SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK
KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA
Oleh :
Fidelis Angwarmasse, SH. *
Indonesia negara hukum. Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai
Negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh
hukum termasuk mengenai perkawinan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974,
yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk
Unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya.
UU Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang
dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan-aturan tata
tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya
ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa setiap perkawinan harus
dicatat oleh petugas yang berwenang. Keharusan pencatatan perkawinan merupakan hal yang
sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu
permasalahan dikemudian hari.
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah,
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bunyi
pasal tersebut, dalam perkembangannya dirasakan merupakan bentuk diskriminasi serta
pelanggaran negara terhadap hak konstitusi dan Hak Asasi Manusia warga negaranya.
Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang-
Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi
tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk
memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan.
Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga
dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”. Walaupun secara tegas telah diatur
dalam pasal tersebut, namun sangat disayangkan negara justru melarang serta membatasi
perkawinan beda agama, sebagaimana bunyi pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan.
Konsekuensi larangan serta pembatasan tersebut, negara sendiri telah membuka ruang
seluas-luasnya untuk terjadinya penyelundupan hukum. Pasangan berbeda agama akan
melakukan berbagai cara agar dapat melangsungkan perkawinannya, yaitu dengan
melangsungkan pernikahan di luar negeri atau bahkan salah satu pasangan berpura-pura
pindah agama.
Seperti diketahui, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan saat ini sedang dalam proses
Judisial Review di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh 5 orang mahasiswa dan alumni
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diantaranya Anbar Jayadi, Luthfi Saputra, Varida
Megawati Simarmata, Agata Yuvens dan Rangga Sujud Widigda selaku Pemohon. Dalil
pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, telah menyebabkan ketidakpastian hukum
bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia, yang imbasnya masyarakat
Indonesia yang hendak melangsungkan pernikahan beda agama justru menghindari pasal
tersebut dengan cara ‘penyelundupan hukum’. Yaitu, dengan menggunakan modus
pernikahan di luar negeri atau juga penikahan secara adat. Atas dasar tersebut Pemohon
meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan bertentangan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D
ayat (1) Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tidak punya kekuatan
hukum yang mengikat.
Terdapat pro kontra sehubungan dengan Judisial Review Pasal 2 ayat (1) UU No 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Nikson Lalu, Anggota Komisi Hukum
Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dalam keterangannya di persidangan sebagai
pihak terkait dalam sidang gugatan UU Perkawinan memberikan keterangan bahwa ketentuan
yang melarang adanya perkawinan beda agama melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
Larangan itu berpotensi menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai moral seperti
hidup bersama tanpa perkawinan atau kumpul kebo. Banyak pasangan yang beda agama
terjebak dalam situasi yang tidak mereka kehendaki yaitu tidak memiliki rasa moral seperti
hidup bersama tanpa menikah. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengandung potensi
hilangnya pengakuan atas pernikahan beda agama. Catatan sipil menolak untuk mencatatkan
pernikahan pasangan beda agama. Pasal tersebut, justru membuat potensi penyimpangan
moral dan spiritual karena banyaknya catatan sipil menolak menikahkan pasangan-pasangan
tersebut. Nikson mengakui gereja bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Harus juga
patuh pada peraturan negara. Meski demikian, hal itu bukan berarti gereja tidak
diperbolehkan kritis terhadap kebijakan negara yang bersifat diskriminatif. Bahwa penerapan
Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyimpang dari rasa keadilan, karena secara teologis
orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang untuk menikah.
Pendapat berbeda muncul dari Saiful Bahri, Kepala Divisi Hukum Muhammadiyah,
sebagai Pihak Terkait dalam sidang pengujian UU Perkawinan, Saiful Bahri menyampaikan
bahwa hukum positif Indonesia tidak mewadahi dan tak mengakui perkawinan beda agama.
Perkawinan tersebut (beda agama) tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu
KUA. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak mencerminkan adanya pelanggaran hak azasi
manusia dan hak konstitusional warga negara yang didalilkan oleh lima Mahasiswa dan
alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pemohon. Apabila perkawinan tidak
berdasarkan agama dan kepercayaannya itu, maka hal tersebut bertentangan dengan alinea
keempat UUD 1945 yang menyatakan : “Suatu susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa …...
Permasalahan perkawinan beda agama, bukanlah permasalahan agama itu sendiri
melainkan permasalahan bagaimana tanggungjawab negara melalui produk hukumnya, dapat
melindungi serta menjamin terlaksananya hak-hak warga negaranya. Dalam konteks negara
hukum, permasalahan perkawinan beda agama adalah permasalahan hukum, bukan
permasalahan agama. Sedangkan tafsiran agama tentang perkawinan beda agama adalah
permasalahan teologis dan tafsiran-tafsiran agama. Oleh karena Indonesia adalah negara
hukum maka sudah sepatutnya yang menjadi dasar adalah hukum nasional. Meskipun hukum
nasional (UU Perkawinan) mengacu pada hukum agama, namun cendrung lebih terikat pada
dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman
bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan
pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional.
Hukum (UU) tidak boleh sarat diskriminasi. Harus berlaku umum, tidak boleh ada
satu produk hukum pun yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan
kelompok lainnya. Setiap warga negara dijamin hak-haknya yang sama dan sederajat, apa
pun latar belakangnya, entah latar belakang agama, keyakinan, dan kepercayaannya. Setiap
pertimbangan dan alasan untuk membuat perundang-undangan haruslah memperhitungkan
kesamaan dan kesederajatan warga negara dalam pemenuhan hak-hak mereka, tanpa
membedakan antara satu kelompok warga negara dengan yang lainnya atas dasar perbedaan
agama dan kepercayaan.
Melarang Perkawinan Beda Agama merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusi
sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
serta pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 39
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
* Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum
Founder dan Managing Partner
Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners”
Jl. Sungai Sambas III No. 5, 3rd Floor, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan
Telp. 021 93389928
Hp. : 082199744546 // 085821313103
Pin : 73D42C7D

More Related Content

What's hot

Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan DIANTO IRAWAN
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMuhammad Irwan
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanWarga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanRizki Noprian
 
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NPROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NARZEN MUTAKIN
 
Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Hilda Ayu
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARARindi Gilang
 
Bahan 7-lembaga-negara-pasca-amandemen-uud-1945
Bahan 7-lembaga-negara-pasca-amandemen-uud-1945Bahan 7-lembaga-negara-pasca-amandemen-uud-1945
Bahan 7-lembaga-negara-pasca-amandemen-uud-1945sitizaharajamil
 
Hubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraHubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraDAYURIKA
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanDina Destiana
 
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Manchester United
 
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Davis Lesmana
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Rizqy Putra
 
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 322Marta
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara Fenti Anita Sari
 
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Muhamad Yogi
 

What's hot (20)

Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan Tentang Warga negara / kewarganegaraan
Tentang Warga negara / kewarganegaraan
 
Makalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraanMakalah pendidikan kewarganegaraan
Makalah pendidikan kewarganegaraan
 
Warga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan KewarganegaraanWarga Negara dan Kewarganegaraan
Warga Negara dan Kewarganegaraan
 
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3NPROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
PROBLEMATIKA PERKAWINAN DI INDONESIA, BY ARZ3N
 
Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara Pengertian Warga Negara
Pengertian Warga Negara
 
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARAMENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
MENYIBAK KASUS PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
 
Bahan 7-lembaga-negara-pasca-amandemen-uud-1945
Bahan 7-lembaga-negara-pasca-amandemen-uud-1945Bahan 7-lembaga-negara-pasca-amandemen-uud-1945
Bahan 7-lembaga-negara-pasca-amandemen-uud-1945
 
Pkn
PknPkn
Pkn
 
Hubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negaraHubungan negara dengan warga negara
Hubungan negara dengan warga negara
 
hak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraanhak dan kewarganegaraan
hak dan kewarganegaraan
 
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
Ilmu kewarganegaraanILMU KEWARGANEGARAAN.ppt
 
Uu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 UudsUu 07 1950 Uuds
Uu 07 1950 Uuds
 
Keluarga Dan Perkawinan Konseling Keluarga
Keluarga Dan Perkawinan Konseling KeluargaKeluarga Dan Perkawinan Konseling Keluarga
Keluarga Dan Perkawinan Konseling Keluarga
 
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
Pendidikan Kewarganegaraan : Kedudukan penduduk dan wni menurut uud 1945
 
Ppt konseling keluarga
Ppt konseling keluargaPpt konseling keluarga
Ppt konseling keluarga
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
 
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
P4 hukum keluarga-perkawinan smt 3
 
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara   Warga Negara & kewarganegaraan:  Kedudukan warga Negara dalam Negara
Warga Negara & kewarganegaraan: Kedudukan warga Negara dalam Negara
 
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
Lembaga Negara Pasca Amandemen UUD 1945
 
Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1Kewarganegaraa1
Kewarganegaraa1
 

Viewers also liked

Makalah hukum pernikahan beda agama
Makalah hukum pernikahan beda agamaMakalah hukum pernikahan beda agama
Makalah hukum pernikahan beda agamaRachman B. Prasetyo
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianMohammad Hakim
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianTatang Suwandi
 
Presentasi Pernikahan Beda Agama
Presentasi Pernikahan Beda AgamaPresentasi Pernikahan Beda Agama
Presentasi Pernikahan Beda AgamaRachman B. Prasetyo
 
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslimasnin_syafiuddin
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanEko Nainggolan
 
PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK: Studi Pemikiran Muhammad Sa‘id Al-‘Asymāwī
PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK: Studi Pemikiran Muhammad Sa‘id Al-‘AsymāwīPEMBACAAN BARU KONSEP TALAK: Studi Pemikiran Muhammad Sa‘id Al-‘Asymāwī
PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK: Studi Pemikiran Muhammad Sa‘id Al-‘AsymāwīEpisteme IAIN Tulungagung
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Anggit Dwi A
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Rudi Sudirdja
 

Viewers also liked (20)

Menyoal nikah sirri
Menyoal nikah sirriMenyoal nikah sirri
Menyoal nikah sirri
 
Makalah hukum pernikahan beda agama
Makalah hukum pernikahan beda agamaMakalah hukum pernikahan beda agama
Makalah hukum pernikahan beda agama
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraian
 
Perkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraianPerkawinan dan perceraian
Perkawinan dan perceraian
 
Hukum Keluarga
Hukum KeluargaHukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Makalah nikah beda agama
Makalah nikah beda agamaMakalah nikah beda agama
Makalah nikah beda agama
 
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
Pertanyaan dan Jawaban seputar Hukum Perdata
 
Pernikahan beda agama
Pernikahan beda agamaPernikahan beda agama
Pernikahan beda agama
 
KHI (Kompilasi Hukum Islam)
KHI (Kompilasi Hukum Islam)KHI (Kompilasi Hukum Islam)
KHI (Kompilasi Hukum Islam)
 
Presentasi Pernikahan Beda Agama
Presentasi Pernikahan Beda AgamaPresentasi Pernikahan Beda Agama
Presentasi Pernikahan Beda Agama
 
masalah pernikahan
masalah pernikahanmasalah pernikahan
masalah pernikahan
 
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
02 perkawinan pria muslim dengan wanita non muslim
 
Hukum Keluarga
Hukum Keluarga Hukum Keluarga
Hukum Keluarga
 
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisanKedudukan perempuan dalam pembagian warisan
Kedudukan perempuan dalam pembagian warisan
 
PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK: Studi Pemikiran Muhammad Sa‘id Al-‘Asymāwī
PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK: Studi Pemikiran Muhammad Sa‘id Al-‘AsymāwīPEMBACAAN BARU KONSEP TALAK: Studi Pemikiran Muhammad Sa‘id Al-‘Asymāwī
PEMBACAAN BARU KONSEP TALAK: Studi Pemikiran Muhammad Sa‘id Al-‘Asymāwī
 
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
Resume Buku Hukum Perdata "PENGANTAR HUKUM PERDATA TERTULIS (BW)
 
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHIInpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
Inpres No.1 Tahun 1991 tentang KHI
 
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
Pembahasan soal uas hukum acara pidana fh unpas 2014
 
Mat salleh
Mat sallehMat salleh
Mat salleh
 
Live proud
Live proudLive proud
Live proud
 

Similar to MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

Romo magnis suseno sahkan nikah beda agama
Romo magnis suseno sahkan nikah beda agamaRomo magnis suseno sahkan nikah beda agama
Romo magnis suseno sahkan nikah beda agamaAlalan Tanala
 
Perkawinan Beda Agama oleh Lembaga Sosial
Perkawinan Beda Agama oleh Lembaga SosialPerkawinan Beda Agama oleh Lembaga Sosial
Perkawinan Beda Agama oleh Lembaga SosialZainal Abidin
 
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalQanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalAgus Muqtafiy
 
Pernikahan Beda Agama.pptx
Pernikahan Beda Agama.pptxPernikahan Beda Agama.pptx
Pernikahan Beda Agama.pptxEgi Fahroji
 
Pembagian Harta Bersama.pptx
Pembagian Harta Bersama.pptxPembagian Harta Bersama.pptx
Pembagian Harta Bersama.pptxniawino1
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaAhsanul Minan
 
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptxPPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptxBangzims
 
Lembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaLembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaAs Faizin
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxratihmila211
 
Praktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaPraktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaAndrie Irawan
 
Sejarah pa indonesia
Sejarah pa indonesiaSejarah pa indonesia
Sejarah pa indonesiaSafran Nasoha
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixokaatmadja
 

Similar to MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA (20)

Romo magnis suseno sahkan nikah beda agama
Romo magnis suseno sahkan nikah beda agamaRomo magnis suseno sahkan nikah beda agama
Romo magnis suseno sahkan nikah beda agama
 
Saabung
SaabungSaabung
Saabung
 
Perkawinan Beda Agama oleh Lembaga Sosial
Perkawinan Beda Agama oleh Lembaga SosialPerkawinan Beda Agama oleh Lembaga Sosial
Perkawinan Beda Agama oleh Lembaga Sosial
 
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasionalQanun jinayat dlm sistem hukum nasional
Qanun jinayat dlm sistem hukum nasional
 
Pernikahan Beda Agama.pptx
Pernikahan Beda Agama.pptxPernikahan Beda Agama.pptx
Pernikahan Beda Agama.pptx
 
Pembagian Harta Bersama.pptx
Pembagian Harta Bersama.pptxPembagian Harta Bersama.pptx
Pembagian Harta Bersama.pptx
 
Gender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesiaGender & hukum islam di indonesia
Gender & hukum islam di indonesia
 
17984710.ppt
17984710.ppt17984710.ppt
17984710.ppt
 
SKETSA PERADILAN AGAMA
SKETSA PERADILAN AGAMASKETSA PERADILAN AGAMA
SKETSA PERADILAN AGAMA
 
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
Regulasi Kerukunan Umat BeragamaRegulasi Kerukunan Umat Beragama
Regulasi Kerukunan Umat Beragama
 
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptxPPT M Fauzan Ridwan.pptx
PPT M Fauzan Ridwan.pptx
 
Lembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesiaLembaga hukum Islam di indonesia
Lembaga hukum Islam di indonesia
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf
perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdfperbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf
perbandingan-perkawinan-BW-dg-UUP.pdf
 
RESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docxRESUME MODULE 6.docx
RESUME MODULE 6.docx
 
Praktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan AgamaPraktik Beracara Peradilan Agama
Praktik Beracara Peradilan Agama
 
Sejarah pa indonesia
Sejarah pa indonesiaSejarah pa indonesia
Sejarah pa indonesia
 
Hukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptxHukum Perorangan.pptx
Hukum Perorangan.pptx
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fix
 
Bab 2
Bab 2Bab 2
Bab 2
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"

PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners" (11)

FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAIFIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
 
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAKFidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
 

MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA

  • 1. MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MANUSIA Oleh : Fidelis Angwarmasse, SH. * Indonesia negara hukum. Sebagai konsekuensi logis bahwa Negara Indonesia sebagai Negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur oleh hukum termasuk mengenai perkawinan. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk Unifikasi dan kodifikasi hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya. UU Perkawinan merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, disamping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama. Agar terjaminnya ketertiban pranata pernikahan dalam masyarakat, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menentukan bahwa setiap perkawinan harus dicatat oleh petugas yang berwenang. Keharusan pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting terutama sebagai alat bukti yang dimiliki seseorang, apabila terjadi suatu permasalahan dikemudian hari. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Bunyi pasal tersebut, dalam perkembangannya dirasakan merupakan bentuk diskriminasi serta pelanggaran negara terhadap hak konstitusi dan Hak Asasi Manusia warga negaranya. Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang- Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk
  • 2. memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan. Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”. Walaupun secara tegas telah diatur dalam pasal tersebut, namun sangat disayangkan negara justru melarang serta membatasi perkawinan beda agama, sebagaimana bunyi pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan. Konsekuensi larangan serta pembatasan tersebut, negara sendiri telah membuka ruang seluas-luasnya untuk terjadinya penyelundupan hukum. Pasangan berbeda agama akan melakukan berbagai cara agar dapat melangsungkan perkawinannya, yaitu dengan melangsungkan pernikahan di luar negeri atau bahkan salah satu pasangan berpura-pura pindah agama. Seperti diketahui, Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan saat ini sedang dalam proses Judisial Review di Mahkamah Konstitusi, yang diajukan oleh 5 orang mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, diantaranya Anbar Jayadi, Luthfi Saputra, Varida Megawati Simarmata, Agata Yuvens dan Rangga Sujud Widigda selaku Pemohon. Dalil pemohon bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi yang akan melakukan perkawinan beda agama di Indonesia, yang imbasnya masyarakat Indonesia yang hendak melangsungkan pernikahan beda agama justru menghindari pasal tersebut dengan cara ‘penyelundupan hukum’. Yaitu, dengan menggunakan modus pernikahan di luar negeri atau juga penikahan secara adat. Atas dasar tersebut Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 karena tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. Terdapat pro kontra sehubungan dengan Judisial Review Pasal 2 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Nikson Lalu, Anggota Komisi Hukum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dalam keterangannya di persidangan sebagai pihak terkait dalam sidang gugatan UU Perkawinan memberikan keterangan bahwa ketentuan yang melarang adanya perkawinan beda agama melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Larangan itu berpotensi menimbulkan perilaku yang menyimpang dari nilai moral seperti hidup bersama tanpa perkawinan atau kumpul kebo. Banyak pasangan yang beda agama terjebak dalam situasi yang tidak mereka kehendaki yaitu tidak memiliki rasa moral seperti hidup bersama tanpa menikah. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengandung potensi
  • 3. hilangnya pengakuan atas pernikahan beda agama. Catatan sipil menolak untuk mencatatkan pernikahan pasangan beda agama. Pasal tersebut, justru membuat potensi penyimpangan moral dan spiritual karena banyaknya catatan sipil menolak menikahkan pasangan-pasangan tersebut. Nikson mengakui gereja bukan merupakan entitas yang berdiri sendiri. Harus juga patuh pada peraturan negara. Meski demikian, hal itu bukan berarti gereja tidak diperbolehkan kritis terhadap kebijakan negara yang bersifat diskriminatif. Bahwa penerapan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan telah menyimpang dari rasa keadilan, karena secara teologis orang yang berbeda agama pun tidak boleh dilarang untuk menikah. Pendapat berbeda muncul dari Saiful Bahri, Kepala Divisi Hukum Muhammadiyah, sebagai Pihak Terkait dalam sidang pengujian UU Perkawinan, Saiful Bahri menyampaikan bahwa hukum positif Indonesia tidak mewadahi dan tak mengakui perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut (beda agama) tidak bisa dilakukan dan didaftarkan secara Islam, yaitu KUA. Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tidak mencerminkan adanya pelanggaran hak azasi manusia dan hak konstitusional warga negara yang didalilkan oleh lima Mahasiswa dan alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia sebagai pemohon. Apabila perkawinan tidak berdasarkan agama dan kepercayaannya itu, maka hal tersebut bertentangan dengan alinea keempat UUD 1945 yang menyatakan : “Suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa …... Permasalahan perkawinan beda agama, bukanlah permasalahan agama itu sendiri melainkan permasalahan bagaimana tanggungjawab negara melalui produk hukumnya, dapat melindungi serta menjamin terlaksananya hak-hak warga negaranya. Dalam konteks negara hukum, permasalahan perkawinan beda agama adalah permasalahan hukum, bukan permasalahan agama. Sedangkan tafsiran agama tentang perkawinan beda agama adalah permasalahan teologis dan tafsiran-tafsiran agama. Oleh karena Indonesia adalah negara hukum maka sudah sepatutnya yang menjadi dasar adalah hukum nasional. Meskipun hukum nasional (UU Perkawinan) mengacu pada hukum agama, namun cendrung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional. Hukum (UU) tidak boleh sarat diskriminasi. Harus berlaku umum, tidak boleh ada satu produk hukum pun yang hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kelompok lainnya. Setiap warga negara dijamin hak-haknya yang sama dan sederajat, apa pun latar belakangnya, entah latar belakang agama, keyakinan, dan kepercayaannya. Setiap pertimbangan dan alasan untuk membuat perundang-undangan haruslah memperhitungkan
  • 4. kesamaan dan kesederajatan warga negara dalam pemenuhan hak-hak mereka, tanpa membedakan antara satu kelompok warga negara dengan yang lainnya atas dasar perbedaan agama dan kepercayaan. Melarang Perkawinan Beda Agama merupakan bentuk pelanggaran hak konstitusi sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pelanggaran Hak Asasi Manusia sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. * Advokat / Pengacara – Konsultan Hukum Founder dan Managing Partner Law Office “Fidel Angwarmasse & Partners” Jl. Sungai Sambas III No. 5, 3rd Floor, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan Telp. 021 93389928 Hp. : 082199744546 // 085821313103 Pin : 73D42C7D