Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan dan penangkalan keimigrasian sebagai fungsi perlindungan kepentingan nasional di Yogyakarta. Ia menjelaskan latar belakang dan permasalahan terkait kebijakan tersebut, serta tujuan untuk menganalisis latar belakang dan manfaatnya sebagai perlindungan kepentingan nasional.

1. PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN
SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP
KEPENTINGAN NASIONAL DI YOGYAKARTA
A. Latar Belakang
Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini
bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum
merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan bangsa. Hukum mempunyai posisi
strategis dan dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Untuk memenuhi prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan norma-norma
hukum maupun peraturan perundang-undangan serta aparatur pengemban dan
penegak hukum. Salah satu perwujudan prinsip-prinsip hukum tersebut
dilaksanakan dalam bidang keimigrasian. Jika dikaitkan dengan ilmu hukum yang
menjadi induknya, hukum keimigrasian adalah bagian dari ilmu hukum
kenegaraan, khususnya merupakan cabang dari hukum administrasi negara
(administratiefrecht).1
Hal itu terlihat dari fungsi keimigrasian yang
dilaksanakannya, yaitu fungsi penyelenggaraan pemerintahan atau administrasi
negara (bestuur) dan pelayanan masyarakat (public dienst), bukan fungsi
1 M. Imam Santoso, Perspektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional, UI
Press, Jakarta, 2004, hal. 38.
1

2. pembentuk undang-undang (wetgever) dan juga bukan fungsi peradilan
(rechtspraak).2
Dalam melaksanakan fungsi keimigrasian di Indonesia, pemerintah
melalui Direktorat Imigrasi melaksanakan suatu politik keimigrasian yang
bertujuan melindungi kepentingan bangsa dan menyelaraskan apa yang menjadi
tujuan nasional. Untuk melaksanakan hal tersebut maka peraturan keimigrasian
dibuat oleh pemerintah sedemikian rupa agar dapat melindungi kepentingan
nasional. Selain itu juga dapat menjaga kedaulatan dari hal-hal yang dapat
merugikan bangsa sebagai akibat dari perlintasan orang asing yang masuk dan ke
luar dari dan ke dalam wilayah Indonesia. Dalam rangka menjaga keutuhan
tegaknya negara, setiap negara menerapkan tindakan-tindakan yang berwujud
pencegahan terhadap orang-orang tertentu untuk ke luar dari wilayah Indonesia
berdasarkan alasan tertentu. Selain tindakan pencegahan, setiap negara juga dapat
menerapkan tindakan yang berwujud penangkalan terhadap orang-orang tertentu
untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu. Orang-orang
tertentu yang dimaksudkan disini, bukan saja orang asing tetapi juga warga
negara Indonesia, dapat dikenakan tindakan pencegakan dan penangkalan.
Dalam hukum administrasi negara, pemerintah melakukan 2 (dua) macam
tindakan, yaitu tindakan biasa (feitelijkehandelingen) dan tindakan hukum
(rechtshandelingen). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dilakukan
adalah tindakan dalam kategori kedua, rechtshandelingen. Tindakan hukum
2 Ibid., hal. 39.
2

3. pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan.
Dalam negara hukum, setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan atas
hukum, karena dalam negara hukum terdapat prinsip wetmatigheid van bestuur
atau asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa tanpa adanya dasar wewenang
yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
segala macam aparat pemerintah tidak akan memiliki wewenang yang dapat
mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya.
Secara konseptual tindakan pencegahan dan penangkalan yang dilakukan
oleh suatu negara merupakan kewenangan mutlak yang dimiliki sebuah negara
dalam rangka menjalankan kedaulatan yang dimiliki dan dilakukan dalam rangka
melakukan pengaturan lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah negara
tersebut. Demikian pula yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia bahwa cegah
tangkal adalah tindakan pemerintah berupa pelarangan terhadap orang-orang
tertentu berdasarkan alasan-alasan tertentu untuk masuk ataupun ke luar wilayah
Indonesia. Pencegahan merupakan larangan untuk meninggalkan wilayah
Indonesia, sedangkan penangkalan merupakan larangan untuk memasuki wilayah
Indonesia. Terhadap orang-orang yang termasuk dalam pencegahan maupun
penangkalan akan dimasukan ke dalam daftar cekal yang pelaksanaannya
dilakukan oleh Instansi Direktorat Jenderal Keimigrasian.
Sebagai suatu tindakan atau kebijakan berdimensi hukum maka perlu
ditinjau lebih jauh perlukah tindakan pencegahan dan penangkalan itu diambil,
3

4. karena dalam perkembangan dan prakteknya tindakan ini meluas sampai kepada
aspek kehidupan lain yang pada akhirnya dapat dirasakan sebagai sebuah
ketidakadilan. Apabila hal ini terus berlanjut ditakutkan akan menjadi kendala
bagi tercapainya sebuah negara hukum Indonesia yang berlandaskan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang benar-
benar menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia.
Dalam pelaksanaannya, pencegahan dan penangkalan atau disebut dengan
istilah cekal sering menjadi berita yang menarik dan controversial di tengah
masyarakat terutama melalui media massa, apalagi jika tindakan pencekalan
tersebut ditujukan kepada seseorang yang terkenal atau menjadi publik figur
ataupun seorang pejabat negara, maka berita tentang pencekalan ini menjadi
berita yang sangat menarik untuk diperbincangkan oleh publik, terlebih lagi
apabila lolosnya seseorang yang tercekal, tentu akan menjadi sorotan publik
terhadap kinerja instansi keimigrasian.
Pada tahun 2011, terdapat beberapa kasus pencekalan yang dilakukan oleh
Direktorat Jenderal Imigrasi terhadap beberapa pejabat publik, beberapa
diantaranya yaitu : Cirus Sinaga dicegah selama 20 hari, setelah itu Ditjen
Imigrasi mencegah keberangkatan Cirus Sinaga secara permanen selama setahun
setelah menerima permohonan dari Kejaksaan Agung, Cirus Sinaga dicegah
terkait status tersangka dalam kasus mafia hukum dan dugaan pemalsuan
petunjuk tuntutan (Juktut) berkas perkara Gayus HP Tambunan.3
Yusril Ihza
3 http://www.poskota.co.id., Jaksa Cirus Dicekal Selama 1 Tahun, diakses tanggal 20 Desember 2011
4

5. Mahendra, Mantan Menteri Kehakiman dan HAM berdasarkan surat dari
Direktorat Jenderal Imigrasi bernomor IMI.5.GR.02.05-3.0707 tanggal 24 Juni
2011 tentang pelaksanaan cekal terhadap Yusril. Dalam surat yang ditandatangani
oleh Kasubdit Pencegahan dan Penangkalan atas nama Dirjen Imigrasi,
disebutkan bahwa pelaksanaan cekal untuk Yusril adalah satu tahun.4
Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan surat kepada Direktur Jenderal
Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan ke luar
negeri terhadap anggota DPR, Wa Ode Nurhayati. bersama tiga orang lainnya,
yaitu Sefa Yulanda (staf Nurhayati), Fat Arafiq dan Haris Surahman.5
Meningkatnya kejahatan internasional dan kejahatan transnasional, seperti
perdagangan orang, terorisme, money laundering, penyelundupan narkotika, dan
lain sebagainya, itu semua perlu diantisipasi sebagai akibat dari perkembangan
transformasi (perubahan rupa) dan transfigurasi (perubahan bentuk). Terjadi pula
modernisasi dalam melakukan kejahatan, termasuk alat serta modus operandi
tindak kejahatannya yang lebih canggih. Implikasi yang lebih luas dari
globalisasi, transfigurasi dan modernisasi adalah pudarnya sekatan ideologi,
politik, ekonomi, hukum dan sosial budaya, sehingga hubungan antarmanusia,
warga, dan bangsa menjadi lebih terbuka dan transparan.
Migrasi warga negara asing ke Indonesia, juga dialami oleh Kota
Yogyakarta. Kota Yogyakarta dikenal selain sebagai Kota Pelajar juga sebagai
4 http://bangka.tribunnews.com., Yusril Patrialis Pembohong, diakses tanggal 20 Desember 2011
5 http://kendariekspres.com., Nurhayati Dicekal Ke Luar Negeri, diakses tanggal 20 Desember 2011
5

6. Kota Wisata. Dengan kondisi demikian, menjadikan Kota Yogyakarta sebagai
tempat tujuan migrasi warga negara asing dari beberapa negara. Migrasi warga
negara asing ke Yogyakarta selain memberikan dampak positif, dapat pula
memberikan dampak negatif.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik
untuk meneliti hal tersebut di atas dengan judul : “PENCEGAHAN DAN
PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI
PERLINDUNGAN TERHADAP KEPENTINGAN NASIONAL DI
YOGYAKARTA”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka dapat dirumuskan
permasalahan sebagai berikut :
a. Apa latar belakang dikeluarkannya keputusan pencegahan dan penangkalan
terhadap seseorang ?
b. Bagaimana pencegahan dan penangkalan dapat dipakai sebagai perlindungan
terhadap kepentingan nasional ?
C. Tujuan Penelitian
6

7. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang dikeluarkannya keputusan
pencegahan dan penangkalan terhadap seseorang
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pencegahan dan penangkalan
dapat dipakai sebagai perlindungan terhadap kepentingan nasional
D. Manfaat Penelitian
1. Untuk memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu hukum
pada umumnya dan ilmu hukum administrasi Negara pada khususnya,
terutama yang terkait dengan pencegahan dan penangkalan keimigrasian
sebagai fungsi perlindungan terhadap kepentingan nasional di Yogyakarta.
2. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Strata 1 di Fakultas Hukum
Universitas Janabadra Yogyakarta.
E. Tinjauan Pustaka
Pencegahan dan penangkalan yang dilakukan oleh pemerintah ini erat
kaitannya dengan kedaulatan sebuah negara. Dalam teori kedaulatan yang
berkembang antara lain menurut Jean Bodin dikenal sebagai Bapak Teori
Kedaulatan yang merumuskan kedaulatan bahwa kedaulatan adalah suatu
keharusan tertinggi dalam negara : “Suatu keharusan tertinggi dalam suatu negara,
dimana kedaulatan dimiliki oleh negara dan merupakan ciri utama yang
7

8. membedakan organisasi negara dari organisasi yang lain di dalam negara. Karena
kedaulatan adalah wewenang tertinggi yang tidak dibatasi oleh hukum dari pada
penguasa atas warga negara dia dan orang-orang lain dalam wilayahnya”.
Kedaulatan merupakan dasar dilakukannya pencegahan dan penangkalan
di Indonesia. Tindakan pencegahan dan penangkalan dilaksanakan oleh
pemerintah melalui organ-organ negara yang dimilikinya. Tindakan pemerintah
tersebut masuk dalam ranah hukum administrasi negara mengingat keimigrasian
sendiri merupakan bagian dari hukum administrasi.
Sudah merupakan sifat alamiah manusia untuk selalu bergerak
(berpindah) dari suatu tempat ke tempat lain apapun itu alasannya, namun
kebebasan ini bukan berarti bebas sebebas-bebasnya bergerak tanpa adanya aturan
yang membatasinya.
Pembatasan hak atas kebebasan bergerak ini dapat dilakukan oleh setiap
negara dengan cara pencegahan dan penangkalan, pencegahan dan penangkalan
adalah untuk menghentikan seseorang untuk masuk atau keluar wilayah negara
yang bersangkutan atas dasar alasan-alasan yang secara rasional untuk keamanan
nasional, ketertiban umum, kesehatan dan moral masyarakat dan kepentingan
masyarakat.
Penggunaan cara pencegahan dan penangkalan tersebut tidak boleh
digunakan sewenang-wenang oleh suatu negara, negara harus tetap menjamin hak
atas kebebasan bergerak setiap individu namun juga harus menjalankan
kepentingan nasionalnya.
8

9. Kepentingan nasional (national interest) adalah tujuan-tujuan yang ingin
dicapai sehubungan dengan kebutuhan bangsa atau negara yang telah dicita-
citakan. Dalam hal ini kepentingan nasional relatif sama dengan kepentingan
nasional negara lain, yaitu : keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya
dan keutuhan wilayah serta kesejahteraan). Kedua hal pokok tersebut merupakan
dasar suatu negara dalam merumuskan kepentingan dan tujuan nasional.6
Sejak jaman dahulu hingga sekarang, perkembangan manusia selalu
dipengaruhi oleh kegiatan migrasi. Migrasi merupakan fenomena yang telah
berlangsung mengikuti perjalanan peradaban manusia. Secara umum, migrasi
penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang
lain.
Betapa pentingnya kegiatan imigrasi serta dampak yang ditimbulkan oleh
kegiatan imigrasi tersebut maka oleh Pemerintah Indonesia, dikeluarkanlah
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian menjadi Undang-
Undang.
Materi pokok yang terkandung dalam undang-undang lama yaitu Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak terdapat perbedaan substansial dengan
undang-undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009, sebagaimana
6 T. May Rudy, Study Strategis : Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin,
Refika Aditama, Jakarta, 2002, hal 70.
9

10. disebutkan dan dijelaskan dalam Pasal I Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9
Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, yang menyebutkan bahwa : “Beberapa
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf d dihapus, sehingga Pasal 29 ayat (1)
seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
Pasal 29
(1) Surat Perjalanan Republik Indonesia terdiri atas:
a. Paspor Biasa ;
b. Paspor Diplomatik;
c. Paspor Dinas;
d. Dihapus ;
e. Paspor untuk Orang Asing;
f. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Warga Negara Indonesia;
g. Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk Orang Asing;
h. Surat Perjalanan Laksana Paspor Dinas.
(2) Surat Perjalanan Republik Indonesia adalah dokumen negara.
2. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
Berdasarkan uraian di atas maka materi pokok Undang-Undang Nomor 37
Tahun 2009 selanjutnya dapat disebut Undang-Undang Keimigrasian, meliputi
pengaturan tentang ke luar dan masuk dari/ ke wilayah Indonesia, pencegahan dan
pencekalan, keberadaan dan pengawasan orang asing di Indonesia, tindakan
keimigrasiann, penyidikan dan ketentuan pidana.
10

11. Pengertian keimigrasian diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (1)
Undang-Undang keimigrasian. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai
berikut : “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau ke luar
wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di wilayah
Negara Republik Indonesia”.
Dengan demikian, menurut Undang-Undang Keimigrasian terdapat dua
unsur pengaturan yang penting, yaitu : pengaturan tentang berbagai hal mengenai
lalu lintas orang keluar, masuk, dan tinggal dari dan ke dalam wilayah Negara
Republik Indonesia dan pengaturan tentang berbagai hal mengenai pengawasan
orang asing di wilayah Republik Indonesia.
Defenisi lain, migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk
menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik/negara ataupun
batas administrasi/batas bagian dalam suatu Negara.7
Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif
permanen dari suatu daerah (negara) ke daerah (negara) lain. Jenis migrasi
adalah pengelompokan migrasi berdasarkan dua dimensi penting dalam
analisis migrasi yaitu dimensi ruang/daerah (spasial) dan dimensi waktu.
Dalam konteks ini, terdapat dua jenis migrasi yaitu migrasi internasional
dan migrasi internal.8
Jika dilihat dari sistem hukum keimigrasian pada dasarnya merupakan
sebagian kebijakan organ administrasi (negara) yang melaksanakan
kegiatan pemerintahan (administrasi negara) berupa perbuatan hukum
pemerintah yang dilakukan negara dalam keadaan bergerak (staat in
7 R. Munir, “Migrasi” dalam Lembaga Demografi FEUI, Dasar-dasar Demografi, Edisi 2000,
Penerbit UI, Jakarta, 2000, hal. 116.
8 Subair, Migrasi di Indonesia (Konsep, Pola dan Perilaku Migran), http://library.usu.ac.id., diakses
pada tanggal 21 April 2012.
11

12. beweging) fungsi dan kewenangan keimigrasian di Indonesia dilaksanakan
oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang secara khusus
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
Prayudi Atmosudirdjo menyebutnya sebagai hukum mengenai pemerintah
dalam kedudukan dan fungsinya sebagai Administrator Negara.9
Selanjutnya
diuraikan bahwa pemerintah suatu negara modern mempunyai lima fungsi pokok.
Salah satu di antaranya adalah fungsi Administrasi Negara, yang meliputi tugas
dan kegiatan-kegiatan:
1. Melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategi) serta
keputusan-keputusan pemerintah secara nyata.
2. Menyelenggarakan undang-undang (menurut pasal-pasalnya) sesuai dengan
peraturan-peraturan pelaksanaan yang ditetapkan oleh pemerintah.10
Dilihat dari sisi ini, hukum keimigrsian yang termasuk hukum
administrasi itu, bertugas melaksanakan dan menyelenggarakan ketentuan-
ketentuan undangundang keimigrasian. Administrasi Negara dari sudut ilmu
hukum, menurut Prajudi Atmosudirdjo mempunyai tiga arti, yaitu :
1. Sebagai aparatur negara yang dikepalai dan digerakkan oleh Pemerintah;
2. Sebagai fungsi atau aktivitas atau administrasi dalam arti dinamis atau
funasional;
Dalam hal ini Administrasi Negara merupakan kegiatan-kegiatan aparatur
negara. Apabila administrasi bertindak sebagai fungsi hukum, maka ia
Bagir Manan, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000,
hal. 22.
9 Prayudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Cetakan ke-9, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988,
hal. 12.
10 Ibid, hal. 13.
12

13. merupakan penyelenggaraan undang-undang atau pelaksanaan ketentuan
undang-undang secara konkret, kausal dan (kebanyakan) individual;
3. Sebagai proses tata kerja penyelenggaraan atau sebagai tata usaha. Sebagai
fungsi atau aktivitas ini berarti pengelolaan, perhitungan dan penarikan serta
penyusunan ikhtisar data informasi tentang pekerjaan-pekerjaan dan
kegiatankegiatan. 11
Pengertian Hukum Keimigrasian lebih kurang dapat dipergunakan sebagai
pedoman atau pegangan sebagai berikut, yaitu : Hukum Keimigrasian adalah
himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib orang-orang yang berlalu lintas
masuk keluar wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap orang-orang asing
yang berada di wilayah Indonesia. Hukum Keimigrasian termasuk juga dalam
hukum publik yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu dan negara
(Pemerintah). Keterkaitan strategis antara kepentingan negara terhadap ikhwal
keimigrasian yang bersinggungan dengan aspek pendekatan keamanan negara dan
aspek pendekatan kesejahteraan berakibat hukum keimigrasian bukan sebagai
hukum administratif yang bersifat umum. Walaupun termasuk dalam hukum
administatif, mengingat keimigrasian terkait dengan beberapa aspek strategis
yang paling mengemuka adalah bahwa keimigrasian sebagai aspek penegakan
kedaulatan negara, oleh karena itu untuk mengawal penegakan hukum
keimigrasian perlu sanksi pidana yang bersifat khusus diluar kelaziman yang
berlaku sebagaimana hukum administratif lainnya, dan apabila dibandingkan
dengan sanksi pelanggaran hukum adminsitratif lainnya yang lebih ringan maka
11 Ibid, hal. 48-49.
13

14. kedudukan fungsi keimigrasian yang strategis secara rasional dapat diterima
sebagai alasannya.
Hukum keimigrasian di Indonesia menganut prinsip selective policy.
Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan
manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta
tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik
terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diizinkan
masuk atau keluar wilayah Indonesia. Orang asing karena alasan-alasan tertentu
seperti sikap permusuhan terhadap rakyat dan Negara Republik Indonesia untuk
sementara waktu dapat ditolak masuk wilayah Indonesia. Selanjutnya berdasarkan
selective policy, secara selektif dapat diatur izin tinggal bagi orang asing sesuai
dengan maksud dan tujuannya berada di Indonesia. Terhadap warga Negara
Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga Negara Indonesia berhak keluar
atau masuk ke wilayah Indonesia. Namun, hak-hak ini bukan sesuatu yang tidak
dapat dibatasi. Karena alasan-alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu
warga Negara Indonesia dapat dicegah ke luar dari wilayah Indonesia dan dapat
ditangkal masuk ke wilayah Indonesia. Tetapi, oleh karena penangkalan pada
dasarnya ditujukan pada orang asing, maka penangkalan terhadap warga Negara
Indonesia hanya dikenakan dalam keadaan sangat khusus.
Pengertian pencegahan, diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (12)
Undang-Undang Keimigrasian. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai
berikut : “pencegahan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-
14

15. orang tertentu untuk keluar dari wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu”.
Orang-orang tertentu yang dimaksudkan disini, bukan saja orang asing tetapi juga
warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia.
Untuk melaksanakan pencegahan harus dilakukan oleh petugas yang
diberi wewenang. Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:
a. Menteri Kehakiman, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat
keimigrasian;
b. Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutan negara;
c. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32g
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
d. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut
pemeliharaan serta penegakan keamanan dan pertahanan negar sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 1982 jo. Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia.
Urusan yang bersifat keimigrasian adalah pencegahan yang dilakukan
karena alasan-alasan seperti :
a. Warga negara Indonesia yang pernah diusir atau dideportasi ke Indonesia oleh
suatu negara lain;
b. Warga negara Indonesia yang pada saat berada di luar negeri melakukan
perbuatan yang mencemarkan nama baik bangsa dan negara Indonesia;
c. Warga negara asing yang belum atau tidak memenuhi kewajiban-
kewajibannya terhadap Negara atau Pemerintah Republik Indonesia.
15

16. Pencegahan ditetapkan dengan keputusan tertulis, yang memuat sekurang-
kurangnya identitas orang yang bersangkutan, alasan pencegahan, dan jangka
waktu pencegahan. Keputusan ini disampaikan dengan surat tercatat kepada orang
yang bersangkutan selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal
penetapan.
Keputusan pencegahan yang dibuat oleh Menteri Kehakiman atau Menteri
Keuangan berlaku untuk jangka waktu paling lama enam bulan, dan dapat
diperpanjang untuk paling banyak dua kali, masing-masing tidak lebih dari enam
bulan. Sedangkan keputusan pencegahan yang dibuat oleh Jaksa Agung berlaku
untuk jangka waktu yang sesuai dengan keputusan Jaksa Agung itu. Keputusan
pencegahan oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berlaku
untuk jangka waktu paling lama enam bulan, dan setiap kali dapat diperpanjang
untuk waktu paling lama enam bulan, dengan ketentuan seluruh masa
perpanjangan pencegahan tersebut tidak lebih dari dua tahun. Apabila tidak ada
keputusan perpanjangan, suatu pencegahan berakhir demi hukum.
Pengertian penangkalan, diatur dan dijelaskan dalam Pasal 1 angka (13)
Undang-Undang Keimigrasian. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai
berikut : ” penangkalan adalah larangan yang bersifat sementara terhadap orang-
orang tertentu untuk masuk ke wilayah Indonesia berdasarkan alasan tertentu”.
Orang-orang tertentu yang dimaksudkan disini, bukan saja orang asing tetapi juga
warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah Indonesia dapat dikenakan
penangkalan.
16

17. Penolakan terhadap orang asing dilakukan karena :
a. Diketahui atau diduga terlibat dengan kegiatan sindikat kejahatan
internasional
b. Pada saat berada di negaranya sendiri atau di Negara lain bersikap
bermusuhan terhadap pemerintah Indonesia atau melakukan perbuatan yang
mencemarkan nama baik bangsa dan Negara Indonesia
c. Diduga melakukan perbuatan yang bertentangan dengan keamanan dan
ketertiban umum, kesusilaan, agama, dan adat kebiasaan masyarakat
Indonesia
b. Atas permintaan suatu Negara, orang asing yang berusaha menghindarkan diri
dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di Negara tersebut karena melakukan
kejahatan yang juga diancam pidana menurut hukum yang berlaku di
Indonesia
c. Pernah diusir atau dideportasi dari wilayah Indonesia, dan
d. Alasan-alasan lain yang berkaitan dengan keimigrasian yang diatur lebih
lanjut dengan peraturan pemerintahan.
Untuk melaksanakan penangkalan harus dilakukan oleh petugas yang
diberi wewenang. Wewenang dan tanggung jawab penangkalan dilakukan oleh :
a. Menteri Kehakiman, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat
keimigrasian;
b. Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan Pasal 32g
Undang-undang Nomor 5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
c. Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut
pemeliharaan serta penegakan keamanan dan pertahanan negar sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor. 20 tahun 1982 jo. Undang-Undang
Nomor 1 tahun 1988 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan
Keamanan Negara Republik Indonesia.
17

18. Pelaksanaan penangkalan di dalam huruf c aturan di atas, dilakukan
semata-mata untuk mencapai tujuan dan dalam batas-batas seperti yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan
Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1988. Berdasarkan undang-undang ini,
pertahanan dan keamanan negara bertujuan untuk tetap tegaknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 terhadap segala ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri serta
tercapainya tujuan nasional. Pelaksanaan komando pertahanan keamanan negara
ada pada panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dengan demikian,
dalam rangka melaksanakan tugas di bidang pertahanan keamanan, panglima
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berwenang menolak orang asing untuk
masuk ke wilayah Republik Indonesia.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan suatu cara yang utama dalam penelitian
guna mencapai tujuan penelitian dengan cara menentukan terlebih dahulu jenis
penelitian :
1. Penelitian Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum
yang meliputi :
18

19. a. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan yang bersifat mengatur, terdiri dari :
1). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
2). Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 Tentang Keimigrasian
dan tata cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan
3). Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang
Keimigrasian menjadi Undang-Undang.
b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang mendukung keberadaan
bahan hukum primer, terdiri dari buku-buku, doktrin, dokumen-dokumen,
majalah-majalah, kliping-kliping yang berkaitan dengan obyek penelitian.
2. Penelitian Lapangan
a. Lokasi Penelitian
Atas dasar pertimbangan akademis dan kelengkapan bahan hukum, maka
penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Yogyakarta
b. Narasumber
19

20. Guna melengkapi data maka penelitian ini juga mengambil keterangan
dari nara sumber yaitu :
1). Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Yogyakarta atau wakil yang ditunjuk;
2). Kepala Kantor Keimigrasian Yogyakarta atau wakil yang ditunjuk;
c. Cara Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data dalam penelitian ini maka digunakan cara
pengumpul data sebagai berikut :
1). Studi Dokumen atau bahan pustaka,
2). Wawancara atau interview.
Untuk memperoleh data dari narasumber, dilakukan dengan teknik
wawancara, dengan menggunakan pedoman daftar pertanyaan yang telah
disusun sebelumnya.
3. Analisa Data
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan
secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu,
atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada
tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.
Amiruddin dan H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Perkasa,
Jakarta, 2004, hal. 25
20

21. Data yang diperoleh kemudian diolah dan disusun berdasarkan analisis
deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis,
sehingga hasilnya dapat menguji atau membandingkan dengan fakta yang ada
di lapangan.
RENCANA KERANGKA SKRIPSI / PENULISAN HUKUM
BAB I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Rumusan Masalah
21

22. C. Tujuan Penelitian
D. Manfaat Penelitian
E. Metode Penelitian
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGKALAN KEIMIGRASIAN
A. Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian
1. Pengertian Keimigrasian
2. Macam-Macam Dokumen Keimigrasian
B. Tinjauan Umum Pencegahan dan Penangkalan
1. Pencegahan
2. Penangkalan
BAB III. ANALISIS TERHADAP KEPUTUSAN PENCEGAHAN DAN
PENANGKALAN KEIMIGRASIAN DI YOGYAKARTA
A. Latar Belakang Dikeluarkannya Keputusan Pencegahan Dan
Penangkalan
B. Pencegahan dan Penangkalan Sebagai Perlindungan Terhadap
Kepentingan Nasional
BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran
22

23. DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
23