SlideShare a Scribd company logo
1 of 6
Download to read offline
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
PELAKU TINDAK PIDANA
DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari
kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah
merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang
mengalami perkembangan seperti Indonesia.
Melalui berbagai media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan
dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun
dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang
berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi, tanpa memandang usia atau jenis
kelamin meskipun pada kenyataannya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak
relatif kecil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang dilakukan anak tersebut
terjadi dimana-mana. Seperti tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di
bawah umur. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya
pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar
porno, film dan VCD prono yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku
bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan
pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya.
Pengertian anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 KUHP
adalah orang yang belum dewasa, yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun,
Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur
8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum
pernah kawin.
Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak
pidana yang diemban oleh penyidik atau penyidik pembantu baik oleh fungsi Reserse
maupun fungsi operasional Polri yang lain dari PPNS yang diberi wewenang untuk
melakukan penyidikan secara profesional.
Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka
setelah ditangkap, terhadapnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 42
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pemeriksaan dapat dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyidik
wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, dan apabila
perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli
kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.
Sebagaimana pernah dimuat di media massa tentang beberapa kasus yang
dilakukan oleh anak di bawah umur serta perlakuan dari aparat penegak hukum.
Sebagaimana, pada tahun 2006 yang terangkat kepermukaan adalah kasus Raju yang
menganiaya temannya. Raju yang baru berusia 8 tahun ini ditahan selama 19 hari untuk
menjalani proses hukum yang menimbulkan trauma pada dirinya dan pada tanggal 29
Mei 2009, diberitakan oleh Kompas.com tentang penangkapan yang dilakukan oleh
Kepolisian Resort Metro Bandara Soekarno-Hatta terhadap 10 (sepuluh) orang anak yang
saat itu bermain judi dengan taruhan Rp 1.000 per anak di kawasan bandara. Ke-10
(sepuluh) anak tersebut rata-rata masih berusia 10 sampai dengan 16 tahun. Sebagian
besar dari mereka adalah pelajar SD Negeri Rawa Rengas yang sehari-hari bekerja
sebagai penyemir sepatu di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Contoh lain di Bandar
Lampung bahwa pada tahap penyidikan, sebagian besar anak ditahan dan ditempatkan
bersama-sama dengan orang dewasa dalam sel tahanan. Pemeriksaan oleh penyidik juga
tidak dalam suasana kekeluargaan, dan hak untuk mendapat bantuan hukum tidak
diberitahukan kepada anak yang diperiksa oleh penyidik.
Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-
orang yang lebih dewasa, menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi
korban berbagai tindak kekerasan. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan anak
seharusnya menjadi pilihan terakhir dari aparat penegak hukum terkait sebagaimana
diamanatkan UU Pengadilan Anak maupun UU Perlindungan Anak. Akan tetapi,
realita menunjukkan antara law in book (teori) dengan law in action (praktek) kerap
terjadi kesenjangan di negeri ini. Bahkan, penerapan hukum sering dirasakan oleh si
lemah begitu keras, kaku, dan salah kaprah.1
Hasil sementara studi menunjukan anak-anak konflik hukum memperoleh
perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk
bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama.
Mayoritas dari anak konflik hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan
ketika berada di Kantor Polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi yaitu
kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan
yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat
kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak
yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Selain
kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan,
bentuk kekerasan lain yang terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak.
Selain itu kekerasan juga terjadi dalam wujud penghukuman yaitu berupa tindakan
memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan
membersihkan mobil.2
Menurut anak, selama proses penyidikan, tidak jarang anak dimasukkan ke tahanan
dewasa, karena di berbagai wilayah belum adanya rumah tahanan khusus anak-
anak. Selama proses penyidikan, anak mengemukakan tentang berbagai perlakuan
tindak kekerasan dan intimidasi yang kerap diterima anak. Sebaliknya Penyidik
1 M. Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia, Dosen Hukum
Pidana pada Fak. Hukum UIR dan Prog.Ilmu Hukum-PPS UIR, http://www.blogger.com, diakses pada tanggal
4 November 2009
2 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang,
http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 4 November 2009
mengungkapkan bahwa proses penyidikan pada anak berbeda dengan orang
dewasa, bersifat kekeluargaan dan diupayakan oleh penyidik anak. Namun dari
bebeberapa ungkapan anak didik di LP, diperoleh gambaran bahwa sejak proses
penangkapan, anak telah diperlakukan “kasar” terlebih jika anak tersebut adalah
anak jalanan.3
Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
sebagai hukum positif yang memberi jaminan perlindungan anak, semestinya cukup
membuat lega bagi orang tua dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian
terhadap masalah anak di Indonesia. Namun realitasnya, jaminan pemenuhan hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dapat berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, masih “sebatas idealitas”. Bahkan
Kak Seto mengaku prihatin terhadap perlindungan anak di Indonesia sebagaimana
yang diatur UUPA No 23 tahun 2002, pelaksanaannya jauh dari harapan semua
pihak. Pelaksanaan UU tersebut, saat ini mungkin hanya dilaksanakan baru sekitar
20 % saja. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya
nampaknya masih menjadi trend yang terus meningkat dalam masyarakat.4
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, karena memang secara psikogis anak pada
hakikatnya adalah seseorang yang berada pada suatu fase perkembangan tertentu menuju
dewasa dan mandiri. Karenanya, anak bukanlah sosok manusia dewasa dengan fisik yang
masih kecil. Anak adalah anak, dengan karakteristik psikologisnya yang khas dalam masa
tumbuh dan berkembang. Adanya pentahapan menunjukkan bahwa anak sebagai sosok
manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mencapai
kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh
karena itu, anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dan perlindungan dari
orang dewasa (orang tua, pendidik, dan pihak lainnya). Dengan alasan itu pula Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2002 dibuat untuk melindungi anak Indonesia.
Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas melakukan bimbingan kepada warga binaan
pemasyarakatan. Petugas Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar tugas
3 Alit Kurniasari, Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI., http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 4 November 2009
4 Suryadi, Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan, Radarbanjar, 28 October 2008,
http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2010
penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di
luar sidang anak, dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan serta
membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan
pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan
kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh
pembebasan bersyarat dari Lembaga.
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar dan Kota
Wisata. Dengan kondisi Kota Yogyakarta yang demikian, menjadikan banyak penduduk
musiman berdatangan ke Yogyakarta baik dengan tujuan untuk mengikuti pendidikan,
tujuan wisata maupun tujuan mencari pekerjaan bagi masyarakat di daerah sekitar kota
Yogyakarta. Kepadatan penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya fasilitas
internet di Kota Yogyakarta menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan selain faktor
kondisi orang tua, lingkungan, pergaulan, VCD Porno.
Data Kepolisian Kota Besar Yogyakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2008,
sedikitnya terdapat 66 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur,
sedangkan pada tahun 2009, hanya terdapat 42 kasus. Dari 66 kasus tindak pidana yang
dilakukan oleh anak di bawah umur pada tahun 2006, kasus yang paling banyak
dilakukan adalah tindak pidana pencurian sebanyak 35 kasus yang terdiri dari tindak
pidana pencurian biasa sebanyak 14 kasus dan tindak pidana berat sebanyak 21 kasus,
kemudian tindak pidana penganiayaan sebanyak 9 kasus, tindak pidana pengeroyokan
sebanyak 7 kasus, tindak pidana pengrusakkan sebanyak 4 kasus, tindak pidana
pemerasan dan pengancaman sebanyak 3 kasus, tindak pidana pencabulan, tindak pidana
membawa senjata tajam, dan tindak pidana melarikan gadis masing-masing sebanyak 2
kasus, serta tindak pidana penipuan dan tindak pidana membuang orok masing-masing
sebanyak 1 kasus.
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
menulis dalam penulisan hukum atau skripsi dengan judul: “PERLIDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Apakah perundang-undangan pidana (pidana anak) sudah memberikan perlindungan
terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana?
2. Kendala apa yang mempengaruhi perlindungan terhadap anak di bawah umur yang
melakukan tindak pidana?

More Related Content

What's hot

Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugatNasria Ika
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCEDian Oktavia
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalEvirna Evirna
 
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...ECPAT Indonesia
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanyudikrismen1
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Idik Saeful Bahri
 
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriProsedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriRoy Pangkey
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaSigit Riono
 
Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaRizqy Putra
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatanardi hansa
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumDian Permata Sari
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusiadichasenja
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdatasuiggetsu
 

What's hot (20)

Jawaban tergugat
Jawaban tergugatJawaban tergugat
Jawaban tergugat
 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
 
Contoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasionalContoh kasus hukum perdata internasional
Contoh kasus hukum perdata internasional
 
Hukum agraria
Hukum agraria   Hukum agraria
Hukum agraria
 
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
Instrumen Internasional Tentang Hak dan Perlindungan Anak dari Bahaya Eksploi...
 
P. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korbanP. 6 tipologi korban
P. 6 tipologi korban
 
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
Hukum perdata internasional - Menentukan titik taut dalam hukum perdata inter...
 
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan NegeriProsedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
Prosedur beracara Perdata dalam Pengadilan Negeri
 
Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2Hukum agraria nasional pert ke 2
Hukum agraria nasional pert ke 2
 
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidanaAlasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
Alasan penghapus penuntutan & kewenangan menjalankan pidana
 
Hukum Kebendaan
Hukum KebendaanHukum Kebendaan
Hukum Kebendaan
 
Perjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-MenyewaPerjanjian Sewa-Menyewa
Perjanjian Sewa-Menyewa
 
Jawaban gugatan
Jawaban gugatanJawaban gugatan
Jawaban gugatan
 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
 
Instrumen HAM
Instrumen HAMInstrumen HAM
Instrumen HAM
 
UPAYA PAKSA
UPAYA PAKSAUPAYA PAKSA
UPAYA PAKSA
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Surat gugatan
Surat gugatanSurat gugatan
Surat gugatan
 
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdataContoh surat gugatan hukum acara perdata
Contoh surat gugatan hukum acara perdata
 

Viewers also liked

KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiNasria Ika
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
Manajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit IndonesiaManajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit IndonesiaYesica Adicondro
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khususNasria Ika
 

Viewers also liked (14)

Surat kuasa
Surat kuasaSurat kuasa
Surat kuasa
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
Makalah htn
Makalah htnMakalah htn
Makalah htn
 
Contoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasiContoh surat gugatan wanprestasi
Contoh surat gugatan wanprestasi
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
 
Replik
ReplikReplik
Replik
 
Ppt htn
Ppt htnPpt htn
Ppt htn
 
hukum perikatan in Bahasa
hukum perikatan in Bahasahukum perikatan in Bahasa
hukum perikatan in Bahasa
 
Dupliek
DupliekDupliek
Dupliek
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
Manajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit IndonesiaManajemen kredit Indonesia
Manajemen kredit Indonesia
 
Surat kuasa khusus
Surat   kuasa khususSurat   kuasa khusus
Surat kuasa khusus
 

Similar to PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA

Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anakPerlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anakTrini Handayani
 
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia dari Tim Peleyanan Hukum
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia dari Tim Peleyanan HukumCatatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia dari Tim Peleyanan Hukum
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia dari Tim Peleyanan HukumECPAT Indonesia
 
Makalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukumMakalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukumSulaiman Zuhdi Manik
 
Pers release pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...
Pers release  pernyataan sikap  ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...Pers release  pernyataan sikap  ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...
Pers release pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...ECPAT Indonesia
 
Hukum pidana anak
Hukum pidana anakHukum pidana anak
Hukum pidana anakNakano
 
Konsepsia agust 2016
Konsepsia agust 2016Konsepsia agust 2016
Konsepsia agust 2016Be Susantyo
 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...MAfrizal5
 
Sistem perilndungana anak
Sistem perilndungana anakSistem perilndungana anak
Sistem perilndungana anakRizal Fahmi
 
Perlindungan khusus anak berhadapan hukum
Perlindungan khusus anak berhadapan hukumPerlindungan khusus anak berhadapan hukum
Perlindungan khusus anak berhadapan hukumAi Maryati Solihah
 
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdfPertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdfYogiYasaWedha
 
Peran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdf
Peran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdfPeran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdf
Peran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdfIsmailAlmariza1
 
Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial AnakTanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial AnakECPAT Indonesia
 
Hukum_Perlindungan_Anak.pdf
Hukum_Perlindungan_Anak.pdfHukum_Perlindungan_Anak.pdf
Hukum_Perlindungan_Anak.pdfitarahmawati20
 
Modul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual Anak
Modul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual AnakModul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual Anak
Modul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual AnakECPAT Indonesia
 
Sayang anak
Sayang anakSayang anak
Sayang anakJurnalis
 
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
 

Similar to PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA (20)

Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anakPerlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak
 
konsep anak.pdf
konsep anak.pdfkonsep anak.pdf
konsep anak.pdf
 
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia dari Tim Peleyanan Hukum
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia dari Tim Peleyanan HukumCatatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia dari Tim Peleyanan Hukum
Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia dari Tim Peleyanan Hukum
 
Analisis uu
Analisis uu Analisis uu
Analisis uu
 
Makalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukumMakalah anak berkonflik dengan hukum
Makalah anak berkonflik dengan hukum
 
Pers release pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...
Pers release  pernyataan sikap  ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...Pers release  pernyataan sikap  ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...
Pers release pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...
 
Hukum pidana anak
Hukum pidana anakHukum pidana anak
Hukum pidana anak
 
Konsepsia agust 2016
Konsepsia agust 2016Konsepsia agust 2016
Konsepsia agust 2016
 
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...
 
Bab1
Bab1Bab1
Bab1
 
Sistem perilndungana anak
Sistem perilndungana anakSistem perilndungana anak
Sistem perilndungana anak
 
Perlindungan khusus anak berhadapan hukum
Perlindungan khusus anak berhadapan hukumPerlindungan khusus anak berhadapan hukum
Perlindungan khusus anak berhadapan hukum
 
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdfPertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
Pertemuan 1 sampai 3 PHAP.pdf
 
Peran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdf
Peran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdfPeran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdf
Peran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdf
 
Makala
MakalaMakala
Makala
 
Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial AnakTanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak
Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak
 
Hukum_Perlindungan_Anak.pdf
Hukum_Perlindungan_Anak.pdfHukum_Perlindungan_Anak.pdf
Hukum_Perlindungan_Anak.pdf
 
Modul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual Anak
Modul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual AnakModul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual Anak
Modul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual Anak
 
Sayang anak
Sayang anakSayang anak
Sayang anak
 
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasan
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners" (6)

FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAIFIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
FIDEL_JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI
 
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAKFidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 

Recently uploaded

Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxHansTobing
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxpolianariama40
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal FaizinKanaidi ken
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3SatriaPamungkas18
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfHendroGunawan8
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Kanaidi ken
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxFranxisca Kurniawati
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptxHalomoanHutajulu3
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxwulandaritirsa
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaruSilvanaAyu
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxjohan effendi
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxdonny761155
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWKafe Buku Pak Aw
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxHeriyantoHeriyanto44
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfAgungNugroho932694
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxvincentptk17
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxKalpanaMoorthy3
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxGyaCahyaPratiwi
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfHeriyantoHeriyanto44
 

Recently uploaded (20)

Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptxGandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
Gandum & Lalang (Matius......13_24-30).pptx
 
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptxCERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
CERAMAH SINGKAT RAMADHAN RIFKI TENTANG TAUBAT.pptx
 
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal  Faizin
“Mohon Maaf Lahir & Batin” ... Minal Aidin Wal Faizin
 
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
Penyusunan Paragraf Primakara Informatika IFPagi3
 
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdfEstetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
Estetika Humanisme Diskusi Video Sesi Ke-1.pdf
 
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdfJaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
Jaringan VOIP Ringkasan PTT Pertemuan Ke-1.pdf
 
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
Silabus Pelatihan _Peranan dan Implementasi "Dual Banking Leverage Model (DBL...
 
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptxUNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
UNSUR - UNSUR, LUAS, KELILING LINGKARAN.pptx
 
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
704747337-Ppt-materi-Presentasi-Program-Kerja-Organisasi-kangguru.pptx
 
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptxMATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
MATERI PEMBELAJARAN SENI BUDAYA.KELOMPOK 5.pptx
 
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
(NEW) Template Presentasi UGM yang terbaru
 
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docxKISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
KISI-KISI Soal PAS Geografi Kelas XII.docx
 
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptxAksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
Aksi Nyata PERENCANAAN BERBASIS DATA.pptx
 
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AWPOKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
POKOK BAHASAN DEMOKRASI MATAKULIA PKN - DJOKO AW
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptxAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pptx
 
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdfPerbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
Perbaikan ekonomi zaman Habibie (Offering A - 4-6) Pertemuan - 10.pdf
 
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptxbahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
bahasa-indonesia-penyusunan-paragraf.pptx
 
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptxhentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
hentikan buli danGANGGUAN SEKSUAL UNTUK MURID.pptx
 
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptxElemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
Elemen Jurnalistik Ilmu Komunikasii.pptx
 
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdfAKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
AKSI NYATA MODUL 1.3 VISI GURU PENGGERAK.pdf
 

PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA

  • 1. PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang mengalami perkembangan seperti Indonesia. Melalui berbagai media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi, tanpa memandang usia atau jenis kelamin meskipun pada kenyataannya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak relatif kecil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang dilakukan anak tersebut terjadi dimana-mana. Seperti tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD prono yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya. Pengertian anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 KUHP adalah orang yang belum dewasa, yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun,
  • 2. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak pidana yang diemban oleh penyidik atau penyidik pembantu baik oleh fungsi Reserse maupun fungsi operasional Polri yang lain dari PPNS yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan secara profesional. Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka setelah ditangkap, terhadapnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pemeriksaan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan; 2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. 3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan. Sebagaimana pernah dimuat di media massa tentang beberapa kasus yang dilakukan oleh anak di bawah umur serta perlakuan dari aparat penegak hukum. Sebagaimana, pada tahun 2006 yang terangkat kepermukaan adalah kasus Raju yang menganiaya temannya. Raju yang baru berusia 8 tahun ini ditahan selama 19 hari untuk menjalani proses hukum yang menimbulkan trauma pada dirinya dan pada tanggal 29 Mei 2009, diberitakan oleh Kompas.com tentang penangkapan yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Metro Bandara Soekarno-Hatta terhadap 10 (sepuluh) orang anak yang
  • 3. saat itu bermain judi dengan taruhan Rp 1.000 per anak di kawasan bandara. Ke-10 (sepuluh) anak tersebut rata-rata masih berusia 10 sampai dengan 16 tahun. Sebagian besar dari mereka adalah pelajar SD Negeri Rawa Rengas yang sehari-hari bekerja sebagai penyemir sepatu di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Contoh lain di Bandar Lampung bahwa pada tahap penyidikan, sebagian besar anak ditahan dan ditempatkan bersama-sama dengan orang dewasa dalam sel tahanan. Pemeriksaan oleh penyidik juga tidak dalam suasana kekeluargaan, dan hak untuk mendapat bantuan hukum tidak diberitahukan kepada anak yang diperiksa oleh penyidik. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang- orang yang lebih dewasa, menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi korban berbagai tindak kekerasan. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir dari aparat penegak hukum terkait sebagaimana diamanatkan UU Pengadilan Anak maupun UU Perlindungan Anak. Akan tetapi, realita menunjukkan antara law in book (teori) dengan law in action (praktek) kerap terjadi kesenjangan di negeri ini. Bahkan, penerapan hukum sering dirasakan oleh si lemah begitu keras, kaku, dan salah kaprah.1 Hasil sementara studi menunjukan anak-anak konflik hukum memperoleh perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama. Mayoritas dari anak konflik hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan ketika berada di Kantor Polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi yaitu kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Selain kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan, bentuk kekerasan lain yang terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak. Selain itu kekerasan juga terjadi dalam wujud penghukuman yaitu berupa tindakan memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan membersihkan mobil.2 Menurut anak, selama proses penyidikan, tidak jarang anak dimasukkan ke tahanan dewasa, karena di berbagai wilayah belum adanya rumah tahanan khusus anak- anak. Selama proses penyidikan, anak mengemukakan tentang berbagai perlakuan tindak kekerasan dan intimidasi yang kerap diterima anak. Sebaliknya Penyidik 1 M. Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia, Dosen Hukum Pidana pada Fak. Hukum UIR dan Prog.Ilmu Hukum-PPS UIR, http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 4 November 2009 2 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang, http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 4 November 2009
  • 4. mengungkapkan bahwa proses penyidikan pada anak berbeda dengan orang dewasa, bersifat kekeluargaan dan diupayakan oleh penyidik anak. Namun dari bebeberapa ungkapan anak didik di LP, diperoleh gambaran bahwa sejak proses penangkapan, anak telah diperlakukan “kasar” terlebih jika anak tersebut adalah anak jalanan.3 Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagai hukum positif yang memberi jaminan perlindungan anak, semestinya cukup membuat lega bagi orang tua dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah anak di Indonesia. Namun realitasnya, jaminan pemenuhan hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, masih “sebatas idealitas”. Bahkan Kak Seto mengaku prihatin terhadap perlindungan anak di Indonesia sebagaimana yang diatur UUPA No 23 tahun 2002, pelaksanaannya jauh dari harapan semua pihak. Pelaksanaan UU tersebut, saat ini mungkin hanya dilaksanakan baru sekitar 20 % saja. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya nampaknya masih menjadi trend yang terus meningkat dalam masyarakat.4 Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, karena memang secara psikogis anak pada hakikatnya adalah seseorang yang berada pada suatu fase perkembangan tertentu menuju dewasa dan mandiri. Karenanya, anak bukanlah sosok manusia dewasa dengan fisik yang masih kecil. Anak adalah anak, dengan karakteristik psikologisnya yang khas dalam masa tumbuh dan berkembang. Adanya pentahapan menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh karena itu, anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dan perlindungan dari orang dewasa (orang tua, pendidik, dan pihak lainnya). Dengan alasan itu pula Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 dibuat untuk melindungi anak Indonesia. Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas melakukan bimbingan kepada warga binaan pemasyarakatan. Petugas Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar tugas 3 Alit Kurniasari, Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI., http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 4 November 2009 4 Suryadi, Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan, Radarbanjar, 28 October 2008, http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2010
  • 5. penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di luar sidang anak, dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan serta membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari Lembaga. Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar dan Kota Wisata. Dengan kondisi Kota Yogyakarta yang demikian, menjadikan banyak penduduk musiman berdatangan ke Yogyakarta baik dengan tujuan untuk mengikuti pendidikan, tujuan wisata maupun tujuan mencari pekerjaan bagi masyarakat di daerah sekitar kota Yogyakarta. Kepadatan penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya fasilitas internet di Kota Yogyakarta menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan selain faktor kondisi orang tua, lingkungan, pergaulan, VCD Porno. Data Kepolisian Kota Besar Yogyakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2008, sedikitnya terdapat 66 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, sedangkan pada tahun 2009, hanya terdapat 42 kasus. Dari 66 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pada tahun 2006, kasus yang paling banyak dilakukan adalah tindak pidana pencurian sebanyak 35 kasus yang terdiri dari tindak pidana pencurian biasa sebanyak 14 kasus dan tindak pidana berat sebanyak 21 kasus, kemudian tindak pidana penganiayaan sebanyak 9 kasus, tindak pidana pengeroyokan sebanyak 7 kasus, tindak pidana pengrusakkan sebanyak 4 kasus, tindak pidana pemerasan dan pengancaman sebanyak 3 kasus, tindak pidana pencabulan, tindak pidana membawa senjata tajam, dan tindak pidana melarikan gadis masing-masing sebanyak 2 kasus, serta tindak pidana penipuan dan tindak pidana membuang orok masing-masing sebanyak 1 kasus.
  • 6. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk menulis dalam penulisan hukum atau skripsi dengan judul: “PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah perundang-undangan pidana (pidana anak) sudah memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana? 2. Kendala apa yang mempengaruhi perlindungan terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana?