Dokumen tersebut membahas konsep penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum bertujuan untuk menegakkan norma hukum sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dokumen tersebut juga membahas tentang berbagai masalah dan permasalahan dalam penegakan hukum di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum, hukum yang tebang pilih, dan kasus-kasus hukum kontroversial yang terjadi.

1. RESUME MODULE 6
KONSEP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
1. Pengertian Hukum
Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan
suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau berbuat sesuatu serta dengan
maksud mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
 Hukum menurut sumbernya
a. Hukum Undang-Undang
b. Hukum Kebiasaan
c. Hukum Traktat
d. Hukum Yurisprudensi
 Hukum menurut bentuknya
a. Hukum tertulis
b. Hukum tidak tertulis
 Hukum menurut tempat berlakunya
a. Hukum nasional
b. Hukum internasional
c. Hukum asing
d. Hukum gereja
 Hukum menurut waktu berlakunya
a. Hukum constitum
b. Hukum constituendum
c. Hukum asasi
 Hukum menurut fungsinya
a. Hukum materil
b. Hukum formil
 Hukum menurut sifatnya
a. Hukum yang memaksa
b. Hukum yang mengatur
 Hukum menurut isinya
a. Hukum publik
b. Hukum privat
2. Penegakan Hukum di Indonesia
 Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau
berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman peralaku dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 Fungsi penegakan hukum:
a. Sebagai pengatur tata tertib hubungan masyarakat
b. Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin
c. Sebagai penggerak pembangunan
 Aparatur penegak hukum

2. Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan apparat (orang)
penegak hukum. Aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya
hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas
sipir permasyarakatan. Setiap aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang
bersangkutan dengan tugas yaitu dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan,
penyelidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberi sanksi, serta
upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.
 Konsep Penegakan hukum di Indonesia
 Penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup serius.
Kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat
memprihatinkan. Persoalan ini dipicu oleh lemahnya penegakan hukum itu
sendiri. Banyak orang merasa bahwa hukum di negeri ini tajam ke bawah
dan tumpul ke atas. Dalam hal ini seharusnya penegakan hukum tidak
pandang pilih dan harus memberikan rasa keadilan bagi semua masyarakat.
 Penegakan hukum juga seharusnya bisa bertanggung jawab, memberi
kepastian kepada setiap masyarakat, tidak memihak dan tidak mudah di
intervensi. Dengan ini menunjukan bahwa hukum berfungsi sebagai
mekanisme untuk melakukan integrasi terhadap berbagai kepentingan
masyarakat baik saat terjadi konflik atau tidak terjadi konflik bahkan setelah
terjadi konflik dalam masyarakat.
 Membahas tentang penegakan hukum di Indonesia, banyak sekali
problematika hukum yang terjadi dan perlu di telaah kembali untuk
menjadikan hukum di Indonesia lebih baik lagi. Masalah penegakan hukum
di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius. Permasalahan hukum
ini merupakan permasalahan yang mendasar bagi sebuah negara. Hukum di
Indonesia yang bisa kita lihat saat ini bisa dikatakan sebagai hukum yang
sedang carut marut, megapa? Karena dengan adanya pemberitaan di televisi,
surat kabar dan sosial media lainnya kita dapat mengambil kesimpulan
bahwa kondisi hukum saat ini sedang carut marut.
 Indonesia dikenal dengan negara hukum, dalam artian setiap tindak
kejahatan harus dihukum sesuai dengan aturan dan perundang- undangan
yang berlaku di Indonesia. Namun ada beberapa kasus hukum yang
mengusik rasa keadilan publik. Contohnya, seorang pelajar yang membunuh
begal yang menghadang motornya pada januari 2020 dan kini terancam
penjara seumur hidup. Kasus ini seolah menjadi cerminan betapa penegakan
hukum di Indonesia masih tebang pilih. Ketika koruptor yang merampok
uang rakyat masih bisa berkeliaran dan kepastian hukum nya tidak jelas
seperti pada kasus yang terjadi saat ini yaitu tindak pidana korupsi oleh
Menteri sosial di masa pandemi dimana dalam pasal 2 ayat (1) disebutkan,
“setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan yang
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan
pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan

3. paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling
banyak 1 miliar”.
3. Kasus-kasus yang berkaitan dengan hukum
a. Seperti contohnya mulai dari korupsi bantuan sosial di masa sulit pandemi saat
ini, persoalan habib Rizieq yang menjadi kontroversi, dan juga Menteri kelautan
dan perikanan yang terlibat dalam kasus korupsi membelajakan uang gratifikasi
terkait izin ekspor benih lobster. Sebenarnya permasalahan hukum di Indonesia
dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya yaitu sistem hukumnya, intervensi
kekuasaan, maupun pelidungan hukum dan penegakan hukum itu sendiri. Dalam
hal ini yang menjadi fokus kajian yaitu bagaimana kondisi hukum di Indonesia era
revormasi saat ini? dan apa saja yang perlu dilakukan untuk membenahi dan
menata kembali sistem hukun di Indonesia era revormasi saat ini? Persoalan-
persoalan itulah yang akan dibahas.
b. Omeli Suami Mabuk, Ibu di Karawang Diadili
Valencya, seorang ibu di Karawang, Jawa Barat, ditetapkan sebagai tersangka pada
awal 2021 karena dilaporkan suaminya ke polisi. Valencya diduga telah melakukan
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa kekerasan psikis kepada laki-laki
yang kemudian bercerai dengannya itu. Kekerasan psikis itu dilakukan Valencya
saat memarahi suaminya yang sering mabuk dan tidak pulang ke rumah selama
enam bulan. Rekaman omelan tersebut kemudian digunakan sang suami untuk
melaporkannya. Di persidangan, jaksa penuntut umum menuntut Valencya agar
dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Perkara ini pun semakin menarik perhatian
publik. Jaksa kemudian menarik tuntutan tersebut atas dasar hati nurani dan rasa
keadilan. Hakim lalu memvonis bebas Valencya karena tidak terbukti bersalah.
c. Nenek 92 Tahun Divonis 1 Bulan karena Tebang Pohon Durian
Pada tahun 2018, Saulina Sitorus yang berusia 92 tahun divonis 1 bulan 14 hari
penjara karena menebang pohon durian milik kerabatnya, Japaya Sitorus di Toba
Samosir, Sumatera Utara, untuk membangun makam leluhurnya. Enam anak
Saulina juga terseret kasus ini dan divonis majelis hakim Pengadilan Negeri Balige
dengan hukuman 4 bulan 10 hari penjara. Vonis ini menarik perhatian karena dalam
persidangan, para saksi yang rumahnya berdekatan dengan lokasi tidak pernah
melihat Japaya menanam pohon durian yang diperkarakan. Upaya damai pernah
ditempuh sebelumnya. Japaya meminta uang ratusan juta sebagai syarat berdamai
karena kesal dan sebagai ganti rugi penebangan pohon. Namun, Saulina dan keenam
anaknya tidak dapat memenuhi syarat tersebut karena tidak punya uang.