Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan hukum seperti firma, CV, perseroan terbatas, perum, perjan, dan koperasi. Juga membahas aspek hukum PT menurut UU No. 40 tahun 2007 seperti organ perseroan, tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta pembentukan PT. Sebagai contoh kasusnya dijelaskan mengenai sejarah PT Telkom Indonesia sejak berdiri hingga deregulasi telekomunikasi

1. MODULPERKULIAHAN
Hukum Bisnis
dan Lingkungan
Bentuk Badan Hukum, dan
Perseroan Terbatas
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh
Ekonomi dan Bisnis Akuntansi S1
03
HBL Intan Dwi Kumalagusti
Abstract Kompetensi
Memahami Bentuk Badan Hukum
dan Perseroan Terbatas
Memberikan Pemahaman dan
Pembelajaran Tentang Bentuk Badan
Hukum.

2. 2015
2 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Penyusun http://www.mercubuana.ac.id
Pembahasan
perseroan terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki
modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham
yang dimilikinya Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat
diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan bisa dilakukan tanpa perlu
membubarkan perusahaan. Selain berasal dari saham, modal PT dapat pula berasal dari
obligasi. Keuntungan yang diperoleh para pemilik obligasi adalah mereka mendapatkan
bunga tetap tanpa menghiraukan untung atau ruginya perseroan terbatas tersebut.
BENTUK BADAN USAHA:
-Firma
• Firma adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik
modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha dalam satu nama
organisasi perusahaan.
-Perseroan Commanditer (CV)
Perseroan Komanditer adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan
dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat
keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya.
-Perusahaan terbatas negara (Persero)
Perusahaan Persero adalah BUMN yang terbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal /
sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah, yang bertujuanya mengejar
keuntungan.
-PERUM
Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan
untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini
berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana
penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri.
-Perusahaan Jawatan (Perjan)
Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dengan tujuan utama
untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi efektifitas
dan segi ekonomis. Perusahaan Jawatan berada di bawah pembinaan dan Pengawasan
Departemen tertentu yang mendirikan dan membawahinya.
-Koperasi jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum
perkoperasian. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan
ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.
ASPEK HUKUM PT SESUAI UU NO 40 TAHUN 2007
-Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan
Komisaris.
-Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan
serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas

3. 2015
3 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Penyusun http://www.mercubuana.ac.id
kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas
setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
-Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat
dalam bahasa Indonesia.
Pasal 3 ayat 1 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan
bahwa “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas
perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian
Perseroan melebihi saham yang dimiliki.” Artinya bahwa dalam melakukan tindakan
hukum atas nama PT, sebuah PT diwakili oleh Direksi. Dengan demikian bahwa jika
terjadi sesuatu yang bertentangan dengan hukum, maka yang harus bertanggung jawab
adalah Direksi. Dalam hal ini Pemegang Saham tidak dapat dituntut
pertangungjawaban hukum jika PT melakukan perbuatan yang melawan hukum.
Namun, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila:
1. persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi
2. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung
dengan itikad buruk memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan pribadi;
3. pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum
yang dilakukan oleh Perseroan; atau
4. pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara
melawan hukum menggunakan kekayaan Perseroan, yang mengakibatkan
kekayaan Perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang Perseroan.
Implementasi Kasus
PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk.
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk, biasa disebut Telkom
Indonesia atau Telkom adalah perusahaan informasi dan komunikasi serta penyedia
jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap di Indonesia.
Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia
layanan pos dan telegraf. Layanan komunikasi kemudian dikonsolidasikan oleh
Pemerintah Hindia Belanda ke dalam jawatan Post Telegraaf Telefoon (PTT).
Sebelumnya, pada tanggal 23 Oktober 1856, dimulai pengoperasian layanan jasa
telegraf elektromagnetik pertama yang menghubungkan Jakarta (Batavia) dengan Bogor
(Buitenzorg). Pada tahun 2009 momen tersebut dijadikan sebagai patokan hari lahir
Telkom.
Pada tahun 1961, status jawatan diubah menjadi Perusahaan Negara Pos dan
Telekomunikasi (PN Postel). Kemudian pada tahun 1965, PN Postel dipecah
menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro) dan Perusahaan Negara
Telekomunikasi (PN Telekomunikasi).
Pada tahun 1974, PN Telekomunikasi diubah namanya menjadi Perusahaan Umum
Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi nasional

4. 2015
4 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Penyusun http://www.mercubuana.ac.id
maupun internasional. Tahun 1980 seluruh saham PT Indonesian Satellite Corporation
Tbk. (Indosat) diambil alih oleh pemerintah RI menjadi Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) untuk menyelenggarakan jasa telekomunikasi internasional, terpisah dari
Perumtel. Pada tahun 1989, ditetapkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang
Telekomunikasi, yang juga mengatur peran swasta dalam penyelenggaraan
telekomunikasi.
Pada tahun 1991 Perumtel berubah bentuk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Telekomunikasi Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991
Tentang:
Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan
Perseroan (Persero)
Menimbang:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha penyelenggaraan
jasa telekomunikasi, maka Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi yang
didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 dinilai memenuhi
persyaratan untuk dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pengalihan bentuk Perusahaan Umum ini
(PERUM) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), perlu
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pada tanggal 14 November 1995 dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Telkom.
Sejak itu saham Telkom tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta (BEJ/JSX)
dan Bursa Efek Surabaya (BES/SSX) (keduanya sekarang bernama Bursa Efek
Indonesia (BEI/IDX), Bursa Efek New York (NYSE) (Diperdagangkan pada tanggal 14
Juli 2003) dan Bursa Efek London (LSE). Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa
pencatatan di Bursa Saham Tokyo. Jumlah saham yang dilepas saat itu adalah 933 juta
lembar saham. Sejak 16 Mei 2014, saham Telkom tidak lagi diperdagangkan di Bursa
Efek Tokyo (TSE) dan pada 5 Juni 2014 di Bursa Efek London (LSE).
Tahun 1999 ditetapkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Sejak tahun 1989, Pemerintah Indonesia melakukan deregulasi di sektor telekomunikasi
dengan membuka kompetisi pasar bebas. Dengan demikian, Telkom tidak lagi
memonopoli telekomunikasi Indonesia.

5. 2015
5 Nama Mata Kuliah Pusat Bahan Ajar dan eLearning
Nama Dosen Penyusun http://www.mercubuana.ac.id
Daftar Pustaka
https://id.wikipedia.org/wiki/Telkom_Indonesia
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17775/node/187/pp-no-25-tahun-1991-
pengalihan-bentuk-perusahaan-umum-(perum)-telekomunikasi-menjadi-perusahaan-
perseroan-(persero)