Penulisan skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 DI KOTA YOGYAKARTA”. Dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Kota Yogyakarta agar masyarakat Kota Yogyakarta tertib dalam melaporkan kelahiran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota Yogyakarta serta penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melaporkan kelahiran tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota Yogyakarta. Penelitian ini dispesifikan sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal hokum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penerbitan KK dan KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Bapak Drs. Bram Prasetyo Handoyo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejalah lain dalam masyarakat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kta Yogyakarta melihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan proses pelaporan kelahiran khususnya di Kota Yogyakarta. Kendala yang dialami dalam pelaporan kelahiran tersebut. Kesibukan orang tua, belum merasa butuh, sehingga pemerintah menerapkan sanksi bgi masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran, baik itu berupa denda, mendapatkan persetujuan kepala instansi setempat yang melaporkan kelahiran sampai dengan 1 (satu) tahun, maupun mendapat penetapan pengadilan yang melaporkan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan dijalankan sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007. Hal tersebut disebabkan banyknya masyarakat Yogyakarta yang terlambat melaporkan kelahiran tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Kata Kunci : Pelaporan Kelahiran, UU No. 23 Tahun 2006

1. PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006
DI KOTA YOGYAKARTA
A Latar belakang Masalah
Dalam kehidupan manusia akan terjadi suatu siklus hidup dimana manusia
akan mengalami berbagai peristiwa penting di dalam hidupnya. Siklus hidup,
pengalaman dan peristiwa penting itu antara lain adalah kelahiran, perkawinan,
perceraian, kematian, dan berbagai peristiwa penting lainnya.
Setiap manusia berkeinginan meneruskan keturunan dengan melakukan
pernikahan, karena hal tersebut merupakan naluri tiap-tiap individu. Adanya
pernikahan tersebut maka terjalinlah suatu ikatan suami isteri yang pada nantinya
terbentuk sebuah keluarga berikut keturunannya. Kehadiran anak tidak hanya
dipandang sebagai konsekuensi adanya hubungan biologis, tetapi juga merupakan
keinginan dari naluri setiap manusia.
Anak merupakan dambaan bagi setiap orang tua dan anak adalah bagian
dari generasi sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi
dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan generasi penerus
bangsa yang nantinya akan melanjutkan cita-cita pendahulunya, sebaiknya
mendapat dukungan yang memadai untuk proses perkembangan diri. Dukungan-
dukungan itu dapat berupa pembinaan yang baik, kondisi keluarga dan
lingkungan yang mendukung perkembangannya, serta mendapatkan perawatan
1

2. yang baik. Hal tersebut dimaksudkan agar seorang anak nantinya dapat tumbuh
berkembang dengan optimal sehingga bisa berguna bagi bangsa dan negara.
Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan
bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban
memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang,
berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Negara,
pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung
jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak, karena anak dari sisi
perkembangan fisik dan psikis manusia merupakan pribadi yang lemah, belum
dewasa dan masih membutuhkan perlindungan.
Kehadiran anak sebagai anggota keluarga yang baru, menjadi bagian dari
tanggung jawab orang tua untuk mendidik anak tersebut menjadi orang yang
berguna. Satu hal paling penting lainnya, yang harus dipikirkan oleh orang tua
terhadap anaknya adalah membuatkan akta lahir bagi anaknya. Persoalan ini
terkadang sering terlupakan oleh orang tua, padahal selaku warga negara, seorang
anak haruslah tercatat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Indonesia termasuk salah satu dari 20 negara yang cakupan pencatatan
kelahirannya paling rendah, dan keadaan di daerah pedesaan lebih buruk daripada
di perkotaan. Kesenjangan ini termasuk yang tertinggi di dunia. Banyak faktor
yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari
kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya
2

3. yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap
pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.1
Seluruh peristiwa penting yang terjadi dalam keluarga (yang memiliki
aspek hukum), perlu didaftarkan dan dibukukan, sehingga baik yang bersangkutan
maupun orang lain yang berkepentingan mempunyai bukti yang outentik tentang
peristiwa-peristiwa tersebut, dengan demikian maka kedudukan hukum seseorang
menjadi tegas dan jelas. Dalam rangka memperoleh atau mendapatkan kepastian
kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti bukti outentik yang sifat bukti
itu dapat untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya.
Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi
pelaksana setempat ditempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60
(enam puluh) hari sejak kelahiran. Apabila peristiwa kelahiran itu telah lampau
waktu untuk didaftarkan, maka untuk dilakukan pencatatan atau pendaftaran perlu
ada surat penetapan dari hakim pengadilan.2
Jadi, apabila anak yang terlambat
didaftarkan kelahirannya maka wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan
Negeri.
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan
menulis dengan judul “Pelaksanaan Pelaporan Kelahiran oleh Penduduk
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota Yogyakarta”.
B1Rumusan Masalah
1 http://www.kpai.go.id, Anak dan Akta Kelahiran, diakses tanggal 18 September 2011.
2 Abdul kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal 50.
3

4. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1 Bagaimana pelaksanaan pelaporan kelahiran oleh penduduk berdasakan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota Yogyakarta ?
2 Bagaimana upaya pemerintah Kota Yogyakarta supaya penduduk tertib
melaporkan kelahiran sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota
Yogyakarta ?
3 Bagaimana penerapan sanksi bagi penduduk yang melaporkan kelahiran tidak
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota
Yogyakarta ?
4