Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut: 1. Dokumen tersebut membahas tentang pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri menurut undang-undang perkawinan dan hukum Islam. 2. Ada perbedaan antara undang-undang dan pengadilan agama dalam membagi harta bersama, di mana undang-undang membaginya sama rata sedangkan pengadilan agama tidak selalu. 3. Penelitian ini mengg

1. O L E H :
N I A W I N O M A R I S Y A
1 9 2 0 1 1 2 0 4 3
SEMINAR PROPOSAL
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SUAMI
ISTRI AKIBAT PERCERAIAN

2. Latar Belakang Masalah
 Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan
yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Begitu
pentingnya perkawinan, maka tidak mengherankan jika
agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan
bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi
Negara mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan
masyarakat.
 Dalam praktek, perkawinan tidak hanya menyangkut
masalah pribadi dari para pihak yang menjalankan
perkawinan, akan tetapi hal ini juga menyangkut
masalah keluarga, kerabat, masyarakat dan agama.
Karena perkawinan sebagai langkah awal dalam
membentuk suatu keluarga kecil yang bahagia dan
sejahtera lahir batin dan sesuai yang telah diamanatkan
oleh Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara
menjamin kepapda tiap-tiap Warga Negara Indonesia
untuk membentuk keluarga.

3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974
tentang Perkawinan yang berbunyi:“Perkawinan
adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria
dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa”.
Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
yang menyatakan: “setiap orang berhak membentuk
keluarga dan melanjutkan keturunan melalui
perkawinan yang sah”.

4. Akibat dari suatu perkawinan memiliki
dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan
hukum, mulai pada saat perkawinan, selama
perkawinan maupun setelah perkawinan, karena
dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan
terjadi maupun yang akan diperoleh seperti: masalah
keturunan, masalah harta dimana jika tidak ada
ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian
harta peninggalan dari yang meninggal maupun
yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah
harta bawaan masing-masing akan menimbulkan
suatu permasalahan.

5. Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan
bahwa perkawinan haruslah berlangsung seumur
hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja.
Putusnya perkawinan karena kehendak suami atau
istri atau kehendak keduanya karena adanya ketidak
rukunan. Disebut dengan istilah “perceraian”, yang
berasal dari tidak dilaksanakannya hak-hak dan
kewajiban-kewajiban sebagai suami atau istri
sebagaimana semestinya menurut hukum
perkawinan yang berlaku.

6. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan menyatakan:
“bilamana perkawinan putus karena perceraian, maka
harta bersama diatur menurut hukumnya masing-
masing”.
Penjelasannya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan ditegaskan hukum masing-
masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-
hukum lainnya yang bersangkutan dengan harta bersama
tersebut, khususnya bagi Warga Negara Indonesia yang
beragama islam penyelesaian sengketanya melalui
Pengadilan Agama yang berpedoman pada Kompilasi
Hukum Islam, sedangkan bagi Warga Negara Indonesia
yang beragama non islam proses penyelesaian dilakukan
melalui Pengadilan Negeri setempat.

7. Mengenai besaran porsi masing-masing pihak
terkait penyelesaian pembagian harta bersama
pasca perceraian suami istri di lingkungan
Pengadilan Agama Padang menetapkan untuk
membagi 2 (dua) bagian menyerahkan ½
(setengah) bagian dari harta bersama kepada suami
dan menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta
bersama kepada istri, hal tersebut sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 120K/Sip/1960 yang dalam
putusannya membagi harta bersama dalam
perkawinan menjadi dua bagian sama besar antara
suami istri yang bercerai. nam

8. Penulis mengambil contoh kasus pembagian harta
bersama di Pengadilan Agama Padang dengan
Nomor Putusan 1290/Pdt.G/2021/PA.Pdg, dimana
dalam pembagian harta bersama hakim membagi
harta bersama tersebut tidaklah sama rata, dimana
pihak suami mendapatkan harta bersama 1/4
(seperempat) sehingga salah satu pihak
mendapatkan harta yang lebih sedikit.

9. Rumusan Masalah
 Bagaimana sinkronisasi terkait pembagian harta
bersama pasca perceraian suami istri menurut
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi
Hukum Islam?
 Bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama
suami istri pasca perceraian dilingkungan
Pengadilan Agama Padang?

10. Kerangka Teoritis
Teori yang digunakan dalam penulisan ini yaitu teori
kepastian hukum yang dikembangkan oleh Van Kant.
Teori kepastian hukum ini bertujuan menjaga
kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-
kepentingan itu tidak diganggu. sebagai upaya
perlindungan hukum bagi warga Negara dengan
menciptakan suatu kepastian hukum terhadap
permasalahan pembagian harta bersama dalam
perkawinan pasca perceraian.

11. Kerangka Konseptual
Harta Bersama
Dalam sebuah perkawinan dikenal 2 (dua) macam
hartabenda. Harta bawaan dan harta bersama (gono-
gini), harta bawaan merupakan harta yang diperoleh
sebelum dilaksanakannya pernikahan baik itu berupa
hadiah, penghasilan, hibah, serta harta yang diperoleh
dari wasiat dan waris.

12. Metode Penelitian
Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam
penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif
yang menekan kepada materi hukum. Penelitian yuridis
normative adalah penelitian yang mengacu pada norma
hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan atau penetapan pengadilan.
Dalam upaya memperoleh kebenaran ilmiah yang
diharapkan, penelitian ini juga menggunakan beberapa
pendekatan, yaitu pendekatan Undang-undang (Statute
Approach), pendekatan konseptual (conseptual
approach).

13. TERIMA KASIH