2. Kode Etik
Tuntutan profesional sangat erat dengan suatu
kode etik setiap profesi. Kode etik itu berkaitan
dengan prinsip etika tertentu yang berlaku
untuk suatu profesi. Tentu saja prinsip-prinsip
etika pada umumnya yang berlaku bagi semua
orang, juga berlaku bagi profesional sejauh
mereka adalah manusia (Kerap,1998:44)
3. Kode Etik
Lebih jauh Kerap (1998) mengatakan:
1. Tanggung jawab adalah salah satu prinsip bagi kaum
profesional. Bahkan sedemikian pokoknya sehingga seakan
tidak harus lagi dikatakan. Karena, sebagaimana diuraikan
di atas, orang yang profesional sudah dengan sendirinya
berarti orang yang bertanggung jawab. Pertama
bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap
kehidupan dan kepentingang orang lain, khususnya
kepentingan orang-orang yang dilayaninya.
4. 2. Prinsip keadilan. Prinsip
ini terutama menuntut
orang yang profesional
agar dalam menjalankan
profesinya ia tidak
merugikan hak dan
kepentinga tertentu,
khususnya orang yang
dilayaninya dalam rangka
profesinya
5. 3. Prinsip ketiga adalah prinsip otonomi. Ini lebih
merupakan prinsip yang dituntut oleh kalangan
profesional terhadap dunia luar agar mereka diberi
kebebasan sepenuhnya menjalankan profesinya.
4. Prinsip keempat adalah prinsip integritas moral ,
berdasarkan hakikat ciri-ciri profesi diatas, terlihat
jelas bahwa orang-orang yang profesional juga orang
yang punya integritas pribadi atau moral yang tinggi.
Karena itu punya komitmen probadi untuk menjga
keluruhan profesinya, nama baiknya, dan juga
kepentingan orang lain atau masyarakat
6. Kode Etik
Sebagai pedoman baik buruknya perilaku, etika adalah
nilai-nilai dan asas-asas moral yang dipakai sebagai
pegangan umum bagi penentuan baik buruknya
perilaku manusia atau benar salahnya tindakan
manusia sebagai manusia (Sobur, 2001: 5)
Ditinjau dari sudut ilmu komunikasi seorang pejabat
humas adalah komunikator organisasional, bukan
komunikator indiviu seperti seseorang dosen
perguruan tinggi (Effendy, 1998: 164)
7. Menurut Effendy (1998), pejabat humas bergiat
melayani publik sebagai wakil organisasi tempat ia
bekerja. Apa yang ia katakan dan ia lakukan
menyangkut nilai dirinya dan citra perusahaan atau
organisasinya . Oleh karena itu, seorang profesional
organisasional, harus menjadi sumber kredibilitas,
dalam arti kata sebagai seorang profesional ia harus
dapat dipercaya, beritikad baik serta bersikap dan
berperilaku baik.
Tujuan diadakan kode etik tersebut ialah agar para
anggota organisasi bersangkutan mempunyai
pedoman untuk bersikap dan perilaku dalam rangka
menjaga citra organisasi.
8. Pengertian Etika
Menurut Effendy menyebutkan istilah etika
mempunyai dua pengerttian, secara luas dan secara
sempit.
Secara luas, dilihat dari istilah bahasa inggris yakni
ethics. Secara etimologi berasal dari bahas Yunani
ethica yang berarti cabang filsafat mengenai nilai-
nilai dalam ikatannya dengan perilaku manusia,
apakah tindakanya itu benar atau salah, baik atau
buruk; dengan kata lain etika ada;ah filsafat moral
yang menunjukkan bagaimana seorang harus
bertindak.
9. Pengertian Etika
Etika dalam pengertian sempit atau dalam bahasa
Inggris ethic (tanpa “s”) secara etimologis berasal
dari bahasa Latin “ethicus” atau bahasa Yunani
“ethicos” yang berarti himpunan asas-asas nilai
atau moral.
10. Pendapat Kenneth E. Andersen mendefinisikan
etika sebagai: suatu studi tentang nilai-nilai dan
landasan bagi penerapannya.
Etika tidak membuat seseorang menjadi baik,tetapi
etika turut mempengaruhi seseoarang untuk
berperilaku baik dalam arti kata melakukan
kewajiban sebagaimana mestinya dan menjauhi
larangan sebagaimana seharusnya
11. Etika dan Citra
Pentingnya pemahaman etika bagi para pejabat
humas karena menyangkut penampilan (profile)
dalam rangka menciptakan citra organisasi yang
diwakili
Citra dan penampilan dalam kaitannya dengan etika
dan nilai-nilai moral sudah disadari dan
dipermasalahkan sejak lama, sejak humas
dikonseptualisasikan , lebih-lebih setelah didirikan
International Public Relations Association (IPRA).
12. IPRA Code of Conduct, yaitu kode etik atau kode
perilaku dari humas internasional, diterima dalam
konvensinya di Venice pada bulan Mei 1961. Berikut
ini adalah iktisar kode etik tersebut:
1. Integritas pribadi dan profesioanl (standar moral
yang tinggi), reputasi yang sehat, ketaatan pada
konstitusi dan kode IPRA
2. Perilaku kepada klien dan karyawan:
13. a. Perlakuan yang adil terhadap klien dan karyawan
b. Tidak mewakili kepentingan yang berselisih
bersaing tanpa persetujuan
c. Menjaga kepercayaan klien dan karyawan
d. Tidak menerima upah kecuali dari klien atau
atasan
e. Tidak menggunakan metode yang menghina klien
lain
f. Menjaga kompensasi yang bergantung pada
pencapaian suatu hasil tertentu
14. 3. Perilaku terhadap publik dan media
a. Memperhatikan kepentingan umum dan harga
diri seseorang
b. Tidak merusak integritas media komunikasi
c. Tidak meyebarkan secara sengaja informasi
yang palsu atau menyesatkan
d. Memberikan gambaran yang dapat dipercaya
mengenai organisasi yang dilayani
e. Tidak menciptakan atau menggunakan
pengorganisasian palsu untuk melayani
kepentingan khusus atau kepentingan pribadi
yang tidak terbuka
15. 4. Perilaku terhadap teman sejawat
a. Tidak melukai secara sengaja reputasi
prefesional atau praktek anggota lain
b. Tidak berupaya mengganti anggota lain dengan
karyawannya atau atau kliennya
c. Bekerja sama dengan anggota lain dalam
menjunjung tinggi dan melaksanakan kode etik
ini
16. Perihal Etiket
Etiket berkaitan dengan tata cara pergaulan modern
yang biasanya dihubungkan dengan kehidupan bangsa
barat yang memang telah mencapai taraf kebudayaan,
ilmu pengetahuan, industri dan pemerintahan yang tinggi.
17. Etiket dalam hal tertentu berkaitan dengan etika,
tetapi tidak selalu, sebab etika seperti telah dijelaskan
tadi berhubungan dengan penilaian benar atau salah
dan baik atau buruk yang dilakukan secara sengaja.
Seorang yang berperilaku tidak etis dalam arti kata
tidak mempedulikan etika adalah menyinggung
perasan orang lain, kelompok lain, atau bangsa lain,
karena tindakannya dilakukan dengan sengaja
18. Etiket tidak demikian, seseorang yang tidak tahu
etiket tidak dapat dinilai tidak etis. Etiket berfungsi
seseorang dinilai beradab sebagaimana disinggung
diatas. Demikianlah dalam pergaulan modern
dikenal etiket berpaiakian, etiket makan, etiket
minum, etiket bertamu, dan lain sebagainya.
Etika dan etiket bagi para pejabat Humas sangat
penting karna menyangkut citra organisasi yang
diwakilinya.
19. Etika dalam kegiatan public
relations
Seorang humas harus menguasai etika-etika yang
umum dan tidak umum antara lain:
1. Good communicator for internal and external public
2. Tidak terlepas dari faktor kejujuran (integrity)sebagai
landasan utamanya.
3. Memberikan kepada bawahan / karyawan adanya
sense of belonging dan sense of wanted pada
perusahaannya
4. Etika sehari-hari dalam berkomunikasi dan
berinteraksi harus tetap terjaga
20. 5. Menyampaikan informasi-informasi penting
kepada anggota dan kelompok yang berpentingan
6. Menghormati prinsip-prinsip rasa hormat
terhadap nilai-nilai manusia
7. Menguasai teknik dan cara penganggulangan
kasus-kasus, sehingga dapat memnrikan
keputuasan, dan pertimbangan secara bijaksana
8. Mengenal batas-batas yang berdasarkan pada
moralitas dalam profesinya
22. KODE ETIK PROFESI
PERHUMAS INDONESIA
Dijiwai oleh Pancasila maupun UUD 1945 sebagai
landasan tata kehidupan nasional; Diilhami oleh Piagam
PBB sebagai landasan tata kehidupan internasional;
Dilandasi oleh Deklarasi Asean (8 Agustus 1967) sebagai
pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara; dan dipedomi
oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan
sikap dan perilaku kehumasan secara professional; kami
para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat
Indonesia – PERHUMAS INDONESIA sepakat untuk
mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan bila
terdapat bukti-bukti diantara kami dalam menjalankan
profesi kehumasan ternyata ada yang melanggarnya,
maka hal itu sudah tentu mengakibatkan
23. Pasal 1
KOMITMEN PRIBADI
Anggota PERHUMAS harus :
1. Memiliki dan menerapkan standar moral serta
reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan profesi
kehumasan
2. Berperan secara nyata dan sungguh-sungguh dalam
upaya memasyarakatan kepentingan Indonesia
3. Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan
antar warga Negara Indonesia yang serasi daln
selaras demi terwujudnya persatuan dan kesatuan
bangsa
24. Pasal II
PERILAKU TERHADAP KLIEN ATAU ATASAN
Anggota PERHUMAS INDONESIA harus:
1. Berlaku jujur dalam berhubungan dengan klien atau atasan
2. Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau
yang bersaing tanpa persetujuan semua pihak yang terkait
3. Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau
atasan, maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau
mantan atasan
4. Tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung
merendahkan martabat, klien atau atasan, maupun mantan klien atau
mantan atasan
5. Dalam memberi jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan
menerima pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun
selain dari klien atau atasannya yang telah memperoleh kejelasan
lengkap
6. Tidak akan menyerahkan kepada calon klien atau calon atasan
bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanyaharus didasarkan
25. Pasal III
PERILAKU TERHADAP MASYARAKAT DAN MEDIA
MASSA
Anggota PERHUMAS INDONESIA harus:
1. Menjalankan kegiatan profesi kehumasan dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga
diri anggota masyarakat
2. Tidak melibatkan diri dalam tindak memanipulasi
intergritas sarana maupun jalur komunikasi massa
3. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak benar
atau yang menyesatkan sehingga dapat menodai
profesi kehumasan
4. Senantiasa membantu untuk kepentingan Indonesia
26. Pasal IV
PERILAKU TERHADAP SEJAWAT
Praktisi Kehumasan Indonesia harus:
1. Tidak dengan sengaja merusak dan mencemarkan
reputasi atau tindak professional sejawatnya. Namun
bila ada sejawat bersalah karena melakukan
tindakan yang tidak etis, yang melanggar hukum,
atau yang tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik
Kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib
disampaikan kepada Dewan Kehormatan
PERHUMAS INDONESIA
2. Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau
atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya
3. Membantu dan berkerja sama dengan sejawat di
seluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan
