Dokumen tersebut membahas lembaga-lembaga negara yang dibentuk pasca amandemen UUD 1945, meliputi lembaga yang kedudukan dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945 seperti Presiden, DPR, DPD, MPR, BPK, MA, MK, dan KY; lembaga yang dibentuk berdasarkan UU seperti KPK, KPU, dan Komnas HAM; serta lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Juga dibahas mengenai prins

1. LEMBAGA NEGARA PASCA
AMANDEMEN UUD 1945
SISTEM ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
11/1/201
0
1

2. Amandemen UUD Negara RI tahun 1945
 Amandemen UUD 1945 telah membawa konsekuensi
berubahnya struktur ketatanegaraan di Indonesia.
 Dalam kasus di Indonesia ada beberapa hal yang
menjadi inti dan mempengaruhi banyaknya
pembentukkan lembaga negara baru yang bersifat
independen
11/1/201
0
2

3. Hal yang mempengaruhi
dibentuknya lembaga negara yg
baru :
 Tiadanya kredibilitas lembaga yang telah ada akibat suatu
asumsi dan bukti mengenai kasus korupsi yang sistemik dan
mengakar yang sulit untuk diberantas
 Tidak independennya lembaga-lembaga negara yang ada ,
karena satu atau lain hal tunduk di bawah pengaruh satu
kekuasaan negara atau kekuasaan lain
11/1/201
0
3

4. …lanjutan
 Ketidakmampuan lembaga-lembaga
negara yang telah ada untuk
melakukan tugas yang urgen dalam
masa transisi demokrasi karena
persoalan birokrasi dan KKN
 Adanya pengaruh global dengan
pembentukan lembaga negara baru di
banyak negara menuju demokrasi
 Tekanan lembaga-lembaga
internasional
11/1/201
0
4

5. Prinsip-prinsip Pembentukan
lembaga
 Penegasan prinsip konstitusionalisme, yaitu gagasan
yang menghendaki agar kekuasaan para pemimpin dan
badan-badan pemerintah yang ada dibatasi. Pembatasan
tersebut dapat diperkuat sehaingga menjadi suatu
mekanisme atau prosedur yang tetap, sehingga hak-hak
dasar warga negara semakin terjamin dan demokrasi
dapat terjaga.
11/1/201
0
5

6.  Prinsip checks and balance (mengawasi dan
mengimbangi), yang menjadi roh bagi pembangunan dan
pengembangan demokrasi. Untuk itu pembentukan
organ kelembagaan negara harus bertolak dari kerangka
dasar sistem UUD 1945 yang mengarah ke separation of
power ( pemisahan kekuasaan)
11/1/201
0
6

7.  Prinsip integrasi, dalam arti bahwa pembentukan
lembaga negara tidak bisa dilakukan secara parsial,
keberadaannya harus dikaitkan dengan lembaga lain
yang telah ada dan eksis. Pembentukan lembaga negara
harus disusun sedemikian rupa sehingga menjadi satu
kesatuan proses yang saling mengisi dan memperkuat,
serta harus jelas kepada siapa lembaga tersebut haarus
bertanggung jawab.
11/1/201
0
7

8.  Prinsip kemanfaatan bagi masyarakat, yaitu
pembentukan lembaga negara bertujuan untuk
memenuhi kesejahteraan warganya dan menjamin hak-
hak dasar yang dijamin konstitusi.
11/1/201
0
8

9. TIGA jalur pembtk lembaga
negara
Berdasar UUD 1945 terdiri dari :
MPR, DPR, DPD, Presiden,
MA,BPK,Kementerian Negara,
Pemerintah Daerah Propinsi,
Pemerintah Daerah Kabupaten dan
Kota, DPRD Propinsi, DPRD
Kabupaten dan Kota, KPU, KY,
MK,bank sentral, TNI, Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Dewan
Pertimbangan Presiden
11/1/201
0
9

10. Berdasar UU terdiri dari
:Komnas HAM, KPK, KPI,
Komisi Pengawas Persaingan
Usaha, Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi, Komnas Anak,
Komisi Kepolisian, Komisi
Kejaksaan, Dewan Pers, dan
Dewan Pendidikan.
11/1/201
0
10

11. Berdasar Keputusan Presiden terdiri
dari :Komisi Ombudsman Nasional,
Komisi Hukum Nasional, Komisi
Nasional Anti Kekerasan terhadap
Permpuan,Komisi Pengawas
Kekayaan Penyelenggara Negara,
Dewan Maritim, Dewan Ekonomi
Nasional, Dewan Industri Strategis,
Dewan Pengembangan Usaha
Nasional, dan Dewan Buku Nasional.
11/1/201
0
11

12. Lembaga Negara yg kedudukan
dan kewenangannya seTara dlm
UUD 1945
 Presiden dan Wakil Presiden,
 DPR,
 DPD,
 MPR,
 BPK,
 MA,
 MK,
 KY.
11/1/201
0
12

13. PRESIDEN & WAKIL
 Berbeda dengan sistem pemilihan Presiden dan Wapres
sebelumnya yang dipilih oleh MPR; UUD 1945 sekarang
menentukan bahwa mereka dipilih secara langsung oleh
rakyat. Pasangan calon Presiden dan Wapres diusulkan
oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu.
Konsekuensinya karena pasangan Presiden dan Wapres
dipilih oleh rakyat, mereka mempunyai legitimasi yang
sangat kuat.
11/1/201
0
13

14.  Hal ini diatur dalam pasal 7A UUD 1945 : Presiden dan/
atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan dalam
masa jabatannya apabila terbukti telah melakukan
pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat
lainnya, tau perbuatan tercela maupun apabila terbukti
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan /atau
Wakil Presiden.
11/1/201
0
14

15. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
Melalui perubahan UUD 1945,
kekuasaan DPR diperkuat dan
dikukuhkan keberadaannya
terutama diberikannya
kekuasaan membentuk UU
yang memang merupakan
karakteristik sebuah lembaga
legislatif.
11/1/201
0
15

16. Hal ini membalik rumusan
sebelum perubahan yang
menempatan Presiden sebagai
pemegang kekuasaan
membentuk UU. Dalam
pengaturan ini memperkuat
kedudukan DPR terutama
ketika berhubungan dengan
Presiden.
11/1/201
0
16

17. DEWAN PERWAKILAN DAERAH
 Jika DPR merupakan lembaga perwakilan yang
mencerminkan perwakilan politik (political
representation), maka DPD merupakan lembaga
perwakilan yang mencerminkan perwakilan daerah
(territorial reprentation). Keberadaan DPD terkait erat
dengan aspirasi dan kepentingan daerah agar prumusan
dan pengambilan keputusan nasisonal mengenai daerah,
dapat mengakomodir kepentingan daerah selain karena
mendorong percepatan demokrasi, pembangunan, dan
kemajuan daerah.
11/1/201
0
17

18.  Sebagai lembaga legislatif, DPD mermpunyai
kewenangan di bidang legislasi, anggaran, pengawasan,
dan pertimbangan sseperti halnya DPR. Hanya saja
konstitusi menentukan kewenangan itu terbatas tidak
sama dengan yang dimiliki DPR. Di bidang legislasi,
wewenang DPD adalah dapat mengajukan kepada DPR;
RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
11/1/201
0
18

19. MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT
 Keberadaan MPR pasca perubahan UUD 1945 telah
sangat jauh berbeda dibanding sebelumnya. Kini MPR
tidak lagi melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat
dan tidak lagi berkedudukan sebagai Lembaga Tertinggi
Negara dengan kekuasaan yang sangat besar, termasuk
memilih Presiden dan Wakil Presiden.
11/1/201
0
19

20.  Sekarang MPR menurut UUD 1945 adalah lembaga
negara yang mempunyai kewenangan pokok yang
terbatas, yaitu :
 Mengubah dan menetapkan UUD
 Melantik Presiden dan/atau Wapres
 Memberhentikan Presiden dan/atau Wapres dalam masa
jabatannya menurut UUD
11/1/201
0
20

21. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 Melalui perubahan konstitusi keberadaan BPK
diperkukuh, antara lain ditegaskan tentang kebebasan
dan kemandirian BPK, suatu hal yang mutlak ada untuk
sebuah lembaga negara yang melaksanakan tugas
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara. Hasil kerja BPK diserahkan kepada
DPR, DPD, dan DPRD serta ditindaklanjuti oleh lembaga
perwakilan dan atauu badan sesuai dengan UU. Untuk
memperkuat jangkauan wilayah pemeriksaan, BPK
memiliki perwakilan di setiap Propinsi.
11/1/201
0
21

22. MAHKAMAH AGUNG
 Dalam perubahan UUD 1945 pengaturan mengenai MA
lebih diperbanyak lagi, antar lain ditentukan
kewenangan MA adalah mengadili pada tingkat kasasi,
menguji peraturan perundang –undangan di bawah
undang-undang terhadap undang-undang, dan
wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
Selain itu juga mengatur rekrutmen hakim agung yang
diusulkan KY kepada DPR untuk mendapatkan
persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim
agung oleh Presiden.
11/1/201
0
22

23. KOMISI YUDISIAL
 Lembaga negara yang termasuk baru ini mempunyai
ruang lingkup tugas yang terkait erat dengan kekuasaan
kehakiman (yudikatif). Tugas utama KY adalah
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan
mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan
menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan
perilaku hakim.
11/1/201
0
23

24. MAHKAMAH KONSTITUSI
 Salah satu materi perubahan UUD 1945 adalah
dibentuknya lembaga baru MK. Pembentukan lembaga
baru ini dimaksudkan sebagai pengawal konstitusi untuk
menjamin agar proses demokratisasi di Indonesia dapat
berjalan lancar dan sukses. Hal ini dilakukan melalui
pelaksanaan tugas konstitusionalnya yang diarahklan
kepada terwujudnya penguatan checks and balances
antar cabang kekuasaan negara dan perlindungan dan
jaminan pelaksanaan hak-hak konstitusional warga
negara sebagaimana telah diatur dalam UUD.
11/1/201
0
24

25. Kewenangan MK sbg Pengawal
Konstitusi
 Melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD
 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD
 Memutus pembubaran partai politik
 Memutus perselisihan hasil pemilihan umum
 Memutus pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau
Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa
pengkhianantan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela
dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wapres
tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wapres.
11/1/201
0
25

26. Hubungaan Antar Lembaga
Negara Pasca Amandemen UUD
1945
 Hubungan yang bersifat Fungsional
 Hubungan yang bersifat Pengawasan
 Hubungan yang berkaitan dengan Penyelesaian Sengketa
 Hubungan yang bersifat Pelaporan atau
Pertanggungjawaban
11/1/201
0
26

27. Hubungan yang bersifat
Fungsional
 Hubungan antara DPR/DPD dengan Presiden dalam
membuat UU dan APBN, juga untuk menyampaikan usul,
pendapat, serta imunitas
 Hubungan antara DPR dengan DPD dalam membuat
peraturan atau kebijakan yang berhubungan dengan
otonomi daerah
 Hubungan antara KY, DPR, dan Presiden dalam
pengangkatan hakim (dalam konteks memberikan
rekomendasi)
 BPK dengan lembaga negara lain ( terutama Presiden
dan Menteri-menteri) dalam penyelenggaraan keuangan
lembaga-lembaga tersebut
11/1/201
0
27

28.  KPU dengan Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilu
 Komisi Hukum Nasional (KHN) dengan Presiden untuk
memberikan pendapat tentang kebijakan hukum dan
masalah-masalah hukum serta membantu Presiden
sebagai penitia pengarah dalam mendesain pembaruan
hukum
 KPK dengan Kepolisian dan Kejaksaan Agung dalam
melakukan penyelidikan atas adanya dugaan korupsi
11/1/201
0
28

29. Hubungan yang bersifat
Pengawasan
 Hubungan antara Presiden dengan DPR dalam
melaksanakan pemerintahan
 Hubungan antara DPD dengan Pemerintah Pusat dan
Daerah, khususnya dalam pelaksanaan otonomi daerah
 MA dengan Presiden, untuk menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-undang
 MK dengan DPR/DPD dan Presiden ( sebagai pembentuk
UU ), untuk menguji konstitusionalitas UU
11/1/201
0
29

30.  KPK dengan Pemerintah
 Komisi Ombudsman Nasional dengan Pemerintah dan
Aparatur Pemerintah, Aparat Lembaga Negara serta
lembaga penegak hukum dan peradilan, dalam
pelaksanaan pelayanan umum agar sesuai dengan asas-
asas umum pemerintahan yang baik ( good governance)
11/1/201
0
30

31. Hubungan yang berkaitan dengan
Penyelesaian Sengketa
 MK dengan lembaga-lembaga negara
lain, untuk menyelesaiakn sengketa
kewenangan antar lembaga negara
 MK dengan penyelenggara pemilu
untuk menyelesaikan perselisihan
hasil pemilu
11/1/201
0
31

32. Hubungan yang bersifat Pelaporan
atau Pertanggungjawaban
 DPR/DPD dalam lembaga MPR dengan Presiden
 DPR dengan komisi-komisi negara seperti Komnas HAM,
Komisi Ombudsman Nasional, KPK, Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi, Komisi Anti Kekerasan terhadap
Perempuan
 Presiden dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha,
Komisi Perlindungan Anak Indonesia
11/1/201
0
32

33. …terimakasih
11/1/201
0
33