Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua) meletakan kebijakan baru bagi pembangunan Provinsi tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi khusus merupakan jawaban Pemerintah Republik Indonesia terhadap berbagai persoalan yang muncul sejak bergabungnya provinsi tersebut dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta dinamika sosial dan politik termasuk tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering diketahui sebagai gerakan Papua Merdeka. Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua masih belum memberikan makna berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. “Rakyat kecewa terhadap otonomi khusus yang berjalan lima tahun. Mereka kecewa karena otonomi tidak memberikan solusi memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Pemerintah masih perlu memperhatikan Papua, jika tidak, harus memberikan teritori untuk merdeka.

1. 1
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH
DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
A Latar Belakang Masalah
Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi
pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah
memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah
masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.
Otonomi Daerah merupakan bentuk realisasi dari Pasal 18 UUD 1945 dan
hal yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan kreativitas serta prakarsa
seluruh elemen masyarakat di daerah, untuk mengacu pelaksanaan pemerintahan
dan pembangunan. Adanya otonomi daerah dalam arti sesungguhnya, maka setiap
daerah akan berupaya menggali potensi yang dimiliki, sumber daya alam dan
sumber daya manusia untuk membangun daerahnya.
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 setelah amandemen menyebutkan bahwa
Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan
Undang-undang. Jelasnya bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah
harus mendasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :1
1 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal.1

2. 2
1
1 Pelaksanaan otonomi daerah harus menjunjung aspirasi perjuangan rakyat;
2 Pemberian otonomi daerah harus nyata dan bertanggung jawab;
3 Asas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan asas dekonsentrasi
dan memberi peluang pada pelaksasanaan asas pembantuan;
4 Otonomi daerah mengutamakan aspek keserasian dan demokrasi.
Sistem pemerintahan di daerah pada prinsipnya harus menyesuaikan diri
dengan sistem pemerintahan pusat, yang pada umumnya sistem tersebut telah
ditegaskan dalam UUD 1945. Landasan konstitusional pemerintahan daerah
diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang kemudian dalam tingkatan produk
peraturan perundang-undangan yang lebih rendah pembagian urusan
pemerintahan telah ada dan dijelaskan didalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Pemerintahan Daerah).2
Keberadaan UU Pemerintahan Daerah telah memberikan angin baru untuk
kehidupan pemerintahan di Indonesia yang reformatif, transparan dan
professional dalam mengelola proses-proses pembangunan dan pemerintahan.
Bahkan telah memberikan harapan akan jaminan untuk melaksanakan
pemerintahan pembangunan daerah yang optimal, dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat. Hal tersebut dikarenakan UU Pemerintahan Daerah secara jelas dan
tegas memberikan otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah.
2 Soehino, Perkembangan Pemerintahan di Daerah, Liberty, Yogyakarta, 2002, hal. 1.

3. 3
Dalam Penjelasan Umum huruf a UU Pemerintahan Daerah disebutkan,
sesuai dengan dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi
luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan serta peran serta
masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu
meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prisnisp-prinsip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan
keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemberian otonomi yang demikian daerah akan lebih mampu
melaksanakan pembangunan yang desentralistik, yakni pembangunan daerah
yang senantiasa berorientasi dan mempertimbangkan karakteristik daerah, baik
sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pembangunan yang
terdesentralisasi sudah barang tentu akan lebih dinamis, efektif dan inovatif,
karena akan lebih cepat merespon aspirasi dan tuntutan masyarakat.
Pengembangan desentralisasi dalam pelaksanaan pemerintah daerah, merupakan
aspek yang sangat menentukan untuk menciptakan kegiatan pemerintahan dan
pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat yang
berkesinambungan.
Untuk mewujudkan dan mencapai tujuan pembangunan nasional tidaklah
mungkin dapat dicapai hanya dalam waktu beberapa tahun saja, apalagi kalau

4. 4
diingat bahwa pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh mencakup seluruh
wilayah negara. Dengan demikian maka perlu diusahakan agar perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan memperhatikan situasi dan kondisi daerah setempat,
sehingga pembangunan akan berjalan dengan baik sejalan dengan potensi yang
dimiliki oleh daerahnya masing-masing.
Beberapa kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam UUD 1945
antara lain disebutkan mengenai pemilihan anggota DPRD melalui Pemilihan
Umum, pemilihan kepala daerah secara demokratis berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas
pembantuan. Di samping ketentuan yang bersifat umum tersebut, UUD 1945
mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat
khusus atau bersifat istimewa yang kemudian diatur dengan UU. Pada saat ini
paling tidak terdapat 4 daerah Provinsi yang bersifat khusus, yaitu Daerah Khusus
Ibu Kota (DKI) Jakarta berdasarkan UU No. 34 Tahun 1999, Daerah Istimewa
Yogyakarta berdasarkan UU No. 3 Tahun 1950, Daerah Istimewa Aceh
berdasarkan UU No. 24 Tahun 1956, dan Daerah Khusus Papua berdasarkan UU
No. 21 Tahun 2001.
Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua) meletakan
kebijakan baru bagi pembangunan Provinsi tersebut dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi khusus merupakan jawaban
Pemerintah Republik Indonesia terhadap berbagai persoalan yang muncul sejak

5. 5
bergabungnya provinsi tersebut dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik
Indonesia beserta dinamika sosial dan politik termasuk tuntutan untuk melepaskan
diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering diketahui sebagai
gerakan Papua Merdeka.
Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua masih belum memberikan
makna berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. “Rakyat kecewa
terhadap otonomi khusus yang berjalan lima tahun. Mereka kecewa karena
otonomi tidak memberikan solusi memperbaiki kesejahteraan rakyat.”3
Pemerintah masih perlu memperhatikan Papua, jika tidak, harus memberikan
teritori untuk merdeka.4
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti
dan menulis dengan judul ”REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI
DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT”.
B'Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1' Bagaimana Pelaksananaan Otonomi Daerah di Daerah Propinsi Papua Barat?
2' Apakah Pelaksanaan Otonomi Daerah Papua Telah Sesuai Dengan Yang
Diharapkan Masyarakat Papua Barat?
3 Gubernur Papua, Koran Tempo, 6 Juli 2007, hal. A. 4.
4 Eni Faleomavaega, Anggota Kongres Amerika Serikat, Koran Tempo, 6 Juli 2007.

6. 6

7. 6