SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
Berakhirnya Perkawinan
Karena Murtad
Fakultas Hukum - Universitas
Udayana
Oleh : Armilda
Febriana
Perkawinan ini memiliki tujuan untuk
membina keluarga sakinah mawaddah dan
warahmah. dalam usaha mewujudkan tujuan
tersebut, melangsungkan sebuah
perkawinan merupakan hak semua manusia,
tanpa membedakan suku, strata sosial
bahkan kewarganegaraan atau yang disebut
perkawinan campuran.
Fakultas Hukum - Universitas Udayana
Di dalam undang-undang perkawinan Indonesia, pernikahan
beda agama masih belum diatur secara tegas; jika ada,
aturan tersebut bersifat multitafsir. Ada yang mengatakan
bahwa perkawinan beda agama tersebut sama halnya dengan
perkawinan campuran dan adapula yang menyatakan tidak ada
peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama,
sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama
diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya.
Latar Belakang
Namun, berbeda jika melangsungkan perkawinan beda agama
antara seorang Muslim dan non-Muslim, sudah jelas diatur
dalam hukum islam. Meskipun, kenyataannya keyakinan tidak
dapat menjadi patokan atau menjamin terwujudnya tujuan
sebuah perkawinan.
• Apa saja yang menjadi syarat dan rukun sehingga
dapat disebut sahnya suatu perkawinan?
• Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam
pandangan hukum islam?
• Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam
pandangan hukum Indonesia?
• Apa akibat yang terjadi apabila salah satu dari
pasangan suami istri murtad (keluar dari agama
islam)?
Fakultas Hukum - Universitas Udayana
Berdasarkan latar belakang
sebelumnya, maka dapat ditarik
rumusan masalah sebagai berikut:
Rukun dan Syarat
Sahnya Sebuah
Perkawinan dalam
Islam
Rukun dan syarat menentukan suatu
perbuatan hukum, terutama yang
menyangkut dengan sah atau tidaknya
perbuatan tersebut dari segi hukum.
Kedua kata tersebut mengandung arti
yang sama, dalam hal bahwa keduanya
merupakan sesuatu yang harus
diadakan. Sama halnya dengan
perkawinan, sebagai perbuatan hukum,
rukun dan syarat perkawinan tidak
boleh ditinggalkan. Perkawinan
menjadi tidak sah bila keduanya tidak
ada atau tidak lengkap. Syarat
perkawinan (syarat materiil) diatur
dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
Dilihat dari syarat bahwa dalam
syarat calon mempelai diterangkan
keduanya baik mempelai laki-laki
maupun mempelai perempuan harus
memenuhi syarat yaitu beragama islam.
Fakultas Hukum - Universitas Udayana
Namun, selain syarat-syarat diatas ada
juga syarat sahnya perkawinan yang mana
sah artinya sesuatu yang memenuhi
segala rukun dan syaratnya, di samping
tidak adanya halangan. Bila sebaliknya,
maka dihukumi sebagai fasad atau batal.
Syarat sahnya perkawinan menurut
Undang-undang Perkawinan terdapat dalam
Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu :
• Perkawinan adalah sah, apabila
dilakukan menurut hukum masingmasing
agama dan kepercayaannya itu.
• Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut
peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Perkawinan Beda Agama dalam
Hukum Islam dan Pandangan
Ulama.
Berdasarkan ayat berikut maka dapat
disimpulkan bahwa Muslimah tidak boleh
menikah dengan pria non-Muslim, termasuk
dengan Ahlii Kitab. Pria Muslim pun
tidak boleh menikahi wanita
kafir/musyrik, tapi pria Muslim boleh
menikahi wanita Ahlii Kitab. Ahlii kitab
adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani
(Kristen). Menanggapi nas yang membahas
perkawinan antar-agama, Umar Farukh,
seorang pemikir modern, dan beberapa
Ahli tafsir menilai bahwa ayat 221
surat al-Baqarah dan ayat 10 surat al-
Mumtahanah di-nasakh oleh ayat 5 surat
al-Ma’idah. Maka, diperbolehkan bagi
laki-laki Muslim menikahi wanita
kitabiyah atau Ahli Kitab, karena hukum
pengharaman mutlaknya telah di-naskh
Fakultas Hukum - Universitas Udayana
• Diperbolehkannya pria
muslim ini menikahi
perempuan Ahli Kitab
dikarenakan biasanya
pria lebih kuat dan
bisa mentolelir wanita
Ahli Kitab dalam
menjalankan agamanya.
Selain itu juga
terdapat perbedaan
yang mana (Islam
mengakui Isa a.s.
sebagai Nabi Allah,
sedangkan Ahlii Kitab
tidak mengakui
Muhammad saw. sebagai
Fakultas Hukum - Universitas Udayana
• Dengan demikian, akan
timbul hubungan
diplomasi antara pihak
Muslim dengan Ahli
Kitab. Lambat laun
mereka akan sadar
dengan keberadaan dan
keyakinan yang dipegang
selama ini. Walaupun
tanpa adanya paksaan
mereka akan masuk
Islam dengan sendirinya
sehingga terciptalah
suatu tujuan Islam
sebagai agama rahmatan
Hukum di Indonesia
Mengenai Perkawinan
Beda Agama
Undang-Undang perkawinan relatif jelas menolak
kebolehan orang berbeda agama untuk
melangsungkan perkawinan, karena dianggap
sah apabila kedua mempelai tunduk pada suatu
hukum yang tidak ada larangan pernikahan dalam
agamanya, hal ini tidak berarti lepas dari
masalah. Sebaliknya, ia mengundang berbagai
penafsiran.
Penafsiran terhadap ketentuan ituakan memunculkan :
• Pertama, tafsiran bahwa perkawinan beda agama
merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal
2 ayat 1 jo pasal 8 f
• Kedua, perkawinan antar-agama itu sah dan
dapat dilangsungkan karena telah tercakup
dalam perkawinan campuran
• Ketiga, perkawinan antar-agama sama sekali tidak
diatur dalam UU No. 1/1974, sehingga berdasarkan
pasal 66 UU No. 1/1974,
Fakultas Hukum - Universitas Udayana
Secara normatif, perkawinan beda agama dalam KHI dibagi menjadi tiga.
• Pertama, perbedaan agama sebagai kekurangan syarat perkawinan.
• Kedua, perbedaan agama sebagai alasan pencegahan perkawinan.
• Ketiga, beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan
Fakultas Hukum - Universitas Udayana
Murtad yang Mengakhiri
Suatu Perkawinan
Perbedaan keyakinan bisa
terjadi sebelum, selama, dan
sesudah perkawinan. Perbedaan
agama sebelum perkawinan yang
berlanjut saat perkawinan akan
berakibat pada perdebatan sah
tidaknya perkawinan itu.
Sementara perbedaan agama
yang muncul selama membina
dan menjalankan rumah
tangga, bisa menimbulkan
kontroversi pada soal
pembatalan perkawinan yang
bersangkutan.
Fakultas Hukum - Universitas Udayana
Berikut adalah beberapa faktor
yang memungkinkan terjadinya
murtad:
• Motivasi sejak awal menjadi
seorang muslim tidak karena
panggilan jiwa dan keinginan
sendiri;
• Dorongan dari pihak keluarga
yang masih memeluk agama non-
muslim;
• Tidak menemukan apa yang ia
harapkan saat menjadi seorang
muslim, bahkan ada yang sampai
terkucilkan dalam lingkungan
barunya, sehingga ia merasa
kembali ke agama semula
menjadi jawaban yang ia
butuhkan.
KESIMPULAN
Rukun dan syarat
menentukan suatu
perbuatan hukum, terutama
yang menyangkut dengan
sah atau tidaknya
perbuatan tersebut dari
segi hukum. Kedua kata
tersebut mengandung arti
yang sama, dalam hal
bahwa keduanya merupakan
sesuatu yang harus
diadakan. Sama halnya
dengan perkawinan,
sebagai perbuatan hukum,
rukun dan syarat
perkawinan tidak boleh
ditinggalkan. Perkawinan
menjadi tidak sah bila
keduanya tidak ada atau
tidak lengkap.
Dalam hukum Islam pun
perkawinan beda agama ini
tidak ada larangan Ulama
sepakat bahwasanya
menikahi orang
musyrik dan kafir
hukumnya haram.
Sedangkan dalam masalah
menikahi Ahli Kitab
yakni Nasrani dan
Yahudi, ulama merujuk
surat al-Ma’idah ayat
5 bahwa pria non-
Muslim dilarang menikahi
wanita muslimah, tetapi
pria Muslim boleh
menikahi wanita Ahli
Kitab yang disebabkan
karena toleransi beragama
yang mana dalam Islam
mengakui Isa a.s.
sebagai Nabi Allah,
Perbedaan keyakinan ini
pun dapat terjadi saat
sebelum, selama, ataupun
sesudah perkawinan.
Namun, jika dalam
perjalanan sebuah
perkawinan terjadi murtad
pada salah satu pasangan
antara suami dan istri
maka perkawinan tersebut
menjadi fasakh atau
batal. Yang mana telah
diatur dalam Pasal 75 KHI
yang mengatur tentang
pembatalan perkawinan
dari salah satu pasangan
yang murtad. Sehingga
perkawinan yang walaupun
sudah dibina sejak lama
ataupun masih sebentar
tetap harus berakhir
karena murtadnya salah
SARAN • “Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka
penulis mengajukan saran bahwa sebuah
pernikahan/perkawinan adalah hal yang sangat
sakral. Sehingga sebelum memutuskan pindah
keyakinan (agama) dan memutuskan untuk menikah
sebaiknya harus dipikirkan secara matang dan
dikomunikasikan kepada pasangan, keluarga, maupun
ulama. Agar tidak terjadi pembatalan perkawinan di
suatu hari nanti, dan bisa menjadi keluarga yang
sakinah, mawaddah, dan warahmah.”
TERIMA KASIH.
HEHEHEHEHHEHE

More Related Content

Similar to PerkawinanBedaAgamaDalamHukumIslamDanIndonesia

MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02Ade Mufti Kholil
 
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02Ade Mufti Kholil
 
Keperawatan agama modul 3 kb2
Keperawatan agama modul 3 kb2Keperawatan agama modul 3 kb2
Keperawatan agama modul 3 kb2Anton Saja
 
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan agama
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan agamaPedoman menciptakan keluarga berdasarkan agama
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan agamapjj_kemenkes
 
Keluarga sakinah dan nikah beda agama
Keluarga sakinah dan nikah beda agamaKeluarga sakinah dan nikah beda agama
Keluarga sakinah dan nikah beda agamaFarichah Riha
 
Makalah pendidikan agama islam 2
Makalah pendidikan agama islam 2Makalah pendidikan agama islam 2
Makalah pendidikan agama islam 2tyasputri9
 
Makalah pendidikan agama islam 2
Makalah pendidikan agama islam 2Makalah pendidikan agama islam 2
Makalah pendidikan agama islam 2tyasputri9
 
Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...
Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...
Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...AZA Zulfi
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixokaatmadja
 
Poligami, perkawinan campuran dan perkawinan antar agama
Poligami, perkawinan campuran dan perkawinan antar agamaPoligami, perkawinan campuran dan perkawinan antar agama
Poligami, perkawinan campuran dan perkawinan antar agamaRissa Vilia
 
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptxtugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptxSorayalia
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Rizqy Putra
 
Kawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih Islam
Kawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih IslamKawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih Islam
Kawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih IslamRendra Fahrurrozie
 

Similar to PerkawinanBedaAgamaDalamHukumIslamDanIndonesia (20)

Ketentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptxKetentuan Perkawinan.pptx
Ketentuan Perkawinan.pptx
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 
PPT AIK Kel.2.pptx
PPT AIK Kel.2.pptxPPT AIK Kel.2.pptx
PPT AIK Kel.2.pptx
 
Amelia unit 3 pma
Amelia unit 3 pmaAmelia unit 3 pma
Amelia unit 3 pma
 
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
 
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
Pembahasankawinc 131110114317-phpapp02
 
Keperawatan agama modul 3 kb2
Keperawatan agama modul 3 kb2Keperawatan agama modul 3 kb2
Keperawatan agama modul 3 kb2
 
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan agama
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan agamaPedoman menciptakan keluarga berdasarkan agama
Pedoman menciptakan keluarga berdasarkan agama
 
Keluarga sakinah dan nikah beda agama
Keluarga sakinah dan nikah beda agamaKeluarga sakinah dan nikah beda agama
Keluarga sakinah dan nikah beda agama
 
Makalah pendidikan agama islam 2
Makalah pendidikan agama islam 2Makalah pendidikan agama islam 2
Makalah pendidikan agama islam 2
 
Makalah pendidikan agama islam 2
Makalah pendidikan agama islam 2Makalah pendidikan agama islam 2
Makalah pendidikan agama islam 2
 
Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...
Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...
Makalah Hukum Perdata Islam di Indonesia tentang Pencatatan Perkawinan, Perja...
 
Hukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fixHukum adat tugas fix
Hukum adat tugas fix
 
Poligami, perkawinan campuran dan perkawinan antar agama
Poligami, perkawinan campuran dan perkawinan antar agamaPoligami, perkawinan campuran dan perkawinan antar agama
Poligami, perkawinan campuran dan perkawinan antar agama
 
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptxtugas ppt hukum Islam new (1).pptx
tugas ppt hukum Islam new (1).pptx
 
Hukum nikah
Hukum nikahHukum nikah
Hukum nikah
 
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
Kasus perkawinan adat berdasarkan uu no. 1 thn 1974
 
Makalah munakahat
Makalah munakahatMakalah munakahat
Makalah munakahat
 
10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan10. hukum pernikahan
10. hukum pernikahan
 
Kawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih Islam
Kawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih IslamKawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih Islam
Kawin Kontrak (Mut'ah) dan Siri dalam Tinjauan Fikih Islam
 

More from Egi Fahroji

OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  DAERAH.pptxOTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptxEgi Fahroji
 
KENAKALAN REMAJA.pptx
KENAKALAN REMAJA.pptxKENAKALAN REMAJA.pptx
KENAKALAN REMAJA.pptxEgi Fahroji
 
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptxEKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptxEgi Fahroji
 
Pernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia.pptx
Pernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia.pptxPernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia.pptx
Pernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia.pptxEgi Fahroji
 
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptxProses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptxEgi Fahroji
 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptxAnalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptxEgi Fahroji
 
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptxPermasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptxEgi Fahroji
 
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptxKebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptxEgi Fahroji
 
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERSPRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERSEgi Fahroji
 

More from Egi Fahroji (9)

OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  DAERAH.pptxOTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN  DAERAH.pptx
OTONOMI DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH.pptx
 
KENAKALAN REMAJA.pptx
KENAKALAN REMAJA.pptxKENAKALAN REMAJA.pptx
KENAKALAN REMAJA.pptx
 
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptxEKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
EKSISTENSI KONSTITUSI SEBAGAI OBJEK KAJIAN SERTA SUMBER HUKUM TATA NEGARA.pptx
 
Pernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia.pptx
Pernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia.pptxPernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia.pptx
Pernikahan Dini Dalam Hukum Indonesia.pptx
 
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptxProses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.pptx
 
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptxAnalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Saat Terjadinya Bom Bali .pptx
 
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptxPermasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
Permasalahan Eksploitasi Pendapatan Daerah dalam Otonomi Daerah.pptx
 
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptxKebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
Kebocoran Data Pribadi dalam Perbankan.pptx
 
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERSPRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
PRESENTASI TENTANG PERANAN PERS
 

Recently uploaded

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaYogaJanuarR
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)ErhaSyam
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum ViktimologiSaktaPrwt
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIdillaayuna
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxmuhammadarsyad77
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxAudyNayaAulia
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANharri34
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 

Recently uploaded (10)

Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas TerbukaSesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
Sesi 3 MKDU 4221 PAI 2020 Universitas Terbuka
 
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
HUKUM PERDATA di Indonesia (dasar-dasar Hukum Perdata)
 
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
2. MACAM MACAM KORBAN.ppt Materi Kuliah Hukum Viktimologi
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKIHAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
HAK PATEN yang merupakan salah satu bagian dari HAKI
 
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptxPENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024.pptx
 
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptxHukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
Hukum Adat Islam Institut Agama Islam Negeri Bone.pptx
 
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHANBENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
BENTUK NEGARA ,BENTUK PEMERINTAHAN DAN SISTEM PEMERINTAHAN
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 

PerkawinanBedaAgamaDalamHukumIslamDanIndonesia

  • 1. Berakhirnya Perkawinan Karena Murtad Fakultas Hukum - Universitas Udayana Oleh : Armilda Febriana
  • 2. Perkawinan ini memiliki tujuan untuk membina keluarga sakinah mawaddah dan warahmah. dalam usaha mewujudkan tujuan tersebut, melangsungkan sebuah perkawinan merupakan hak semua manusia, tanpa membedakan suku, strata sosial bahkan kewarganegaraan atau yang disebut perkawinan campuran. Fakultas Hukum - Universitas Udayana Di dalam undang-undang perkawinan Indonesia, pernikahan beda agama masih belum diatur secara tegas; jika ada, aturan tersebut bersifat multitafsir. Ada yang mengatakan bahwa perkawinan beda agama tersebut sama halnya dengan perkawinan campuran dan adapula yang menyatakan tidak ada peraturan yang mengatur tentang perkawinan beda agama, sehingga ada yang berpandangan bahwa pernikahan beda agama diperkenankan selama tidak ada yang mengaturnya. Latar Belakang Namun, berbeda jika melangsungkan perkawinan beda agama antara seorang Muslim dan non-Muslim, sudah jelas diatur dalam hukum islam. Meskipun, kenyataannya keyakinan tidak dapat menjadi patokan atau menjamin terwujudnya tujuan sebuah perkawinan.
  • 3. • Apa saja yang menjadi syarat dan rukun sehingga dapat disebut sahnya suatu perkawinan? • Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam pandangan hukum islam? • Bagaimana hukum perkawinan beda agama dalam pandangan hukum Indonesia? • Apa akibat yang terjadi apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad (keluar dari agama islam)? Fakultas Hukum - Universitas Udayana Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
  • 4. Rukun dan Syarat Sahnya Sebuah Perkawinan dalam Islam Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dilihat dari syarat bahwa dalam syarat calon mempelai diterangkan keduanya baik mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan harus memenuhi syarat yaitu beragama islam. Fakultas Hukum - Universitas Udayana Namun, selain syarat-syarat diatas ada juga syarat sahnya perkawinan yang mana sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka dihukumi sebagai fasad atau batal. Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu : • Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasing agama dan kepercayaannya itu. • Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • 5. Perkawinan Beda Agama dalam Hukum Islam dan Pandangan Ulama. Berdasarkan ayat berikut maka dapat disimpulkan bahwa Muslimah tidak boleh menikah dengan pria non-Muslim, termasuk dengan Ahlii Kitab. Pria Muslim pun tidak boleh menikahi wanita kafir/musyrik, tapi pria Muslim boleh menikahi wanita Ahlii Kitab. Ahlii kitab adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani (Kristen). Menanggapi nas yang membahas perkawinan antar-agama, Umar Farukh, seorang pemikir modern, dan beberapa Ahli tafsir menilai bahwa ayat 221 surat al-Baqarah dan ayat 10 surat al- Mumtahanah di-nasakh oleh ayat 5 surat al-Ma’idah. Maka, diperbolehkan bagi laki-laki Muslim menikahi wanita kitabiyah atau Ahli Kitab, karena hukum pengharaman mutlaknya telah di-naskh Fakultas Hukum - Universitas Udayana
  • 6. • Diperbolehkannya pria muslim ini menikahi perempuan Ahli Kitab dikarenakan biasanya pria lebih kuat dan bisa mentolelir wanita Ahli Kitab dalam menjalankan agamanya. Selain itu juga terdapat perbedaan yang mana (Islam mengakui Isa a.s. sebagai Nabi Allah, sedangkan Ahlii Kitab tidak mengakui Muhammad saw. sebagai Fakultas Hukum - Universitas Udayana • Dengan demikian, akan timbul hubungan diplomasi antara pihak Muslim dengan Ahli Kitab. Lambat laun mereka akan sadar dengan keberadaan dan keyakinan yang dipegang selama ini. Walaupun tanpa adanya paksaan mereka akan masuk Islam dengan sendirinya sehingga terciptalah suatu tujuan Islam sebagai agama rahmatan
  • 7. Hukum di Indonesia Mengenai Perkawinan Beda Agama Undang-Undang perkawinan relatif jelas menolak kebolehan orang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan, karena dianggap sah apabila kedua mempelai tunduk pada suatu hukum yang tidak ada larangan pernikahan dalam agamanya, hal ini tidak berarti lepas dari masalah. Sebaliknya, ia mengundang berbagai penafsiran. Penafsiran terhadap ketentuan ituakan memunculkan : • Pertama, tafsiran bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8 f • Kedua, perkawinan antar-agama itu sah dan dapat dilangsungkan karena telah tercakup dalam perkawinan campuran • Ketiga, perkawinan antar-agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, sehingga berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974, Fakultas Hukum - Universitas Udayana
  • 8. Secara normatif, perkawinan beda agama dalam KHI dibagi menjadi tiga. • Pertama, perbedaan agama sebagai kekurangan syarat perkawinan. • Kedua, perbedaan agama sebagai alasan pencegahan perkawinan. • Ketiga, beda agama sebagai alasan pembatalan perkawinan Fakultas Hukum - Universitas Udayana
  • 9. Murtad yang Mengakhiri Suatu Perkawinan Perbedaan keyakinan bisa terjadi sebelum, selama, dan sesudah perkawinan. Perbedaan agama sebelum perkawinan yang berlanjut saat perkawinan akan berakibat pada perdebatan sah tidaknya perkawinan itu. Sementara perbedaan agama yang muncul selama membina dan menjalankan rumah tangga, bisa menimbulkan kontroversi pada soal pembatalan perkawinan yang bersangkutan. Fakultas Hukum - Universitas Udayana Berikut adalah beberapa faktor yang memungkinkan terjadinya murtad: • Motivasi sejak awal menjadi seorang muslim tidak karena panggilan jiwa dan keinginan sendiri; • Dorongan dari pihak keluarga yang masih memeluk agama non- muslim; • Tidak menemukan apa yang ia harapkan saat menjadi seorang muslim, bahkan ada yang sampai terkucilkan dalam lingkungan barunya, sehingga ia merasa kembali ke agama semula menjadi jawaban yang ia butuhkan.
  • 10. KESIMPULAN Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Perkawinan menjadi tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Dalam hukum Islam pun perkawinan beda agama ini tidak ada larangan Ulama sepakat bahwasanya menikahi orang musyrik dan kafir hukumnya haram. Sedangkan dalam masalah menikahi Ahli Kitab yakni Nasrani dan Yahudi, ulama merujuk surat al-Ma’idah ayat 5 bahwa pria non- Muslim dilarang menikahi wanita muslimah, tetapi pria Muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab yang disebabkan karena toleransi beragama yang mana dalam Islam mengakui Isa a.s. sebagai Nabi Allah, Perbedaan keyakinan ini pun dapat terjadi saat sebelum, selama, ataupun sesudah perkawinan. Namun, jika dalam perjalanan sebuah perkawinan terjadi murtad pada salah satu pasangan antara suami dan istri maka perkawinan tersebut menjadi fasakh atau batal. Yang mana telah diatur dalam Pasal 75 KHI yang mengatur tentang pembatalan perkawinan dari salah satu pasangan yang murtad. Sehingga perkawinan yang walaupun sudah dibina sejak lama ataupun masih sebentar tetap harus berakhir karena murtadnya salah
  • 11. SARAN • “Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan saran bahwa sebuah pernikahan/perkawinan adalah hal yang sangat sakral. Sehingga sebelum memutuskan pindah keyakinan (agama) dan memutuskan untuk menikah sebaiknya harus dipikirkan secara matang dan dikomunikasikan kepada pasangan, keluarga, maupun ulama. Agar tidak terjadi pembatalan perkawinan di suatu hari nanti, dan bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”