SlideShare a Scribd company logo
1 of 7
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI
KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA
DI KOTA BEKASI
A Latar belakang Masalah
Perkembangan jumlah penduduk di negara-negara yang sedang
berkembang selama beberapa dasawarsa terakhir ini sangat pesat. Indonesia
termasuk negara yang memiliki perkembangan penduduk yang sangat pesat. Saat
ini Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina,
Amerika Serikat dan India. Jumlah penduduk yang besar ini dapat memberikan
manfaat yang positif bagi kelangsungan kehidupan suatu negara apabila didukung
dengan pengelolaan dan pengaturan kependudukan yang memadai.
Setiap negara yang memiliki perkembangan penduduk yang besar akan
menimbulkan perpindahan penduduk yang besar pula, hal tersebut bisa
disebabkan oleh disebabkan banyaknya penduduknya yang berdatangan dan juga
ada pula pergi dari tempat yang dia dulu tinggal. Indonesia merupakan suatu
negara yang memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi yaitu dengan adanya
penduduk yang berdatangan ke daerah satu dengan daerah yang lain dan juga ada
penduduk yang meninggalkan daerah tersebut dan berpindah ke daerah lain,
sehingga akan terjadi kepadatan penduduk yang tidak merata dan dampak negatif
terhadap daerah tersebut, jika tidak ada peraturan yang mengaturnya.
Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan
1
pencapaian kualitas SDM yang tinggi mengakibatkan muculnya berbagai
permasalahan-permasalahan kependudukan yang antara lain adalah : kemiskinan,
kesehatan, pengangguran. Menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah
berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk
mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah
kependudukan baik di tingkat lokal dan nasional. Data tersebut diperlukan untuk
mampu membuat sebuah program dalam rangka: pengendalian jumlah dan
pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran penduduk.
Karena pertumbuhan penduduk di pedesaan lebih cepat dari pada
pertumbuhan kesempatan kerja, maka bagi mereka yang sebagian besar baru
masuk angkatan kerja menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam
situasi seperti ini kebanyakan penduduk pergi keluar desa terutama ke kota untuk
mencari pekerjaan tetap atau sementara.1
Kota besar seperti Jakarta bagi sebagian penduduk merupakan magnet
raksasa yang mampu menarik ribuan penduduk pedesaan dan perkotaan lain
berbondong-bondong mengadu nasib ke kota beton itu. Tidak hanya Jakarta yang
menjadi tumpuan harapan para migran, daerah perkotaan lain yang memiliki
industri tidak lepas dari serbuan para pendatang. Hal ini disebabkan karena sektor
1 Tadjudin Noer Effendi, Perilaku Mobilitas Dan Struktur Sosial Ekonomi Rumah Tangga : Kasus
Dua Desa Di Jawa Barat, PPK UGM, Yogyakarta, 1992, hal. 1.
2
industri mempunyai daya tarik yang cukup besar bagi penduduk pedesaan karena
sektor ini mampu menawarkan upah yang lebih besar daripada sektor pertanian.2
Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan
penduduk yang cukup tinggi, salah satu faktor penyebabnya adalah karena letak
geografis Kota Bekasi yang berdekatan dengan ibu kota DKI Jakarta. Banyaknya
penduduk yang berdatangan ke DKI Jakarta baik untuk mencari pekerjaan,
melanjutkan studi atau motivasi lain, akan menimbulkan dampak tersendiri bagi
daerah atau kota-kota disekitarnya, diantaranya Kota Bekasi. Sehingga dari
dampak tersebut menimbulkan kepadatan penduduk di Kota Bekasi.
Dengan banyak penduduk yang berdatangan menyebabkan wilayah
tersebut tidak dapat menampung sepenuhnya bagi penduduk bertinggal di daerah
tersebut. Kota Bekasi merupakan kota yang menjadi sasaran penduduk yang
datang untuk mencari tempat tinggal sebagai jalan alternatif untuk mengatasi
kepadatan penduduk di daerah tersebut dan alasan lainnya adalah tidak jauh dari
lokasi tempat kerjanya, tempat belajar atau motivasi lainnya.
Kota Bekasi terdiri dari penduduk asli Kota Bekasi maupun migran yang
datang bekerja di Kota Bekasi dan DKI Jakarta. Secara umum penduduk migran
lebih banyak jumlahnya dibanding dengan penduduk asli Kota Bekasi. Hal ini
disebabkan oleh perkembangan kegiatan di DKI Jakarta yang menjadi Kota
Bekasi menjadi daerah penyeimbang kegiatan-kegiatan DKI Jakarta. Berdasarkan
2 Nur Hadi Wiyono, Mobilitas Penduduk dan Revolusi Tranportasi, Warta Demografi No. 3, LD UI,
Jakarta, 1994, Hal. 4.
3
hal tersebut maka pergerakan penduduk dari Kota Bekasi ke DKI Jakarta
sangatlah besar di samping pergerakan penduduk dari sekitar Kota Bekasi menuju
DKI Jakarta. Hal ini menjadi orientasi kebutuhan penduduk Kota Bekasi sebagian
dilayani di DKI Jakarta. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil),
Kota Bekasi, Jawa Barat menyebutkan setiap tahun sebanyak 144.000 pendatang
baru masuk Kota Bekasi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi, Abdul Iman, di
Bekasi, mengatakan Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota negara
menjadi sasaran bagi orang-orang daerah yang ingin mengais rezeki.3
Para pendatang harus memiliki keahlian untuk dapat mengadu nasib dan
mendapat pekerjaan di Kota Bekasi. Selain persyaratan tersebut, pendatang baru
juga diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah asal yang masih
berlaku sebagai identitas diri selama tinggal di Kota Bekasi. Kewajiban penduduk
Indonesia untuk memiliki identitas hukum, dalam hal ini KTP, menjadi penting
untuk dipenuhi mengingat kepemilikan KTP terkait dengan berbagai persoalan
identitas hukum lainnya serta secara tidak langsung terkait dengan persoalan
kesejahteraan penduduk.
Sehubungan dengan kewajiban penduduk untuk memiliki KTP tersebut,
masih banyak ditemukan beredar di masyarakat, penduduk yang memiliki KTP
ganda, seperti halnya 2 (dua) contoh kasus berikut ini : berdasarkan pantauan
Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, di perkirakan ada
3 Setiap Tahun 144.000 Pendatang Masuk Kota Bekasi, http://www.crayonpedia.org/mw, diakses
tanggal 13 April 2011.
4
100.000 warga Kota Bekasi ber-KTP ganda. Adanya warga ber-KTP ganda banyak
terdapat di daerah yang berdekatan atau berbatasan dengan DKI Jakarta. Hal
tersebut dikatakan Drs Wawan Hendrawan kepada pers, baru-baru ini.
Kepala Disnakertransduk Jatim, Hary Soegiri membenarkan banyaknya
KTP yang beredar di masyarakat. Banyaknya KTP dobel itu diketahui setelah
pihaknya melakukan pemutakhiran data kependudukan di 38 kabupaten/kota di
Jatim pada 2010. Jumlah KTP yang dobel mencapai 8 hingga 11 persen.4
Setiap penduduk hanya diwajibkan memiliki 1 (satu) KTP sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Oleh
karena itu, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda merupakan tindakan
melanggar hukum, yang konsekuensinya pemilik KTP ganda tersebut akan
dikenakan sanksi. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terdiri
dari sanksi administrasi yang diatur dalam Bab XI (Pasal 89 s/d Pasal 92) dan
sanksi pidana yang diatur dalam Pasal XII (Pasal 93 s/d Pasal 99).
Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan
menulis dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kartu Tanda
Penduduk (KTP) Ganda Di Kota Bekasi”.
Ditengarai 100. 000 warga kota bekasi ber-ktp ganda, www.madina-sk.com/index.php, diakses 11 Juli
2011
4 2,8 JutaWarga, Jatim, Punya KTP Ganda, http://regional.kompas.com., diakses tanggal 12 April
2011.
5
B9Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
19 Bagaimana upaya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ?
29 Apa kendala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ?
39 Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Pemilikan KTP ganda di Kota Bekasi?
6
B Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan
beberapa permasalahan sebagai berikut :
1 Bagaimana upaya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ?
2 Apa kendala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi
dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ?
3 Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Pemilikan KTP ganda di Kota Bekasi?
6

More Related Content

Similar to UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI KOTA BEKASI

contoh presentasi PLKJ
contoh presentasi PLKJ contoh presentasi PLKJ
contoh presentasi PLKJ jasmithaMP
 
4._Bab_I (1).pdf
4._Bab_I (1).pdf4._Bab_I (1).pdf
4._Bab_I (1).pdfHeldaDania1
 
jumlah penduduk
jumlah pendudukjumlah penduduk
jumlah pendudukMelz Mutz
 
Tugas urbanisasi
Tugas urbanisasiTugas urbanisasi
Tugas urbanisasiRani-0707
 
Konsep bekasi social responsibility
Konsep bekasi social responsibilityKonsep bekasi social responsibility
Konsep bekasi social responsibilityHaris Budiyono
 
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015Putri Marlina
 
1 kebijakan dan strategi pembangunan perumahan di indonesia
1 kebijakan dan strategi pembangunan perumahan di indonesia1 kebijakan dan strategi pembangunan perumahan di indonesia
1 kebijakan dan strategi pembangunan perumahan di indonesiawokosuparwoko
 
Factor-factor migrasi
Factor-factor migrasiFactor-factor migrasi
Factor-factor migrasiDissa MeLina
 
Emigrasi,transmigrasi,kel7,agb a
Emigrasi,transmigrasi,kel7,agb aEmigrasi,transmigrasi,kel7,agb a
Emigrasi,transmigrasi,kel7,agb ahelenapakpahan
 
Marchelina- ppt teori pembangunan.pptx
Marchelina- ppt teori pembangunan.pptxMarchelina- ppt teori pembangunan.pptx
Marchelina- ppt teori pembangunan.pptxMarchelinaAgustyaArs
 
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN TimesKeren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN TimesMudrikan Nacong
 
Politik Hukum Ibu Kota negara
Politik Hukum Ibu Kota negaraPolitik Hukum Ibu Kota negara
Politik Hukum Ibu Kota negaraLukmanSantosoAz
 
Migran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal SelMigran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal Selsopyanbkkbn
 
DINAMIKA_KEPENDUDUKAN_DI_INDONESIA Perhitungan.pptx
DINAMIKA_KEPENDUDUKAN_DI_INDONESIA Perhitungan.pptxDINAMIKA_KEPENDUDUKAN_DI_INDONESIA Perhitungan.pptx
DINAMIKA_KEPENDUDUKAN_DI_INDONESIA Perhitungan.pptxmudrikmustafid2
 
Antropologi Pembangun
Antropologi PembangunAntropologi Pembangun
Antropologi Pembangunputri_indah
 

Similar to UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI KOTA BEKASI (20)

contoh presentasi PLKJ
contoh presentasi PLKJ contoh presentasi PLKJ
contoh presentasi PLKJ
 
Materi pak darrundono kampung masa depan
Materi pak darrundono   kampung masa depanMateri pak darrundono   kampung masa depan
Materi pak darrundono kampung masa depan
 
4._Bab_I (1).pdf
4._Bab_I (1).pdf4._Bab_I (1).pdf
4._Bab_I (1).pdf
 
jumlah penduduk
jumlah pendudukjumlah penduduk
jumlah penduduk
 
Tugas urbanisasi
Tugas urbanisasiTugas urbanisasi
Tugas urbanisasi
 
Isi
IsiIsi
Isi
 
Konsep bekasi social responsibility
Konsep bekasi social responsibilityKonsep bekasi social responsibility
Konsep bekasi social responsibility
 
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
Statistik Daerah Kota Bekasi Tahun 2015
 
1 kebijakan dan strategi pembangunan perumahan di indonesia
1 kebijakan dan strategi pembangunan perumahan di indonesia1 kebijakan dan strategi pembangunan perumahan di indonesia
1 kebijakan dan strategi pembangunan perumahan di indonesia
 
Factor-factor migrasi
Factor-factor migrasiFactor-factor migrasi
Factor-factor migrasi
 
Emigrasi,transmigrasi,kel7,agb a
Emigrasi,transmigrasi,kel7,agb aEmigrasi,transmigrasi,kel7,agb a
Emigrasi,transmigrasi,kel7,agb a
 
Marchelina- ppt teori pembangunan.pptx
Marchelina- ppt teori pembangunan.pptxMarchelina- ppt teori pembangunan.pptx
Marchelina- ppt teori pembangunan.pptx
 
Migrasi
MigrasiMigrasi
Migrasi
 
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN TimesKeren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
Keren, Indonesia Millennial Report 2019 by IDN Times
 
Politik Hukum Ibu Kota negara
Politik Hukum Ibu Kota negaraPolitik Hukum Ibu Kota negara
Politik Hukum Ibu Kota negara
 
Migran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal SelMigran Risen di Kal Sel
Migran Risen di Kal Sel
 
DINAMIKA_KEPENDUDUKAN_DI_INDONESIA Perhitungan.pptx
DINAMIKA_KEPENDUDUKAN_DI_INDONESIA Perhitungan.pptxDINAMIKA_KEPENDUDUKAN_DI_INDONESIA Perhitungan.pptx
DINAMIKA_KEPENDUDUKAN_DI_INDONESIA Perhitungan.pptx
 
Antropologi Pembangun
Antropologi PembangunAntropologi Pembangun
Antropologi Pembangun
 
Presentation1
Presentation1Presentation1
Presentation1
 
Ppt pklh
Ppt pklhPpt pklh
Ppt pklh
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"

PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners" (11)

FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAIFIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
 
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAKFidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 

Recently uploaded

PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanssuserc81826
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptssuser940815
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxoperatorsttmamasa
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaAbdiera
 
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...YulfiaFia
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptTaufikFadhilah
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfGugunGunawan93
 
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran HaditsHakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran HaditsBismaAdinata
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxKalpanaMoorthy3
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlineMMario4
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024MALISAAININOORBINTIA
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuKarticha
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxg66527130
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxFardanassegaf
 
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKSANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKArifinAmin1
 

Recently uploaded (20)

PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukanPLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
PLaN & INTERVENSI untuk sekolah yang memerlukan
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.pptSejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
Sejarah Perkembangan Teori Manajemen.ppt
 
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptxMata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
Mata Kuliah Etika dalam pembelajaran Kristen.pptx
 
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Informatika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
Berikut adalah aksi nyata dalam merancang modul projek dengan tema kearifan l...
 
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.pptmateri pembelajaran tentang INTERNET.ppt
materi pembelajaran tentang INTERNET.ppt
 
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdfrpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
rpp bangun-ruang-sisi-datar kelas 8 smp.pdf
 
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran HaditsHakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
Hakikat Penciptaan Manusia - Al-Quran Hadits
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi OnlinePPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
PPT PERLINDUNGAN KONSUMEN .Pengertian Transaksi Online
 
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
PAMPHLET PENGAKAP aktiviti pengakap 2024
 
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamuAdab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
Adab bjjkkkkkkk gggggggghhhhywq dede dulu ya itu yg kamu
 
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptxSKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
SKPM Kualiti @ Sekolah 23 Feb 22222023.pptx
 
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptxSBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
SBM_Kelompok-7_Alat dan Media Pembelajaran.pptx
 
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAKSANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
SANG BUAYA DI TIMPA POKOK CERITA KANAK-KANAK
 

UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI KOTA BEKASI

  • 1. UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI KOTA BEKASI A Latar belakang Masalah Perkembangan jumlah penduduk di negara-negara yang sedang berkembang selama beberapa dasawarsa terakhir ini sangat pesat. Indonesia termasuk negara yang memiliki perkembangan penduduk yang sangat pesat. Saat ini Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke empat di dunia setelah Cina, Amerika Serikat dan India. Jumlah penduduk yang besar ini dapat memberikan manfaat yang positif bagi kelangsungan kehidupan suatu negara apabila didukung dengan pengelolaan dan pengaturan kependudukan yang memadai. Setiap negara yang memiliki perkembangan penduduk yang besar akan menimbulkan perpindahan penduduk yang besar pula, hal tersebut bisa disebabkan oleh disebabkan banyaknya penduduknya yang berdatangan dan juga ada pula pergi dari tempat yang dia dulu tinggal. Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki mobilitas penduduk yang cukup tinggi yaitu dengan adanya penduduk yang berdatangan ke daerah satu dengan daerah yang lain dan juga ada penduduk yang meninggalkan daerah tersebut dan berpindah ke daerah lain, sehingga akan terjadi kepadatan penduduk yang tidak merata dan dampak negatif terhadap daerah tersebut, jika tidak ada peraturan yang mengaturnya. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan tidak merata serta tanpa diimbangi dengan 1
  • 2. pencapaian kualitas SDM yang tinggi mengakibatkan muculnya berbagai permasalahan-permasalahan kependudukan yang antara lain adalah : kemiskinan, kesehatan, pengangguran. Menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal dan nasional. Data tersebut diperlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka: pengendalian jumlah dan pertumbuhan penduduk, pemerataan persebaran penduduk. Karena pertumbuhan penduduk di pedesaan lebih cepat dari pada pertumbuhan kesempatan kerja, maka bagi mereka yang sebagian besar baru masuk angkatan kerja menemui kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam situasi seperti ini kebanyakan penduduk pergi keluar desa terutama ke kota untuk mencari pekerjaan tetap atau sementara.1 Kota besar seperti Jakarta bagi sebagian penduduk merupakan magnet raksasa yang mampu menarik ribuan penduduk pedesaan dan perkotaan lain berbondong-bondong mengadu nasib ke kota beton itu. Tidak hanya Jakarta yang menjadi tumpuan harapan para migran, daerah perkotaan lain yang memiliki industri tidak lepas dari serbuan para pendatang. Hal ini disebabkan karena sektor 1 Tadjudin Noer Effendi, Perilaku Mobilitas Dan Struktur Sosial Ekonomi Rumah Tangga : Kasus Dua Desa Di Jawa Barat, PPK UGM, Yogyakarta, 1992, hal. 1. 2
  • 3. industri mempunyai daya tarik yang cukup besar bagi penduduk pedesaan karena sektor ini mampu menawarkan upah yang lebih besar daripada sektor pertanian.2 Kota Bekasi merupakan salah satu daerah yang memiliki perkembangan penduduk yang cukup tinggi, salah satu faktor penyebabnya adalah karena letak geografis Kota Bekasi yang berdekatan dengan ibu kota DKI Jakarta. Banyaknya penduduk yang berdatangan ke DKI Jakarta baik untuk mencari pekerjaan, melanjutkan studi atau motivasi lain, akan menimbulkan dampak tersendiri bagi daerah atau kota-kota disekitarnya, diantaranya Kota Bekasi. Sehingga dari dampak tersebut menimbulkan kepadatan penduduk di Kota Bekasi. Dengan banyak penduduk yang berdatangan menyebabkan wilayah tersebut tidak dapat menampung sepenuhnya bagi penduduk bertinggal di daerah tersebut. Kota Bekasi merupakan kota yang menjadi sasaran penduduk yang datang untuk mencari tempat tinggal sebagai jalan alternatif untuk mengatasi kepadatan penduduk di daerah tersebut dan alasan lainnya adalah tidak jauh dari lokasi tempat kerjanya, tempat belajar atau motivasi lainnya. Kota Bekasi terdiri dari penduduk asli Kota Bekasi maupun migran yang datang bekerja di Kota Bekasi dan DKI Jakarta. Secara umum penduduk migran lebih banyak jumlahnya dibanding dengan penduduk asli Kota Bekasi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan kegiatan di DKI Jakarta yang menjadi Kota Bekasi menjadi daerah penyeimbang kegiatan-kegiatan DKI Jakarta. Berdasarkan 2 Nur Hadi Wiyono, Mobilitas Penduduk dan Revolusi Tranportasi, Warta Demografi No. 3, LD UI, Jakarta, 1994, Hal. 4. 3
  • 4. hal tersebut maka pergerakan penduduk dari Kota Bekasi ke DKI Jakarta sangatlah besar di samping pergerakan penduduk dari sekitar Kota Bekasi menuju DKI Jakarta. Hal ini menjadi orientasi kebutuhan penduduk Kota Bekasi sebagian dilayani di DKI Jakarta. Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Kota Bekasi, Jawa Barat menyebutkan setiap tahun sebanyak 144.000 pendatang baru masuk Kota Bekasi. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bekasi, Abdul Iman, di Bekasi, mengatakan Kota Bekasi sebagai daerah penyangga ibu kota negara menjadi sasaran bagi orang-orang daerah yang ingin mengais rezeki.3 Para pendatang harus memiliki keahlian untuk dapat mengadu nasib dan mendapat pekerjaan di Kota Bekasi. Selain persyaratan tersebut, pendatang baru juga diwajibkan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) daerah asal yang masih berlaku sebagai identitas diri selama tinggal di Kota Bekasi. Kewajiban penduduk Indonesia untuk memiliki identitas hukum, dalam hal ini KTP, menjadi penting untuk dipenuhi mengingat kepemilikan KTP terkait dengan berbagai persoalan identitas hukum lainnya serta secara tidak langsung terkait dengan persoalan kesejahteraan penduduk. Sehubungan dengan kewajiban penduduk untuk memiliki KTP tersebut, masih banyak ditemukan beredar di masyarakat, penduduk yang memiliki KTP ganda, seperti halnya 2 (dua) contoh kasus berikut ini : berdasarkan pantauan Dinas Kependudukan dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, di perkirakan ada 3 Setiap Tahun 144.000 Pendatang Masuk Kota Bekasi, http://www.crayonpedia.org/mw, diakses tanggal 13 April 2011. 4
  • 5. 100.000 warga Kota Bekasi ber-KTP ganda. Adanya warga ber-KTP ganda banyak terdapat di daerah yang berdekatan atau berbatasan dengan DKI Jakarta. Hal tersebut dikatakan Drs Wawan Hendrawan kepada pers, baru-baru ini. Kepala Disnakertransduk Jatim, Hary Soegiri membenarkan banyaknya KTP yang beredar di masyarakat. Banyaknya KTP dobel itu diketahui setelah pihaknya melakukan pemutakhiran data kependudukan di 38 kabupaten/kota di Jatim pada 2010. Jumlah KTP yang dobel mencapai 8 hingga 11 persen.4 Setiap penduduk hanya diwajibkan memiliki 1 (satu) KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Oleh karena itu, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) ganda merupakan tindakan melanggar hukum, yang konsekuensinya pemilik KTP ganda tersebut akan dikenakan sanksi. Sanksi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terdiri dari sanksi administrasi yang diatur dalam Bab XI (Pasal 89 s/d Pasal 92) dan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal XII (Pasal 93 s/d Pasal 99). Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis dengan judul “Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mengatasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ganda Di Kota Bekasi”. Ditengarai 100. 000 warga kota bekasi ber-ktp ganda, www.madina-sk.com/index.php, diakses 11 Juli 2011 4 2,8 JutaWarga, Jatim, Punya KTP Ganda, http://regional.kompas.com., diakses tanggal 12 April 2011. 5
  • 6. B9Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 19 Bagaimana upaya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ? 29 Apa kendala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ? 39 Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Pemilikan KTP ganda di Kota Bekasi? 6
  • 7. B Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1 Bagaimana upaya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ? 2 Apa kendala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi dalam mengatasi Kartu Tanda Penduduk Ganda ? 3 Bagaimana Penerapan Sanksi terhadap Pemilikan KTP ganda di Kota Bekasi? 6