Hukum Perorangan

1.  NATASYA
 REBECA
 ANGGI
 MICHAEL
 TRISTAN

2. DEFINISI HUKUM
PERORANGAN
Hukum Perorangan dalam
arti luas adalah Ketentuan-
ketentuan mengenai orang
sebagai subyek hukum dan
kekeluargaan

3. Dalam arti sempit Hukum Perorangan memiliki makna yaitu
Ketentuanketentuan orang sebagai subjek hukum saja
I. Subjek Hukum
Menurut hukum bahwa setiap manusia itu merupakan orang, yang berarti
pembawa hak yaitu segala sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban (pendukung hak
dan kewajiban) dan disebut subjek hokum. Apabila dikatakan bahwa setiap manusia
merupakan orang, maka berarti :
1. bahwa tidak dikenal perbedaan berdasarkan agama, baik manusia itu beragama Islam,
Kristen maupun agama lain, mereka semua merupakan orang
2. bahwa antara kelamin yang satu dengan yang lainnya, tidak diadakan pembedaan, jadi
baik wanita maupun pria merupakan orang
3. bahwa tidak diadakan pembedaan antara orang kaya dan miskin, semua dinggap
sebagai orang
4. bahwa tidak dibedakan apakah manusia itu warga Negara atau orang asing, jadi kalau
semua hokum perdata barat ini berlaku bagi orang asing, maka ia dinggap orang.

4. Sebelumnya didalam Buku I BW disebut subjek hukum hanya orang
(pribadi kodrati) tidak termasuk badan hukum, namun selanjutnya dalam
perkembangan selanjutnya, badan hukum telah dimasukan sebagai subjek
hukum yang disebut dengan Pribadi Hukum. Badan Hukum tidak tercantum
didalam Buku I BW karena orang mempelajari masalah badan hukum, setelah
kodifikasi BW dibuat dengan demikian badan hukum kedalam golongan subjek
hukum, dengan demikian Subjek Hukum terdiri dari :
1. Orang (Pribadi Kodrati)
2. Badan Hukum (Pribadi Hukum)
II. Subjek Hukum
Setiap penyandang/pendukung hak dan kewajiban, artinya undang-
undang memberi wewenang Untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan
hak-hak dan kewajiban-kewajiban didalam latu lintas hukum.

5. A. Manusia (Natuurlijk Persoon).
Manusia menurut pengertian hukum terdiri dari tiga
pengertian :
1. Mens, yaitu manusia dalam pengertian biologis yang
mempunyai anggota tubuh,kepala, tangan, kaki dan sebagainya.
2. Persoon, yaitu manusia dalam pengertian yuridis,baik sebagi
individu/pribadi maupun sebagai makhluk yang melakukan
hubungan Hukum dalam masyarakat.
3. Rehts Subject (Subjek Hukum).yaitu manusia dalam hubungan
dengan hubungan hukum (rechts relatie), maka manusia sebagai
pendukung hak dan kewajiban.
Pada azasnya manusia (naturlijk persoon) merupakan
subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban ) sejak lahirnya
sampai meninggal

6. B. Badan Hukum (Recht Person)
Badan Hukum adalah subjek hukum yang bukan manuia yang mempunyai
wewenang dan cakap bertindak dalam hukum melalui wakil-wakil atau pengurusnya
Menurut pasal 1653 BW badan hokum dapat dibagi atas 3 macam, yaitu:
— Badan hokum yang “diakui
— Badan hukum yang “diadakan”
— Korporasi (corporatie)
Jika dipandang dari segi wujudnya atau sifatnya, badan hukum dibedakan menjadi 2 ,
yaitu:
— Yayasan atau stichting
— Korporasi ( corporatie)
TEORITEORI BADAN HUKUM
1. teori fictie (Von Savigny)
2. teori harta kekayaan bertujuan (A. Brinz)
3.teori organ (Otto van gierke)
4. teori propriete collective (planiol dan molengratt)
5. teori kenyataan yuridis /juridische realiteitsleere (majer)

7. Hukum Hukum Perkawinan : Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif Indonesia terdapat pada UUD
1945 Pasal 28B ayat 1, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan UU Nomor 16 Tahun 2019
Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang No 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa
pernikahan atau perkawinan adalah ikatan lahiriah antara perempuan dan laki-laki dengan tujuan membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 Undang-undang Perkawinan
Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-msing
agamanya dan kepercayaannya
Hak – Hak dan tanggung jawab orang tua : Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa tugas dan tanggung
jawab orang tua adalah; 1) Mengasuh memelihara, melindungi, dan mendidik anak, 2) Menumbuh kembangkan
anak sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya, 3) Mencegah anak menikah pada usia dini, dan 4)
Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti anak.
Hukum Perceraian:
Dasar hukum proses perceraian di Indonesia adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 197512. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan2. Alasan-alasan
yang dapat dijadikan dasar perceraian diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP jo Pasal 116 KHI3. Tata
cara perceraian diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 dan dalam PP No. 9 tahun 1975
pasal 14 sampai 364.
PERKAWINAN DAN KELUARGA

8. Perlindungan Hukum Perorangan
Perlindungan Konsumen : Adapun asas – asas perlindungan konsumen sebagaimana Pasal 2
Undang undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen :
1) Asas manfaat, dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam
penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar – besarnya
bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan;
2) Asas keadilan, dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat ndonesia diwujudkan secara
maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk
memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
Perrlindungan Prakerja : Perlindungan hukum terhadap pekerja diatur dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa setiap tenaga kerja berhak dan
mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak
tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan
kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para
penyandang cacat

9. Kasus Kasus Hukum Perorangan
Hukum perorangan adalah Hukum tentang orang mengatur tentang orang (nama orang, tempat
tinggal, kecakapan hukum) dan badan hukum sebagai subyek hukum. Berlakunya seorang
manusia sebagai pembawa hak (subyek hukum ialah mulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada
saat ia meninggal dunia).
Contoh kasusunya: Kasus pencurian dan perampokan Kasus penipuan Kasus pemerasan Kasus
pemerkosaan Kasus penggelapan pajak Kasus penunggakan pajak Kasus pemalsuan dokumen.
dampak kasus pada hukum perorangan: Dampak Finansial: Kasus hukum dapat memiliki dampak
finansial yang serius pada individu. Ini bisa termasuk pembayaran denda, ganti rugi kepada pihak
yang dirugikan, atau biaya hukum yang tinggi. Dalam beberapa kasus, individu mungkin harus
membayar sanksi atau denda berat, yang dapat menguras sumber daya keuangan mereka.
Dampak Reputasi: Kasus hukum yang terbuka untuk publik bisa merusak reputasi seseorang.
Dalam beberapa kasus, ketika seseorang dinyatakan bersalah dalam kasus hukum, ini dapat
berdampak pada citra mereka di masyarakat atau dalam karier mereka.
Dampak Emosional dan Psikologis: Proses hukum bisa sangat stres dan mengejutkan bagi individu
yang terlibat

10. Hukum
Modern
Beberapa tantangan hukum yang paling umum dihadapi oleh individu dalam masyarakat modern
meliputi:
Kompleksitas Hukum: Hukum telah menjadi semakin kompleks seiring berjalannya waktu, dengan
regulasi yang kompleks dan prosedur hukum yang sulit dipahami oleh individu biasa.
Akses ke Keadilan: Banyak perorangan mungkin menghadapi kendala akses ke sistem peradilan.
Hal ini bisa terkait dengan biaya mahal untuk menyewa pengacara atau kesulitan untuk
mengakses peradilan jika mereka tinggal di daerah terpencil.
Privasi dan Teknologi: Kemajuan teknologi telah membawa tantangan baru terkait dengan privasi
individu. Kasus-kasus seperti pelanggaran data, pengawasan online, dan hak-hak privasi di dunia
maya menjadi isu penting dalam hukum modern.

11. Hukum perorangan yang mengatur hak, tanggung jawab, dan perlindungan
individu dalam masyarakat modern dikenal sebagai hukum perorangan.
Ringkasan Hukum perorangan
Hak Individu: Hukum perorangan mengakui dan melindungi hak-hak
individu, termasuk hak atas hidup, hak atas kebebasan berbicara, hak atas
privasi, dan hak atas kebebasan beragama. Hak-hak ini merupakan dasar
dari masyarakat yang bebas dan adil.
Tanggung Jawab Individu: Selain hak-hak mereka, individu juga memiliki
tanggung jawab hukum. Tanggung jawab ini mencakup mengikuti hukum,
menghormati hak-hak orang lain, dan bertanggung jawab atas apa yang
mereka lakukan. Jika seseorang melanggar hukum, mereka dapat
menghadapi konsekuensi hukum.
Perlindungan Hukum: Hukum perorangan melindungi orang dari
pelanggaran atau penyalahgunaan hak-hak mereka, seperti menggunakan
KESIMPULAN

12. MALU BERTANYA SESAT DI
JALAN.
INI DI KELAS BUKAN DI
JALAN, JADI GAUSAH
NANYA.
GABAKAL KESESAT
SEKIAN DAN
TERIMA KASIH