filsafat moral.
  • 6. 3 Jadi,bisa disimpulkan bahwa pengertian etika secara umum adalah suatu peraturan atau norma yang bisa digunakan sebagai acuan bagi perilaku seseorang yang berkaitan dengan sifat yang baik dan buruk yang dilakukan oleh seseorang serta merupakan suatu kewajiban dan tanggung jawab moral. B. Pengertian Profesi Profesi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu.Kata “profesi” diadaptasi dari bahasa Inggris, yaitu “profession” yang berasal dari bahasa Latin “professus”. Kedua kata tersebut memiliki arti yang sama, yaitu mampu atau ahli di bidang tertentu. Sehingga pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan keahlian tertentu yang didapat dari pendidikan tinggi, dimana umumnya mencakup pekerjaan mental yang didukung dengan kepribadian dan sikap profesional.Adapun pengertian profesi menurut beberapa ahli : a. Peter Jarvis Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang sesuai dengan studi intelektual atau pelatihan khusus dimana tujuannya untuk menyediakan pelayanan keterampilan bagi orang lain dengan upah tertentu. b. Hughes E.C Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan di bidang tertentu dimana seorang profesional memiliki pengetahuan lebih baik dari kliennya mengenai sesuatu yang terjadi pada klien tersebut. c. Doni Keosoema Pengertian profesi adalah suatu pekerjaan yang memiliki wujud sebagai jabatan dalam hierarki birokrasi, yang menuntut keahlian serta etika khusus untuk jabatan tersebut serta pelayanan baku terhadap masyarakat. Profesi juga memiliki ciri-ciri. Adapun ciri-ciri profesi adalah sebagai berikut :  Terdapat keahlian atau pengetahuan khusus yang sesuai dengan bidang pekerjaan, dimana keahlian atau pengetahuan tersebut didapatkan dari pendidikan atau pengalaman.
  • 7. 4  Terdapat kaidah dan standar moral yang sangat tinggi yang berlaku bagi para profesional berdasarkan kegiatan pada kode etik profesi.  Dalam pelaksanaan profesi harus lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.  Seorang profesional harus memiliki izin khusus agar dapat menjalankan pekerjaan sesuai profesinya.  Pada umumnya seorang profesional merupakan anggota suatu organisasi profesi di bidang tertentu. Secara umum,terdapat beberapa syarat pada suatu profesi. Adapun syarat-syarat profesi adalah sebagai berikut:  Memiliki pengetahuan khusus di suatu bidang ilmu tertentu.  Melibatkan berbagai kegiatan intelektual.  Membutuhkan adanya suatu persiapan tertentu yang cukup dalam, jadi bukan hanya sekedar latihan saja.  Membutuhkan latihan yang berkesinambungan di dalam melaksanakan pekerjaannya atau jabatannya.  Lebih mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi.  Adanya organisasi para profesional sesuai dengan bidang profesi.  Terdapat kode etik atau standar baku dalam pelaksanaan pekerjaannya. Adapun yang bisa disebut sebagai profesi adalah Arsitek, Akuntan, Dokter, Perawat, Guru, Pengacara, Jaksa dll. C. Pengertian Etika Profesi Hukum - Secara umum, pengertian etika profesi adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam mengembang tugasnya serta menerapkan norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) dalam kehidupan manusia.Etika profesi atau kode etik profesi sangat berhubungan dengan bidang pekerjaan tertentu yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen.Konsep etika tersebut harus disepakati bersama oleh pihak- pihak yang berada di lingkup kerja tertentu.Kode etik profesi ini berperan
  • 8. 5 sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan apa yang benar/ baik, dan apa yang tidak benar/ tidak baik bagi seorang profesional. - Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara.Pengemban profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional,memiliki tingkat ketelitian,kehati-hatian,ketekunan. kritis, dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dari hasil uraian diatas dapat kita rumuskan tentang pengertian Etika Profesi Hukum adalah ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesi.Dewasa ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Penasihat hukum (advokat, pengacara), Notaris. 2. Fungsi Etika Profesi Hukum Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikis yang seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup. Ada dimensi fungsional mengapa etika itu perlu dituangkan dalam kode etik profesi :  Menjelaskan atau menetapkan tanggung jawab kepada klien, institusi dan masyarakat. ada sasaran konvergensi tanggung jawab yang dituju, yakni bagaimana hak-hak istimewa klien, kelembagaan dan masyarakat dapat ditentukan dan diperjuangkan. pengemban profesi mendapatkan kejelasan informasi dan "buku pedoman" mengenai kewajiban yang harus dilaksanakan, sementara klien, lembaga dan masyarakat pun secara terbuka mengetahui hak-haknya.  Membantu tenaga ahli dalam menentukan apa yang harus mereka perbuat jika menghadapi problem dalam pekerjaannya. Problem yang dihadapi seperti munculnya kasus-kasus hukum baru yang penanganannya membutuhkan kehadiran ahli atau diluar kemampuan spesifikasi adalah membutuhkan pedoman
  • 9. 6 yang jelas untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kekeliruan, sehingga kalau sampai terjadi seorang ahli itu misalnya tidak mampu menyelesaikan problem yang dihadapinya tidaklah lantas dipersalahkan begitu saja.  Diorientasikan untuk mendukung profesi secara bermoral dan melawan perilaku melanggar hukum dan indispliner dari anggota-anggota tertentu. Pengemban profesi (hukum) mendapatkan pijakan yang dapat dijadikan acuan untuk mengamati perilaku sesama pengemban profesi yang dinilai melanggar hukum. Dengan keberadaan kode etik, akan lebih muda ditentukan bentuk, arah dan kemanfaatan penyelenggaraan profesi hukum.  Sebagai rujukan untuk menjaga prestasi dan reputasi, baik secara individu maupun kelembagaan. Dengan kode etik, pengemban profesi dituntut meningkatkan karier atau prestasi- prestasinya.Kalau itu merupakan kode etik profesi hukum, maka pengemban profesi hukum dituntut menyelaraskan tugas-tugasnya secara benar dan bermoral. Kode etik menjadi terasa lebih penting lagi kehadirannya ketika tantangan yang menghadang profesi hukum makin berat dan kompleks,khususnya ketika berhadapan dengan tantangan yang bersumber dari komunitas elit kekuasaan. 3. Penegakan Hukum di Indonesia Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya,mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran,memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.Penegakan hukum di Indonesia pada tahun sekarang ini masih belum jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.Masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia serta belum ada jaminan penyelesaian beberapa persoalan hukum tertentu akibat kurang tegasnya pengamalan asas persamaan di hadapan hukum bagi masing- masing warga negara Indonesia. Penegak hukum bersama-sama dengan hakim dan advokat harus dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya,sehingga mengakibatkan kepercayaan publik meningkat.Sistem hukum yang baik akan memaksa aparat penegak hukum
  • 10. 7 untuk bekerja dengan jujur, efektif, dan efisien yang pada akhirnya akan mencerminkan penegakan hukum yang berkualitas pula. Kinerja aparat penegak hukum yang baik akan menjadi teladan bagi masyarakat. Terkait budaya hukum:kesadaran publik terhadap hukum (termasuk di dalamnya sikap anti-korupsi dan pelajaran budi pekerti) harus ditingkatkan,bahkan harus diajarkan sejak dini di dalam lingkup keluarga, termasuk bagaimana seorang warga negara memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang harus dijalankan. Dari sisi pemerintah harus ada tindakan yang dapat menciptakan masyarakat yang taat terhadap hukum dan hormat kepada hukum (law abiding-society) bukan karena takut kepada penegak hukum tapi karena kesadaran diri sendiri. Pada akhirnya,jika penegakan hukum berjalan dengan baik, maka dengan sendirinya keadilan,kepastian hukum,kesetaraan di hadapan hukum dan pemenuhan hak asasi masing-masing individu dapat dicapai.Adapun penegakan hukum di Indonesia dilakukan dengan penindakan hukum.Menurut urutannya adalah sebagai berikut :  Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).  Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).  Penyisihan atau pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).  Pengenaan sanksi badan (pidana penjara atau pidana mati). 4. Fungsi Etika Profesi Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap mayarakat yang membutuhkan pelayanan hukum. Dalam upaya penegakan hukum suatu negara beberapa aktor utamayang peranann ya sangat penting, diantaranya adalah hakim, jaksa, advokat, dan polisi. Atau lebih di kenal dengan catur wangsa penegak hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan yudikatif adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan
  • 11. 8 negara, sedangkan jaksa dan polisi adalah lembaga penegak hukum yang mewakili ke pentingan pemerintah, kemudian advokat adalah lembaga penegak hukum yang mewakili kepentingan masyarakat. Pada posisi seperti ini peran advokat menjadi penti ng karena dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan pemerintah. Melalui jasa hukum yang diberikannya, advokat menjalankan tugas profesi demi tegaknya hukum dan keadilan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan Contoh Fungsi Etika Profesi Hukum Dalam Penegakan hukum di Indonesia :  Hakim Etika prosfesi yang tertuang dalam etika hakim itu merupakan aturan, patokan, atau hukum yang harus dipergunakan dan pegang teguh oleh para hakim dalam penghayatan profesi mereka sebagai penegak hukum dan keadilan. Hal ini juga akan dipergunakan untuk memakai baik buruknya tindak hakim dalam menjalankan tugasnya bahkan juga menjadi kriteria moral dalam penegak hukum. Fungsi dan peranan etika profesi hukum bagi hakim dalam hal penegakan hukum sebagai pedoman setiap hakim dalam melaksanakan tugas sebagai hakim dalam memberikan suatu keputusan harus benar-benar memperhatikan etika serta asas keadilan.
  • 12. 9 BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan Etika profesi hukum (kode etik profesi) merupakan bagian yang mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang berkeadilan.Etika Profesi Hukum adalah ilmu tentang kesusilaan, tentang apa yang baik dan apa yang buruk, yang patut dikerjakan seseorang dalam jabatannya sebagai pelaksana hukum dari hukum yang berlaku dalam suatu negara sesuai dengan keperluan hukum bagi masyarakat Indonesi.Dewasa ini dikenal beberapa subyek hukum berpredikat profesi hukum yaitu : Polisi, Jaksa, Penasihat hukum (advokat, pengacara), Notaris. Hubungan etika dengan profesi hukum, bahwa etika profesi adalah sebagai sikap hidup, berupa kesediaan untuk memberikan pelayanan profesional di bidang hukum terhadap masyarakat dengan keterlibatan penuh dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap mayarakat yang membutuhkan pelayanan hukum 2. Saran Dari pembahsan mengenai Fungsi Etika Profesi hukum diharapakan bagi semuanya untuk lebih memahami lebih dalam mengenai hal ini, karena dalam pembahasan ini banyak sekali pelajaran yang terkandung di dalamnya.