SlideShare a Scribd company logo
1 of 112
Download to read offline
1AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
2 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
3AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
TATAP REDAKSI
Proklamasi KebenaranKomisaris utama Yudi Latif
KOMISARIS Febrianto
Pemimpin Umum/
PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis
DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono
Redaktur pelaksana Faizal Rizki,
Epung Saepudin
Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha,
Satrio Arismunandar, Hendrajit
Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal
Rizki, Epung Saepudin Dhia Prekasha Yoedha,
Hendrajit, Satrio Arismunandar
REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman
ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail
REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano
Fotografer Oke Dwi Atmaja
Reporter Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold
Sirait, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman,
Novrizal Sikumbang, Purnomo, Rafkha, Vicky
Anggriawan, Wahyu Romadhony, Zaenal Arifin
Desain Grafis Shofrul Hadi
Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng
Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius
(Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan),
Edi (Mataram), Muhammad Dasuki (Semarang),
Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie
Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar),
Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo),
Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas
(Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor)
SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin
DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu
Legal Corporation Muhammad Amry
SIRKULASI Samsul Arifin
Kabag. IT Firman Subhi
Staf Admin Aulia Kumala Putri
Alamat Redaksi
PT Caprof Media Negeri
Cawang Kencana Building
1st Floor Suite 101
Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang
DKI Jakarta 13630 Indonesia
No Telp : (021) 8005520
Fax : (021) 80886466
Email : majalah@aktual.co
iklan@aktual.co
Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel
dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan
nomor telepon anda melalui email
majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit
setiap artikel yang masuk.
AKTUAL
S
etelah Idul Fitri ini ada
beberapa tontonan menarik
bagi publik; akrobatik partai
penguasa, polemik hakim agung,
hingga operasi tangkap tangan
kepala SKK Migas oleh KPK. Tiba-
tiba kami teringat memoar sewaktu
mengaji puluhan tahun kepada Kyai
kami, ketika beliau membacakan
Hadist Kanjeng Nabi Muhammad
SAW, soal pentingnya ‘independensi
ulama’ termasuk di dalam nya para
scholars tentunya, sebagaimana
disampaikan Rasulullah saw :
Barang siapa seseorang selalu
membuat senang penguasa dengan
sesuatu yang di murkai Rabb Nya,
maka seseorang tersebut telah
keluar dari Jalan Allah taala (HR
Hakim). Kami pun tersentak kaget
seolah ‘isyarat’ langit mengingatkan
jejak penting sikap-posisi kaum
terpelajar terhadap penguasa.
Hiruk pikuk tahun politik,
yang penuh intrik bahkan fitnah,
operasi politik hingga intelejen
begitu nggegirisi benak kami di
redaksi. Begitu banyak peta lapangan
tersajikan dengan dinamika dan
skenario masing-masing yang
saling crashing, tapi value yang
kami tangkap dan baca hanya self
interest-self oriented belaka, jauh
sekali dari kepentingan kaum jelata,
apalagi ‘keinginan luhur dan atas
rahmat Allah SWT yang termaktub
dalam lembar Mukadimah pondasi
bernegara kita. Memang politik
itu ‘kepentingan’ namun sajian
kepentingan pribadi dan kelompok,
terasa begitu memuakkan, namun
apa nyana itulah realitas dan fakta
kekinian yang tengah berlangsung.
Edisi Khusus soal Hari
Kemerdekaan Proklamasi hadir di
pembaca budiman, sebagai balancing
atas segala karut marut yang terjadi
di republik kita tercinta ini. Apapun
itu semua mesti kembali ke cita-cita
Proklamasi dalam prinsip dasar
tatakelola negara. Sungguh akan malu
jikalau kita hari ini, membandingkan
para pejuang kemerdekaan, tanpa
pamrih melawan penindasan dan
imprialisme, kita sebagai anak bangsa
yang mestinya melestarikan, malah
melakukan pembusukan massal atas
cita-cita kemerdekaan.
Edisi kali ini juga mengangkat
wawancara dengan Khofifah,
perempuan politisi tangguh yang
tetap tegar dalam jatuh bangunnya
karier politik yang dialami nya.
Semoga pembaca cerdas Aktual
mampu ‘berkontemplasi’ karena
hanya orang-orang yang bertadabur-
bermuhasabah, akan mampu
mengarungi ombak badai kehidupan.
Salam Sinergi
M. Danial Nafis
4 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
EDISI KHUSUS 30
HUKUM 18ENERGI 98
HUKUM 14
NASIONAL 26
TAMU KITA 88
KHOFIFAH INDAR PARAWANSA
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
GEGER SKK MIGASTAMBANG DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
JEJAK YUDI SETIAWAN
DI LINTAS PARTAI
KURSI PANAS PATRIALIS
AKBAR DI MAHKAMAH
KONSTITUSI
DAFTAR ISI
EDISI 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 AKTUAL
5AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
EKONOMI 78
POLITIK 84
INTERNASIONAL 104
GITA-HATTA RESAH SOAL KARTEL SAPI
KONVENSI PENCITRAAN ALA DEMOKRAT
MESIR BANJIR
DARAH
TATAP REDAKSI
DAFTAR ISI
SURAT PEMBACA
KAKI HARI
KILAS NASIONAL
LENSA AKTUAL
OTOMOTIF
KILAS DAERAH
OASE
3
4
6
7
8
10
106
108
110
6 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Kecewa
Lion Air
BNI Kenakan Biaya Transfer Uang
Pegawai SPBU
Pulang Kampung
berita
berimbang
ulasan tambang
di kalimantan
langganan aktual
Surat Pembaca
Beberapa saat lalu saya membaca edisi Majalah Aktual tentang Papua.
Saya mendapatkan majalah tersebut dari rekan saya yang kebetulan baru
pulang dari Jakarta.
Saya ingin mendapat beberapa edisi lainnya. Saya saat ini tinggal di
Timika, Papua. Di mana saya bisa mendapatkan edisi itu di kota saya.
Terimakasih atas perhatiannya.
Yohannes
Timika
Mohon maaf apabila Majalah Aktual belum bisa Anda dapatkan di kota
Anda karena keterbatasan cakupan distribusi kami. Namun, Anda bisa
mendapatkan versi on line Majalah Aktual di scoop.com
Terima kasih —Redaksi
Aku merasa surprise dengan
kehadiran Majalah Aktual. Saya
mendapat ulasan yang berbeda dari
setiap pemberitaan yang saya dapat
dari berita lain.
Tapi saya melihat, wartawan
Majalah Aktual masih kurang cover
both side nya. Tetap maju dan tolong
diperbaiki. Selamat.
Rudi A Noorsyamsuar
Terima kasih atas kritik Anda—
Redaksi
Saya sudah membaca beberapa
edisi terbitan majalah Anda.
Beberapa kali Anda mengulas soal
industri tambang tapi soal industri
tambang di Kalimantan kelihatannya
ulasannya sangat minim sekali.
Saya seorang pekerja di salah
satu industri tambang di Kalimantan.
Mohon diulas soal industri tambang
di Kalimantan yang menurut saya
sudah sangat parah keberadaannya.
Hormat kami,
Bambang R Nangkus
Rungkut, Surabaya
Terima kasih atas kritik dan usulan
Anda —Redaksi
Saat lebaran kemarin, pelayanan di
SPBU Kota Pontianak banyak antrian
yang panjang, hal ini disebabkan
terlalu banyaknya karyawan SPBU
yang pulang kampung, sedangkan
yang hendak mengisi BBM jumlah
kendaraannya banyak. Semestinya
teknologi alat pengisian BBM di
SPBU sudah harus canggih, sehingga
tidak lagi menyebabkan antrian
panjang.
Andi Hanggoro
Pontianak, Kalimantan Barat
Saya kecewa dengan
pelayanan maskapai Lion
Air, karena saat hendak balik
ke Jakarta setelah mudik
dari Pontianak. Pesawat
delay sampai membuat
saya terlambat sampai ke
rumah di Bekasi. Saya harus
mengganti rugi angkutan
jemputan karena semestinya
sampai pukul 22.00 WIB,
baru tiba di rumah pukul
24.00 WIB.
Sinta Kusuma Putri
Bekasi Barat, Jawa Barat
Saya ingin menanyakan kepada pihak BNI kenapa jika ingin
mengirim uang ke rekening bank lain langsung lewat teller
BNI dikenakan biaya administrasi Rp 5.000. Padahal di
bank lain jika mau mengirim ke rekening bank lain tidak
dikenakan biaya administrasi sepeser pun. Saya kecewa
dengan kebijakan BNI seperti ini.
Indah
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
7AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
TINOOKTAVIANO/AKTUAL
KAKI HARIKAKI HARI
S
etiap proklamasi kemerdekaan
Indonesia diperingati, bayangan
kita segera tertuju pada sepasang
figur sentralnya: Sukarno dan
Mohammad Hatta. Dalam suasana
friksi antarfaksi di sekitar proklamasi,
Sukarno-Hatta tampil sebagai jangkar
keyakinan, kepercayaan dan persatuan.
Gerangan apakah yang membuat
keduanya menjadi pusat teladan? Jelas,
bukan karena keduanya tak punya cacat
dan kekurangan. Tapi di atas segala
cacat dan kekurangannya itu, keduanya
memiliki modal terpenting sebagai
pemimpin: moral capital.
Moral dalam arti ini adalah
kekuatan dan kualitas komitmen
pemimpin dalam memperjuangkan
nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan
amanat penderitaan rakyat. Kapital di
sini bukan sekadar potensi kebajikan
seseorang, melainkan potensi
yang secara aktual menggerakkan
roda politik. Dengan begitu,
yang dikehendaki bukan sekedar
kualitas moral individual, namun
juga kemampuan politik untuk
menginvestasikan potensi kebajikan
perseorangan ini ke dalam mekanisme
politik yang bisa mempengaruhi
perilaku masyarakat.
Ditanya oleh Direktur Penjara
Landraad Bandung ikhwal ‘kehidupan
baru’ selepas bebas, Bung Karno
menjawab: “Seorang pemimpin tidak
berubah karena hukuman. Saya masuk
penjara untuk memperjuangkan
kemerdekaan, dan saya meninggalkan
penjara untuk pikiran yang sama.”
(Sukarno, 1961).
Di tengah himpitan depresi
ekonomi dan represi rezim rust en
orde pada dekade 1930-an, setegar baja
Bung Hatta berkata: “Betul banyak
orang yang bertukar haluan karena
penghidupan, tetapi pemimpin yang
suci senantiasa terjauh dari godaan iblis
itu.” Lantas ditambahkan, “Ketetapan
hati dan keteguhan iman adalah satu
conditio sine qua non (syarat yang
terutama) untuk menjadi pemimpin.
Kalau pemimpin tidak mempunyai
moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi
kewajibannya dan lekas terhindar dari
pergerakan.” (Hatta, 1998).
Tak hanya berbekal komitmen
moral individual saja. Keduanya juga
mampu berempati dengan suasana
kebatinan rakyat seraya memiliki
kemampuan komunikasi yang
efektif untuk menggerakkan mereka.
Kemampuan Bung Karno dalam hal
ini bahkan diakui oleh Bung Hatta:
“Saudara Sukarno menjadi sangat
populer dan mendapat pengaruh
besar di kalangan rakyat, karena
kecakapannya sebagai orator dan
agitator yang hampir tidak ada
bandingnya di Indonesia ini.”
Sementara itu, Bung Hatta
menegaskan, “Menduga perasaan
rakyat dan memberi jalan kepada
perasaan itu ke luar, itulah kewajiban
yang amat sulit dan susah. Itulah
kewajiban leiderschap!...Pergerakan
rakyat tumbuh bukan karena pemimpin
bersuara, tetapi pemimpin bersuara
karena ada pergerakan atau karena ada
perasaan dalam hati rakyat yang tidak
dapat oleh rakyat mengeluarkannya...
Pemimpin mengemudikan apa yang
sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah
sebabnya maka pemimpin lekas
dapat pengikut dan pergerakan yang
dianjurkannya cepat berkembang.”
Kekuatan moral capital itu pada
akhirnya berkemampuan mengangkat
partikularitas manusia ke tingkat yang
lebih tinggi, yakni level politik yang
berorientasi kebajikan bersama dalam
rumah kebangsaan. ”Bahwa keadaan
bangsa,” ujar Bung Hatta, ”tidak
ditentukan oleh bahasa yang sama dan
agama yang serupa, melainkan oleh
kemauan untuk bersatu.” Ditambahkan
oleh Bung Karno, “Di seluruh
negeri kita, yang kelihatan hanyalah
kesukaran, kekurangan, kemelaratan.
Di dalam keadaan yang demikian itulah
kita memulai perjuangan kebangsaan
kita...Dengan kehendak yang membulat
menjadi satu, ketetapan-hati yang
menggumpal menjadi satu, tekad
yang membaja menjadi satu, seluruh
bangsa kita bangkit, bergerak, berjoang
untuk membenarkan, mewujudkan
proklamasi 17 Agustus itu.”
Dalam suasana peringatan
kemerdekaan sekarang, sosok
kepemimpinan kedua pahlawan
tersebut perlu diungkap. Sulitnya
pemulihan krisis yang Indonesia
hadapi hari ini terutama bukan karena
defisit sumberdaya dan orang pintar,
melainkan karena bangkrutnya moral
capital dari para pemimpin politik.
Terlalu sedikit panutan dan terlalu
banyak pengkhianat membuat jagad
politik kehilangan pahlawan.
Jika ada yang paling salah dalam
proses pembelajaran politik di negeri
ini, tak lain bahwa pahlawan selalu
ditempatkan di kesilaman, tak pernah
dihadirkan di kekinian pentas politik.
Kita terlanjur mendefisikan politik
sebagai arena kecurangan, yang tidak
memberi tempat bagi persemaian para
pahlawan. Dalam penghayatan politik
kita, pahlawan selalu merupakan
pertanda kematian, tidak pernah
menjajikan kehidupan. Jalan politik
menjadi jalan pengkhianatan, sedang
kerancuan politik menjadi kewajaran
yang dipertahankan. Maka Indonesia
menjadi terkenal di pentas dunia
karena capaian yang salah.
Saat kemarau keteladan,
peringatan kemerdekaan semoga
membawa siraman daya moralitas
yang memberi kesuburan baru bagi
kehidupan negeri!
YUDI LATIF
Chairman
AKTUAL Network
Kemerdekaan dan
Kepemimpinan
8 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
KILAS NASIONAL
TINOOKTAVIANO/AKTUAL
KPK: Putusan MK Langkah
Awal Jerat Alex Noerdin
Bom Vihara
Jadi Bukti Intelijen
Kepolisian Lemah
Kalapas Salemba
Bantah
Ada Kerusuhan
W
akil Ketua Komisi
Pemberantasan
Korupsi (KPK)
Bambang Widjajanto
menyatakan tidak akan
menutup mata terhadap
kasus dugaan korupsi
penyimpangan dana
bantuan sosial (bansos)
yang dilakukan Gubernur
Sumatera Selatan Alex Noerdin menjelang pemilihan gubernur (pilgub) 2013.
Bambang memastikan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut
dapat dijadikan pedoman bagi KPK guna mencari alat bukti penyelewengan
yang dilakuakan Alex Noerdin. “Pasti informasi seperti itu (soal Alex di putusan
MK) akan dipakai untuk pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” ujar
Bambang, di kantornya, Jakarta, Senin (12/8).
Seperti diketahui, MK menunda kemenangan Alex Noerdin-Ishak Mekki
dalam pemenangan pilgub Sumatera Selatan 2013. Padahal, KPUD Provinsi
Sumsel sebelumnya telah menetapkan pasangan tersebut.
Penetapan KPUD Provinsi Sumsel itu tertunda lantaran MK menemukan
fakta Alex Noerdin yang merupakan calon petahana telah menggunakan
anggaran Bantuan Sosial pada APBD Sumsel tahun Anggaran 2013 untuk
membiayai kampanyenya. Disebutkan bahwa pelanggaaran Alex yakni
menggunakan dana APBD Rp 1,4 triliun di dua kabupaten, dua kota, dan satu
kecamatan. / Nebby Mahbubirrahman
A
nggota Komisi III DPR
Didi Irawadi Syamsuddin
mengatakan, kepolisian harus
lebih meningkatkan kinerjanya,
terlebih khusus terhadap penggunaan
intelijen dalam mengendus adanya
gangguan keamanan dan
keteriban masyarakat
(Kamtibmas). Hal ini
menuyusul terjadinya aksi
teror di Vihara Ekayana dan
penembakan dibeberapa
daerah ibu kota. “Polisi
harus terus bekerja lebih
keras. Selama ini saya lihat
intelijen kepolisian ini
cukup lemah dan kurang
optimal, intelijen kepolisian
K
epala Lembaga Pemasyarakatan
Salemba Jakarta Pusat
Taufikurahman menegaskan,
meskipun ada gesekan di dalam
lembaga pemasyarakatan Salemba,
namun tidak masuk kategori
bentrokan. Peristiwa ini bermula
akibat kesalahpahaman saat hendak
dilakukan pemeriksaan. “Saat itu
kami adakan pemeriksaan. Namun
ada salah paham dari beberapa napi
yang mencoba memprovokasi,”
ujarnya kepada Aktual saat
dihubungi, Senin (12/9).
Menurut dia, ketika diadakan
pemeriksaan para napi tak
terima kalau Blok A yang dihuni
diperiksa oleh petugasnya. Padahal,
pemeriksaan tersebut merupakan
acara rutin dan adanya laporan.
Taufik sangat menyayangkan
adanya informasi yang beredar diluar
kalau informasi tersebar bahwa Lapas
ricuh. “Kami sayangkan adanya
informaasi yang tersebar di luar
(rusuh),” ujarnya. Seperti diketahui,
tahanan penghuni Lapas Klas II A
Salemba, Jakarta Pusat, Senin (12/8)
sore terlibat keributan antar sesama
narapidana. / Rafkha
ini harus mengevaluasi diri,” kata dia
di Jakarta, belum lama ini.
Didi menjelaskan, pihak
kepolisian harus mencari metode
untuk mencegah tindakan yang teror
dinilai lebih canggih. Karena sering
terjadi kebobolan intelijen. “Sehingga
intelijen kepolisian kita harus
berkerjasama dengan intelejen dari
TNI, karena ini dalam fungsi menjaga
republik ini,” ujar dia. / Novrizal Sikumbang
9AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Tinooktaviano/aktual-antara(Remisinapianak)
Webometrics Rilis 10 Universitas
Terbaik di Indonesia
Djoko Susilo Terima Rp 60 Juta Per
Bulan dari Jasa Raharja
Komisi Yudisial
Masih Bungkam
soal Identitas
Hakim Suap
Jelang Pergantian Kapolri
Jenderal Polisi Jadi
Kelinci Percobaan
M
enjelang pergantian Kapolri, situasi
di internal Polri kian tidak solid
dan terbelah menjadi fraksi-fraksi.
Disinyalir, terdapat pihak yang dengan
sengaja berhasil menjadikan para jenderal
sebagai kelinci percobaan dengan iming-iming bakal
menempati posisi yang kini masih dipegang Jendral Pol Timur Pradopo.
Demikian, diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta
S Pane, melalui siaran pers yang diterima Aktual, Minggu (11/8). “Ironisnya,
sejumlah jenderal membiarkan dirinya dijadikan kelinci percobaan. Padahal
sejauh ini belum ada surat resmi dari Presiden agar Polri mempersiapkan
pergantian Kapolri,” ujar Neta. / Ismed Eka Kusuma
W
ebometrics, lembaga yang memiliki afiliasi dengan Dewan Riset
Nasional Spanyol yang mengumpulkan daftar seluruh perguruan tinggi
di dunia, kembali merilis daftar peringkat universitas-universitas
terbaik dunia, termasuk untuk di Indonesia. Lembaga itu merilis 10 universitas
terbaik di Indonesia, baik negeri maupun swasta, untuk periode 2013.
Berikut ini nama-nama 10 universitas terbaik di Indonesia untuk 2013
secara berurutan, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah
Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad),
dan Universitas Gunadarma. Kemudian, Universitas Brawijaya, Institut
Pertanian Bogor (IPB), Universitas Kristen Petra, Universitas Airlangga, dan
Universitas Diponegoro. / Nurlail
M
antan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo
mendapatkan insentif Rp 60 juta tiap
bulan dari PT Jasa Raharja.
“Kami mendapat insentif dari Jasa Raharja
sebulan Rp 50 juta. Dan juga ada tambahan Rp
10 juta, sehingga total Rp 60 juta,” ujar Djoko
saat pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (13/8).
Djoko menjelaskan, sepanjang 2009, dirinya
mendapat dana total keseluruhan sebanyak Rp
600 juta. Sedangkan tahun berikutnya hanya
sampai September sebanyak Rp 450 juta. Jika diakumulatifkan, penerimaan
Djoko dari Jasa Raharja sekitar Rp 1,05 miliar. Menuru Djoko, uang itu ia
terima sebagai komisi dari kerja sama pengurusan administrasi Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) dan uang santunan kecelakaan. / Arbie Marwan
K
etua Komisi Yudisial
(KY) Suparman Marzuki
mengindikasikan terdapat
dua hakim yang terlibat dalam
kasus suap. “Ada dua hakim dari
pengadilan yang berbeda,” ujar
Suparman, di Gedung KY, Jakarta,
Selasa (13/8).
Namun, Suparman enggan
menyebutkan identitas kedua hakim
yang terindikasi kasus suap tersebut,
serta dari pengadilan mana mereka
berasal. “Soal nama dan dari mana,
nanti dulu lah,” kata dia.
Mantan komisioner bidang
pengawasan hakim dan investigasi ini
juga masih menutup rapat informasi
selanjutnya, terkait suap yang terjadi
dalam rangka penanganan kasus apa.
“Pelanggaran kode etik, berkaitan
dengan persoalan suap,” ujarnya.
/ Novrizal Sikumbang
10 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
LENSA
AKTUAL
Sebuah kendaraan alat berat saat merobohkan bangunan pedagang
kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (11/8).
Penertiban lapak PKL ini melibatkan 705 orang, terdiri atas Satpol
PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Polri, dan TNI.
Foto: Aktual/Tino Oktaviano
PKL Tanah Abang Dibongkar
11AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
12 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
LENSA
AKTUAL
Seorang pria tampak menangis saat melihat salah satu di
antara beberapa jenazah yang diletakan di kamar jenazah usai
penyerbuan pasukan keamanan Mesir di dua kamp tempat
pengunjuk rasa pendukung mantan presiden Mohamed Morsi
berkemah di Rabaa Al-Adawiya dan Al-Nahda di Kairo, Mesir,
Rabu (14/8). Aksi penumpasan berdarah terhadap pendukung
Morsi ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional
dan dapat memicu krisis yang mendalam. Aksi ini mengakibatkan
lebih dari ribuan orang tewas.
Foto: AFP PHOTO / MOSAAB EL-SHAMY
TRAGEDI PEMBANTAIAN ABAD 21
13AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
14 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Yudi Setiawan, bendahara umum Ormas DPP Gerakan Muda
Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR), dalam
persidangan kasus korupsi, berkicau soal nama-nama petinggi
partai, mulai dari Lutfi Hasan Ishaaq (PKS) hingga Setya Novanto
dan Aburizal Bakrie (Partai Golkar).
Jejak Yudi Setiawan
di Lintas Partai
HUKUM
Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian
tinooktaviano/aktual-aKTUAL/ISTIMEWA(yUDISETIAWAN)
P
engungkapan
kasus korupsi
penambahan
kuota impor daging
sapi yang menjerat
mantan Presiden Partai
Keadilan Sejahtera
(PKS) Lutfi Hasan
Ishaaq memasuki babak
baru. Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) bekerja sama
dengan Kepolisian Daerah (Polda)
Kalimantan Selatan menemukan
setumpuk kasus baru yang
melibatkan anggota DPR RI.
Selasa pagi, 16 April 2013,
pengusaha Yudi Setiawan terbang
dari Bandara Syamsudin Noor,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
menuju Jakarta. Dikawal oleh
sejumlah polisi dari Kepolisian
Daerah (Polda) Kalimantan Selatan,
Yudi hari itu ‘dipinjam’ KPK.
Dia diminta menjadi saksi untuk
pengembangan kasus korupsi
penambahan kuota impor daging sapi
yang menjerat Lutfi Hasan Ishaaq.
Ini bukan kali pertama pengusaha
asal Surabaya itu dipanggil KPK
sebagai saksi. Sebelumnya pada 2
Februari dia juga sempat dimintai
keterangan dalam kasus yang
sama. Namun keterangan kali ini
berbeda. Yudi kepada penyidik KPK,
menyeret nama sejumlah politisi
senior Senayan dan Menteri Kabinet
Indonesia Bersatu II terlibat dalam
kasus korupsi.
Bendahara Umum sekaligus
Ketua Fraksi Partai Golkar
Setya Novanto pertama
kali disebut. Yudi
menyebut pernah
mengirimkan uang
sebesar Rp 1,035
miliar kepada Setya
untuk memuluskan
anggaran proyek Blok
Grand Pendidikan. Uang itu
dikirimkan oleh Yudi melalui stafnya
Dedey Yamin pada 29 Agustus 2012,
seperti dikutip dalam Berita Acara
Pemeriksaan (BAP) Yudi.
Bukan hanya Setya, Ketua
Umum Partai Golkar
Aburizal Bakrie
juga disebut dalam
BAP Yudi. “Saya
menyampaikan bahwa
Elda pada 29 Juni
2012, saat saya ulang
tahun, dan kala itu Lutfhi
Hasan Ishaaq juga datang,
Elda meminta uang sebesar
USD 20 ribu. Uang itu katanya
untuk Happy Bone Zulkarnaen yang
merupakan orang dekat Aburizal
Bakrie. Uang itu untuk menggolkan
dana proyek Blok Grand Pendidikan
senilai Rp 120 miliar. Namun
ternyata uang tersebut digunakan
untuk deklarasi Partai Golkar di Jawa
Barat,” ujar Yudi.
Yudi menambahkan, namun
hingga kini proyek Blok
Grand Pendidikan yang
disebut tidak pernah ada.
“Kewajiban Deddy dan Elda
yang seharusnya uang sebesar Rp
8 miliar di bayarkan kepada saya
namun tidak dibayarkan kepada saya
malah diberikan kepada Lutfhi Hasan
Ishaaq dan Ahmad Fathanah,” jelas
Yudi.
Nama lain yang disebutkan oleh
Yudi adalah Elvis, staf ahli Menteri
Kelautan Sharif Cicip Sutarjo. Elvis
disebut menerima uang sebesar Rp
995.750.000 dan Rp 1,063 miliar
pada 2 Agustus dan 29 Agustus. Uang
itu diberikan oleh Yudi melalui Dedy.
Cicip merupakan wakil ketua umum
Partai Golkar saat ini.
Serempak elite partai
beringin membantah
tudingan Yudi.
Setya mengkui
tidak mengenal
Yudi. Ditemui
di Gedung
DPR beberapa
waktu
lalu Setya
menyawab
dengan singkat.
“Saya tidak
tahu dan tidak
kenal Yudi
15AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
tinooktaviano/aktual
Setiawan,” tegasnya.
Sementara Ical sapaan Aburizal
Bakrie melalui jurubicaranya Lalu
Mara Satriawangsa menyampaikan
bantahan serupa. “Saya ini yang
orang dekat Aburizal Bakrie. Selama
20 tahun lebih mendampingi beliau.
Saya tahu teman dekat beliau. Tiada
ada yang namanya Yudi Setiawan,”
ujarnya saat dihubungi.
Namun benarkah tidak ada
hubungan Yudi dan Partai Golkar?
Penelusuran Aktual menemukan
fakta bahwa Yudi merupakan
bendahara umum Ormas DPP
Gerakan Muda Musyawarah
Kekeluargaan Gotong Royong (Gema
MKGR). Ormas ini merupakan
sayap organisasi Partai Golkar.
Yudi dilantik pada Mei 2011. Pada
pelantikan yang digelar di Hotel
Grand Kemang tersebut, Yudi
dilantik langsung oleh Ketua Umum
Gema MKGR Fahd A Rafiq dan
Sekjen Dendi Prasetya. Pelantikan
dihadiri oleh Ical dan Ketua Umum
MKGR Priyo Budi Santoso. Saat ini,
baik Fahd dan Dendi telah menjadi
terpidana kasus korupsi yang
diselidiki oleh KPK. Dendi terlibat
dalam kasus pengadaan Al Quran
sementara Fahd terpidana kasus
korupsi Dana Penyesuian
Infrastruktur Daerah
(DPID).
***
Fidel Angwarmasse,
pengacara Yudi Setiawan,
mengakui memiliki
bukti kuat terkait
dengan aliran dana
klienya kepada elite
Partai Golkar. Ketika
dikonfirmasi terkait
dengan BAP kliennya,
Fidel membenarkan seluruh
keterangan kliennya. “Apapun
yang disampaikan klien kami,
Yudi Setiawan, dalam BAP apabila
sudah ditandangani berarti lengkap
adanya,” ujar Fidel kepada Aktual,
Senin (12/8).
Fidel juga membenarkan adanya
aliran dana untuk sejumlah elite
Partai Golkar oleh Yudi Setiawan
yang juga menjabat sebagai direktur
PT Cipta Inti Parmindo seperti
diberitakan sebelumnya. “Kalau
terkait aliran dana kepada beberapa
oknum, memang ada mas, termasuk
ke Partai Golkar, betul,” ujarnya.
Saat ini tim pengacara Yudi
tengah menyusun bukti untuk
memperkuat kesaksiannya saat
diperiksa KPK beberapa waktu lalu.
“Kami lagi hubungkan keterangan
dengan bukti dulu,” ungkapnya.
Keterangan Yudi Setiawan yang
menyebut keterlibatan sejumlah elite
partai politik dalam skandal korupsi
bukan isapan jempol belaka. Yudi
merekam semua percakapannya
dengan politisi yang menerima uang
hasil korupsi. Dalam BAP bahkan
disebutkan KPK telah menyita
bukti rekaman dari Blackberry dan
flashdisk milik Yudi.
Fidel Angwarmasse mengakui
kliennya merekam sejumlah
transaksi dan pembicaraan dengan
detail. “Yudi pengusaha, dia tidak
sembrono. Administrasinya tersusun
rapi. Makanya sejak awal pendirian
perusahaan, cara-cara seperti itu
sudah dilakukanya. Modelnya
dokumentasi,” ujarnya.
Fidel juga mengaku kliennya
memiliki foto sejumlah rapat
dengan pejabat negara dan politisi.
“Bukti transfer dan tanda terima
disimpan rapi, hasil rapat
dicatat dan difoto untuk
kemudian dipelajari,”
ungkapnya.
Salah satu rekaman
yang dimiliki Yudi
adalah rekaman
pembicaraan antara
Yudi dan Fathanah yang
membicarakan tentang proyek
Blok Grand Pendidikan. Dalam
rekaman tersebut Yudi dan Fathanah
menyebut nama Ketua Umum
Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan
Bendahara Umum Partai Golkar
Setya Novanto.
Dalam BAP yang diteken Yudi
Setiawan pada 27 Februari lalu di
Lapas Teluk Dalam, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Yudi mengenal
Elda Diningrat sejak awal 2009.
Elda dahulu merupakan sekjen
Organisasi Nelayan Tradisional
Indonesia ketika dipimpin Tamsil
Linrung. Sementara Yudi menjabat
sebagai wakil bendahara umum.
“Elda adalah direktur di PT
Radina. Sementara di PT Cipta Inti
Parmindo, Elda bekerja kepada
saya. Elda saya gaji dengan tugas
menciptakan peluang proyek
di Kementerian Pertanian dan
melancarkan proyek dengan lobi ke
Senayan melalui Tamsil Linrung,”
tulis Yudi dalam BAP-nya.
Dikonfirmasi terpisah, politisi
Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain
membantah telah menerima uang
sebesar USD 20 ribu dari Elda
Diningrat. “Saya tidak pernah
menerima uang dari Elda. Tidak
benar itu,” kata Happy Bone kepada
Aktual.
Mantan anggota Komisi I DPR RI
itu juga menyebutkan, adapun nama
dia disebut-sebut oleh Yudi Setiawan
hanya karena dicatut. “Nama saya
dicatut. Saya tidak pernah tahu dan
tidak pernah ketemu dengan yang
namanya Elda,” ujar dia. Meski
demikian, dia mengaku kuatir karena
dirinya saat ini akan maju sebagai
caleg dari Golkar. “Bahaya juga ini,
kan mau pemilu,” ungkapnya.
16 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
AKTUAL/istimewa(fAHRI)-tinooktaviano/aktual
HUKUM
W
akil Sekjen Partai Keadilan
Sejahtera (PKS) Fahri
Hamzah memiliki data siapa
sesungguhnya Yudi Setiawan, saksi
memberatkan dalam kasus suap
impor sapi eks Presiden PKS Lutfhi
Hasan Ishaaq (LHI).
Menurut Fahri, Yudi Setiawan
kerap menggunakan mobil dinas
pejabat dengan nomor polisi B 94
RFS dan selalu mengaku memiliki
relasi pejabat setingkat menteri di
Istana Presiden.
“Yudi ini agen yang bertugas
mengatur pertemuan ada transksi riil
antara LHI dan YS. Kecuali sama AF
(Ahmad Fathonah). YS sebetulnya,
nama yang sering dibawa dia nama
SS (Sudi Silalahi) dan Dipo Alam.
Tudingan
sebagai
Agen
Istana
Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian
Politisi PKS Fahri Hamzah
menuding sosok Yudi Setiawan
dijadikan agen oleh istana
untuk menghantam PKS.
Setiap ketemu LHI, salam dari SS.
Dia sudah punya hubungan yang kuat
dengan satu kelompok yang sedang
bermasalah juga,” kata Fahri.
Fahri mengungkapkan, jika
didalami betul, maka akan ada
satu nama yang terungkap
di persidangan. “Yudi
sebetulnya sering bawa
nama-nama Sudi Silalahi
(Mensesneg) dan Dipo
Alam (Seskab),” kata
Fahri, awal Juli lalu.
Dia menambahkan,
setiap Yudi Setiawan
bertemu LHI kerap
mengatakan salam dari Sudi
Silalahi. “Masalah mencatut nama
dia (Yudi) ini makelar. Dari sini
bisa masukan bagi kawan-kawan
(jurnalis) bahwa ini ada gengnya
(Yudi Setiawan),” kata Fahri.
Fahri menilai, Yudi Setiawan
selama ini sudah terbelit dalam
banyak kasus sebelum dikait-kaitkan
dengan LHI. “Kasusnya di Bank
Jabar, Jatim, Kalsel dan sebagainya.
Intinya dia (Yudi) nyari perlindungan
hukum dan tidak mungkin ke PKS.
Hipotesa kami dia akan lari ke
kekuasaan (mencari perlindungan)
dan dia dijadikan agen menghantam
orang lain (PKS),” ujarnya.
Sementara, Juru Bicara
Kepresidenan Julian Aldrin
Pasha membantah,
Sekretaris Kabinet
(Seskab) Dipo Alam
dan Menteri Sekretaris
Negara (Mensesneg)
Sudi Silalahi memiliki
kedekatan dengan Yudi
Setiawan.
“Terlalu teknis. Tak pernah
dengar. Tapi kami bantah secara
institusi, tidak ada kaitan dengan
KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi). Presiden juga hormati KPK
dengan segala kewenangannya sesuai
undang-undang, untuk lakukan
apapun proses hukum seseorang, bila
mana pantas sah secara hukum,” kata
Julian.
Mendapat tuduhan, sontak Dipo
17AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
tinooktaviano/aktual(SUDISILALAHI)-AKTUAL/ISTIMEWA
Alam menyebut Fahri Hamzah
sedang kalap. Bukan cuma itu, Dipo
juga mengganggap Luthfi Hasan
Ishaaq bodoh. Dipo menyebut Fahri
Hamzah kalap lantaran menudingnya
mengotaki skenario penghancuran
PKS lewat kasus suap kuota impor
daging sapi yang menyeret Luthfi
sebagai tersangka. Sementara
Luthfi dianggap bodoh bila
percaya Yudi Setiawan
adalah agen Dipo.
Dikutip dari
laman setkab.go.id,
Dipo menilai Fahri
sedang kalang kabut
menyusul kemungkinan
bertambahnya tersangka
dari kalangan petinggi PKS dalam
kasus suap kuota impor daging sapi.
Pasalnya, dalam dakwaan Luthfi,
Presiden PKS Anis Matta dan Ketua
Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin,
disebut-sebut menerima aliran dana
yang diduga hasil korupsi. “Saya lihat
dia memang lagi kalap,” kata Dipo.
Dipo menyatakan, kasus korupsi
kuota impor daging sapi berdasarkan
pengaduan dari pegawai Kementerian
Pertanian. Dia pun membantah
tudingan Fahri disebut-sebut sebagai
otak dari proses hukum kasus
Luthfi di KPK. “Jadi kalau Fahri
mengatakan saya otaknya kasus LHI
sampai diadili oleh KPK itu keliru,”
tegasnya.
Soal pernyataan Fahri bahwa
Yudi Setiawan merupakan aktor
yang dilibatkan dirinya dan pihak
istana, termasuk Sudi Silalahi,
dalam skenario penghancuran PKS,
Dipo menganggap Luthfi bodoh bila
mempercayainya.
Siapakah Yudi Setiawan? Yudi
adalah saksi yang memberatkan
Luthfi. Yudi saat ini
berstatus terpidana kasus
pembobolan kredit
fiktif Bank Jawa Timur
(Jatim) dan kasus
narkoba.
Nama Yudi muncul
dalam surat dakwaan
Luthfi yang dibacakan jaksa
dalam sidang di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin
(24/6). Keduanya saling mengenal
dan pernah membicarakan proyek
Kementerian Pertanian. Menurut
Fahri, Yudi saat ini dilindungi lingkar
istana lantaran sejumlah kasus
hukum yang menjeratnya. Sebagai
kompensasinya, Yudi harus mau
memainkan peran dalam skenario
penghancuran PKS.
Senada dengan Dipo, Sudi
Silalahi pun membantah
soal tudingan tersebut.
“Nauduzubillahimindzalik, dia (Fahri
Hamzah) tahu agama, fitnah itu luar
biasa dosanya. Dia tahu dosanya,”
terang Sudi.
Sudi mengaku, dirinya sama
sekali tak akan memaafkan Fahri
sebelum yang bersangkutan meminta
maaf. “Dan saya belum berniat
memaafkannya kalau dia belum
meminta maaf kepada saya. Biar
Allah yang membalas,” jelas Sudi.
Menurut Sudi, Fahri melakukan
fitnah dan kemudian didengar
oleh seluruh orang, karenanya
dia meminta agar Fahri meralat
ucapannya. “Dia harus meralat kalau
itu tidak benar dan memang tidak
benar. Saya tidak pernah merekayasa
itu, naudzubillah,” tegasnya.
Sudi menegaskan, dirinya
tak akan menggugat Fahri atas
ucapannya. Hanya saja, lanjut
Sudi, dirinya menyesalkan sikap
Fahri padahal dia merupakan kader
partai Islam. “Biar dia tanggung
yang jelas saya tidak melakukan itu
dan saya nyatakan fitnah dan saya
tidak berbohong. Biar Allah yang
menghitungnya. Dan ingat, ingat ya!
Allah tidak akan memaafkan fitnah
yang dilakukannya kecuali orang yang
difitnahnya itu memaafkannya. Dan
dia harus meminta maaf didengar
oleh seluruh orang yang pernah
mendengar fitnah itu,” tuturnya.
Terkait tuduhan bahwa
Yudi Setiawan merupakan agen
istana, lewat pengacaranya, Fidel
Angwarmasse, Yudi mengaku tidak
mengenal Sudi Silalahi dan Dipo
Alam. “Tidak benar Yudi dekat
dengan Sudi dan Dipo,” ujar Fidel
kepada Aktual, Senin (12/8).
Fidel juga menegaskan kliennya
tidak dalam kendali siapapun dalam
mengungkap kasus korupsi yang
melibatkan dirinya dan sejumlah elite
partai politik. “Di belakang Yudi tidak
ada siapapun atau partai apapun,”
ujarnya.
Lebih lanjut Fidel juga
mengatakan agar upaya Yudi
mengungkap kongkalikong
kasus korupsi ini tidak digiring
keranah politis. “Saya tegaskan,
yang dilakukan oleh klien saya
murni penegakan hukum. Jangan
mengarahkan opini masyarakat
bahwa Yudi ingin menghancurkan
PKS atau partai apapun,” jelasnya.
18 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Geger Penangkapan
Kepala SKK Migas
HUKUM
Oleh: Novrizal Sikumbang, Vicky Anggriawan,
Arbie Marwan, Arnold Sirait
Rudi Rubiandini mengakui
menerima uang dari salah
satu pendiri Kernel Oil, Simon
Gunawan Tanjaya melalui
perantara Deviardi (Ardi).
“Saya terima dua kali.”
S
elasa (13/8) malam pukul 22.30 WIB menjadi hari yang
cukup ‘menyesakkan’ bagi Rudi Rubiandini, kepala Satuan
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan
Gas Bumi (SKK Migas). Dia ditangkap Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) di rumah dinasnya di di Jalan Brawijaya VIII
No 30, Jakarta Selatan. Rudi diduga menerima suap sebesar
USD 700 ribu dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari
perusahaan minyak Kernel Oil Ltd Pte.
KPK juga menangkap sosok pria berinisial ‘A’ di rumah
dinas Rudi. Informasi yang dihimpun Aktual, pria berinisial
‘A’ tersebut ternyata biasa disapa Ardi dengan nama lengkap
Deviardi. Dia diduga merupakan sosok penghubung Kernel Oil
tinooktaviano/aktual
19AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
dengan Rudi. Ardi yang juga pelatih
golf ini diduga memiliki hubungan
dengan Rudi.
Versi KPK, penerimaan suap
dilakukan dalam dua tahap. Tahap
pertama sebesar USD 300 ribu pada
saat Ramadhan lalu, dan tahap kedua
sebesar USD 400 ribu diterima
Rudi usai Lebaran. Pada saat
penangkapan, sebanyak 10 penyidik
KPK langsung masuk ke rumah
dinas Rudi. KPK keluar dari rumah
Rudi dengan membawa barang bukti
berupa tas warna hitam, motor gede
bermerk BMW, dan sejumlah kardus.
Saat penangkapan, KPK tak hanya
menangkap Rudi. Lembaga anti
rasuah itu juga menangkap pejabat
dari Kernel Oil. “Turut diamankan
barang bukti sebesar USD 400 ribu
dan sejumlah lainnya,” ujar Wakil
Ketua KPK Bambang Widjajanto,
Rabu (14/8).
Menurut Bambang, pasca-
pemeriksaan secara intensif, KPK
akhirnya memutuskan untuk
menjadikan Rudi Rubiandini sebagai
tersangka kasus dugaan suap.
Penetapan tersangka dilakukan usai
jajaran pimpinan KPK menggelar
gelar perkara Rabu (14/8) siang.
“Forum ekspose menyetujui untuk
meningkatkan tahapan proses
pemeriksaan menjadi proses
penyidikan, dan menaikan tiga orang
sebagai tersangka,” katanya.
Selain Rudi, KPK juga menjadikan
dua orang swasta, masing Ardi dan
Simon Gunawan Tanjaya sebagai
tesangka. Simon dan Ardi dikenakan
pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau
pasal 13 UU No 31/1999 sebagaiman
diubah UU No 20/2001 jo pasal 55
ayat 1 (1) KUHP. “R (Rudi), kami
kenakan pasal 12 huruf a dan b atau
pasal 5 ayat 2 jo, pasal 11 UU Tindak
Pidana Korupsi Nomor 20/2001
jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar
Bambang.
Bambang menambahkan, KPK
memutuskan langsung menahan
Rudi Rubiandini, pasca-dijadikan
tersangka Rabu (14/8). Rudi bersama
dua tersangka lain, Ardi dan Simon,
ditahan di Rutan KPK. “Kami
putuskan untuk langsung melakukan
penahanan,” jelas Bambang.
Bambang mengatakan, ketiga
tersangka itu, akan ditempatkan di
rutan KPK, dan rutan KPK cabang
POM DAM, Guntur. “Mereka ditahan
di rutan KPK, C1 (gedung KPK)
sebagian di Guntur,” ujarnya.
Bambang juga menyatakan fokus
pendalaman akan mengarah kepada
kemana aliran suap itu bermuara.
“Nanti dalam proses pemeriksaan
dibutuhkan, siapapun yang kami
butuhkan akan kami panggil,”
jelasnya.
Soal adanya dugaan keterlibatan
pihak lain muncul lantaran uang suap
yang diberikan untuk Rudi terbilang
besar. KPK menemukan uang senilai
USD 690 ribu dan 127 ribu dolar
Singapura di rumah Rudi dan Ardi.
Uang itu diberikan Simon kepada
Rudi melalui perantara Ardi.
KPK pun menaruh curiga
motor besar merk BMW dengan
nomor polisi B 3946 FT merupakan
bagian suap Kernel oil kepada Rudi
Rubiandini. “Motor itu diduga
untuk diberikan kepada R dari,” ujar
Bambang Widjojanto.
Bambang mengatakan, kecurigaan
itu, lantaran motor yang diantarkan
Ardi ke Rudi itu, didapatkan surat-
surat lengkap. “Satu paket dengan
BPKB-nya,” kata dia. Bambang pun
membenarkan kalau Ardi merupakan
pihak swasta yang kesehariannya
berprofesi sebagai pelatih golf.
“Dalam kasus ini, A juga diduga ikut
menerima suap dari S,” ujarnya.
Peryataan Bambang sekaligus
menepis anggapan bahwa
sebelumnya moge yang disita KPK
merupakan milik Rudi yang pernah
dilaporkan dalam LHKPN tahun
2008. Bambang membenarkan kalau
Ardi yang ikut ditangkap dalam OTT
merupakan penghubung uang suap
dari pemilik Kernel Oil, Simon, ke
Rudi Rubiandini.
“Uang suap senilai USD 400
untuk Rudi, telah diiberikan Simon
di City Plaza, Jakarta. Saudara S
memberikan dana kepada saudara A
sekitar jam 16.00 WIB, Selasa (13/8).
Dan dana itu akan diberikan kepada
saudara R yang dijanjikan akan
bertemu jam 21.00 WIB malam,” kata
dia.
Selain memberikan uang kepada
mantan Wakil Menteri ESDM
tersebut, sambung Bambang, A
datang ke kediaman Rudi dengan
menggunakan motor gede. Dia
mensinyalir, motor itu bagian
dari suap Kernel Oil. “A ke sana
menggunakan moge itu, dan di dalam
moge itu juga sudah ada dengan
BPKB-nya (paket lengkap),” urainya.
Lebih lanjut, kata Bambang,
dari kediaman Rudi, si A ini cukup
lama. Yang kemudian diantarkan
pulang oleh supir pribadi R dengan
menggunakan mobil pribadi R. “A
setelah itu diantar pulang oleh supir
R dengan mobil R, dan saat itu
20 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
HUKUM
depan, BPK pun akan mengaudit
kinerja SKK Migas di seluruh rantai
proses bisnisnya. “Audit akan
dilakukan dari perencanaan kontrak
kerjasama, cost recovery dan indikasi
kecurangan-kecurangan
diperhitungan lifting,”
ujarnya.
Sementara,
perusahaan Kernel Oil
diduga milik anggota
Komite Konvensi
Partai Demokrat, Wisnu
Wardhana. Sumber Aktual,
Kamis (15/8), membenarkan perihal
tersebut. “Ya, benar. Kernel Oil itu
milik Wisnu Wardhana. Dia mantan
anggota HIPMI,” ungkap sumber
tersebut.
Bahkan, sumber itu mengaku
sangat dekat dengan Wisnu. “Saya
kenal baik Wisnu, pemilik Kernell
Oil,” kata sumber itu. “Kernel Oil
adalah anak usaha dari PT Tripatra
yang menginduk kepada PT Indika
Energy Tbk.”
Dikonfirmasi, Presiden Direktur
Indika Energy Wisnu Wardhana
membantah bahwa Kernel Oil ada
kaitannya dengan Indika Energy
maupun Tripatra. “Tidak ada
hubungannya antara PT Indika
Energy dengan PT Tripatra dan
Kernel Oil Pte Ltd,” tegas Wisnu,
ketika dikonfirmasi Aktual melalui
telepon selularnya, Kamis (15/8)
malam. Dia juga memastikan tidak
tinooktaviano/aktual-AKTUAL/istimewa(JUNIMART)
Simon Gunawan Tanjaya
memiliki perusahaan yang diduga
telah melakukan suap kepada Rudi.
Anehnya, pemilik Kernel Oil,
Simon Gunawan Tanjaya, ternyata
tidak pernah menjalin komunikasi
dengan Rudi Rubiandini.
Pengacara Simon, Junimart
Girsang, menyatakan bahwa
perusahaan kliennya tersebut pun
tidak memiliki kepentingan dengan
SKK Migas. “Pak Simon sama sekali
mengatakan tidak pernah mengenal
dan tidak penah komunikasi dengan
Pak Rudi,” jelasnya.
Justru, menurut Junimart,
perusahaan milik kliennya tersebut
berhubungan dengan Direktorat
Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas
Kementerian ESDM, bukan kepada
SKK Migas.
“SKK Migas itu tidak ada
hubungan pekerjaan dengan
perusahaan Pak Simon,
karena urusan Pak Simon
adalah solar, jadi solar itu
hubunganya ke Ditjen
Migas, bukan SKK
Migas,” kata dia.
Usai diperiksa KPK,
Rudi sempat melontarkan
pernyataan. Dia membantah
dirinya melakukan korupsi. Dia
hanya menerima gratifikasi saja.
“Saya tidak melakukan korupsi, tetapi
saya kelihatan masuk dalam masalah
gratifikasi,” kata Rudi.
Gratifikasi itu didapat dari
seorang temannya yang berprofesi
sebagai trainer golf yakni Ardi.
Gratifikasi itu berupa uang dollar
AS. Namun demikian, Rudi meminta
semua pihak untuk tidak berpolemik.
“Biarkan proses hukum yang
membuktikan,” katanya.
Rudi pun mengakui menerima
uang dari salah satu pendiri Kernel
Oil, Simon melalui perantara Ardi.
“Saya terima dua kali.”.
Sementara, Juru Bicara KPK
Johan Budi membantah bahwa
pihaknya pada Rabu (14/8)
siang melakukan penggeledahan
terkait dengan penangkapan Rudi
Rubiandini. KPK hanya memasang
dilakukan penyergapan, A langsung
dibawa kembali kerumah R, dan uang
itu diambil dari R (USD 400 ribu,
red),” tandasnya.
Simon, salah satu pihak yang
ditangkap KPK, ternyata pemilik
Kernel Oil Pte Ltd asal Singapura.
Kepastian ini, seperti disampaikan
Bambang Widjojanto. “Pihak swasta
bernama S posisinya sangat tinggi
atau owner dari sebuah perusahaan
berinisial PKOL,” ujar Bambang.
Berdasarkan informasi dari
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),
lembaga itu sejatinya sedang
mengaudit Kernel Oil. Kernel adalah
perusahaan yang ada partisipasi di
era kepemimpinan R Priyono sebagai
kepala BP Migas. Kernel diduga
melakukan markup penjualan LNG
ke Thailand.
Dikonfirmasi Aktual, Anggota
VII BPK Bahrullah Akbar
mengungkapkan, pihaknya terus
mengaudit penutupan BP Migas
akibat keputusan Mahkamah
Konstitusi (MK). Menurut dia,
BPK sudah mengendus indikasi
adanya permainan lelang migas atas
bagian pemerintah yang dilakukan
para trader dalam penutupan
BP Migas. “Penyebabnya akibat
lemahnya pengawasan dan verifikasi
perusahaan trader oleh BP Migas
dan mekanisme lelang yang kurang
transparan,” kata dia.
Bahrullah menambahkan, ke
21AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
KPK line di lokasi penangkapan.
Johan menjelaskan, pihaknya
memasang KPK line di dua tempat,
yakni di kantor SKK Migas di Wisma
Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta
Selatan dan Apartemen Mediterania
Garden Residences Tower H.
“Diberikan KPK line di Apartemen
Mediterenia, terkait dengan OTT
yang dilakukan oleh KPK terhadap
seorang berinisial S dari pihak
swasta pada pukul 24.00 WIB, Selasa
(13/8),” jelas dia.
Menurut Johan, pasca-
Sekretariat Jenderal Kementerian
ESDM. Usai penggeledahan, KPK
juga menyita uang uang ribuan dollar
AS. “Benar memang ada uang sekitar
USD 200 ribu kami sita,” ujar Johan
Budi, ketika dikonfirmasi Aktual.
Pada penggeledahan lanjutan,
KPK juga berhasil menyita uang
senilai USD 320.100 dari kotak
deposit Bank mandiri milik Rudi.
***
Deputi Komersial SKK Migas
Widyawan Prawiraatmadja
mengatakan, Kernel Oil yang
diduga menyuap Rudi Rubiandini
merupakan perusahaan yang saat ini
tengah melakukan tender penjualan
minyak mentah Indonesia. “Mereka
sedang ikut tender penjualan minyak
mentah bagian Indonesia yang
tidak diambil oleh PT Pertamina
(Persero),” ungkap Widyawan.
Widyawan menjelaskan, Kernel
Oil bersama 40 perusahaan lainnya
telah teregistrasi sebagai perusahaan
yang mengikuti tender penjualan
minyak bagian negara. “Kernel bukan
tahun ini saja ikut, tahun-tahun
sebelumnya juga sudah pernah ikut
tender,” katanya. Lelang tender yang
digelar SKK Migas saat ini sebesar
satu kargo penjualan minyak atau
sebanyak 200 ribu sampai 400 ribu
barel minyak mentah. Jika harga satu
barel minyak mentah adalah USD 100
maka total nilai minyak yang akan
ditenderkan sebesar USD 20 juta
hingga USD 40 juta atau setara Rp
200 miliar hingga Rp 400 miliar.
“Minyak itu dilelang karena
biasanya tidak cocok dengan kilang
milik Pertamina,” ujar Widyawan.
Selain karena minyak tersebut tidak
cocok dengan kilang Pertamina,
kilang-kilang di Indonesia juga
tengah dilakukan perbaikan, sehingga
Pertamina tidak mampu untuk
menampung minyak hasil produksi.
“Biasanya persentasenya kecil, tidak
banyak,” katanya.
Dia menambahkan, Kernel Oil
adalah registered trader atau trader
terdaftar yang sudah beberapa kali
mengikuti tender di SKK Migas.
“Tapi seingat saya, Kernel Oil belum
menang tender tahun ini,” ujarnya.
Meski tahun ini belum menang,
Kernel Oil pernah beberapa kali
memenangkan tender di SKK Migas.
Perusahaan itu tersebut menang
karena memberikan bid tertinggi.
Harga bidding bergantung pada
harga minyak mentah domestik
Indonesia (Indonesian Crude Price/
ICP), ditambah harga premium
yang dapat diberikan peserta tender.
Rencananya, Senin (19/8), SKK
Migas akan menggelar tender crude
untuk minyak yang tidak terserap
Pertamina.
Sementara, pihak SKK Migas
memastikan kegiatan operasi
hulu migas tetap berjalan
pascapenangkapan Rudi Rubiandini.
Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana
mengatakan bahwa pihaknya terkejut
mendengar berita penangkapan
tersebut. “Kami belum bisa
berkomentar banyak. Kami terkejut
mendengar berita yang baru kami
ketahui itu,” katanya.
Kendati demikian, lanjut dia,
industri migas yang memberikan
kontribusi penerimaan bagi negara
tinooktaviano/aktual-AKTUAL/ISTIMEWA(INSERT)
Deviardi (Ardi)
melakukan pemeriksaan awal,
tim satgas KPK lainnya langsung
meluncur ke Apartemen Mediterania.
Di sana KPK juga mengamankan
Simon dari pihak swasta. “Kami
tangkap tangan S, swasta, di sebuah
Apartemen Mediterania, tower
H, sekitar pukul 24.00 WIB,” kata
Johan.
Selain tiga orang yang diamankan
tersebut, imbuh Johan, pihaknya juga
mengikut sertakan tiga orang lainnya
yang berasal dari kediaman Rudi,
sehingga total ada ada enam orang,
yakni dua orang petugas keamanan
rumah dan satu orang supir pribadi
Rudi.
KPK juga menggeledah kantor
22 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
hingga Rp 300 triliun per tahun tidak
boleh berhenti. “Operasi migas tetap
berjalan dan tidak boleh berhenti,”
tambahnya.
Untuk sementara, menurut Gde,
tugas kepala SKK Migas ditangani
wakil kepala SKK Migas dan pejabat
lainnya. “Masih ada Pak Waka SKK
Migas dan pejabat lainnya yang akan
menjalankan operasi kegiatan migas,”
ujarnya. Hal senada dikemukakan
Kepala Bagian Humas SKK Migas
Elan Biantoro.
Elan Biantoro menjelaskan,
Kernel Oil tidak memiliki blok
migas Elan Biantoro di Indonesia.
“Kernel tidak memiliki blok Migas di
Indonesia karena dia hanya trader,”
ujar Elan. Namun, Elan tidak mau
menjawab substansi persoalan
hukum yang membelit Rudi
Rubiandini.
Di satu sisi, Kementerian ESDM
berharap kinerja SKK Migas tidak
turun pasca-penangkapan Rudi
Rubiandini. “Program SKK Migas
harus tetap berjalan,” ujar Wakil
Menteri ESDM Susilo Siswoutomo.
Susilo menambahkan, selama
ini kinerja SKK Migas sudah
menunjukan prestasi yang
membanggakan. Dia berharap SKK
Migas tidak mengalami dampak
dengan tertangkapnya Rudi.
Susilo yang merupakan pengganti
Rudi saat menjabat sebagai wakil
menteri ESDM tetap mendukung
program tahun 2013 sebagai tahun
pemboran. Hal tersebut guna
mencapai target lifting minyak bumi
nasional sebesar 840 ribu barel per
hari.
***
Menyusul tertangkapnya Rudi
Rubiandini, Wakil Ketua DPR
Pramono Anung ikut berkomentar.
Dia menduga Kernel Oil adalah
perusahaan kecil yang mencoba
mendapatkan kuota dengan menyuap
kepala SKK Migas. Bahkan, lanjut
dia, perusahaan Kernel Oil adalah
perusahaan yang bermarkas di
Indonesia, Singapura dan Thailand.
“Perusahaan (yang menyuap)
sebetulnya bukan perusahaan besar
yang home base-nya ada di tiga
negara, Indonesia, Singapura dan
Thailand. Makanya saya menduga
jangan-jangan ada persaingan antara
para pemain besar yang menjadi
ancaman kemudian ada pemain
kecil yang tiba-tiba nyelonong
mendapatkan kuota untuk itu. Dan
itu harus menjadi perhatian KPK dan
publik,” kata Pramono Anung.
Pramono pun mendorong KPK
untuk memeriksa pihak lain selain
Rudi Rubiandini. “Makanya saya
termasuk yang menaruh harapan
dan mendorong KPK agar jangan
hanya berhenti sampai di kepala SKK
Migas, karena yang seperti ini bisa
melibatkan banyak pihak, karena
izin berkaitan kuota trading bukan
semata-mata keputusan SKK Migas,”
katanya.
Ditambahkannya, ditangkapnya
Rudi karena pemberian izin
trading karena Kernel Oil adalah
makelar. ”Ini pasti berkaitan dengan
pemberian policy terhadap trading,
karena perusahaan itu bukan
perusahaan yang memiliki konsesi
atau operator, melainkan trader di
bidang crude oil,” ujarnya.
Sementara, alumni Institut
Teknologi Bandung (ITB) menilai
sosok Rudi Rubiandini benar-benar
sederhana sewaktu masih di kampus.
Jadi sangat mengagetkan jika guru
besar ITB itu terlibat suap Migas.
HUKUM
tinooktaviano/aktual
23AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
“Sebagai sesama alumnus ITB,
Rudi adalah guru besar ITB dan tentu
kami sangat terpukul atas kejadian
ini. Banyak teman dan senior kami
yang bercerita bahwa Prof Rudi
adalah sosok bersahaja di kampus,”
kata alumni ITB Gede Sandra kepada
Aktual.
Gede sangat mengutuk pihak
manapun yang telah meracuni Rudi
dengan budaya korup. Aktivis Rumah
Perubahan ini pun tidak menampik
kemungkinan bahwa Rudi menerima
suap karena didesak atau diperas
oleh kalangan politik. “Semisal, Prof
Rudi didesak untuk membiayai even-
even politik seperti Konvensi Partai
Demokrat,” tegasnya.
Informasi yang dihimpun Aktual,
posisi Rudi Rubiandini sebagai
kepala SKK Migas memang ‘rawan’.
Pasalnya, banyak yang ‘mengincar’
posisi tersebut. Bahkan, sumber
Aktual mengungkapkan, sejak dua
bulan yang Rudi memang telah
menjadi target untuk dilengserkan.
Gede menambahkan, kejadian
tangkap tangan Rubiandini oleh KPK
menunjukkan kegagalan Presiden
SBY mengelola anak buahnya. Seperti
diketahui, surat pengangkatan
Rudi sebagai kepala SKK Migas
ditandangani langsung oleh presiden.
“Sekali lagi SBY gagal sebagai
pemimpin. Karena sebenarnya
panggil,” tandasnya.
KPK bahkan telah mencekal
Kepala Divisi Operasi SKK Migas,
Iwan Ratman, Kepala Divisi
Komersial Minyak Bumi dan
Kondensat, Agus Sapto Raharjo
Moerdi Hartono, Kepala Divisi
Komersial Gas, Popi Ahmad Nafis
dan Artha Meris Simbolon, Presiden
Direktur PT. Parna Raya Group.
Kepala Ekonom Danareksa
Research Institute, Purbaya Yudhi
Sadewan mengenal Rudi Rubiandini
sebagai sosok yang bersih. “Tadinya
ia (Rudi Rubiandini) dikenal bersih,
yang tukang nerabas yang kotor-
kotor. Jadi sebagian masih tidak
percaya ini bisa terjadi,” katanya.
Sesama alumni ITB, Purbaya
mengaku sedih dengan penangkapan
tersebut. “Dilihat dari alumni agak
sedih juga. Harusnya mahasiswa ITB
yang dulunya terkenal suka protes
lalu masuk ke pemerintah menjadi
pendukung utama dari pemerintahan
yang bersih,” ucapnya.
Dia juga berharap dugaan suap
yang melibatkan Rudi tidak benar.
Kalaupun benar pihak yang berwajib
dalam memproses secara profesional.
“Kalau salah dibilang salah, kalau
tidak ya dibebaskan,” tambahnya.
Menteri BUMN Dahlan
Iskan terkejut mendengar berita
penangkapan Rudi Rubiandini.
“Saya kaget dan tidak menyangka.
Saya tahu musuhnya banyak sekali,”
kata Dahlan. Dia menambahkan,
sosok Rudi merupakan orang yang
sederhana dan memiliki tekad untuk
memperbaiki beragam permasalahan
yang menjerat sektor migas seperti
persoalan keruwetan di dalam
perizinan.
Kesederhanaan tersebut, ujar
dia, ditunjukkan Rudi Rubiandini
yang dikenal kerap pulang mudik
ke kampung halamannya di
Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan
menggunakan kereta ekonomi.
Dahlan juga berpendapat
bahwa kepala SKK Migas memiliki
banyak lawan di dalam dunia migas
antara lain karena tekadnya untuk
tinooktaviano/aktual
apa yang dilakukan Rudi sebagai
bawahan hanya mencontoh
atasannya. Jika atasannya hanya
sibuk melakukan pencitraan, seolah
bersahaja dan berintegritas, tapi
sembari menerima suap, ya pastilah
bawahannya akan mencontoh sifat
yang demikian,” kata Gede Sandra.
Contohnya, sambung Gede,
adalah celotehan Nazar yang
menyatakan bahwa Cikeas, dalam hal
ini Ani Yudhoyono rutin menerima
suap USD 5 juta dari mafia migas.
Jika keluarga SBY saja menjadi
bagian dari mafia migas, maka wajar
jika Rudi sebagai bawahan juga
terbawa-bawa ke dalam jaringan
tersebut.
Sementara, KPK akan terus
menelusuri keterlibatan pihak
lain yang diduga kuat bermain
dalam perkara suap kepada Rudi
Rubiandini. Bahkan, penelusuran
tersebut akan dilakukan kepada
lembaga, korporasi maupun partai.
Menurut Bambang Widjojanto,
semuanya akan ditelusuri. Untuk
itu, pihaknya meminta publik untuk
memberikan kesempatan bagi KPK
untuk melakukan pengembangan
penyidikan.
KPK pun mengaku bakal
memeriksa Jero Wacik terkait adanya
perkembangan baru nantinya.
“Ya kalau dibutuhkan, akan kami
24 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
HUKUM
melakukan pembersihan di sektor
tersebut.
***
Tertangkapnya Rudi Rubiandini
oleh KPK membuat Ketua Komisi
Pengawas SKK Migas yang juga
Menteri ESDM Jero Wacik kaget.
“Saya kaget ketika mendengar bahwa
kepala SKK Migas ditangkap KPK,”
ujar Jero Wacik.
Wacik menambahkan, dirinya
sebagai Ketua Komisi Pengawas
SKK Migas juga mengaku kebobolan
atas tertangkapnya Rudi Rubiandini
dengan barang bukti uang sebesar
USD 700 ribu. “Untuk kejadian ini
tentu kami akan adakan evaluasi
segera. Kami evaluasi, apa yang
perlu kami awasi lebih cermat dalam
penyelenggaraan SKK Migas,”
tambahnya.
Seperti diketahui, tim pengawas
SKK Migas dibentuk berdasarkan
Surat Keputusan Presiden. Tim
pengawas dikepalai Menteri
ESDM Jero Wacik. Wakil Menteri
Keuangangan Anny Ratnawati
sebagai wakil ketua komisi. Wakil
Menteri ESDM Susilo Siswoutomo
dan Kepala BKPM Chatib Basri
sebagai anggotanya.
Namun, Wacik mendukung
sepenuhnya upaya-upaya yang
dilakukan oleh KPK dalam
memberantas korupsi di dalam sektor
industri migas. “Kami mendukung
penuh upaya KPK untuk mengusut
tuntas permasalahan hukum
tersebut,” ujarnya.
Wacik juga mengatakan, dengan
membongkar kasus korupsi di tubuh
SKK Migas, akan semakin membuat
masyarakat tetap percaya pada
pemerintahannya. “Karena kami
pemerintah Indonesia berkomitmen
untuk mendukung industri migas
demi kepentingan nasional,”
lanjutnya.
Dia menambahkan, dirinya
meminta perusahaan-perusahaan
migas di Indonesia untuk tetap
melakukan investasi di Indonesia
karena persoalan penangkapan Rudi
Rubiandini tidak mempengaruhi
eksplorasi dan eksploitasi minyak dan
gas bumi di Tanah Air
***
Wakil Kepala SKK Migas Johanes
Widjonarko sementara mengambil
alih tugas dari Rudi Rubiandini yang
dinonaktifkan sebagai kepala SKK
Migas. “Saat ini yang memegang
kendali itu wakil kepala,” ujar Elan
Biantoro.
Elan menambahkan, Johanes
Widjonarko akan mengambil alih
tugas-tugas kepala SKK Migas
sampai Presiden memilih kepala
SKK Migas baru yang secara
definitif. “Posisinya sementara
sambil menunggu keputusan-
keputusan dari lembaga tertinggi
negara yang lain, seperti komisi
pengawas. Rudi kan diangkat oleh
Presiden,” tambahnya.
Presiden mengeluarkan
Keputusan Presiden (Keppres) No
93/2013 untuk menonaktifkan
sementara Kepala SKK Migas Rudi
Rubiandini dan menggantikannya
dengan Johanes Widjonarko yang
sebelumnya merupakan wakil
kepala SKK Migas. “Oleh sebab itu
pemerintah menerbitkan Keppres
No 93 /2013, sudah ditandatangani
oleh bapak Presiden,” ujar Jero
Wacik.
Wacik menjelaskan, isi dari
Kepres tersebut adalah, pertama,
memberhentikan sementara Rudi
Rubiandini dari jabatanya sebagai
Kepala SKK Migas. Kedua sesuai
dengan peraturan yang ada,
menugaskan Johanes Widjonarko
yang merupakan wakil kepala SKK
Migas untuk melaksanakan tugas
dan tanggung jawab sebagai kepala
SKK Migas. “Itu keputusan presiden,
keputusan ini disampaikan kepada
yang bersangkutan untuk ditetapkan
di Jakarta pada 14 Agustus,”
jelasnya.
Wacik mengatakan, Wakil
Kepala SKK Migas Johanes
Widjonarko mulai Rabu (14/8)
berwenang untuk memutuskan
dan menandatangani kebijakan
SKK Migas pasca-Presiden
mengeluarkan Keputusan Presiden.
“Karena Pak Widjonarko sudah
diangkat sebagai Kepala SKK Migas,
ia berwenang menandatangani
semua yang berkepentingan dengan
SKK Migas,” ujar Jero Wacik.
Keputusan presiden tersebut
diambil karena pemerintah harus
melakukan tindakan cepat untuk
menyelamatkan industri migas
nasional. “Industri migas ini adalah
industri yang sangat strategis,
sekitar Rp 1 triliun revenue-nya per
hari, karena itu maka pengelolaan
SKK Migas tidak boleh berhenti
seharipun,” imbuh Wacik.
Wacik menerangkan, dengan
tertangkapnya Rudi Rubiandini tetap
saja industri migas harus berjalan
seperti biasa, untuk itu pemerintah
mengeluarkan keputusan yang sesuai
dengan peraturan bahwa wakil kepala
SKK Migas harus menggantikan
kepala SKK Migas. “Semua sistem
berjalan seperti biasa, di atas ada
kepala SKK migas untuk urusan yang
strategis, ada juga komisi pengawas
yang diketuai menteri ESDM,”
terangnya.
Di satu sisi, Wacik mengaku
tidak pernah mendengar Kernel Oil.
“Saya tidak pernah dengar Kernel
Oil,” katanya. Dia menegaskan,
biasanya mengenal perusahaan yang
sudah familiar saja. “Seperti Conoco,
Medco, Total, Supreme Energy. Yang
sudah biasa-biasa,” sambung politisi
Partai Demokrat, ini.
humasesdm
25AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Berdasarkan Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) di KPK yang
dilaporkan Rudi Rubiand ini per
11 Maret lalu, dia memiliki total
kekayaan sebesar Rp 8 miliar
dan USD 21.060.
P
rof Dr Ing Ir Rudi Rubiandini
RS lahir di Tasikmalaya, Jawa
Barat, 9 Februari 1962. Dia
semula adalah seorang akademisi dan
pengamat perminyakan Indonesia.
Dia mendapatkan gelar S1 Teknik
Perminyakan di Institut Teknologi
Bandung (ITB) pada 1985. Dia lulus
tingkat doktoral dengan gelar Dr
Ing dari Technische Universität
Clausthal, Jerman pada 1991.
Rudi pernah menjabat sebagai
wakil menteri ESDM pada Kabinet
Indonesia Bersatu II.
Dalam kurun 2010 hingga
2012 dia pernah menjabat sebagai
corporate secretary dan deputi
Pengendalian Operasi BP Migas—
lembaga yang dibubarkan dan
berganti nama menjadi SKK Migas.
Rudi juga sempat menjabat
sebagai wakil ketua Tim Pengawasan
Peningkatan Produksi Migas (TP3M)
Kementerian ESDM pada 2010.
Sebelumnya, dia pernah menjadi
penasihat ahli kepala BP Migas.
Dalam kurun 1995 hingga 2010
sebenarnya aktivitas Rudi lebih
banyak dihabiskan mengabdi di
almameternya, ITB. Dia pernah
menjadi sekretaris jurusan Teknik
Perminyakan ITB, general manager
Sasana Olahraga Ganesha ITB,
direktur penerbit ITB, serta direktur
Operasi dan Keuangan PT LAPI ITB,
dan direktur utama PT LAPI ITB.
Data yang dihimpun Aktual,
kekayaan Rudi Rubiandini
berdasarkan Laporan Harta Kekayaan
Siapa Rudi ?
Oleh: Vicky Anggriawan
Penyelenggara Negara (LHKPN) di
KPK yang dilaporkan dirinya pada 11
Maret lalu, memiliki total kekayaan
sebesar Rp 8 miliar dan USD 21.060.
Jumlah harta itu meningkat
dari tahun sebelumnya. Pada 28
September 2012, Rudi memiliki
harta sebesar Rp 7,2 miliar dan
USD 21.047. pada 2013, harta tidak
bergerak yang dimiliki Rudi sebesar
Rp 4,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri
atas tanah dan bangunan di Bandung,
Tasikmalaya, dan Jakarta.
Selain itu, Rudi juga memiliki
beberapa alat transportasi senilai Rp
433 juta. Kendaraan yang dimiliki
antara lain motor BMW senilai Rp 30
juta buatan 1955 yang diperoleh pada
2008, motor Yamaha Rp 3,5 juta,
motor Honda Supra Rp 5 juta, motor
Mio Rp 3 juta, motor Supra Rp 2 juta,
motor Suzuki Satria Rp 10 juta, mobil
Livina Rp 100 juta, mobil Suzuki SX4
Rp 100juta, dan mobil Nissan Rp 180
juta.
Harta tidak bergerak yang dimiliki
Rudi terdiri atas logam mulia senilai
Rp 690 juta, dan lainnya senilai Rp
230 juta. Sementara giro/ kas yang
dimiliki Rudi berjumlah Rp 1,8 miliar
dan USD 21.060.
Sementara, Kementerian
Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dipastikan memecat Rubi
Rudiandini dari kursi komisaris
PT Bank Mandiri Tbk. Sekretaris
Kementerian BUMN Imam A Putro
mengatakan, Kementerian BUMN
segera mengambil tindakan setelah
ada kejelasan status Rubi. “Kami
perlu segera mengambil sikap, begitu
keluar keputusan tersangka, langsung
dipecat,” kata Imam.
Rubi menjabat sebagai komisaris
Bank Mandiri dengan masa jabatan
mulai 2 April 2013 hingga lima tahun
ke depan. Sayang, karier tersebut
hancur seketika akibat skandal suap.
tinooktaviano/aktual
26 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Kursi Panas Patrialis di
Mahkamah Konstitusi
Pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang
sah, dapat menodai kredibilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman
yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia.
Oleh: Adi Adrian, Novrizal Sikumbang
S
elasa (13/8), Patrialis Akbar,
Akil Muchtar, dan Maria
Farida Indrati resmi diambil
sumpahnya sebagai hakim konstitusi
di Istana Negara. Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY)
menyaksikan langsung pengambilan
sumpah tersebut.
Pengangkatan ketiga hakim
konstitusi tersebut berdasarkan
Keputusan Presiden (Keppres)
Nomor 42 P 2013 dan Keppres No
87 P 2013. Pengambilan sumpah
ketiga hakim konstitusi itu juga
dihadiri oWakil Presiden Boediono,
para kepala lembaga negara antara
lain Ketua DPD Irman Gusman,
para menteri anggota kabinet
Indonesia Bersatu II dan sejumlah
pejabat lainnya serta Ibu Negara Ani
Yudhoyono dan Herawati Boediono.
Sebelumnya, pemerintah melalui
Presiden SBY mengajukan Patrialis
Akbar dan Maria Indrati sebagai
hakim Mahkamah Konstitusi (MK)
periode 2013-2018. Patrialis Akbar
merupakan mantan menteri Hukum
dan HAM Indonesia di Kabinet
Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober
2009 hingga 18 Oktober 2011.
Sontak pengangkatan ketiga
hakim konstitusi itu menimbulkan
protes berbagai kalangan, terutama
dari LSM dan akademisi. Protes keras
terutama ditujukan bagi Patrialis
Akbar.
Ikatan Alumni Fakultas Hukum
Universitas Indonesia (Iluni FHUI)
bahkan meminta SBY mencabut
keppres tentang pengangkatan
Patrialis Akbar sebagai hakim
konstitusi. Selain itu, SBY juga
diminta mengulang proses pemilihan
hakim konstitusi berdasarkan
Undang-Undang (UU) No 8/2011
tentang Perubahan Atas UU No
24/2003 tentang Mahkamah
Konstitusi.
Ketua Umum Iluni FHUI Melli
Darsa di Jakarta, Senin (12/8),
mengatakan, permintaan ini
diajukan, mengingat pengangkatan
Patrialis Akbar sebagai hakim
konstitusi belum memenuhi prosedur
sebagaimana diatur dalam UU No
24/2003, khususnya Pasal 19 dan
Pasal 20.
NASIONAL
rumgapres-abrorrizki
27AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
“Pasal 19 UU MK memerintahkan
agar pencalonan hakim konsitusi
dilaksanakan secara transparan dan
partisipatif. Dalam penjelasan Pasal
19 UU MK ditegaskan bahwa
calon hakim konstitusi
dipublikasikan di media
massa baik cetak
maupun elektronik,
sehingga masyarakat
mempunyai kesempatan
untuk ikut memberi
masukan atas calon hakim
yang bersangkutan,” katanya.
Iluni FHUI menilai, proses yang
diatur UU MK ini tidak dilaksanakan
dengan semestinya dalam hal
pencalonan Patrialis Akbar sebagai
hakim konstitusi. Akibatnya,
keputusan presiden tentang
pengangkatan Patrialis Akbar tidak
sah karena melanggar ketentuan UU
MK.
“Pengangkatan Patrialis Akbar
sebagai hakim konstitusi tanpa
melalui proses yang transparan dan
partisipatif juga berarti bertentangan
dengan semangat pemilihan hakim
konstitusi secara objektif dan
akuntabel yang diperintahkan UU
MK,” katanya.
Melli menegaskan,
pemaksaan pengangkatan
hakim konstitusi tanpa
melalui prosedur yang
sah, dapat menodai
kredibilitas MK sebagai
pelaku kekuasaan
kehakiman yang
menegakkan konstitusi
dan prinsip negara hukum di
Indonesia.
Kelalaian untuk menjalankan
amanat undang-undang atas
proses seleksi yang transparan dan
partisipatif juga telah dilakukan oleh
Mahkamah Agung (MA) dan Presiden
pada calon-calon sebelumnya.
MA dalam pengusulan hakim
konstitusi Anwar Usman dan
Presiden ketika mengusulkan
Hamdan Zoelva juga tidak melalui
proses seleksi transparan dan
partisipatif. Oleh karena itu, Iluni
FHUI berpendapat, kelalaian ini
tidak boleh terus dibiarkan.
Dikatakan Melli, Pasal 20 Ayat
(1) UU MK memerintahkan tata cara
seleksi, pemilihan, dan pengajuan
hakim konstitusi diatur oleh
masing-masing lembaga
yang berwenang (MA,
DPR, dan Presiden).
Karena itu, Iluni FHUI
mendesak MA, DPR, dan
Presiden untuk segera
membuat peraturan yang
diperintahkan Pasal 20 Ayat (1)
UU Mahkamah Konstitusi tersebut.
“Peraturan mengenai tata cara
seleksi, pemilihan, dan pengajuan
hakim konstitusi sangat penting
untuk mendapatkan hakim konstitusi
yang memiliki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela, adil,
dan negarawan yang menguasai
konstitusi dan ketatanegaraan
sebagaimana diamanatkan dalam
Undang-Undang Dasar,” katanya.
***
Sementara, Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
berniat melakukan judicial review
(uji materi) atau uji tafsir
Pasal 19 UU MK. Pasalnya,
pengangkatan hakim MK
seperti diatur UU itu
dianggap multi-tafsir.
Direktur Advokasi
YLBHI Bahrain di kantor
Indonesia Corruption
Watch (ICW) di Jakarta,
Minggu (11/8), mengatakan,
gugatan akan didaftarkan oleh Koalisi
Masyarakat Sipil Selamatkan MK,
yang terdiri atas para aktivis YLBHI,
ICW, dan Komisi untuk Orang Hilang
dan Korban Tindak Kekerasan
(KontraS).
Bahrain mengungkapkan,
pencalonan hakim konstitusi
merupakan wewenang MA, Presiden
dan DPR. Tetapi pada praktiknya,
kata dia, ketiga lembaga itu memiliki
tafsir yang berbeda soal klausul
‘transparan dan partisipatif’.
“Tiga-tiganya tafsir masing-
masing. Partisipatif itu seharusnya
melibatkan publik. Mengumumkan
prosesnya sejak awal. Tapi dalam
pengangkatan Patrialis tidak ada
langkah itu,” kata Bahrain.
Alvon Kurnia Palma sebagai
salah satu anggota Koalisi Masyarakat
Sipil Peduli MK mengatakan,
ditunjuknya Patrialis Akbar sebagai
hakim konstitusi diduga sebagai
kompensasi politik. Maksudnya,
jabatan ini adalah kompensasi yang
diberikan oleh SBY atas pencopotan
Patrialis dari jabatan politik sebagai
menteri Hukum dan HAM.
“Muncul kecurigaan publik
bahwa penunjukan Patrialis Akbar
sebagai calon hakim konstitusi
AKTUAL/ISTIMEWA
28 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Denpasar, Bali atas kasus narkoba.
Bob Hasan dari Pembela
Kesatuan Tanah Air Indonesia
Bersatu (PEKAT-IB), menilai,
penunjukkan secara langsung oleh
Presiden SBY kepada Patrialis Akbar
sebagai hakim konstitusi telah
menyalahi aturan yang ada.
“Menyoal kedudukan selaku
hakim konstitusi bukan dari pada
bagian hak prerogratif Presiden
Mengingat MK adalah badan
yang sejajar dengan
Lembaga Kepresidenan,”
kata dia.
Menurut Bob,
tidak menjadi
permasalahan jika
presiden hanya melakukan
rekomendasi terhadap calon
hakim konstitusi. “Kalau hanya
merekomendasi mungkin itu sah-
sah saja. Ini (penunjukannya)
inkonstitusional,” ujarnya.
Selain itu, sambung Bob, dengan
latar belakang Patrialis Akbar sebagai
mantan politisi Partai Amanat
Nasional (PAN) juga menjadi
kekhawatiran tersendiri, salah
satunya terhadap citra MK yang
selama ini telah terbangun dengan
baik, karena diisi oleh orang partai
politik. “Ini juga yang jadi masalah,
karena Patrialis dari pengurus partai
politik besannya SBY. Dan jelas
kepercayaan kepada lembaga tersebut
akan merosot,” jelasnya.
Bahkan secara tegas Koordinator
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia
(MAKI) Boyamin Saiman menilai,
penunjukan Patrialis Akbar sebagai
hakim konstitusi, menggantikan
hakim konstitusi Achmad Sodiki
yang berakhir Agustus 2013, tersirat
adanya kepentingan pengamanan
Pemilu 2014 nanti.
“Pasti karena nanti Pemilu tidak
ada partai atau calon presiden yang
akan menang mutlak, jadi penguasa
berkepentingan menempatkan
orangnya untuk bela kepentingan
penguasa jika hasil pemilu dan
pilpres masuk sengketa di MK,” kata
Boyamin.
Sementara, pembelaan soal
pengangkatan Patrialis Akbar
sebagai hakim konstitusi datang dari
anggota Komisi III DPR dari Fraksi
Gerindra Martin Hutabarat. Dia
mengatakan, pengangkatan Patrialis
Akbar sebagai hakim MK sah-sah
saja.
“Saya kira, kalau presiden
mengangkat hakim konstitusi itu
sangat wajar. Tapi kalau misalnya
Patrialis punya kekurangan, dapat
dijadikan bahan kajian bagi presiden
untuk dapat dijadikan ukuran ke
depannya,” kata Martin di Jakarta,
Senin (12/8).
Karena itu, dia berharap, Patrialis
sebagai hakim konstitusi, dapat
mengedepankan kepentingan rakyat
dan tidak terlalu banyak berbicara
yang bukan menjadi kapasitasnya
sebagai hakim konstitusi.
Saat ditanya soal soal kinerja
Patrialis yang banyak memberikan
remisi kepada koruptor, Martin
mengatakan bahwa hal itu perlu
dikaji bersama-sama. Yang jelas,
katanya, penunjukkan Patrialis
sebagai hakim konstitusi, hal itu
merupakan hak prerogatif presiden.
Secara terpisah, Menteri
Koordinator Politik, Hukum
dan Keamanan Djoko Suyanto
menegaskan, pemerintah siap
melayani gugatan sejumlah LSM
terhadap keputusan Presiden BY yang
mengajukan Patrialis Akbar sebagai
hakim konstitusi.
“Beliau memenuhi syarat apa
yang disyaratkan sebagai hakim
konstitusi. Kami akan layani saja
gugatan itu. Tidak usah khawatir,
pemerintah memiliki alasan yang
NASIONAL
sebagai bentuk kompensasi politik
yang diberikan oleh presiden atas
pencopotannya pada waktu menjadi
menteri beberapa waktu lalu,” kata
dia.
Menurut ketua Badan Pekerja
YLBHI ini, jika proses pemilihan
didasarkan pada kompensasi politik
dengan mengabaikan syarat-syarat
sebagai hakim konstitusi yang
ditentukan oleh UU MK maka
sama halnya Presiden
menjadikan MK sebagai
‘tempat pembuangan
terakhir’ dan mendorong
MK menjadi lembaga
yang tidak kredibel.
“Pada sisi lain bukan
tidak mungkin penunjukan
Patrialis karena adanya posisi
tawar politik untuk kepentingan atau
pengamanan partai politik terutama
dalam pemilu 2014 mendatang,”
ucapnya.
Selain itu, sambung Alvon, saat
menjabat sebagai menteri, Patrialis
Akbar dianggap kontroversial dan
tidak sejalan dengan semangat
pemberantasan korupsi, karena
dimasa kepemimpinannya terjadi
‘obral’ remisi dan pembahasan
bersyarat terhadap koruptor.
“Karena itu, meminta kepada
presiden membatalkan penunjukan
Patrialis Akbar sebagai calon hakim
konstitusional dari unsur pemerintah
karena prosesnya yang cacat hukum
dan berpotensi melemahkan institusi
MK,” tandasnya.
Di masa menjabat sebagai
menteri Hukum dan HAM, Patrialis
Akbar pernah memberikan remisi
kepada narapidana yang terbilang
kontroversial. Sebut saja pemberian
remisi kepada mantan Deputi
Gubernur Senior BI Aulia Pohan dan
ratu lobi Arthalita Suryani (Ayin)
pada 17 Agustus 2010. Begitu juga
Pollycarpus Budihari Priyanto,
terpidana 20 tahun penjara dalam
kasus pembunuhan aktivis HAM
Munir. Remisi juga diberikan kepada
tahanan WN Asing seperti Schapelle
Corby yang ditahan di LP Krobokan
tinooktaviano/aktual-rumgapres/abrorrizki(sby)
29AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
U
sai mengucap sumpah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara,
Selasa (13/8), Patrialis Akbar berkomentar soal pengangkatan dirinya.
Menurut dia, kontroversi pengangkatan dirinya sebagai hakim
konstitusi merupakan dinamika demokrasi negara hukum.
“Tidak apa-apa. Yang menggugat adik-adik saya, kawan-kawan saya.
Saya juga alumni LBH Talabahu. Masak saya mau marah-marah? Justru
saya hormati saja. Biasalah, dunia tidak mulus,” kata Patrialis.
Patrialis menampik pengangkatannya tidak didasarkan atas
kemampuan yang dia miliki. Menurutnya, sebelum Presiden SBY menunjuk
dirinya menggantikan Achmad Sodiki sebagai hakim konstitusi, ada uji
kepatutan dan kelayakan yang dia jalani.
“Saya diusulkan jadi hakim oleh Menkumham Pak Amir. Setelah itu
saya dipanggil Presiden dan beberapa menteri. Di situ, kira-kira Juli 2013,
ditanya pikiran-pikiran saya, dan saya sampaikan jawabannya. Saya sendiri
tidak tahu apakah ada calon lain ada atau tidak,” ujar Patrialis.
Ketika disinggung soal dirinya yang juga merupakan seorang politikus
dari Partai Amanat Nasional (PAN), dia berjanji meski dirinya politikus, dia
akan membebaskan dirinya dari kepentingan-kepentingan politik selama di
MK.
“Jangan mendikotomikan antara orang parpol dan tidak. Apa ada
jaminan orang bukan parpol melakukan hal dengan bagus atau konsisten?
Itu subjektif. Makanya saya punya komitmen, dan itu tidak boleh ditawar-
tawar. Hakim itu bukan tanggung jawab dunia, tapi akhirat,” kata Patrialis.
Sekedar merunut ke belakang, Patrialis pernah menjabat menteri
Hukum dan HAM Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22
Oktober 2009 hingga di-reshuffle pada 18 Oktober 2011. Patrialis juga
seorang advokat. Dia juga pernah menjadi anggota DPR periode 2004-
2009 dari PAN.
Saat di Senayan, putra Minang kelahiran Padang 31 Oktober 1958 itu
tergabung dalam Komisi III yang salah satunya membidangi masalah
hukum. Uniknya, meskipun kini menjabat sebagai hakim konstitusi, namun
Patrialis Akbar juga masih menjabat sebagai komisaris utama di PT Bukit
Asam (Persero) Tbk, BUMN sektor pertambangan. Dia diangkat sebagai
komisaris utama Bukit Asam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS)
pada 22 Desember 2011.
Patrialis: Nama Saya
Diusulkan Amir Syamsuddin
Patrialis Akbar
menampik
pengangkatannya
tidak didasarkan atas
kemampuan yang dia
miliki.
Oleh: Adi Adrian, Novrizal
Sikumbang
kuat untuk mengangkat seseorang.
Presiden kan tidak sembarangan
juga,” katanya di Bogor, Senin (12/8).
Menurut Djoko, proses pengajuan
Patrialis Akbar telah melalui
prosedur yang tepat dan sesuai
sebagai usul dari pemerintah. Sesuai
dengan konstitusi, hakim MK yang
terdiri atas sembilan orang diajukan
oleh tiga lembaga, Presiden, MA dan
DPR. Masing-masing lembaga berhak
mengajukan tiga nama.
Djoko berpendapat, keberatan
sejumlah LSM yang menilai
tidak adanya transparansi dan
pengumuman calon hakim MK ke
masyarakat luas karena memang
tidak ada keharusan. “Tidak ada
keharusan. Yang penting proses di
internal pemerintah jalan. Kan itu
wakil pemerintah, bukan wakil yang
lain. Kalau MA melakukan proses,
kenapa tidak dikritisi juga? Sama saja
kan,” katanya.
Juru Bicara Presiden Julian
Aldrin Pasha di Istana Negara,
Jakarta, Selasa (13/8), mengatakan,
penunjukan Patrialis Akbar sebagai
hakim konstitusi oleh pemerintah
telah melalui berbagai pertimbangan.
“Setelah mempelajari, melihat
dan memperhatikan masukan dari
menteri terkait yang dikoordinasikan
dibawah Menkopolhukam, juga
mendegar dari Menkum HAM,
Jaksa Agung dan Kapolri, maka Pak
Patrialis dianggap pantas dicalonkan
sebagai wakil pemerintah untuk
hakim konstitusi,” ujar Julian.
Julian mengatakan, salah satu
pertimbangan pemerintah menunjuk
Patrialis Akbar menjadi hakim
konstitusi mewakili pemerintah
adalah karena memilki kapasitas dan
kredibilitas yang memadai.
aktual/istimewa(martinhutabarat)-rumgapres/abrorrizki(sby)
30 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Pendekatan pertahanan
keamanan di Indonesia
selama ini banyak diwarnai
dengan pola divide et
impera mirip tabiat
kolonialisme yang dahulu
tercermin dalam sosok
organisasi dan operasional
KNIL, yang secara kasat
mata memanipulasi
karakter suku bangsa.
Oleh: Dhia Prekasa Yoedha
M
emasuki 68 tahun usia
Republik Indonesia
ternyata menghenyakan
benak khalayak,
karena banyak masalah
yang tersisa. Bukan sekedar akibat
terkaburkannya berbagai tujuan
mulia dalam bernegara berbangsa,
seperti upaya membangun
masyarakat adil dan makmur.
Tetapi terutama karena perancuan
pemahaman akibat sisa-sisa benih
penyakit kolonialisme yang meracuni
rasa persatuan kesatuan dan
keadilan sosial. Padahal, sisa warisan
kolonialisme, feodalisme, yang kini
makin mewujud nyata dalam bentuk
penyuburan neoliberalisme yang jelas
bertentangan dengan Pancasila.
Tanpa sadar selama puluhan
tahun lebih, generasi muda bangsa ini
tercekoki oleh pencitraan bahwa yang
paling berjasa di dalam heroisme
patriot nasionalis Indonesia adalah
elemen bersenjata, khususnya
militer. Sehingga peran utama dari
para tokoh agama, politisi, jurnalis,
guru, dan dokter yang sejak awal
abad 20 membangkitkan kesadaran
rakyat atas kejahatan kolonialisme
dan menggelorakan semangat
kemerdekaan, malah meredup sirna
oleh kemilau gerakan bersenjata
yang justru baru mulai muncul
setelah kemerdekaan negara bangsa
Indonesia diproklamasikan oleh
EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN
30 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
31AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Rekonstruksi
Sejarah
Kemerdekaan
 31AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
32 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945.
Tengok di berbagai gapura
peringatan ulang tahun kemerdekaan,
yang tergambar nyaris hanya citra
militer, pejuang bambu runcing
berselempang merah putih. Apalagi
sejak Indonesia selama 30 tahun
lebih dikuasai oleh Orde Baru yang
mengandalkan diri pada dukungan
Dwifungsi ABRI. Padahal sejarah
membuktikan bahwa proses kelahiran
Tentara Nasional Indonesia
justru penuh dialektika yang
menggambarkan unsur laskar rakyat,
maupun para patriot gemblengan
Jepang lewat Pembela Tanah Air
(PETA), Heiho dsb, akhirnya takluk
oleh unsur eks serdadu Koninkiljke
Nederlandsche Indische Leger
(KNIL) yang kemudian mendominasi
kepemimpinan TNI. Sedikit
banyak unsur profesionalisme yang
berangkat dari doktrin dan perspektif
keserdaduan kolonial, niscaya
membawa muatan nilai kolonialisme
imperialisme. Nilai yang kini
berwujud dalam bentuk neokolim
(Neo Kolonialisme Imperialisme)
berupa neoliberalisme.
Tidak heran jika pendekatan
pertahanan keamanan di Indonesia,
banyak diwarnai dengan pola divide
et impera mirip tabiat kolonialisme
yang dahulu tercermin dalam sosok
organisasi dan operasional KNIL,
yang secara kasat mata memanipulasi
karakter suku bangsa. Tahukah
kita suku apa saja yang digunakan
Belanda dalam menumpas berbagai
perlawanan di Tanah Air? Rata-rata
hampir semua suku di Nusantara
menjadi bagian dari pasukan KNIL,
dengan persentase yang berbeda-
beda. Apalagi pasukan Belanda yang
sebelumnya ditugasi menggempur
perlawanan di daerah banyak yang
tewas akibat terbunuh atau terkena
kolera. Padahal, prajurit pribumi
terbukti lebih tahan terhadap
penyakit tropis. Sehingga Belanda
juga tidak perlu mendatangkan
prajurit Belanda dalam jumlah
banyak, dan memboroskan anggaran.
Capt RP Suyono dalam
buku Peperangan Kerajaan di
Nusantara terbitan Grasindo,
menuturkan sejak terbentuk pada
1830, KNIL sangat kekurangan
prajurit. Rata-rata kebutuhan KNIL
sekitar 2.000 prajurit per tahun.
Sementara prajurit Belanda yang
dikirim ke Hindia Belanda rata-rata
hanya 1.500 hingga 1.600 per tahun.
Selisih 500 orang hal sangat penting
mengingat sebagian pasukan yang
dikirim banyak yang tewas. Tentu
ini jadi kendala bagi Batavia dalam
menaklukan daerah-daerah yang
belum dikuasai. Pada abad 19 daerah
kekuasaan Hindia Belanda masih
kecil, Nusa Tenggara dan Aceh belum
dikuasai penuh. Belum lagi dalam
upaya menumpas pemberontakan di
daerah yang bergejolak.
Karena itulah dilakukan
EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN
32 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
33AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
perekrutan prajurit pribumi sebagai
solusi. Perekrutan ini memberi
kemenangan bagi kompeni terhadap
berbagai perlawanan di seantero
Nusantara. Terbukti prajurit
Ambon, Manado dan Jawa berhasil
menumpas perlawanan di Bali pada
1860. Seiring makin masif perekrutan
pribumi dan bergabungnya anak-
anak KNIL yang lahir di tangsi,
jumlah prajurit pribumi dalam
pasukan KNIL pun meningkat dari
tahun ke tahun.
Suyono mencatat pada 1916,
jumlah prajurit KNIL terdiri atas
17.854 Jawa, 1.792 Sunda, 151
Madura, 36 Bugis (menurut Maulwi
Saelan mantan Wakil Komandan
Tjakrabirawa), orang Bugis dan
Makasar jarang dijadikan prajurit
KNIL, karena tingkat kesetiaan yang
rendah) dan 1.066 Melayu. Adapun
Ambon berjumlah 3.519 orang,
Manado 5.925 dan 59 Alfuru. Jumlah
pasukan pribumi ini dilengkapi
dengan 8.649 orang Eropa. Sehingga
pasukan KNIL jadi kuat terutama
pada awal abad ke 20 menjelang
Perang Dunia II. Komposisi suku
dalam pasukan KNIL ini sangat
dinamis dari tahun ke tahun, namun
rata-rata orang Jawa tetap terbanyak
karena mencapai 50%. Sunda 5%,
Manado 15% justru Ambon hanya
12%. Sisanya Timor 4% dan suku
lain seperti Aceh, Batak, Madura dan
Bugis masing-masing 1%.
Komposisi kesukuan yang
memiliki sifat dan karakter berbeda
ini ternyata berpengaruh pada
organisasi berperang KNIL. Ini
terbukti dari penempatan prajurit
ke dalam empat Kompi berbeda
dalam satu batalyon infanteri. Kompi
pertama adalah gabungan Eropa
dan Manado yang difungsikan
berhadapan langsung dengan musuh,
menyerang, menembak dan membuat
lubang perlindungan. Mereka juga
bertugas menghitung kekuatan
musuh dengan mengintai. Kompi
kedua terdiri atas Ambon dan Timor
merupakan penggempur yang
bertugas melibas musuh namun
harus segera ditarik kembali sebelum
semuanya tumpas. Setelah ditarik
maka kompi ketiga dan keempat
yang terdiri dari Sunda dan Jawa
melakukan pendudukan dan mecipta
perdamaian. Tugas ini diberikan
karena bawaan prajurit Jawa dan
Sunda bersifat tenang dan mampu
menahan diri.
Di samping selalu menciptakan
segregasi antar-satu kelompok
dengan kelompok lain, termasuk
antar suku dalam KNIL, kolonialisme
Belanda juga melakukan diskriminasi
dalam bentuk penggajian dan
fasilitas. Orang Jawa yang
mayoritas ternyata tidak dihargai
Belanda, justru mereka yang acap
didiskriminasi. Jika ada penghargaan
medali kuning untuk keberanian
dan kesetiaan (Voor Moed en
Trouw) maka prajurit Ambon dan
Manado akan mendapat tambahan
gaji f10,9 (gulden), sedang yang
Sunda dan Jawa
hanya f6,39. Ini
juga berlaku
dalam berbagai
fasilitas termasuk
tingkat kelas
jika bepergian.
Sebelum 1905,
prajurit Jawa tak
mendapat fasilitas
sepatu karena
dianggap tidak
sebaik keunggulan
berperang
prajurit Ambon
dan Manado. Prajurit Jawa
cenderung nrimo dengan perlakuan
ini..
Nasib prajurit Jawa mengalami
perbaikan setelah diprotes J van
der Weiden—mantu Jendral van
Heutsz komandan pasukan Belanda
yang berhasil menaklukkan Aceh—
yang menyatakan prajurit Jawa
juga gagah berani—selain prajurit
Aceh—terbukti dari perang Jawa
yang sangat sulit dihentikan Belanda.
Justru orang Belanda yang berpikiran
prajurit Jawa lebih lemah sehingga
didiskriminasi.
Sekelumit kisah politik divide et
impera, dan diskriminasi tentang
KNIL itu tentu bisa menggambarkan
corak kolonialisme. Sementara masih
ada masalah lain yang perlu dikaji
dan direnungkan lagi dalam menata
ulang bangunan negara bangsa
ini. Yaitu sejauh mana peran nilai
ideologis dari nasionalisme, maupun
agama, terutama Islam, serta
aspirasi sosialisme untuk menata
sumbangsih masing-masing dalam
mengisi kemerdekaan Indonesia.
Kisah tentang HOS Tjokroaminoto
dengan Sarekat Islam-nya, maupun
pengaruh media massa dan peran
jurnalis dalam menggalang pendapat
umum, selalu layak untuk dipetik
himahnya. Terutama manakala hak
setiap elemen kekuatan sosial dalam
masyarakat untuk menerbitkan
media sendiri tetap dihormati dan
dijamin kebebasannya,
Seusia 68 tahun ini, ternyata
negara bangsa Indonesia masih harus
belajar banyak. Terutama dalam
mengkritisi kecenderungan para
kutu loncat yang mampu menjadi
bunglon, beradaptasi dari tempo dulu
ke zaman sekarang, dari rezim lama
ke rezim
kini, dari Orde Baru ke Orde
Reformasi. Padahal muatan sisa
warisan kolonial dan feodalisme
yang dibawanya, sangat mampu
membelokan arah perjuangan
memenuhi amanat penderitaan
rakyat.
Berbagai Sumber
 33AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
34 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN
34 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
35AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Potret Nasionalisme
Islam Indonesia
Satu hal yang penting bagi Tjokro, ia berfikir reflektif sebagai
respons atas pertautan zamannya. Islam ditemukannya sebagai
suatu ideologi, dari lorong sempit terali penjara dan juga dari
kegagalannya membangun komunitas di Kedung Jati.
Oleh: Dhia Prekasa Yoedha
HOS TJOKROAMINOTO
P
erdebatan kelompok
nasionalis sekuler dengan
nasionalis agama dalam
kontruksi sejarah Indonesia,
seakan tak pernah usai.
Keduanya terus bertarung berebut
hegemoni kekuasaan. Sejarahwan
cenderung menelusuri pertarungan
itu sejak perdebatan piagam Jakarta.
Tapi ada juga yang mengambil klaim
lebih jauh lagi hingga pertarungan di
tubuh Sarekat Islam pada 1910-an.
Beberapa studi sejarah
memunculkan anggapan bahwa
kelompok nasionalis sekuler
senantiasa jadi pemenang. Klaim ini
mungkin benar. Tapi pada beberapa
kasus, kemenangan kelompok sekuler
bukannya tanpa syarat. Karena
pergumulan politik itu ternyata
menghasilkan kultur politik hibrida
yang mencampur baurkan ide-ide
yang secara prinsip malah mungkin
berbeda. Dengan kata lain, berarti
kepentingan ‘kelompok Islam’
juga sudah terserap membaur di
dalamnya.
Kultur hibrida itu menyiratkan
bahwa kontruksi religiusitas/
keberagamaan di Indonesia
mengalami proses modifikasi. Agama
yang datang tak pernah taken for
granted, tapi diadaptasi dalam
bentuk akulturasi (percampuran
dengan budaya setempat). Hal
ini tampak juga saat ide-ide
nasionalisme, demokrasi dan
keadilan sosial melanda seantero
dunia, dalam konteks politik
pergerakan nasional di Hindia
Belanda, ketiga ide itu ternyata juga
mulai ditimang oleh para pemikir
Islam Indonesia. Sehingga lahirlah
pemikiran bahwa nasionalisme dan
Islam itu tidak bertentangan, bahkan
memiliki kepentingan yang sama.
Untuk itu Humaidi pengamat
sejarah mencoba menelusuri
faktisitas cara berfikir tokoh Sarekat
Islam (SI) HOS Tjokroaminoto
sebagai kunci pembuka tabir
pemikiran bagaimana tokoh Islam
menempatkan nasionalisme dalam
konteks ke-Indonesiaan melewati
batas sektarian dan primordial.
Dengan mempelajari cara HOS
berfikir pada zamannya, kita dapat
melukiskan suatu struktur jiwa
jaman yang sedang membentuk
–bukan terbentuk-.diri. Apalagi
belum ada sejarahwan yang mencoba
menganalisi pemikiran Tjokro secara
tematis.
Lihat pemikiran teman
seangkatan HOS seperti Haji
Misbach, Mas Marco, Dr Sutomo,
Wahidin, Tjipto Mangunkusumo
sudah banyak dikaji pakar. Bahkan
Sukarno, Kartosuwiryo dan Musso,
yang notabene murid-murid Tjokro
juga banyak ditulis. Lantas mengapa
HOS Sang Guru ditelantarkan?
Padahal—jika boleh mengklaim—
HOS adalah guru bagi nasionalisme
dan aktivis pergerakan di Indonesia.
Sadar atau tidak, HOS Tjokroaminoto
adalah ruh yang sesungguhnya bagi
aktivis pergerakan hingga sekarang.
***
Raden Haji Oemar Said (HOS)
Cokroaminoto lahir di Desa Bakur,
Madiun Jawa Timur 16 Agustus
1882. Anak kedua dari dua belas
bersaudara, putra Raden Mas
Cokro Amiseno, Wedana Kleco,
dan cucu Bupati Ponorogo RT
Adipati Negoro. Setamat sekolah
pegawai pemerintahan pribumi
Oplayding School Foor Inladishe
Ambegtenaren (OSVIA) di Magelang,
HOS sempat mengikuti jejak
kepriayian ayahnya sebagai pangreh
praja di Ngawi 1902-1905.
Meski keluarga bangsawan, HOS
tak pernah bersikap angkuh, justru
malah menjadi motor penggerak
kemerdekaan Indonesia saat semua
ningrat Nusantara tertidur dibelai
kolonialisme Belanda. Sehingga
akibat muak atas tradisi ‘sembah
 35AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
36 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
jongkok’ yang dinilai sangat
melecehkan, HOS lalu meninggalkan
pekerjaan priyayi itu. Pada 1905, HOS
pindah ke Surabaya bekerja pada
perusahaan dagang sambil melanjut
sekolah malam di Hogere Burgerlijke
School. Setamat sekolah dagang, HOS
bekerja di pabrik gula Rogojampi
1907-1912 seraya mulai menulis dan
menjadi asisten redaksi di harian
Bintang Soerabaja kemudian
redaktur Soeara Hindia. Bersama
istrinya, RA Suharsikin, HOS juga
membuka rumah kos di rumahnya.
Dari perusahaan Setia Oesaha dan
dunia pergerakan itu HOS mampu
mencukupi kehidupannya.
Setelah Sarekat Islam (SI) berdiri,
HOS pun ke luar dari pekerjaan
untuk berkonsentrasi penuh sebagai
pemimpin pergerakan di Surabaya
sehingga mencapai posisi sentral di
tingkat pusat. HOS sukses terutama
karena dalam  vargadering-
vargadering SI tidak orator yang
sanggup mengalahkan ‘suara bariton
HOS yang berat dan dapat didengar
ribuan orang tanpa mikrofon’.
Di bawah kepemimpinan
HOS, SI jadi organisasi besar,
bahkan mendapat pengakuan dari
pemerintahan kolonial. Ini berkat
hasil pendekatan kooperatif yang
ditempuh HOS. Sebagai pemimpin
SI, HOS dipuja bak ksatria
pemenang perang. Dia dinilai piawai
memikat massa. HOS merupakan
guru yang baik, pemandu bakat,
dan penggembleng tokoh tokoh
pergerakan. Dari rumah kos itu HOS
menyalurkan ilmu agama, politik,
teknik orasi, yang kemudian jadi cikal
bakal pembentukan tokoh-tokoh
utama Indonesia. Yang luar biasa;
spektrum ideologis semua anak didik
HOS begitu meluas bagai pelangi.
Contoh, Sukarno, SM Kartosuwirjo,
maupun Muso dan Alimin.
Sebagai murid di pondokan,
Sukarno dikenal juga sebagai
mantu HOS. Sukarno menyerap
kecerdasan Tjokro, terutama gaya
berpidato. Kartosuwiryo juga
pernah tinggal beberapa tahun
bersama HOS. Setelah kemerdekaan,
Kartosuwiro mendirikan Darul
Islam sebagai perlawanan terhadap
Sukarno. Musso-Alimin, dua tokoh
Partai Komunis Indonesia (PKI), juga
merupakan murid HOS. Keduanya,
pada 1948 di Madiun, juga ‘bertarung’
dengan Sukarno.
Pertarungan Nasionalisme
Sukarno-Islamisme Kartosuwiryo-
Komunisme Musso/Alimin, adalah
pertarungan antar murid HOS. Ini
mengisyaratkan bahwa gagasan
HOS ditafsirkan berbeda oleh para
muridnya. Dalam beberapa hal,
Sukarno lebih mengerti gagasan
HOS tentang front persatuan
nasional Boedi Oetomo, SI, dan PKI
guna menghadapi musuh bersama
kolonialisme. Gagasan yang kelak
diolah Sukarno sebagai Nasakom
(Nasionalis, Agamis, Komunis)
sebagai lambang persatuan nasional.
Ketika terjadi polemik
keanggotaan ganda dalam tubuh
SI, HOS adalah tokoh yang
menginginkan persatuan SI
dapat dipertahankan. Ia lebih
mengidentifikasikan diri sebagai
perekat antar pihak yang bertikai,
walau dalam beberapa hal dia lebih
dekat kepada kelompok SI Putih dari
pada SI Merah (Sarekat Rakyat yang
Marxis) .
Menjelang perpecahan SI,
personalitas HOS mulai banyak
dipersoalkan. Pada 6, 7 dan 9
Oktober 1920, Darsono membuat
artikel panjang mengkritisi HOS
yang dianggap menyengsarakan SI
akibat pengeluaran kepentingan
pribadi berjumlah besar (3000
gulden). Darsono menuduh secara
tidak langsung dengan mengatakan
bahwa Tjokro terlibat penggelapan,
“Mengapa CSI tidak punya uang…
sedangkan Tjokro kelimpahan,” tulis
Darsono.
***
Agustus 1921, HOS diciduk
penguasa Belanda. Ini merupakan
momentum membersihkan nama
baiknya, karena dipenjara berarti jadi
martir yang bisa melegitimasi citra
kejuangannya pada masa yang akan
EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN
36 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
37AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
datang. April 1922, HOS dibebaskan.
Dia tak kembali ke Jogjakarta, tapi
malah mendirikan markas baru di
Kedung Jati (kota kecil strategis di
titik temu jalur kereta api Semarang-
Jogjakarta). Di kota ini, HOS
memofuskan diri pada persatuan
Islam, yang independen lepas dari
Muhammadiyah. Tahun itu juga,
HOS membentuk Pembangunan
Persatuan bersama Raja Mogok,
Soerjopranoto guna menarik
dukungan Perserikatan Pegawai
Pegadaian Bumiputera (PPPB)
kepada CSI.
Setelah propagandanya gagal,
HOS kembali ke Markas CSI di Jogja.
Dari kegagalan ini, HOS merubah
persepsi persatuan nasionalismenya
menuju persepsi nasionalisme
atas dasar Islam. Semula HOS
memandang Islam berfungsi
sebatas pemaknaan simbolik, Kini
HOS mulai merapatkan barisan
nasionalisme dengan mendahulukan
penyatuan kelompok Islam.
Tepat ketika berumur 40
tahun, HOS mulai lebih mengkaji
Islam secara serius. September
1922, HOS menerbitkan artikel
berseri “Islam dan Sosialisme”
di Soeara Boemipoetera dengan
coba mendasarkan pandangan
sosialismenya kepada Islam. Pada
Kongres Al-Islam di Cirebon, 31
Oktober - 2 November 1922, HOS
diangkat menjadi ketua kongres.
Arti penting kongres ini, seperti kata
Agus Salim, yaitu untuk ‘mendorong
persatuan segala golongan orang
Islam di Hindia atau Orang Islam di
seluruh dunia dan Bantu-membantu’
dengan melihat Kemal Attaturk
sebagai pemimpin teladan yang
bekerja demi persatuan Islam (baca,
Pan Islamisme).
Sesudah kongres Central SI di
Madiun, 17-23 Februari 1923, HOS
makin mengecam kaum komunis.
Bahkan HOS juga akan membentuk
SI dan PSI tandingan di tempat-
tempat kaum komunis mengkontrol
ketat SI. Dengan demikian,
dimulailah suatu upaya disiplin partai
untuk membersihkan SI dari unsur
komunis (SI Merah).
Sebagai tokoh SI, HOS lalu
sibuk tur propaganda ke pertemuan
SI-SI lokal. Pidato HOS mulai
mendikotomikan antara Islam
dengan komunis. Bagi HOS, SI itu
berdasarkan Islam. Karena kaum
komunis itu Atheis (tak bertuhan)
maka komunisme tak sesuai dengan
SI.
Akibatnya kelompok SI Merah
mengadakan kongres tandingan
di Bandung dan Sukabumi pada
Maret 1923. Dalam forum itu, HM
Misbach mengecam HOS sebagai
racun yang melakukan pembohongan
lewat dikotomi Islam-komunis.
Dikotomi itu bagi Misbach nonsense,
Karena secara substansial, Islam
dan komunis justru sama, yaitu
memperjuangkan sama rata-sama
rasa. Seraya mengungkit kembali
skandal HOS yang pernah diungkap
Darsono, Misbach menuding HOS
berambisi jadi raja. Tapi kecaman
Misbach itu, dikecam balik Sukarno.
Sehingga Misbach akhirnya meminta
maaf atas pidatonya yang lancang itu.
Sambil merapatkan barisan Islam
dalam SI, sejak 1924 HOS mulai aktif
dalam komite-komite pembahasan
kekhalifahan yang dicetuskan
pemimpin politik Wahabiah di
Arabia, Ibnu Saud. Tentu sikap
HOS ini ditentang kelompok Islam-
tradisional yang menolak penerapan
asas tunggal mazhab wahabi yang
hendak menghancurkan semua
peninggalan sejarah Islam maupun
pra-Islam, yang banyak diziarahi
karena dianggap bi’dah. Mengingat
gagasan wahabi itu disambut hangat
kaum modernis Indonesia, baik
Muhammadiyah pimpinan Ahmad
Dahlan maupun PSII pimpinan HOS,
kalangan pesantren yang selama ini
membela keberagaman, menolak
pembatasan bermadzhab dan
penghancuran warisan peradaban
tersebut.
Sebagai langkah nyata setelah
berkordinasi dengan berbagai kiai,
para ulama pesantren sepakat
membentuk organisasi Nahdlatoel
Oelama (Kebangkitan Ulama) pada
16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926)
 37AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
38 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
dipimpin KH Hasyim Asy’ari selaku
Rais Akbar. November 1926, PKI
yang merupakanpartai hasil fusi
SI Merah dan Indische Sociaal-
Democratische Vereeniging (ISDV)
melancarkan pemberontakan
melawan pemerintahan kolonial
di Jawa Barat dan Sumatera Barat.
Pemberontakan ini ditumpas brutal
oleh penguasa kolonial. Ribuan
orang dibunuh dan 13 ribu orang
ditahan. Sebanyak 1.308 kader
PKI dikirim ke Boven Digul, kamp
tahanan di Papua. Banyak aktivis
non-komunis juga jadi sasaran
pemerintahan kolonial.
Pada 1927, PKI dinyatakan
terlarang sehingga kemudian
bergerak di bawah tanah.
Pemberontakan yang dirancang
sejak lama dalam perundingan
rahasia aktivis PKI di Prambanan,
sesungguhnya ditolak tegas Tan
Malaka, salah satu tokoh utama PKI.
Juga PKUS di Kremlin mengecam
aksi advoturir Muso dan Alimin
tersebut, karena Kremlin lebih
menginginkan PKI mendukung
gagasan HOS guna membentuk front
Nasakom bersama PSI dan BO.
Akibat ulah pemberontakan PKI
itu gelombang pasang pergerakan
nasional pun terpukul, Dampak ini
menimpa pula kegiatan HOS dan
PSI-nya. Sementara, Muso sempat
buron ke Soviet untuk kembali lagi
EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN
38 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
39AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
pada 1935. Kini PKI bergerak dalam
berbagai front, seperti menyusup
ke Gerindo dan serikat-serikat
buruh. Di Belanda, PKI bergerak di
kalangan organisasi nasionalis para
mahasiswa, seperti Perhimpoenan
Indonesia yang kemudian berada di
dalam kontrol PKI.
Pada 1928, kegiatan kaum
pergerakan mulai mengarah kepada
suatu persekutuan organisasi.
Dalam hal ini, PSI masuk ke dalam
Permufakatan Perhimpunan—
Perhimpunan Politik Kebangsaan
Indonesia (PPPKI), bersama PNI
dan organisasi- kedaerahan. Untuk
mempertahankan PSI dari ancaman
nasionalisme sekuler PNI, lalu HOS
mengingatkan anggotanya agar
tidak masuk organisasi yang tidak
berdasar agama. Sentimen PSI
yang memancing serangan balik
nasionalis-sekuler serta kecurigaan
akan ada hegemoni atas PPKI
oleh PNI atau PSI, menciptakan
disharmonis dalam PPPKI.
Dalam situasi ini, HOS bertindak
sebagai tokoh kompromis guna
menyelamatkan PSI. Namun pada
1930, PSI yang berganti nama jadi
PSII akhirnya keluar dari PPPKI.
Dalam kondisi pergerakan politik
yang penuh curiga ditambah
pembatasan ruang gerak oleh
pemerintahan kolonial, karir politik
HOS pun mulai meredup. Kemudian,
Desember 1934, Tjokroaminoto
meninggal dunia pada usia 52 tahun. 
***
Dari paparan kegiatan di atas
tersirat sejauh mana pokok pikiran
HOS tentang nasionalisme dan
Islam.Yang menarik terlihat betapa
nyata ada dua perbedaan dalam diri
HOS saat menafsir dan memahami
nasionalisme dan Islam. Perubahan
ini terjadi ketika HOS berusia 40
tahun, yaitu pada 1922. Ada dikotomi
pemikiran HOS muda sebelum
berumur 40 tahun dengan HOS
tua setelah 40 tahun, HOS muda
bersemangat, melihat Islam sebagai
alat memperjuangkan nasionalisme,
memperjuangkan persatuan nasional.
HOS tua mulai berfikir dikotomis
membedakan Islam dan komunisme
sebagai entitas terpilah dalam
menafsirkan nasionalisme.
Dalam paruh HOS muda, klaim
kecenderungan Islam sebagai alat
bisa ditilik dari pidato HOS di
vargedering di Semarang, tentang
maksud pendirian SI sebagai
perkumpulan yang dipertalikan
agama:  “Dengan alasan agama
itu, kita akan berdaya upaya
menjunjung martabat kita kaum
bumi putera dengan jalan yang
syah. Menurut dalil dari kitab
(kita lupa dalilnya dan namanya
kitab tadi, red), orang pun mesti
menurut pada pemerintahan
rajanya. Siapakah sekarang yang
memerintahkan pada kita, bumi
putra? Ya, itulah kerajaan Belanda,
oleh sebab itu menurut  syara agama
islam juga, kita harus menurut
kerajaan Belanda. Kita mesti menepi
dengan baik-baik dan setia wet
wet dan pengaturan belanda yang
diadakan buat kerajaan belanda. “
Lalu dengan lantang dia
lanjutkan: “ lantaran di antara
bangsa kita banyaklah kaum yang
memperhatikan kepentingannya
sendiri dengan menindas pada kaum
yang bodoh. Maka kesatriaan kaum
yang begitu sudah jadi hilang dan
kesatriaannya sudah berbalik jadi
penjilat pantat.”
Untuk mengejar ketertinggalan
kaum bumiputra, HOS menuturkan
analogi cerita wayang Subali dan
Sugriwa yang siap mati untuk
mendapatkan Cupu Manik Astragino.
Tentu, analogi ini suatu ajakan
simbolik, dengan pendekatan world
view suku Jawa. Cupu diartikan
sebagai lambang kemajuan, Subali
dan Sugriwa merujuk kepada kaum
bumi putera yang rela berkorban
demi cita-cita. 
Arti penting dari pemaparan ini
menunjukkan beberapa hal. Pertama,
kadar pemahaman Tjokro mengenai
Islam tidaklah mendalam, cenderung
biasa-biasa saja. Ia menjadikan Islam
hanya sebatas klaim legitimasi, tetapi
ia lupa mendasarkan klaimnya dari
kitab apa, ayat apa.  Kedua, terlihat
watak sinkretis dalam pemahaman
ke-Islaman Tjokro. Pada satu sisi
ia mengambil pembenaran secara
agama, tetapi pada sisi lain ia
juga menyandarkan pada cerita
wayang yang notabenenya bekas
peninggalan budaya Hinduisme-Jawa
yang membekas pada pemahaman
 39AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar
Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar

More Related Content

Viewers also liked

PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIASOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIAJosep Segarra
 
Juan pablo duarte
Juan pablo duarteJuan pablo duarte
Juan pablo duarteMily0502
 

Viewers also liked (7)

3.3 exp
3.3 exp3.3 exp
3.3 exp
 
Hello
HelloHello
Hello
 
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
PERANAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MENANGANI ANAK SEBAGAI ...
 
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIASOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
SOBRE AUTORES E AUTORIDADES NA ANTROPOLOGIA
 
Juan pablo duarte
Juan pablo duarteJuan pablo duarte
Juan pablo duarte
 
Mixed Economy [ECO101]
Mixed Economy [ECO101]Mixed Economy [ECO101]
Mixed Economy [ECO101]
 
Delta amacuro
Delta amacuroDelta amacuro
Delta amacuro
 

Similar to Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar

Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07AkmaliaVitri
 
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam DitegakkanPemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkanhera wijaya
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Ananta Bangun
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaLuqmanSuyanto
 
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaKilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaDadang Solihin
 
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013Reformata.com
 
Kesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negaraKesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negaradhiratamahatta
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRooy John
 
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc  2023 terbaru.pdfresume jurnal I Gede mooc  2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdfiyuliarthawan87
 
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...ACHMAD AVANDI,SE,MM Alfaqzamta
 
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegaraPkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegararahmatbuludawa1
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018hadiarnowo
 
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3Syahrizal pulungan
 
MATERI WAWASAN KEBANGSAAN_MAKESTA_14 MEI 2022_AL IKHLAS BUNGUR RAYA.pptx
MATERI WAWASAN KEBANGSAAN_MAKESTA_14 MEI 2022_AL IKHLAS BUNGUR RAYA.pptxMATERI WAWASAN KEBANGSAAN_MAKESTA_14 MEI 2022_AL IKHLAS BUNGUR RAYA.pptx
MATERI WAWASAN KEBANGSAAN_MAKESTA_14 MEI 2022_AL IKHLAS BUNGUR RAYA.pptxDEKO4
 

Similar to Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar (20)

Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07Lima rekom munas rev07
Lima rekom munas rev07
 
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam DitegakkanPemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
Pemimpin untuk perubahan Syariat Islam Ditegakkan
 
Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015Lentera News edisi #16 Juli 2015
Lentera News edisi #16 Juli 2015
 
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasilaCeramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
Ceramah etika dan itegritas kepimpinan pancasila
 
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan BangsaKilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
Kilas Balik Pengabdian IKAL - Lemhannas sebagai Katalisator Keutuhan Bangsa
 
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
Tabloid reformata edisi 168 oktober 2013
 
Kesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negaraKesiapsiagaan Bela negara
Kesiapsiagaan Bela negara
 
Revolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desaRevolusi mental asn ,camat dan desa
Revolusi mental asn ,camat dan desa
 
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc  2023 terbaru.pdfresume jurnal I Gede mooc  2023 terbaru.pdf
resume jurnal I Gede mooc 2023 terbaru.pdf
 
Membaca ombak
Membaca ombakMembaca ombak
Membaca ombak
 
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
Makalah kepemimpinan orde baru dosen erina pane,sh,mh...OLEH ACHMAD AVANDI,SE...
 
Kajian RUU Desa
Kajian RUU DesaKajian RUU Desa
Kajian RUU Desa
 
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegaraPkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
Pkn kehidupan berbanagsa dan bernegara
 
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
6. Resensi Buku Administrasi Negara Kontemporer (2021).pdf
 
Nasionalisme
NasionalismeNasionalisme
Nasionalisme
 
Inovasi Untuk Subang Jawara
Inovasi Untuk Subang JawaraInovasi Untuk Subang Jawara
Inovasi Untuk Subang Jawara
 
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
Bahan tayang diklatsar-wasbang-gol iii-2018
 
Edisi spesial
Edisi spesialEdisi spesial
Edisi spesial
 
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
YUDI RELAWANTO CALEG DPR RI PARTAI GERINDRA DAPIL SUMUT 3 NOMOR URUT 3
 
MATERI WAWASAN KEBANGSAAN_MAKESTA_14 MEI 2022_AL IKHLAS BUNGUR RAYA.pptx
MATERI WAWASAN KEBANGSAAN_MAKESTA_14 MEI 2022_AL IKHLAS BUNGUR RAYA.pptxMATERI WAWASAN KEBANGSAAN_MAKESTA_14 MEI 2022_AL IKHLAS BUNGUR RAYA.pptx
MATERI WAWASAN KEBANGSAAN_MAKESTA_14 MEI 2022_AL IKHLAS BUNGUR RAYA.pptx
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"

KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners"
 

More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners" (10)

Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAKFidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
Fidel Angwarmasse_BANDING YUDI DITOLAK
 
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANAPERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
 
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE  BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
KEDAULATAN ATAS WILAYAH LAUT TIMOR–LESTE BERDASAR PERSPEKTIF HUKUM INTERNASI...
 
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARATREDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH  DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
REDESAIN HUKUM OTONOMI DAERAH DI DAERAH PROPINSI PAPUA BARAT
 
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
PENCEGAHAN DAN PENANGKALAN KEIMIGRASIAN SEBAGAI FUNGSI PERLINDUNGAN TERHADAP ...
 
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI   KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGATASI KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) GANDA DI...
 
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR...
 
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI KECAMATAN C...
 
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
PERUBAHAN ALIH FUNGSI LAHAN DARI TANAH PERTANIAN MENJADI TANAH NON PERTANIAN ...
 
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
MELARANG PERKAWINAN BEDA AGAMA : PELANGGARAN HAK KONSTITUSI DAN HAK ASASI MAN...
 

Berikut ringkasan utama poin-poin penting dalam artikel:1. Sukarno dan Hatta menjadi teladan proklamasi kemerdekaan karena modal moral (moral capital) mereka yang kuat. 2. Moral capital mereka terlihat dari komitmen kuat memperjuangkan nilai-nilai kemerdekaan, keyakinan, dan amanat rakyat.3. Mereka mampu memanfaatkan potensi moral pribadi untuk mempengaruhi mekanisme politik dan perilaku masyar

  • 1. 1AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 2. 2 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 3. 3AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 TATAP REDAKSI Proklamasi KebenaranKomisaris utama Yudi Latif KOMISARIS Febrianto Pemimpin Umum/ PEMIMPIN REDAKSI GRUP M Danial Nafis DIREKTUR PEMBERITAAN Heriyono Redaktur pelaksana Faizal Rizki, Epung Saepudin Redaktur SENIOR Dhia Prekasha Yoedha, Satrio Arismunandar, Hendrajit Sidang Redaksi M Danial Nafis, Heriyono, Faizal Rizki, Epung Saepudin Dhia Prekasha Yoedha, Hendrajit, Satrio Arismunandar REDAKTUR Ari Purwanto, Nebby Mahbubirrahman ASISTEN REDAKTUR Ismed Eka Kusuma, Nurlail REDAKTUR FOTO Tino Oktaviano Fotografer Oke Dwi Atmaja Reporter Adi Adrian, Arbie Marwan, Arnold Sirait, Khozin Mubarok, Nebby Mahbubirrahman, Novrizal Sikumbang, Purnomo, Rafkha, Vicky Anggriawan, Wahyu Romadhony, Zaenal Arifin Desain Grafis Shofrul Hadi Koresponden Fitra Ismu (Meksiko), Aceng Mukarram (Pontianak), Albertus Vincentius (Kupang), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Edi (Mataram), Muhammad Dasuki (Semarang), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), Arie Nugraha (Bandung), Bobby Andalan (Denpasar), Busri Toha (Sumenep), Fajar Sodiq (Solo), Imam Muhlas (Bojonegoro), Sigit Pamungkas (Semarang), M. Hasbi Arienta (Bogor) SEKRETARIS PERUSAHAAN Eva Rina Thamrin DIREKTUR KOMERSIAL Sontry Napitupulu Legal Corporation Muhammad Amry SIRKULASI Samsul Arifin Kabag. IT Firman Subhi Staf Admin Aulia Kumala Putri Alamat Redaksi PT Caprof Media Negeri Cawang Kencana Building 1st Floor Suite 101 Jl. Mayjen Sutoyo Kav. 22 Cawang DKI Jakarta 13630 Indonesia No Telp : (021) 8005520 Fax : (021) 80886466 Email : majalah@aktual.co iklan@aktual.co Redaksi menerima kiriman surat pembaca, artikel dan foto yang dilampiri fotokopi kartu identitas dan nomor telepon anda melalui email majalah@aktual.co. Redaksi berhak mengedit setiap artikel yang masuk. AKTUAL S etelah Idul Fitri ini ada beberapa tontonan menarik bagi publik; akrobatik partai penguasa, polemik hakim agung, hingga operasi tangkap tangan kepala SKK Migas oleh KPK. Tiba- tiba kami teringat memoar sewaktu mengaji puluhan tahun kepada Kyai kami, ketika beliau membacakan Hadist Kanjeng Nabi Muhammad SAW, soal pentingnya ‘independensi ulama’ termasuk di dalam nya para scholars tentunya, sebagaimana disampaikan Rasulullah saw : Barang siapa seseorang selalu membuat senang penguasa dengan sesuatu yang di murkai Rabb Nya, maka seseorang tersebut telah keluar dari Jalan Allah taala (HR Hakim). Kami pun tersentak kaget seolah ‘isyarat’ langit mengingatkan jejak penting sikap-posisi kaum terpelajar terhadap penguasa. Hiruk pikuk tahun politik, yang penuh intrik bahkan fitnah, operasi politik hingga intelejen begitu nggegirisi benak kami di redaksi. Begitu banyak peta lapangan tersajikan dengan dinamika dan skenario masing-masing yang saling crashing, tapi value yang kami tangkap dan baca hanya self interest-self oriented belaka, jauh sekali dari kepentingan kaum jelata, apalagi ‘keinginan luhur dan atas rahmat Allah SWT yang termaktub dalam lembar Mukadimah pondasi bernegara kita. Memang politik itu ‘kepentingan’ namun sajian kepentingan pribadi dan kelompok, terasa begitu memuakkan, namun apa nyana itulah realitas dan fakta kekinian yang tengah berlangsung. Edisi Khusus soal Hari Kemerdekaan Proklamasi hadir di pembaca budiman, sebagai balancing atas segala karut marut yang terjadi di republik kita tercinta ini. Apapun itu semua mesti kembali ke cita-cita Proklamasi dalam prinsip dasar tatakelola negara. Sungguh akan malu jikalau kita hari ini, membandingkan para pejuang kemerdekaan, tanpa pamrih melawan penindasan dan imprialisme, kita sebagai anak bangsa yang mestinya melestarikan, malah melakukan pembusukan massal atas cita-cita kemerdekaan. Edisi kali ini juga mengangkat wawancara dengan Khofifah, perempuan politisi tangguh yang tetap tegar dalam jatuh bangunnya karier politik yang dialami nya. Semoga pembaca cerdas Aktual mampu ‘berkontemplasi’ karena hanya orang-orang yang bertadabur- bermuhasabah, akan mampu mengarungi ombak badai kehidupan. Salam Sinergi M. Danial Nafis
  • 4. 4 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 EDISI KHUSUS 30 HUKUM 18ENERGI 98 HUKUM 14 NASIONAL 26 TAMU KITA 88 KHOFIFAH INDAR PARAWANSA PROKLAMASI KEMERDEKAAN GEGER SKK MIGASTAMBANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM JEJAK YUDI SETIAWAN DI LINTAS PARTAI KURSI PANAS PATRIALIS AKBAR DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAFTAR ISI EDISI 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 AKTUAL
  • 5. 5AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 EKONOMI 78 POLITIK 84 INTERNASIONAL 104 GITA-HATTA RESAH SOAL KARTEL SAPI KONVENSI PENCITRAAN ALA DEMOKRAT MESIR BANJIR DARAH TATAP REDAKSI DAFTAR ISI SURAT PEMBACA KAKI HARI KILAS NASIONAL LENSA AKTUAL OTOMOTIF KILAS DAERAH OASE 3 4 6 7 8 10 106 108 110
  • 6. 6 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Kecewa Lion Air BNI Kenakan Biaya Transfer Uang Pegawai SPBU Pulang Kampung berita berimbang ulasan tambang di kalimantan langganan aktual Surat Pembaca Beberapa saat lalu saya membaca edisi Majalah Aktual tentang Papua. Saya mendapatkan majalah tersebut dari rekan saya yang kebetulan baru pulang dari Jakarta. Saya ingin mendapat beberapa edisi lainnya. Saya saat ini tinggal di Timika, Papua. Di mana saya bisa mendapatkan edisi itu di kota saya. Terimakasih atas perhatiannya. Yohannes Timika Mohon maaf apabila Majalah Aktual belum bisa Anda dapatkan di kota Anda karena keterbatasan cakupan distribusi kami. Namun, Anda bisa mendapatkan versi on line Majalah Aktual di scoop.com Terima kasih —Redaksi Aku merasa surprise dengan kehadiran Majalah Aktual. Saya mendapat ulasan yang berbeda dari setiap pemberitaan yang saya dapat dari berita lain. Tapi saya melihat, wartawan Majalah Aktual masih kurang cover both side nya. Tetap maju dan tolong diperbaiki. Selamat. Rudi A Noorsyamsuar Terima kasih atas kritik Anda— Redaksi Saya sudah membaca beberapa edisi terbitan majalah Anda. Beberapa kali Anda mengulas soal industri tambang tapi soal industri tambang di Kalimantan kelihatannya ulasannya sangat minim sekali. Saya seorang pekerja di salah satu industri tambang di Kalimantan. Mohon diulas soal industri tambang di Kalimantan yang menurut saya sudah sangat parah keberadaannya. Hormat kami, Bambang R Nangkus Rungkut, Surabaya Terima kasih atas kritik dan usulan Anda —Redaksi Saat lebaran kemarin, pelayanan di SPBU Kota Pontianak banyak antrian yang panjang, hal ini disebabkan terlalu banyaknya karyawan SPBU yang pulang kampung, sedangkan yang hendak mengisi BBM jumlah kendaraannya banyak. Semestinya teknologi alat pengisian BBM di SPBU sudah harus canggih, sehingga tidak lagi menyebabkan antrian panjang. Andi Hanggoro Pontianak, Kalimantan Barat Saya kecewa dengan pelayanan maskapai Lion Air, karena saat hendak balik ke Jakarta setelah mudik dari Pontianak. Pesawat delay sampai membuat saya terlambat sampai ke rumah di Bekasi. Saya harus mengganti rugi angkutan jemputan karena semestinya sampai pukul 22.00 WIB, baru tiba di rumah pukul 24.00 WIB. Sinta Kusuma Putri Bekasi Barat, Jawa Barat Saya ingin menanyakan kepada pihak BNI kenapa jika ingin mengirim uang ke rekening bank lain langsung lewat teller BNI dikenakan biaya administrasi Rp 5.000. Padahal di bank lain jika mau mengirim ke rekening bank lain tidak dikenakan biaya administrasi sepeser pun. Saya kecewa dengan kebijakan BNI seperti ini. Indah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
  • 7. 7AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 TINOOKTAVIANO/AKTUAL KAKI HARIKAKI HARI S etiap proklamasi kemerdekaan Indonesia diperingati, bayangan kita segera tertuju pada sepasang figur sentralnya: Sukarno dan Mohammad Hatta. Dalam suasana friksi antarfaksi di sekitar proklamasi, Sukarno-Hatta tampil sebagai jangkar keyakinan, kepercayaan dan persatuan. Gerangan apakah yang membuat keduanya menjadi pusat teladan? Jelas, bukan karena keduanya tak punya cacat dan kekurangan. Tapi di atas segala cacat dan kekurangannya itu, keduanya memiliki modal terpenting sebagai pemimpin: moral capital. Moral dalam arti ini adalah kekuatan dan kualitas komitmen pemimpin dalam memperjuangkan nilai-nilai, keyakinan, tujuan, dan amanat penderitaan rakyat. Kapital di sini bukan sekadar potensi kebajikan seseorang, melainkan potensi yang secara aktual menggerakkan roda politik. Dengan begitu, yang dikehendaki bukan sekedar kualitas moral individual, namun juga kemampuan politik untuk menginvestasikan potensi kebajikan perseorangan ini ke dalam mekanisme politik yang bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Ditanya oleh Direktur Penjara Landraad Bandung ikhwal ‘kehidupan baru’ selepas bebas, Bung Karno menjawab: “Seorang pemimpin tidak berubah karena hukuman. Saya masuk penjara untuk memperjuangkan kemerdekaan, dan saya meninggalkan penjara untuk pikiran yang sama.” (Sukarno, 1961). Di tengah himpitan depresi ekonomi dan represi rezim rust en orde pada dekade 1930-an, setegar baja Bung Hatta berkata: “Betul banyak orang yang bertukar haluan karena penghidupan, tetapi pemimpin yang suci senantiasa terjauh dari godaan iblis itu.” Lantas ditambahkan, “Ketetapan hati dan keteguhan iman adalah satu conditio sine qua non (syarat yang terutama) untuk menjadi pemimpin. Kalau pemimpin tidak mempunyai moril yang kuat, ia tak dapat memenuhi kewajibannya dan lekas terhindar dari pergerakan.” (Hatta, 1998). Tak hanya berbekal komitmen moral individual saja. Keduanya juga mampu berempati dengan suasana kebatinan rakyat seraya memiliki kemampuan komunikasi yang efektif untuk menggerakkan mereka. Kemampuan Bung Karno dalam hal ini bahkan diakui oleh Bung Hatta: “Saudara Sukarno menjadi sangat populer dan mendapat pengaruh besar di kalangan rakyat, karena kecakapannya sebagai orator dan agitator yang hampir tidak ada bandingnya di Indonesia ini.” Sementara itu, Bung Hatta menegaskan, “Menduga perasaan rakyat dan memberi jalan kepada perasaan itu ke luar, itulah kewajiban yang amat sulit dan susah. Itulah kewajiban leiderschap!...Pergerakan rakyat tumbuh bukan karena pemimpin bersuara, tetapi pemimpin bersuara karena ada pergerakan atau karena ada perasaan dalam hati rakyat yang tidak dapat oleh rakyat mengeluarkannya... Pemimpin mengemudikan apa yang sudah dikehendaki oleh rakyat. Itulah sebabnya maka pemimpin lekas dapat pengikut dan pergerakan yang dianjurkannya cepat berkembang.” Kekuatan moral capital itu pada akhirnya berkemampuan mengangkat partikularitas manusia ke tingkat yang lebih tinggi, yakni level politik yang berorientasi kebajikan bersama dalam rumah kebangsaan. ”Bahwa keadaan bangsa,” ujar Bung Hatta, ”tidak ditentukan oleh bahasa yang sama dan agama yang serupa, melainkan oleh kemauan untuk bersatu.” Ditambahkan oleh Bung Karno, “Di seluruh negeri kita, yang kelihatan hanyalah kesukaran, kekurangan, kemelaratan. Di dalam keadaan yang demikian itulah kita memulai perjuangan kebangsaan kita...Dengan kehendak yang membulat menjadi satu, ketetapan-hati yang menggumpal menjadi satu, tekad yang membaja menjadi satu, seluruh bangsa kita bangkit, bergerak, berjoang untuk membenarkan, mewujudkan proklamasi 17 Agustus itu.” Dalam suasana peringatan kemerdekaan sekarang, sosok kepemimpinan kedua pahlawan tersebut perlu diungkap. Sulitnya pemulihan krisis yang Indonesia hadapi hari ini terutama bukan karena defisit sumberdaya dan orang pintar, melainkan karena bangkrutnya moral capital dari para pemimpin politik. Terlalu sedikit panutan dan terlalu banyak pengkhianat membuat jagad politik kehilangan pahlawan. Jika ada yang paling salah dalam proses pembelajaran politik di negeri ini, tak lain bahwa pahlawan selalu ditempatkan di kesilaman, tak pernah dihadirkan di kekinian pentas politik. Kita terlanjur mendefisikan politik sebagai arena kecurangan, yang tidak memberi tempat bagi persemaian para pahlawan. Dalam penghayatan politik kita, pahlawan selalu merupakan pertanda kematian, tidak pernah menjajikan kehidupan. Jalan politik menjadi jalan pengkhianatan, sedang kerancuan politik menjadi kewajaran yang dipertahankan. Maka Indonesia menjadi terkenal di pentas dunia karena capaian yang salah. Saat kemarau keteladan, peringatan kemerdekaan semoga membawa siraman daya moralitas yang memberi kesuburan baru bagi kehidupan negeri! YUDI LATIF Chairman AKTUAL Network Kemerdekaan dan Kepemimpinan
  • 8. 8 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 KILAS NASIONAL TINOOKTAVIANO/AKTUAL KPK: Putusan MK Langkah Awal Jerat Alex Noerdin Bom Vihara Jadi Bukti Intelijen Kepolisian Lemah Kalapas Salemba Bantah Ada Kerusuhan W akil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjajanto menyatakan tidak akan menutup mata terhadap kasus dugaan korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin menjelang pemilihan gubernur (pilgub) 2013. Bambang memastikan jika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut dapat dijadikan pedoman bagi KPK guna mencari alat bukti penyelewengan yang dilakuakan Alex Noerdin. “Pasti informasi seperti itu (soal Alex di putusan MK) akan dipakai untuk pulbaket (pengumpulan bahan dan keterangan),” ujar Bambang, di kantornya, Jakarta, Senin (12/8). Seperti diketahui, MK menunda kemenangan Alex Noerdin-Ishak Mekki dalam pemenangan pilgub Sumatera Selatan 2013. Padahal, KPUD Provinsi Sumsel sebelumnya telah menetapkan pasangan tersebut. Penetapan KPUD Provinsi Sumsel itu tertunda lantaran MK menemukan fakta Alex Noerdin yang merupakan calon petahana telah menggunakan anggaran Bantuan Sosial pada APBD Sumsel tahun Anggaran 2013 untuk membiayai kampanyenya. Disebutkan bahwa pelanggaaran Alex yakni menggunakan dana APBD Rp 1,4 triliun di dua kabupaten, dua kota, dan satu kecamatan. / Nebby Mahbubirrahman A nggota Komisi III DPR Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, kepolisian harus lebih meningkatkan kinerjanya, terlebih khusus terhadap penggunaan intelijen dalam mengendus adanya gangguan keamanan dan keteriban masyarakat (Kamtibmas). Hal ini menuyusul terjadinya aksi teror di Vihara Ekayana dan penembakan dibeberapa daerah ibu kota. “Polisi harus terus bekerja lebih keras. Selama ini saya lihat intelijen kepolisian ini cukup lemah dan kurang optimal, intelijen kepolisian K epala Lembaga Pemasyarakatan Salemba Jakarta Pusat Taufikurahman menegaskan, meskipun ada gesekan di dalam lembaga pemasyarakatan Salemba, namun tidak masuk kategori bentrokan. Peristiwa ini bermula akibat kesalahpahaman saat hendak dilakukan pemeriksaan. “Saat itu kami adakan pemeriksaan. Namun ada salah paham dari beberapa napi yang mencoba memprovokasi,” ujarnya kepada Aktual saat dihubungi, Senin (12/9). Menurut dia, ketika diadakan pemeriksaan para napi tak terima kalau Blok A yang dihuni diperiksa oleh petugasnya. Padahal, pemeriksaan tersebut merupakan acara rutin dan adanya laporan. Taufik sangat menyayangkan adanya informasi yang beredar diluar kalau informasi tersebar bahwa Lapas ricuh. “Kami sayangkan adanya informaasi yang tersebar di luar (rusuh),” ujarnya. Seperti diketahui, tahanan penghuni Lapas Klas II A Salemba, Jakarta Pusat, Senin (12/8) sore terlibat keributan antar sesama narapidana. / Rafkha ini harus mengevaluasi diri,” kata dia di Jakarta, belum lama ini. Didi menjelaskan, pihak kepolisian harus mencari metode untuk mencegah tindakan yang teror dinilai lebih canggih. Karena sering terjadi kebobolan intelijen. “Sehingga intelijen kepolisian kita harus berkerjasama dengan intelejen dari TNI, karena ini dalam fungsi menjaga republik ini,” ujar dia. / Novrizal Sikumbang
  • 9. 9AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Tinooktaviano/aktual-antara(Remisinapianak) Webometrics Rilis 10 Universitas Terbaik di Indonesia Djoko Susilo Terima Rp 60 Juta Per Bulan dari Jasa Raharja Komisi Yudisial Masih Bungkam soal Identitas Hakim Suap Jelang Pergantian Kapolri Jenderal Polisi Jadi Kelinci Percobaan M enjelang pergantian Kapolri, situasi di internal Polri kian tidak solid dan terbelah menjadi fraksi-fraksi. Disinyalir, terdapat pihak yang dengan sengaja berhasil menjadikan para jenderal sebagai kelinci percobaan dengan iming-iming bakal menempati posisi yang kini masih dipegang Jendral Pol Timur Pradopo. Demikian, diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch, Neta S Pane, melalui siaran pers yang diterima Aktual, Minggu (11/8). “Ironisnya, sejumlah jenderal membiarkan dirinya dijadikan kelinci percobaan. Padahal sejauh ini belum ada surat resmi dari Presiden agar Polri mempersiapkan pergantian Kapolri,” ujar Neta. / Ismed Eka Kusuma W ebometrics, lembaga yang memiliki afiliasi dengan Dewan Riset Nasional Spanyol yang mengumpulkan daftar seluruh perguruan tinggi di dunia, kembali merilis daftar peringkat universitas-universitas terbaik dunia, termasuk untuk di Indonesia. Lembaga itu merilis 10 universitas terbaik di Indonesia, baik negeri maupun swasta, untuk periode 2013. Berikut ini nama-nama 10 universitas terbaik di Indonesia untuk 2013 secara berurutan, yakni Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Gunadarma. Kemudian, Universitas Brawijaya, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Kristen Petra, Universitas Airlangga, dan Universitas Diponegoro. / Nurlail M antan Kakorlantas Irjen Pol Djoko Susilo mendapatkan insentif Rp 60 juta tiap bulan dari PT Jasa Raharja. “Kami mendapat insentif dari Jasa Raharja sebulan Rp 50 juta. Dan juga ada tambahan Rp 10 juta, sehingga total Rp 60 juta,” ujar Djoko saat pemeriksaan sebagai terdakwa di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (13/8). Djoko menjelaskan, sepanjang 2009, dirinya mendapat dana total keseluruhan sebanyak Rp 600 juta. Sedangkan tahun berikutnya hanya sampai September sebanyak Rp 450 juta. Jika diakumulatifkan, penerimaan Djoko dari Jasa Raharja sekitar Rp 1,05 miliar. Menuru Djoko, uang itu ia terima sebagai komisi dari kerja sama pengurusan administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan uang santunan kecelakaan. / Arbie Marwan K etua Komisi Yudisial (KY) Suparman Marzuki mengindikasikan terdapat dua hakim yang terlibat dalam kasus suap. “Ada dua hakim dari pengadilan yang berbeda,” ujar Suparman, di Gedung KY, Jakarta, Selasa (13/8). Namun, Suparman enggan menyebutkan identitas kedua hakim yang terindikasi kasus suap tersebut, serta dari pengadilan mana mereka berasal. “Soal nama dan dari mana, nanti dulu lah,” kata dia. Mantan komisioner bidang pengawasan hakim dan investigasi ini juga masih menutup rapat informasi selanjutnya, terkait suap yang terjadi dalam rangka penanganan kasus apa. “Pelanggaran kode etik, berkaitan dengan persoalan suap,” ujarnya. / Novrizal Sikumbang
  • 10. 10 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 LENSA AKTUAL Sebuah kendaraan alat berat saat merobohkan bangunan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang, Jakarta, Minggu (11/8). Penertiban lapak PKL ini melibatkan 705 orang, terdiri atas Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Pemadam Kebakaran, Polri, dan TNI. Foto: Aktual/Tino Oktaviano PKL Tanah Abang Dibongkar
  • 11. 11AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 12. 12 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 LENSA AKTUAL Seorang pria tampak menangis saat melihat salah satu di antara beberapa jenazah yang diletakan di kamar jenazah usai penyerbuan pasukan keamanan Mesir di dua kamp tempat pengunjuk rasa pendukung mantan presiden Mohamed Morsi berkemah di Rabaa Al-Adawiya dan Al-Nahda di Kairo, Mesir, Rabu (14/8). Aksi penumpasan berdarah terhadap pendukung Morsi ini mendapat kecaman luas dari masyarakat internasional dan dapat memicu krisis yang mendalam. Aksi ini mengakibatkan lebih dari ribuan orang tewas. Foto: AFP PHOTO / MOSAAB EL-SHAMY TRAGEDI PEMBANTAIAN ABAD 21
  • 13. 13AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 14. 14 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Yudi Setiawan, bendahara umum Ormas DPP Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR), dalam persidangan kasus korupsi, berkicau soal nama-nama petinggi partai, mulai dari Lutfi Hasan Ishaaq (PKS) hingga Setya Novanto dan Aburizal Bakrie (Partai Golkar). Jejak Yudi Setiawan di Lintas Partai HUKUM Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian tinooktaviano/aktual-aKTUAL/ISTIMEWA(yUDISETIAWAN) P engungkapan kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi yang menjerat mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan menemukan setumpuk kasus baru yang melibatkan anggota DPR RI. Selasa pagi, 16 April 2013, pengusaha Yudi Setiawan terbang dari Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Kalimantan Selatan menuju Jakarta. Dikawal oleh sejumlah polisi dari Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Selatan, Yudi hari itu ‘dipinjam’ KPK. Dia diminta menjadi saksi untuk pengembangan kasus korupsi penambahan kuota impor daging sapi yang menjerat Lutfi Hasan Ishaaq. Ini bukan kali pertama pengusaha asal Surabaya itu dipanggil KPK sebagai saksi. Sebelumnya pada 2 Februari dia juga sempat dimintai keterangan dalam kasus yang sama. Namun keterangan kali ini berbeda. Yudi kepada penyidik KPK, menyeret nama sejumlah politisi senior Senayan dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II terlibat dalam kasus korupsi. Bendahara Umum sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto pertama kali disebut. Yudi menyebut pernah mengirimkan uang sebesar Rp 1,035 miliar kepada Setya untuk memuluskan anggaran proyek Blok Grand Pendidikan. Uang itu dikirimkan oleh Yudi melalui stafnya Dedey Yamin pada 29 Agustus 2012, seperti dikutip dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Yudi. Bukan hanya Setya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga disebut dalam BAP Yudi. “Saya menyampaikan bahwa Elda pada 29 Juni 2012, saat saya ulang tahun, dan kala itu Lutfhi Hasan Ishaaq juga datang, Elda meminta uang sebesar USD 20 ribu. Uang itu katanya untuk Happy Bone Zulkarnaen yang merupakan orang dekat Aburizal Bakrie. Uang itu untuk menggolkan dana proyek Blok Grand Pendidikan senilai Rp 120 miliar. Namun ternyata uang tersebut digunakan untuk deklarasi Partai Golkar di Jawa Barat,” ujar Yudi. Yudi menambahkan, namun hingga kini proyek Blok Grand Pendidikan yang disebut tidak pernah ada. “Kewajiban Deddy dan Elda yang seharusnya uang sebesar Rp 8 miliar di bayarkan kepada saya namun tidak dibayarkan kepada saya malah diberikan kepada Lutfhi Hasan Ishaaq dan Ahmad Fathanah,” jelas Yudi. Nama lain yang disebutkan oleh Yudi adalah Elvis, staf ahli Menteri Kelautan Sharif Cicip Sutarjo. Elvis disebut menerima uang sebesar Rp 995.750.000 dan Rp 1,063 miliar pada 2 Agustus dan 29 Agustus. Uang itu diberikan oleh Yudi melalui Dedy. Cicip merupakan wakil ketua umum Partai Golkar saat ini. Serempak elite partai beringin membantah tudingan Yudi. Setya mengkui tidak mengenal Yudi. Ditemui di Gedung DPR beberapa waktu lalu Setya menyawab dengan singkat. “Saya tidak tahu dan tidak kenal Yudi
  • 15. 15AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 tinooktaviano/aktual Setiawan,” tegasnya. Sementara Ical sapaan Aburizal Bakrie melalui jurubicaranya Lalu Mara Satriawangsa menyampaikan bantahan serupa. “Saya ini yang orang dekat Aburizal Bakrie. Selama 20 tahun lebih mendampingi beliau. Saya tahu teman dekat beliau. Tiada ada yang namanya Yudi Setiawan,” ujarnya saat dihubungi. Namun benarkah tidak ada hubungan Yudi dan Partai Golkar? Penelusuran Aktual menemukan fakta bahwa Yudi merupakan bendahara umum Ormas DPP Gerakan Muda Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (Gema MKGR). Ormas ini merupakan sayap organisasi Partai Golkar. Yudi dilantik pada Mei 2011. Pada pelantikan yang digelar di Hotel Grand Kemang tersebut, Yudi dilantik langsung oleh Ketua Umum Gema MKGR Fahd A Rafiq dan Sekjen Dendi Prasetya. Pelantikan dihadiri oleh Ical dan Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso. Saat ini, baik Fahd dan Dendi telah menjadi terpidana kasus korupsi yang diselidiki oleh KPK. Dendi terlibat dalam kasus pengadaan Al Quran sementara Fahd terpidana kasus korupsi Dana Penyesuian Infrastruktur Daerah (DPID). *** Fidel Angwarmasse, pengacara Yudi Setiawan, mengakui memiliki bukti kuat terkait dengan aliran dana klienya kepada elite Partai Golkar. Ketika dikonfirmasi terkait dengan BAP kliennya, Fidel membenarkan seluruh keterangan kliennya. “Apapun yang disampaikan klien kami, Yudi Setiawan, dalam BAP apabila sudah ditandangani berarti lengkap adanya,” ujar Fidel kepada Aktual, Senin (12/8). Fidel juga membenarkan adanya aliran dana untuk sejumlah elite Partai Golkar oleh Yudi Setiawan yang juga menjabat sebagai direktur PT Cipta Inti Parmindo seperti diberitakan sebelumnya. “Kalau terkait aliran dana kepada beberapa oknum, memang ada mas, termasuk ke Partai Golkar, betul,” ujarnya. Saat ini tim pengacara Yudi tengah menyusun bukti untuk memperkuat kesaksiannya saat diperiksa KPK beberapa waktu lalu. “Kami lagi hubungkan keterangan dengan bukti dulu,” ungkapnya. Keterangan Yudi Setiawan yang menyebut keterlibatan sejumlah elite partai politik dalam skandal korupsi bukan isapan jempol belaka. Yudi merekam semua percakapannya dengan politisi yang menerima uang hasil korupsi. Dalam BAP bahkan disebutkan KPK telah menyita bukti rekaman dari Blackberry dan flashdisk milik Yudi. Fidel Angwarmasse mengakui kliennya merekam sejumlah transaksi dan pembicaraan dengan detail. “Yudi pengusaha, dia tidak sembrono. Administrasinya tersusun rapi. Makanya sejak awal pendirian perusahaan, cara-cara seperti itu sudah dilakukanya. Modelnya dokumentasi,” ujarnya. Fidel juga mengaku kliennya memiliki foto sejumlah rapat dengan pejabat negara dan politisi. “Bukti transfer dan tanda terima disimpan rapi, hasil rapat dicatat dan difoto untuk kemudian dipelajari,” ungkapnya. Salah satu rekaman yang dimiliki Yudi adalah rekaman pembicaraan antara Yudi dan Fathanah yang membicarakan tentang proyek Blok Grand Pendidikan. Dalam rekaman tersebut Yudi dan Fathanah menyebut nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto. Dalam BAP yang diteken Yudi Setiawan pada 27 Februari lalu di Lapas Teluk Dalam, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Yudi mengenal Elda Diningrat sejak awal 2009. Elda dahulu merupakan sekjen Organisasi Nelayan Tradisional Indonesia ketika dipimpin Tamsil Linrung. Sementara Yudi menjabat sebagai wakil bendahara umum. “Elda adalah direktur di PT Radina. Sementara di PT Cipta Inti Parmindo, Elda bekerja kepada saya. Elda saya gaji dengan tugas menciptakan peluang proyek di Kementerian Pertanian dan melancarkan proyek dengan lobi ke Senayan melalui Tamsil Linrung,” tulis Yudi dalam BAP-nya. Dikonfirmasi terpisah, politisi Partai Golkar Happy Bone Zulkarnain membantah telah menerima uang sebesar USD 20 ribu dari Elda Diningrat. “Saya tidak pernah menerima uang dari Elda. Tidak benar itu,” kata Happy Bone kepada Aktual. Mantan anggota Komisi I DPR RI itu juga menyebutkan, adapun nama dia disebut-sebut oleh Yudi Setiawan hanya karena dicatut. “Nama saya dicatut. Saya tidak pernah tahu dan tidak pernah ketemu dengan yang namanya Elda,” ujar dia. Meski demikian, dia mengaku kuatir karena dirinya saat ini akan maju sebagai caleg dari Golkar. “Bahaya juga ini, kan mau pemilu,” ungkapnya.
  • 16. 16 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 AKTUAL/istimewa(fAHRI)-tinooktaviano/aktual HUKUM W akil Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Fahri Hamzah memiliki data siapa sesungguhnya Yudi Setiawan, saksi memberatkan dalam kasus suap impor sapi eks Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq (LHI). Menurut Fahri, Yudi Setiawan kerap menggunakan mobil dinas pejabat dengan nomor polisi B 94 RFS dan selalu mengaku memiliki relasi pejabat setingkat menteri di Istana Presiden. “Yudi ini agen yang bertugas mengatur pertemuan ada transksi riil antara LHI dan YS. Kecuali sama AF (Ahmad Fathonah). YS sebetulnya, nama yang sering dibawa dia nama SS (Sudi Silalahi) dan Dipo Alam. Tudingan sebagai Agen Istana Oleh: Wahyu Romadhony, Adi Adrian Politisi PKS Fahri Hamzah menuding sosok Yudi Setiawan dijadikan agen oleh istana untuk menghantam PKS. Setiap ketemu LHI, salam dari SS. Dia sudah punya hubungan yang kuat dengan satu kelompok yang sedang bermasalah juga,” kata Fahri. Fahri mengungkapkan, jika didalami betul, maka akan ada satu nama yang terungkap di persidangan. “Yudi sebetulnya sering bawa nama-nama Sudi Silalahi (Mensesneg) dan Dipo Alam (Seskab),” kata Fahri, awal Juli lalu. Dia menambahkan, setiap Yudi Setiawan bertemu LHI kerap mengatakan salam dari Sudi Silalahi. “Masalah mencatut nama dia (Yudi) ini makelar. Dari sini bisa masukan bagi kawan-kawan (jurnalis) bahwa ini ada gengnya (Yudi Setiawan),” kata Fahri. Fahri menilai, Yudi Setiawan selama ini sudah terbelit dalam banyak kasus sebelum dikait-kaitkan dengan LHI. “Kasusnya di Bank Jabar, Jatim, Kalsel dan sebagainya. Intinya dia (Yudi) nyari perlindungan hukum dan tidak mungkin ke PKS. Hipotesa kami dia akan lari ke kekuasaan (mencari perlindungan) dan dia dijadikan agen menghantam orang lain (PKS),” ujarnya. Sementara, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi memiliki kedekatan dengan Yudi Setiawan. “Terlalu teknis. Tak pernah dengar. Tapi kami bantah secara institusi, tidak ada kaitan dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Presiden juga hormati KPK dengan segala kewenangannya sesuai undang-undang, untuk lakukan apapun proses hukum seseorang, bila mana pantas sah secara hukum,” kata Julian. Mendapat tuduhan, sontak Dipo
  • 17. 17AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 tinooktaviano/aktual(SUDISILALAHI)-AKTUAL/ISTIMEWA Alam menyebut Fahri Hamzah sedang kalap. Bukan cuma itu, Dipo juga mengganggap Luthfi Hasan Ishaaq bodoh. Dipo menyebut Fahri Hamzah kalap lantaran menudingnya mengotaki skenario penghancuran PKS lewat kasus suap kuota impor daging sapi yang menyeret Luthfi sebagai tersangka. Sementara Luthfi dianggap bodoh bila percaya Yudi Setiawan adalah agen Dipo. Dikutip dari laman setkab.go.id, Dipo menilai Fahri sedang kalang kabut menyusul kemungkinan bertambahnya tersangka dari kalangan petinggi PKS dalam kasus suap kuota impor daging sapi. Pasalnya, dalam dakwaan Luthfi, Presiden PKS Anis Matta dan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, disebut-sebut menerima aliran dana yang diduga hasil korupsi. “Saya lihat dia memang lagi kalap,” kata Dipo. Dipo menyatakan, kasus korupsi kuota impor daging sapi berdasarkan pengaduan dari pegawai Kementerian Pertanian. Dia pun membantah tudingan Fahri disebut-sebut sebagai otak dari proses hukum kasus Luthfi di KPK. “Jadi kalau Fahri mengatakan saya otaknya kasus LHI sampai diadili oleh KPK itu keliru,” tegasnya. Soal pernyataan Fahri bahwa Yudi Setiawan merupakan aktor yang dilibatkan dirinya dan pihak istana, termasuk Sudi Silalahi, dalam skenario penghancuran PKS, Dipo menganggap Luthfi bodoh bila mempercayainya. Siapakah Yudi Setiawan? Yudi adalah saksi yang memberatkan Luthfi. Yudi saat ini berstatus terpidana kasus pembobolan kredit fiktif Bank Jawa Timur (Jatim) dan kasus narkoba. Nama Yudi muncul dalam surat dakwaan Luthfi yang dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (24/6). Keduanya saling mengenal dan pernah membicarakan proyek Kementerian Pertanian. Menurut Fahri, Yudi saat ini dilindungi lingkar istana lantaran sejumlah kasus hukum yang menjeratnya. Sebagai kompensasinya, Yudi harus mau memainkan peran dalam skenario penghancuran PKS. Senada dengan Dipo, Sudi Silalahi pun membantah soal tudingan tersebut. “Nauduzubillahimindzalik, dia (Fahri Hamzah) tahu agama, fitnah itu luar biasa dosanya. Dia tahu dosanya,” terang Sudi. Sudi mengaku, dirinya sama sekali tak akan memaafkan Fahri sebelum yang bersangkutan meminta maaf. “Dan saya belum berniat memaafkannya kalau dia belum meminta maaf kepada saya. Biar Allah yang membalas,” jelas Sudi. Menurut Sudi, Fahri melakukan fitnah dan kemudian didengar oleh seluruh orang, karenanya dia meminta agar Fahri meralat ucapannya. “Dia harus meralat kalau itu tidak benar dan memang tidak benar. Saya tidak pernah merekayasa itu, naudzubillah,” tegasnya. Sudi menegaskan, dirinya tak akan menggugat Fahri atas ucapannya. Hanya saja, lanjut Sudi, dirinya menyesalkan sikap Fahri padahal dia merupakan kader partai Islam. “Biar dia tanggung yang jelas saya tidak melakukan itu dan saya nyatakan fitnah dan saya tidak berbohong. Biar Allah yang menghitungnya. Dan ingat, ingat ya! Allah tidak akan memaafkan fitnah yang dilakukannya kecuali orang yang difitnahnya itu memaafkannya. Dan dia harus meminta maaf didengar oleh seluruh orang yang pernah mendengar fitnah itu,” tuturnya. Terkait tuduhan bahwa Yudi Setiawan merupakan agen istana, lewat pengacaranya, Fidel Angwarmasse, Yudi mengaku tidak mengenal Sudi Silalahi dan Dipo Alam. “Tidak benar Yudi dekat dengan Sudi dan Dipo,” ujar Fidel kepada Aktual, Senin (12/8). Fidel juga menegaskan kliennya tidak dalam kendali siapapun dalam mengungkap kasus korupsi yang melibatkan dirinya dan sejumlah elite partai politik. “Di belakang Yudi tidak ada siapapun atau partai apapun,” ujarnya. Lebih lanjut Fidel juga mengatakan agar upaya Yudi mengungkap kongkalikong kasus korupsi ini tidak digiring keranah politis. “Saya tegaskan, yang dilakukan oleh klien saya murni penegakan hukum. Jangan mengarahkan opini masyarakat bahwa Yudi ingin menghancurkan PKS atau partai apapun,” jelasnya.
  • 18. 18 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Geger Penangkapan Kepala SKK Migas HUKUM Oleh: Novrizal Sikumbang, Vicky Anggriawan, Arbie Marwan, Arnold Sirait Rudi Rubiandini mengakui menerima uang dari salah satu pendiri Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya melalui perantara Deviardi (Ardi). “Saya terima dua kali.” S elasa (13/8) malam pukul 22.30 WIB menjadi hari yang cukup ‘menyesakkan’ bagi Rudi Rubiandini, kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya di di Jalan Brawijaya VIII No 30, Jakarta Selatan. Rudi diduga menerima suap sebesar USD 700 ribu dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) dari perusahaan minyak Kernel Oil Ltd Pte. KPK juga menangkap sosok pria berinisial ‘A’ di rumah dinas Rudi. Informasi yang dihimpun Aktual, pria berinisial ‘A’ tersebut ternyata biasa disapa Ardi dengan nama lengkap Deviardi. Dia diduga merupakan sosok penghubung Kernel Oil tinooktaviano/aktual
  • 19. 19AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 dengan Rudi. Ardi yang juga pelatih golf ini diduga memiliki hubungan dengan Rudi. Versi KPK, penerimaan suap dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar USD 300 ribu pada saat Ramadhan lalu, dan tahap kedua sebesar USD 400 ribu diterima Rudi usai Lebaran. Pada saat penangkapan, sebanyak 10 penyidik KPK langsung masuk ke rumah dinas Rudi. KPK keluar dari rumah Rudi dengan membawa barang bukti berupa tas warna hitam, motor gede bermerk BMW, dan sejumlah kardus. Saat penangkapan, KPK tak hanya menangkap Rudi. Lembaga anti rasuah itu juga menangkap pejabat dari Kernel Oil. “Turut diamankan barang bukti sebesar USD 400 ribu dan sejumlah lainnya,” ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto, Rabu (14/8). Menurut Bambang, pasca- pemeriksaan secara intensif, KPK akhirnya memutuskan untuk menjadikan Rudi Rubiandini sebagai tersangka kasus dugaan suap. Penetapan tersangka dilakukan usai jajaran pimpinan KPK menggelar gelar perkara Rabu (14/8) siang. “Forum ekspose menyetujui untuk meningkatkan tahapan proses pemeriksaan menjadi proses penyidikan, dan menaikan tiga orang sebagai tersangka,” katanya. Selain Rudi, KPK juga menjadikan dua orang swasta, masing Ardi dan Simon Gunawan Tanjaya sebagai tesangka. Simon dan Ardi dikenakan pasal 5 ayat 1 huruf a dan b atau pasal 13 UU No 31/1999 sebagaiman diubah UU No 20/2001 jo pasal 55 ayat 1 (1) KUHP. “R (Rudi), kami kenakan pasal 12 huruf a dan b atau pasal 5 ayat 2 jo, pasal 11 UU Tindak Pidana Korupsi Nomor 20/2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP,” ujar Bambang. Bambang menambahkan, KPK memutuskan langsung menahan Rudi Rubiandini, pasca-dijadikan tersangka Rabu (14/8). Rudi bersama dua tersangka lain, Ardi dan Simon, ditahan di Rutan KPK. “Kami putuskan untuk langsung melakukan penahanan,” jelas Bambang. Bambang mengatakan, ketiga tersangka itu, akan ditempatkan di rutan KPK, dan rutan KPK cabang POM DAM, Guntur. “Mereka ditahan di rutan KPK, C1 (gedung KPK) sebagian di Guntur,” ujarnya. Bambang juga menyatakan fokus pendalaman akan mengarah kepada kemana aliran suap itu bermuara. “Nanti dalam proses pemeriksaan dibutuhkan, siapapun yang kami butuhkan akan kami panggil,” jelasnya. Soal adanya dugaan keterlibatan pihak lain muncul lantaran uang suap yang diberikan untuk Rudi terbilang besar. KPK menemukan uang senilai USD 690 ribu dan 127 ribu dolar Singapura di rumah Rudi dan Ardi. Uang itu diberikan Simon kepada Rudi melalui perantara Ardi. KPK pun menaruh curiga motor besar merk BMW dengan nomor polisi B 3946 FT merupakan bagian suap Kernel oil kepada Rudi Rubiandini. “Motor itu diduga untuk diberikan kepada R dari,” ujar Bambang Widjojanto. Bambang mengatakan, kecurigaan itu, lantaran motor yang diantarkan Ardi ke Rudi itu, didapatkan surat- surat lengkap. “Satu paket dengan BPKB-nya,” kata dia. Bambang pun membenarkan kalau Ardi merupakan pihak swasta yang kesehariannya berprofesi sebagai pelatih golf. “Dalam kasus ini, A juga diduga ikut menerima suap dari S,” ujarnya. Peryataan Bambang sekaligus menepis anggapan bahwa sebelumnya moge yang disita KPK merupakan milik Rudi yang pernah dilaporkan dalam LHKPN tahun 2008. Bambang membenarkan kalau Ardi yang ikut ditangkap dalam OTT merupakan penghubung uang suap dari pemilik Kernel Oil, Simon, ke Rudi Rubiandini. “Uang suap senilai USD 400 untuk Rudi, telah diiberikan Simon di City Plaza, Jakarta. Saudara S memberikan dana kepada saudara A sekitar jam 16.00 WIB, Selasa (13/8). Dan dana itu akan diberikan kepada saudara R yang dijanjikan akan bertemu jam 21.00 WIB malam,” kata dia. Selain memberikan uang kepada mantan Wakil Menteri ESDM tersebut, sambung Bambang, A datang ke kediaman Rudi dengan menggunakan motor gede. Dia mensinyalir, motor itu bagian dari suap Kernel Oil. “A ke sana menggunakan moge itu, dan di dalam moge itu juga sudah ada dengan BPKB-nya (paket lengkap),” urainya. Lebih lanjut, kata Bambang, dari kediaman Rudi, si A ini cukup lama. Yang kemudian diantarkan pulang oleh supir pribadi R dengan menggunakan mobil pribadi R. “A setelah itu diantar pulang oleh supir R dengan mobil R, dan saat itu
  • 20. 20 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 HUKUM depan, BPK pun akan mengaudit kinerja SKK Migas di seluruh rantai proses bisnisnya. “Audit akan dilakukan dari perencanaan kontrak kerjasama, cost recovery dan indikasi kecurangan-kecurangan diperhitungan lifting,” ujarnya. Sementara, perusahaan Kernel Oil diduga milik anggota Komite Konvensi Partai Demokrat, Wisnu Wardhana. Sumber Aktual, Kamis (15/8), membenarkan perihal tersebut. “Ya, benar. Kernel Oil itu milik Wisnu Wardhana. Dia mantan anggota HIPMI,” ungkap sumber tersebut. Bahkan, sumber itu mengaku sangat dekat dengan Wisnu. “Saya kenal baik Wisnu, pemilik Kernell Oil,” kata sumber itu. “Kernel Oil adalah anak usaha dari PT Tripatra yang menginduk kepada PT Indika Energy Tbk.” Dikonfirmasi, Presiden Direktur Indika Energy Wisnu Wardhana membantah bahwa Kernel Oil ada kaitannya dengan Indika Energy maupun Tripatra. “Tidak ada hubungannya antara PT Indika Energy dengan PT Tripatra dan Kernel Oil Pte Ltd,” tegas Wisnu, ketika dikonfirmasi Aktual melalui telepon selularnya, Kamis (15/8) malam. Dia juga memastikan tidak tinooktaviano/aktual-AKTUAL/istimewa(JUNIMART) Simon Gunawan Tanjaya memiliki perusahaan yang diduga telah melakukan suap kepada Rudi. Anehnya, pemilik Kernel Oil, Simon Gunawan Tanjaya, ternyata tidak pernah menjalin komunikasi dengan Rudi Rubiandini. Pengacara Simon, Junimart Girsang, menyatakan bahwa perusahaan kliennya tersebut pun tidak memiliki kepentingan dengan SKK Migas. “Pak Simon sama sekali mengatakan tidak pernah mengenal dan tidak penah komunikasi dengan Pak Rudi,” jelasnya. Justru, menurut Junimart, perusahaan milik kliennya tersebut berhubungan dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Minyak dan Gas Kementerian ESDM, bukan kepada SKK Migas. “SKK Migas itu tidak ada hubungan pekerjaan dengan perusahaan Pak Simon, karena urusan Pak Simon adalah solar, jadi solar itu hubunganya ke Ditjen Migas, bukan SKK Migas,” kata dia. Usai diperiksa KPK, Rudi sempat melontarkan pernyataan. Dia membantah dirinya melakukan korupsi. Dia hanya menerima gratifikasi saja. “Saya tidak melakukan korupsi, tetapi saya kelihatan masuk dalam masalah gratifikasi,” kata Rudi. Gratifikasi itu didapat dari seorang temannya yang berprofesi sebagai trainer golf yakni Ardi. Gratifikasi itu berupa uang dollar AS. Namun demikian, Rudi meminta semua pihak untuk tidak berpolemik. “Biarkan proses hukum yang membuktikan,” katanya. Rudi pun mengakui menerima uang dari salah satu pendiri Kernel Oil, Simon melalui perantara Ardi. “Saya terima dua kali.”. Sementara, Juru Bicara KPK Johan Budi membantah bahwa pihaknya pada Rabu (14/8) siang melakukan penggeledahan terkait dengan penangkapan Rudi Rubiandini. KPK hanya memasang dilakukan penyergapan, A langsung dibawa kembali kerumah R, dan uang itu diambil dari R (USD 400 ribu, red),” tandasnya. Simon, salah satu pihak yang ditangkap KPK, ternyata pemilik Kernel Oil Pte Ltd asal Singapura. Kepastian ini, seperti disampaikan Bambang Widjojanto. “Pihak swasta bernama S posisinya sangat tinggi atau owner dari sebuah perusahaan berinisial PKOL,” ujar Bambang. Berdasarkan informasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), lembaga itu sejatinya sedang mengaudit Kernel Oil. Kernel adalah perusahaan yang ada partisipasi di era kepemimpinan R Priyono sebagai kepala BP Migas. Kernel diduga melakukan markup penjualan LNG ke Thailand. Dikonfirmasi Aktual, Anggota VII BPK Bahrullah Akbar mengungkapkan, pihaknya terus mengaudit penutupan BP Migas akibat keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, BPK sudah mengendus indikasi adanya permainan lelang migas atas bagian pemerintah yang dilakukan para trader dalam penutupan BP Migas. “Penyebabnya akibat lemahnya pengawasan dan verifikasi perusahaan trader oleh BP Migas dan mekanisme lelang yang kurang transparan,” kata dia. Bahrullah menambahkan, ke
  • 21. 21AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 KPK line di lokasi penangkapan. Johan menjelaskan, pihaknya memasang KPK line di dua tempat, yakni di kantor SKK Migas di Wisma Mulia, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan dan Apartemen Mediterania Garden Residences Tower H. “Diberikan KPK line di Apartemen Mediterenia, terkait dengan OTT yang dilakukan oleh KPK terhadap seorang berinisial S dari pihak swasta pada pukul 24.00 WIB, Selasa (13/8),” jelas dia. Menurut Johan, pasca- Sekretariat Jenderal Kementerian ESDM. Usai penggeledahan, KPK juga menyita uang uang ribuan dollar AS. “Benar memang ada uang sekitar USD 200 ribu kami sita,” ujar Johan Budi, ketika dikonfirmasi Aktual. Pada penggeledahan lanjutan, KPK juga berhasil menyita uang senilai USD 320.100 dari kotak deposit Bank mandiri milik Rudi. *** Deputi Komersial SKK Migas Widyawan Prawiraatmadja mengatakan, Kernel Oil yang diduga menyuap Rudi Rubiandini merupakan perusahaan yang saat ini tengah melakukan tender penjualan minyak mentah Indonesia. “Mereka sedang ikut tender penjualan minyak mentah bagian Indonesia yang tidak diambil oleh PT Pertamina (Persero),” ungkap Widyawan. Widyawan menjelaskan, Kernel Oil bersama 40 perusahaan lainnya telah teregistrasi sebagai perusahaan yang mengikuti tender penjualan minyak bagian negara. “Kernel bukan tahun ini saja ikut, tahun-tahun sebelumnya juga sudah pernah ikut tender,” katanya. Lelang tender yang digelar SKK Migas saat ini sebesar satu kargo penjualan minyak atau sebanyak 200 ribu sampai 400 ribu barel minyak mentah. Jika harga satu barel minyak mentah adalah USD 100 maka total nilai minyak yang akan ditenderkan sebesar USD 20 juta hingga USD 40 juta atau setara Rp 200 miliar hingga Rp 400 miliar. “Minyak itu dilelang karena biasanya tidak cocok dengan kilang milik Pertamina,” ujar Widyawan. Selain karena minyak tersebut tidak cocok dengan kilang Pertamina, kilang-kilang di Indonesia juga tengah dilakukan perbaikan, sehingga Pertamina tidak mampu untuk menampung minyak hasil produksi. “Biasanya persentasenya kecil, tidak banyak,” katanya. Dia menambahkan, Kernel Oil adalah registered trader atau trader terdaftar yang sudah beberapa kali mengikuti tender di SKK Migas. “Tapi seingat saya, Kernel Oil belum menang tender tahun ini,” ujarnya. Meski tahun ini belum menang, Kernel Oil pernah beberapa kali memenangkan tender di SKK Migas. Perusahaan itu tersebut menang karena memberikan bid tertinggi. Harga bidding bergantung pada harga minyak mentah domestik Indonesia (Indonesian Crude Price/ ICP), ditambah harga premium yang dapat diberikan peserta tender. Rencananya, Senin (19/8), SKK Migas akan menggelar tender crude untuk minyak yang tidak terserap Pertamina. Sementara, pihak SKK Migas memastikan kegiatan operasi hulu migas tetap berjalan pascapenangkapan Rudi Rubiandini. Sekretaris SKK Migas Gde Pradnyana mengatakan bahwa pihaknya terkejut mendengar berita penangkapan tersebut. “Kami belum bisa berkomentar banyak. Kami terkejut mendengar berita yang baru kami ketahui itu,” katanya. Kendati demikian, lanjut dia, industri migas yang memberikan kontribusi penerimaan bagi negara tinooktaviano/aktual-AKTUAL/ISTIMEWA(INSERT) Deviardi (Ardi) melakukan pemeriksaan awal, tim satgas KPK lainnya langsung meluncur ke Apartemen Mediterania. Di sana KPK juga mengamankan Simon dari pihak swasta. “Kami tangkap tangan S, swasta, di sebuah Apartemen Mediterania, tower H, sekitar pukul 24.00 WIB,” kata Johan. Selain tiga orang yang diamankan tersebut, imbuh Johan, pihaknya juga mengikut sertakan tiga orang lainnya yang berasal dari kediaman Rudi, sehingga total ada ada enam orang, yakni dua orang petugas keamanan rumah dan satu orang supir pribadi Rudi. KPK juga menggeledah kantor
  • 22. 22 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 hingga Rp 300 triliun per tahun tidak boleh berhenti. “Operasi migas tetap berjalan dan tidak boleh berhenti,” tambahnya. Untuk sementara, menurut Gde, tugas kepala SKK Migas ditangani wakil kepala SKK Migas dan pejabat lainnya. “Masih ada Pak Waka SKK Migas dan pejabat lainnya yang akan menjalankan operasi kegiatan migas,” ujarnya. Hal senada dikemukakan Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro. Elan Biantoro menjelaskan, Kernel Oil tidak memiliki blok migas Elan Biantoro di Indonesia. “Kernel tidak memiliki blok Migas di Indonesia karena dia hanya trader,” ujar Elan. Namun, Elan tidak mau menjawab substansi persoalan hukum yang membelit Rudi Rubiandini. Di satu sisi, Kementerian ESDM berharap kinerja SKK Migas tidak turun pasca-penangkapan Rudi Rubiandini. “Program SKK Migas harus tetap berjalan,” ujar Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo. Susilo menambahkan, selama ini kinerja SKK Migas sudah menunjukan prestasi yang membanggakan. Dia berharap SKK Migas tidak mengalami dampak dengan tertangkapnya Rudi. Susilo yang merupakan pengganti Rudi saat menjabat sebagai wakil menteri ESDM tetap mendukung program tahun 2013 sebagai tahun pemboran. Hal tersebut guna mencapai target lifting minyak bumi nasional sebesar 840 ribu barel per hari. *** Menyusul tertangkapnya Rudi Rubiandini, Wakil Ketua DPR Pramono Anung ikut berkomentar. Dia menduga Kernel Oil adalah perusahaan kecil yang mencoba mendapatkan kuota dengan menyuap kepala SKK Migas. Bahkan, lanjut dia, perusahaan Kernel Oil adalah perusahaan yang bermarkas di Indonesia, Singapura dan Thailand. “Perusahaan (yang menyuap) sebetulnya bukan perusahaan besar yang home base-nya ada di tiga negara, Indonesia, Singapura dan Thailand. Makanya saya menduga jangan-jangan ada persaingan antara para pemain besar yang menjadi ancaman kemudian ada pemain kecil yang tiba-tiba nyelonong mendapatkan kuota untuk itu. Dan itu harus menjadi perhatian KPK dan publik,” kata Pramono Anung. Pramono pun mendorong KPK untuk memeriksa pihak lain selain Rudi Rubiandini. “Makanya saya termasuk yang menaruh harapan dan mendorong KPK agar jangan hanya berhenti sampai di kepala SKK Migas, karena yang seperti ini bisa melibatkan banyak pihak, karena izin berkaitan kuota trading bukan semata-mata keputusan SKK Migas,” katanya. Ditambahkannya, ditangkapnya Rudi karena pemberian izin trading karena Kernel Oil adalah makelar. ”Ini pasti berkaitan dengan pemberian policy terhadap trading, karena perusahaan itu bukan perusahaan yang memiliki konsesi atau operator, melainkan trader di bidang crude oil,” ujarnya. Sementara, alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) menilai sosok Rudi Rubiandini benar-benar sederhana sewaktu masih di kampus. Jadi sangat mengagetkan jika guru besar ITB itu terlibat suap Migas. HUKUM tinooktaviano/aktual
  • 23. 23AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 “Sebagai sesama alumnus ITB, Rudi adalah guru besar ITB dan tentu kami sangat terpukul atas kejadian ini. Banyak teman dan senior kami yang bercerita bahwa Prof Rudi adalah sosok bersahaja di kampus,” kata alumni ITB Gede Sandra kepada Aktual. Gede sangat mengutuk pihak manapun yang telah meracuni Rudi dengan budaya korup. Aktivis Rumah Perubahan ini pun tidak menampik kemungkinan bahwa Rudi menerima suap karena didesak atau diperas oleh kalangan politik. “Semisal, Prof Rudi didesak untuk membiayai even- even politik seperti Konvensi Partai Demokrat,” tegasnya. Informasi yang dihimpun Aktual, posisi Rudi Rubiandini sebagai kepala SKK Migas memang ‘rawan’. Pasalnya, banyak yang ‘mengincar’ posisi tersebut. Bahkan, sumber Aktual mengungkapkan, sejak dua bulan yang Rudi memang telah menjadi target untuk dilengserkan. Gede menambahkan, kejadian tangkap tangan Rubiandini oleh KPK menunjukkan kegagalan Presiden SBY mengelola anak buahnya. Seperti diketahui, surat pengangkatan Rudi sebagai kepala SKK Migas ditandangani langsung oleh presiden. “Sekali lagi SBY gagal sebagai pemimpin. Karena sebenarnya panggil,” tandasnya. KPK bahkan telah mencekal Kepala Divisi Operasi SKK Migas, Iwan Ratman, Kepala Divisi Komersial Minyak Bumi dan Kondensat, Agus Sapto Raharjo Moerdi Hartono, Kepala Divisi Komersial Gas, Popi Ahmad Nafis dan Artha Meris Simbolon, Presiden Direktur PT. Parna Raya Group. Kepala Ekonom Danareksa Research Institute, Purbaya Yudhi Sadewan mengenal Rudi Rubiandini sebagai sosok yang bersih. “Tadinya ia (Rudi Rubiandini) dikenal bersih, yang tukang nerabas yang kotor- kotor. Jadi sebagian masih tidak percaya ini bisa terjadi,” katanya. Sesama alumni ITB, Purbaya mengaku sedih dengan penangkapan tersebut. “Dilihat dari alumni agak sedih juga. Harusnya mahasiswa ITB yang dulunya terkenal suka protes lalu masuk ke pemerintah menjadi pendukung utama dari pemerintahan yang bersih,” ucapnya. Dia juga berharap dugaan suap yang melibatkan Rudi tidak benar. Kalaupun benar pihak yang berwajib dalam memproses secara profesional. “Kalau salah dibilang salah, kalau tidak ya dibebaskan,” tambahnya. Menteri BUMN Dahlan Iskan terkejut mendengar berita penangkapan Rudi Rubiandini. “Saya kaget dan tidak menyangka. Saya tahu musuhnya banyak sekali,” kata Dahlan. Dia menambahkan, sosok Rudi merupakan orang yang sederhana dan memiliki tekad untuk memperbaiki beragam permasalahan yang menjerat sektor migas seperti persoalan keruwetan di dalam perizinan. Kesederhanaan tersebut, ujar dia, ditunjukkan Rudi Rubiandini yang dikenal kerap pulang mudik ke kampung halamannya di Tasikmalaya, Jawa Barat, dengan menggunakan kereta ekonomi. Dahlan juga berpendapat bahwa kepala SKK Migas memiliki banyak lawan di dalam dunia migas antara lain karena tekadnya untuk tinooktaviano/aktual apa yang dilakukan Rudi sebagai bawahan hanya mencontoh atasannya. Jika atasannya hanya sibuk melakukan pencitraan, seolah bersahaja dan berintegritas, tapi sembari menerima suap, ya pastilah bawahannya akan mencontoh sifat yang demikian,” kata Gede Sandra. Contohnya, sambung Gede, adalah celotehan Nazar yang menyatakan bahwa Cikeas, dalam hal ini Ani Yudhoyono rutin menerima suap USD 5 juta dari mafia migas. Jika keluarga SBY saja menjadi bagian dari mafia migas, maka wajar jika Rudi sebagai bawahan juga terbawa-bawa ke dalam jaringan tersebut. Sementara, KPK akan terus menelusuri keterlibatan pihak lain yang diduga kuat bermain dalam perkara suap kepada Rudi Rubiandini. Bahkan, penelusuran tersebut akan dilakukan kepada lembaga, korporasi maupun partai. Menurut Bambang Widjojanto, semuanya akan ditelusuri. Untuk itu, pihaknya meminta publik untuk memberikan kesempatan bagi KPK untuk melakukan pengembangan penyidikan. KPK pun mengaku bakal memeriksa Jero Wacik terkait adanya perkembangan baru nantinya. “Ya kalau dibutuhkan, akan kami
  • 24. 24 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 HUKUM melakukan pembersihan di sektor tersebut. *** Tertangkapnya Rudi Rubiandini oleh KPK membuat Ketua Komisi Pengawas SKK Migas yang juga Menteri ESDM Jero Wacik kaget. “Saya kaget ketika mendengar bahwa kepala SKK Migas ditangkap KPK,” ujar Jero Wacik. Wacik menambahkan, dirinya sebagai Ketua Komisi Pengawas SKK Migas juga mengaku kebobolan atas tertangkapnya Rudi Rubiandini dengan barang bukti uang sebesar USD 700 ribu. “Untuk kejadian ini tentu kami akan adakan evaluasi segera. Kami evaluasi, apa yang perlu kami awasi lebih cermat dalam penyelenggaraan SKK Migas,” tambahnya. Seperti diketahui, tim pengawas SKK Migas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden. Tim pengawas dikepalai Menteri ESDM Jero Wacik. Wakil Menteri Keuangangan Anny Ratnawati sebagai wakil ketua komisi. Wakil Menteri ESDM Susilo Siswoutomo dan Kepala BKPM Chatib Basri sebagai anggotanya. Namun, Wacik mendukung sepenuhnya upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi di dalam sektor industri migas. “Kami mendukung penuh upaya KPK untuk mengusut tuntas permasalahan hukum tersebut,” ujarnya. Wacik juga mengatakan, dengan membongkar kasus korupsi di tubuh SKK Migas, akan semakin membuat masyarakat tetap percaya pada pemerintahannya. “Karena kami pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendukung industri migas demi kepentingan nasional,” lanjutnya. Dia menambahkan, dirinya meminta perusahaan-perusahaan migas di Indonesia untuk tetap melakukan investasi di Indonesia karena persoalan penangkapan Rudi Rubiandini tidak mempengaruhi eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi di Tanah Air *** Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko sementara mengambil alih tugas dari Rudi Rubiandini yang dinonaktifkan sebagai kepala SKK Migas. “Saat ini yang memegang kendali itu wakil kepala,” ujar Elan Biantoro. Elan menambahkan, Johanes Widjonarko akan mengambil alih tugas-tugas kepala SKK Migas sampai Presiden memilih kepala SKK Migas baru yang secara definitif. “Posisinya sementara sambil menunggu keputusan- keputusan dari lembaga tertinggi negara yang lain, seperti komisi pengawas. Rudi kan diangkat oleh Presiden,” tambahnya. Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 93/2013 untuk menonaktifkan sementara Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini dan menggantikannya dengan Johanes Widjonarko yang sebelumnya merupakan wakil kepala SKK Migas. “Oleh sebab itu pemerintah menerbitkan Keppres No 93 /2013, sudah ditandatangani oleh bapak Presiden,” ujar Jero Wacik. Wacik menjelaskan, isi dari Kepres tersebut adalah, pertama, memberhentikan sementara Rudi Rubiandini dari jabatanya sebagai Kepala SKK Migas. Kedua sesuai dengan peraturan yang ada, menugaskan Johanes Widjonarko yang merupakan wakil kepala SKK Migas untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai kepala SKK Migas. “Itu keputusan presiden, keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk ditetapkan di Jakarta pada 14 Agustus,” jelasnya. Wacik mengatakan, Wakil Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko mulai Rabu (14/8) berwenang untuk memutuskan dan menandatangani kebijakan SKK Migas pasca-Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden. “Karena Pak Widjonarko sudah diangkat sebagai Kepala SKK Migas, ia berwenang menandatangani semua yang berkepentingan dengan SKK Migas,” ujar Jero Wacik. Keputusan presiden tersebut diambil karena pemerintah harus melakukan tindakan cepat untuk menyelamatkan industri migas nasional. “Industri migas ini adalah industri yang sangat strategis, sekitar Rp 1 triliun revenue-nya per hari, karena itu maka pengelolaan SKK Migas tidak boleh berhenti seharipun,” imbuh Wacik. Wacik menerangkan, dengan tertangkapnya Rudi Rubiandini tetap saja industri migas harus berjalan seperti biasa, untuk itu pemerintah mengeluarkan keputusan yang sesuai dengan peraturan bahwa wakil kepala SKK Migas harus menggantikan kepala SKK Migas. “Semua sistem berjalan seperti biasa, di atas ada kepala SKK migas untuk urusan yang strategis, ada juga komisi pengawas yang diketuai menteri ESDM,” terangnya. Di satu sisi, Wacik mengaku tidak pernah mendengar Kernel Oil. “Saya tidak pernah dengar Kernel Oil,” katanya. Dia menegaskan, biasanya mengenal perusahaan yang sudah familiar saja. “Seperti Conoco, Medco, Total, Supreme Energy. Yang sudah biasa-biasa,” sambung politisi Partai Demokrat, ini. humasesdm
  • 25. 25AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang dilaporkan Rudi Rubiand ini per 11 Maret lalu, dia memiliki total kekayaan sebesar Rp 8 miliar dan USD 21.060. P rof Dr Ing Ir Rudi Rubiandini RS lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 9 Februari 1962. Dia semula adalah seorang akademisi dan pengamat perminyakan Indonesia. Dia mendapatkan gelar S1 Teknik Perminyakan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1985. Dia lulus tingkat doktoral dengan gelar Dr Ing dari Technische Universität Clausthal, Jerman pada 1991. Rudi pernah menjabat sebagai wakil menteri ESDM pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Dalam kurun 2010 hingga 2012 dia pernah menjabat sebagai corporate secretary dan deputi Pengendalian Operasi BP Migas— lembaga yang dibubarkan dan berganti nama menjadi SKK Migas. Rudi juga sempat menjabat sebagai wakil ketua Tim Pengawasan Peningkatan Produksi Migas (TP3M) Kementerian ESDM pada 2010. Sebelumnya, dia pernah menjadi penasihat ahli kepala BP Migas. Dalam kurun 1995 hingga 2010 sebenarnya aktivitas Rudi lebih banyak dihabiskan mengabdi di almameternya, ITB. Dia pernah menjadi sekretaris jurusan Teknik Perminyakan ITB, general manager Sasana Olahraga Ganesha ITB, direktur penerbit ITB, serta direktur Operasi dan Keuangan PT LAPI ITB, dan direktur utama PT LAPI ITB. Data yang dihimpun Aktual, kekayaan Rudi Rubiandini berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Siapa Rudi ? Oleh: Vicky Anggriawan Penyelenggara Negara (LHKPN) di KPK yang dilaporkan dirinya pada 11 Maret lalu, memiliki total kekayaan sebesar Rp 8 miliar dan USD 21.060. Jumlah harta itu meningkat dari tahun sebelumnya. Pada 28 September 2012, Rudi memiliki harta sebesar Rp 7,2 miliar dan USD 21.047. pada 2013, harta tidak bergerak yang dimiliki Rudi sebesar Rp 4,8 miliar. Jumlah tersebut terdiri atas tanah dan bangunan di Bandung, Tasikmalaya, dan Jakarta. Selain itu, Rudi juga memiliki beberapa alat transportasi senilai Rp 433 juta. Kendaraan yang dimiliki antara lain motor BMW senilai Rp 30 juta buatan 1955 yang diperoleh pada 2008, motor Yamaha Rp 3,5 juta, motor Honda Supra Rp 5 juta, motor Mio Rp 3 juta, motor Supra Rp 2 juta, motor Suzuki Satria Rp 10 juta, mobil Livina Rp 100 juta, mobil Suzuki SX4 Rp 100juta, dan mobil Nissan Rp 180 juta. Harta tidak bergerak yang dimiliki Rudi terdiri atas logam mulia senilai Rp 690 juta, dan lainnya senilai Rp 230 juta. Sementara giro/ kas yang dimiliki Rudi berjumlah Rp 1,8 miliar dan USD 21.060. Sementara, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dipastikan memecat Rubi Rudiandini dari kursi komisaris PT Bank Mandiri Tbk. Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro mengatakan, Kementerian BUMN segera mengambil tindakan setelah ada kejelasan status Rubi. “Kami perlu segera mengambil sikap, begitu keluar keputusan tersangka, langsung dipecat,” kata Imam. Rubi menjabat sebagai komisaris Bank Mandiri dengan masa jabatan mulai 2 April 2013 hingga lima tahun ke depan. Sayang, karier tersebut hancur seketika akibat skandal suap. tinooktaviano/aktual
  • 26. 26 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Kursi Panas Patrialis di Mahkamah Konstitusi Pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah, dapat menodai kredibilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Oleh: Adi Adrian, Novrizal Sikumbang S elasa (13/8), Patrialis Akbar, Akil Muchtar, dan Maria Farida Indrati resmi diambil sumpahnya sebagai hakim konstitusi di Istana Negara. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyaksikan langsung pengambilan sumpah tersebut. Pengangkatan ketiga hakim konstitusi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 42 P 2013 dan Keppres No 87 P 2013. Pengambilan sumpah ketiga hakim konstitusi itu juga dihadiri oWakil Presiden Boediono, para kepala lembaga negara antara lain Ketua DPD Irman Gusman, para menteri anggota kabinet Indonesia Bersatu II dan sejumlah pejabat lainnya serta Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Herawati Boediono. Sebelumnya, pemerintah melalui Presiden SBY mengajukan Patrialis Akbar dan Maria Indrati sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) periode 2013-2018. Patrialis Akbar merupakan mantan menteri Hukum dan HAM Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga 18 Oktober 2011. Sontak pengangkatan ketiga hakim konstitusi itu menimbulkan protes berbagai kalangan, terutama dari LSM dan akademisi. Protes keras terutama ditujukan bagi Patrialis Akbar. Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Iluni FHUI) bahkan meminta SBY mencabut keppres tentang pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Selain itu, SBY juga diminta mengulang proses pemilihan hakim konstitusi berdasarkan Undang-Undang (UU) No 8/2011 tentang Perubahan Atas UU No 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Ketua Umum Iluni FHUI Melli Darsa di Jakarta, Senin (12/8), mengatakan, permintaan ini diajukan, mengingat pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi belum memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam UU No 24/2003, khususnya Pasal 19 dan Pasal 20. NASIONAL rumgapres-abrorrizki
  • 27. 27AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 “Pasal 19 UU MK memerintahkan agar pencalonan hakim konsitusi dilaksanakan secara transparan dan partisipatif. Dalam penjelasan Pasal 19 UU MK ditegaskan bahwa calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk ikut memberi masukan atas calon hakim yang bersangkutan,” katanya. Iluni FHUI menilai, proses yang diatur UU MK ini tidak dilaksanakan dengan semestinya dalam hal pencalonan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. Akibatnya, keputusan presiden tentang pengangkatan Patrialis Akbar tidak sah karena melanggar ketentuan UU MK. “Pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif juga berarti bertentangan dengan semangat pemilihan hakim konstitusi secara objektif dan akuntabel yang diperintahkan UU MK,” katanya. Melli menegaskan, pemaksaan pengangkatan hakim konstitusi tanpa melalui prosedur yang sah, dapat menodai kredibilitas MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum di Indonesia. Kelalaian untuk menjalankan amanat undang-undang atas proses seleksi yang transparan dan partisipatif juga telah dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Presiden pada calon-calon sebelumnya. MA dalam pengusulan hakim konstitusi Anwar Usman dan Presiden ketika mengusulkan Hamdan Zoelva juga tidak melalui proses seleksi transparan dan partisipatif. Oleh karena itu, Iluni FHUI berpendapat, kelalaian ini tidak boleh terus dibiarkan. Dikatakan Melli, Pasal 20 Ayat (1) UU MK memerintahkan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi diatur oleh masing-masing lembaga yang berwenang (MA, DPR, dan Presiden). Karena itu, Iluni FHUI mendesak MA, DPR, dan Presiden untuk segera membuat peraturan yang diperintahkan Pasal 20 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi tersebut. “Peraturan mengenai tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan hakim konstitusi sangat penting untuk mendapatkan hakim konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, dan negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar,” katanya. *** Sementara, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) berniat melakukan judicial review (uji materi) atau uji tafsir Pasal 19 UU MK. Pasalnya, pengangkatan hakim MK seperti diatur UU itu dianggap multi-tafsir. Direktur Advokasi YLBHI Bahrain di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW) di Jakarta, Minggu (11/8), mengatakan, gugatan akan didaftarkan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Selamatkan MK, yang terdiri atas para aktivis YLBHI, ICW, dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS). Bahrain mengungkapkan, pencalonan hakim konstitusi merupakan wewenang MA, Presiden dan DPR. Tetapi pada praktiknya, kata dia, ketiga lembaga itu memiliki tafsir yang berbeda soal klausul ‘transparan dan partisipatif’. “Tiga-tiganya tafsir masing- masing. Partisipatif itu seharusnya melibatkan publik. Mengumumkan prosesnya sejak awal. Tapi dalam pengangkatan Patrialis tidak ada langkah itu,” kata Bahrain. Alvon Kurnia Palma sebagai salah satu anggota Koalisi Masyarakat Sipil Peduli MK mengatakan, ditunjuknya Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi diduga sebagai kompensasi politik. Maksudnya, jabatan ini adalah kompensasi yang diberikan oleh SBY atas pencopotan Patrialis dari jabatan politik sebagai menteri Hukum dan HAM. “Muncul kecurigaan publik bahwa penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon hakim konstitusi AKTUAL/ISTIMEWA
  • 28. 28 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Denpasar, Bali atas kasus narkoba. Bob Hasan dari Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (PEKAT-IB), menilai, penunjukkan secara langsung oleh Presiden SBY kepada Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi telah menyalahi aturan yang ada. “Menyoal kedudukan selaku hakim konstitusi bukan dari pada bagian hak prerogratif Presiden Mengingat MK adalah badan yang sejajar dengan Lembaga Kepresidenan,” kata dia. Menurut Bob, tidak menjadi permasalahan jika presiden hanya melakukan rekomendasi terhadap calon hakim konstitusi. “Kalau hanya merekomendasi mungkin itu sah- sah saja. Ini (penunjukannya) inkonstitusional,” ujarnya. Selain itu, sambung Bob, dengan latar belakang Patrialis Akbar sebagai mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) juga menjadi kekhawatiran tersendiri, salah satunya terhadap citra MK yang selama ini telah terbangun dengan baik, karena diisi oleh orang partai politik. “Ini juga yang jadi masalah, karena Patrialis dari pengurus partai politik besannya SBY. Dan jelas kepercayaan kepada lembaga tersebut akan merosot,” jelasnya. Bahkan secara tegas Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai, penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi, menggantikan hakim konstitusi Achmad Sodiki yang berakhir Agustus 2013, tersirat adanya kepentingan pengamanan Pemilu 2014 nanti. “Pasti karena nanti Pemilu tidak ada partai atau calon presiden yang akan menang mutlak, jadi penguasa berkepentingan menempatkan orangnya untuk bela kepentingan penguasa jika hasil pemilu dan pilpres masuk sengketa di MK,” kata Boyamin. Sementara, pembelaan soal pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi datang dari anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat. Dia mengatakan, pengangkatan Patrialis Akbar sebagai hakim MK sah-sah saja. “Saya kira, kalau presiden mengangkat hakim konstitusi itu sangat wajar. Tapi kalau misalnya Patrialis punya kekurangan, dapat dijadikan bahan kajian bagi presiden untuk dapat dijadikan ukuran ke depannya,” kata Martin di Jakarta, Senin (12/8). Karena itu, dia berharap, Patrialis sebagai hakim konstitusi, dapat mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak terlalu banyak berbicara yang bukan menjadi kapasitasnya sebagai hakim konstitusi. Saat ditanya soal soal kinerja Patrialis yang banyak memberikan remisi kepada koruptor, Martin mengatakan bahwa hal itu perlu dikaji bersama-sama. Yang jelas, katanya, penunjukkan Patrialis sebagai hakim konstitusi, hal itu merupakan hak prerogatif presiden. Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto menegaskan, pemerintah siap melayani gugatan sejumlah LSM terhadap keputusan Presiden BY yang mengajukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi. “Beliau memenuhi syarat apa yang disyaratkan sebagai hakim konstitusi. Kami akan layani saja gugatan itu. Tidak usah khawatir, pemerintah memiliki alasan yang NASIONAL sebagai bentuk kompensasi politik yang diberikan oleh presiden atas pencopotannya pada waktu menjadi menteri beberapa waktu lalu,” kata dia. Menurut ketua Badan Pekerja YLBHI ini, jika proses pemilihan didasarkan pada kompensasi politik dengan mengabaikan syarat-syarat sebagai hakim konstitusi yang ditentukan oleh UU MK maka sama halnya Presiden menjadikan MK sebagai ‘tempat pembuangan terakhir’ dan mendorong MK menjadi lembaga yang tidak kredibel. “Pada sisi lain bukan tidak mungkin penunjukan Patrialis karena adanya posisi tawar politik untuk kepentingan atau pengamanan partai politik terutama dalam pemilu 2014 mendatang,” ucapnya. Selain itu, sambung Alvon, saat menjabat sebagai menteri, Patrialis Akbar dianggap kontroversial dan tidak sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi, karena dimasa kepemimpinannya terjadi ‘obral’ remisi dan pembahasan bersyarat terhadap koruptor. “Karena itu, meminta kepada presiden membatalkan penunjukan Patrialis Akbar sebagai calon hakim konstitusional dari unsur pemerintah karena prosesnya yang cacat hukum dan berpotensi melemahkan institusi MK,” tandasnya. Di masa menjabat sebagai menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar pernah memberikan remisi kepada narapidana yang terbilang kontroversial. Sebut saja pemberian remisi kepada mantan Deputi Gubernur Senior BI Aulia Pohan dan ratu lobi Arthalita Suryani (Ayin) pada 17 Agustus 2010. Begitu juga Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun penjara dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Remisi juga diberikan kepada tahanan WN Asing seperti Schapelle Corby yang ditahan di LP Krobokan tinooktaviano/aktual-rumgapres/abrorrizki(sby)
  • 29. 29AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 U sai mengucap sumpah sebagai hakim konstitusi di Istana Negara, Selasa (13/8), Patrialis Akbar berkomentar soal pengangkatan dirinya. Menurut dia, kontroversi pengangkatan dirinya sebagai hakim konstitusi merupakan dinamika demokrasi negara hukum. “Tidak apa-apa. Yang menggugat adik-adik saya, kawan-kawan saya. Saya juga alumni LBH Talabahu. Masak saya mau marah-marah? Justru saya hormati saja. Biasalah, dunia tidak mulus,” kata Patrialis. Patrialis menampik pengangkatannya tidak didasarkan atas kemampuan yang dia miliki. Menurutnya, sebelum Presiden SBY menunjuk dirinya menggantikan Achmad Sodiki sebagai hakim konstitusi, ada uji kepatutan dan kelayakan yang dia jalani. “Saya diusulkan jadi hakim oleh Menkumham Pak Amir. Setelah itu saya dipanggil Presiden dan beberapa menteri. Di situ, kira-kira Juli 2013, ditanya pikiran-pikiran saya, dan saya sampaikan jawabannya. Saya sendiri tidak tahu apakah ada calon lain ada atau tidak,” ujar Patrialis. Ketika disinggung soal dirinya yang juga merupakan seorang politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN), dia berjanji meski dirinya politikus, dia akan membebaskan dirinya dari kepentingan-kepentingan politik selama di MK. “Jangan mendikotomikan antara orang parpol dan tidak. Apa ada jaminan orang bukan parpol melakukan hal dengan bagus atau konsisten? Itu subjektif. Makanya saya punya komitmen, dan itu tidak boleh ditawar- tawar. Hakim itu bukan tanggung jawab dunia, tapi akhirat,” kata Patrialis. Sekedar merunut ke belakang, Patrialis pernah menjabat menteri Hukum dan HAM Indonesia di Kabinet Indonesia Bersatu II dari 22 Oktober 2009 hingga di-reshuffle pada 18 Oktober 2011. Patrialis juga seorang advokat. Dia juga pernah menjadi anggota DPR periode 2004- 2009 dari PAN. Saat di Senayan, putra Minang kelahiran Padang 31 Oktober 1958 itu tergabung dalam Komisi III yang salah satunya membidangi masalah hukum. Uniknya, meskipun kini menjabat sebagai hakim konstitusi, namun Patrialis Akbar juga masih menjabat sebagai komisaris utama di PT Bukit Asam (Persero) Tbk, BUMN sektor pertambangan. Dia diangkat sebagai komisaris utama Bukit Asam dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) pada 22 Desember 2011. Patrialis: Nama Saya Diusulkan Amir Syamsuddin Patrialis Akbar menampik pengangkatannya tidak didasarkan atas kemampuan yang dia miliki. Oleh: Adi Adrian, Novrizal Sikumbang kuat untuk mengangkat seseorang. Presiden kan tidak sembarangan juga,” katanya di Bogor, Senin (12/8). Menurut Djoko, proses pengajuan Patrialis Akbar telah melalui prosedur yang tepat dan sesuai sebagai usul dari pemerintah. Sesuai dengan konstitusi, hakim MK yang terdiri atas sembilan orang diajukan oleh tiga lembaga, Presiden, MA dan DPR. Masing-masing lembaga berhak mengajukan tiga nama. Djoko berpendapat, keberatan sejumlah LSM yang menilai tidak adanya transparansi dan pengumuman calon hakim MK ke masyarakat luas karena memang tidak ada keharusan. “Tidak ada keharusan. Yang penting proses di internal pemerintah jalan. Kan itu wakil pemerintah, bukan wakil yang lain. Kalau MA melakukan proses, kenapa tidak dikritisi juga? Sama saja kan,” katanya. Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Istana Negara, Jakarta, Selasa (13/8), mengatakan, penunjukan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi oleh pemerintah telah melalui berbagai pertimbangan. “Setelah mempelajari, melihat dan memperhatikan masukan dari menteri terkait yang dikoordinasikan dibawah Menkopolhukam, juga mendegar dari Menkum HAM, Jaksa Agung dan Kapolri, maka Pak Patrialis dianggap pantas dicalonkan sebagai wakil pemerintah untuk hakim konstitusi,” ujar Julian. Julian mengatakan, salah satu pertimbangan pemerintah menunjuk Patrialis Akbar menjadi hakim konstitusi mewakili pemerintah adalah karena memilki kapasitas dan kredibilitas yang memadai. aktual/istimewa(martinhutabarat)-rumgapres/abrorrizki(sby)
  • 30. 30 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Pendekatan pertahanan keamanan di Indonesia selama ini banyak diwarnai dengan pola divide et impera mirip tabiat kolonialisme yang dahulu tercermin dalam sosok organisasi dan operasional KNIL, yang secara kasat mata memanipulasi karakter suku bangsa. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha M emasuki 68 tahun usia Republik Indonesia ternyata menghenyakan benak khalayak, karena banyak masalah yang tersisa. Bukan sekedar akibat terkaburkannya berbagai tujuan mulia dalam bernegara berbangsa, seperti upaya membangun masyarakat adil dan makmur. Tetapi terutama karena perancuan pemahaman akibat sisa-sisa benih penyakit kolonialisme yang meracuni rasa persatuan kesatuan dan keadilan sosial. Padahal, sisa warisan kolonialisme, feodalisme, yang kini makin mewujud nyata dalam bentuk penyuburan neoliberalisme yang jelas bertentangan dengan Pancasila. Tanpa sadar selama puluhan tahun lebih, generasi muda bangsa ini tercekoki oleh pencitraan bahwa yang paling berjasa di dalam heroisme patriot nasionalis Indonesia adalah elemen bersenjata, khususnya militer. Sehingga peran utama dari para tokoh agama, politisi, jurnalis, guru, dan dokter yang sejak awal abad 20 membangkitkan kesadaran rakyat atas kejahatan kolonialisme dan menggelorakan semangat kemerdekaan, malah meredup sirna oleh kemilau gerakan bersenjata yang justru baru mulai muncul setelah kemerdekaan negara bangsa Indonesia diproklamasikan oleh EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 30 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 31. 31AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Rekonstruksi Sejarah Kemerdekaan 31AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 32. 32 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Sukarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Tengok di berbagai gapura peringatan ulang tahun kemerdekaan, yang tergambar nyaris hanya citra militer, pejuang bambu runcing berselempang merah putih. Apalagi sejak Indonesia selama 30 tahun lebih dikuasai oleh Orde Baru yang mengandalkan diri pada dukungan Dwifungsi ABRI. Padahal sejarah membuktikan bahwa proses kelahiran Tentara Nasional Indonesia justru penuh dialektika yang menggambarkan unsur laskar rakyat, maupun para patriot gemblengan Jepang lewat Pembela Tanah Air (PETA), Heiho dsb, akhirnya takluk oleh unsur eks serdadu Koninkiljke Nederlandsche Indische Leger (KNIL) yang kemudian mendominasi kepemimpinan TNI. Sedikit banyak unsur profesionalisme yang berangkat dari doktrin dan perspektif keserdaduan kolonial, niscaya membawa muatan nilai kolonialisme imperialisme. Nilai yang kini berwujud dalam bentuk neokolim (Neo Kolonialisme Imperialisme) berupa neoliberalisme. Tidak heran jika pendekatan pertahanan keamanan di Indonesia, banyak diwarnai dengan pola divide et impera mirip tabiat kolonialisme yang dahulu tercermin dalam sosok organisasi dan operasional KNIL, yang secara kasat mata memanipulasi karakter suku bangsa. Tahukah kita suku apa saja yang digunakan Belanda dalam menumpas berbagai perlawanan di Tanah Air? Rata-rata hampir semua suku di Nusantara menjadi bagian dari pasukan KNIL, dengan persentase yang berbeda- beda. Apalagi pasukan Belanda yang sebelumnya ditugasi menggempur perlawanan di daerah banyak yang tewas akibat terbunuh atau terkena kolera. Padahal, prajurit pribumi terbukti lebih tahan terhadap penyakit tropis. Sehingga Belanda juga tidak perlu mendatangkan prajurit Belanda dalam jumlah banyak, dan memboroskan anggaran. Capt RP Suyono dalam buku Peperangan Kerajaan di Nusantara terbitan Grasindo, menuturkan sejak terbentuk pada 1830, KNIL sangat kekurangan prajurit. Rata-rata kebutuhan KNIL sekitar 2.000 prajurit per tahun. Sementara prajurit Belanda yang dikirim ke Hindia Belanda rata-rata hanya 1.500 hingga 1.600 per tahun. Selisih 500 orang hal sangat penting mengingat sebagian pasukan yang dikirim banyak yang tewas. Tentu ini jadi kendala bagi Batavia dalam menaklukan daerah-daerah yang belum dikuasai. Pada abad 19 daerah kekuasaan Hindia Belanda masih kecil, Nusa Tenggara dan Aceh belum dikuasai penuh. Belum lagi dalam upaya menumpas pemberontakan di daerah yang bergejolak. Karena itulah dilakukan EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 32 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 33. 33AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 perekrutan prajurit pribumi sebagai solusi. Perekrutan ini memberi kemenangan bagi kompeni terhadap berbagai perlawanan di seantero Nusantara. Terbukti prajurit Ambon, Manado dan Jawa berhasil menumpas perlawanan di Bali pada 1860. Seiring makin masif perekrutan pribumi dan bergabungnya anak- anak KNIL yang lahir di tangsi, jumlah prajurit pribumi dalam pasukan KNIL pun meningkat dari tahun ke tahun. Suyono mencatat pada 1916, jumlah prajurit KNIL terdiri atas 17.854 Jawa, 1.792 Sunda, 151 Madura, 36 Bugis (menurut Maulwi Saelan mantan Wakil Komandan Tjakrabirawa), orang Bugis dan Makasar jarang dijadikan prajurit KNIL, karena tingkat kesetiaan yang rendah) dan 1.066 Melayu. Adapun Ambon berjumlah 3.519 orang, Manado 5.925 dan 59 Alfuru. Jumlah pasukan pribumi ini dilengkapi dengan 8.649 orang Eropa. Sehingga pasukan KNIL jadi kuat terutama pada awal abad ke 20 menjelang Perang Dunia II. Komposisi suku dalam pasukan KNIL ini sangat dinamis dari tahun ke tahun, namun rata-rata orang Jawa tetap terbanyak karena mencapai 50%. Sunda 5%, Manado 15% justru Ambon hanya 12%. Sisanya Timor 4% dan suku lain seperti Aceh, Batak, Madura dan Bugis masing-masing 1%. Komposisi kesukuan yang memiliki sifat dan karakter berbeda ini ternyata berpengaruh pada organisasi berperang KNIL. Ini terbukti dari penempatan prajurit ke dalam empat Kompi berbeda dalam satu batalyon infanteri. Kompi pertama adalah gabungan Eropa dan Manado yang difungsikan berhadapan langsung dengan musuh, menyerang, menembak dan membuat lubang perlindungan. Mereka juga bertugas menghitung kekuatan musuh dengan mengintai. Kompi kedua terdiri atas Ambon dan Timor merupakan penggempur yang bertugas melibas musuh namun harus segera ditarik kembali sebelum semuanya tumpas. Setelah ditarik maka kompi ketiga dan keempat yang terdiri dari Sunda dan Jawa melakukan pendudukan dan mecipta perdamaian. Tugas ini diberikan karena bawaan prajurit Jawa dan Sunda bersifat tenang dan mampu menahan diri. Di samping selalu menciptakan segregasi antar-satu kelompok dengan kelompok lain, termasuk antar suku dalam KNIL, kolonialisme Belanda juga melakukan diskriminasi dalam bentuk penggajian dan fasilitas. Orang Jawa yang mayoritas ternyata tidak dihargai Belanda, justru mereka yang acap didiskriminasi. Jika ada penghargaan medali kuning untuk keberanian dan kesetiaan (Voor Moed en Trouw) maka prajurit Ambon dan Manado akan mendapat tambahan gaji f10,9 (gulden), sedang yang Sunda dan Jawa hanya f6,39. Ini juga berlaku dalam berbagai fasilitas termasuk tingkat kelas jika bepergian. Sebelum 1905, prajurit Jawa tak mendapat fasilitas sepatu karena dianggap tidak sebaik keunggulan berperang prajurit Ambon dan Manado. Prajurit Jawa cenderung nrimo dengan perlakuan ini.. Nasib prajurit Jawa mengalami perbaikan setelah diprotes J van der Weiden—mantu Jendral van Heutsz komandan pasukan Belanda yang berhasil menaklukkan Aceh— yang menyatakan prajurit Jawa juga gagah berani—selain prajurit Aceh—terbukti dari perang Jawa yang sangat sulit dihentikan Belanda. Justru orang Belanda yang berpikiran prajurit Jawa lebih lemah sehingga didiskriminasi. Sekelumit kisah politik divide et impera, dan diskriminasi tentang KNIL itu tentu bisa menggambarkan corak kolonialisme. Sementara masih ada masalah lain yang perlu dikaji dan direnungkan lagi dalam menata ulang bangunan negara bangsa ini. Yaitu sejauh mana peran nilai ideologis dari nasionalisme, maupun agama, terutama Islam, serta aspirasi sosialisme untuk menata sumbangsih masing-masing dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Kisah tentang HOS Tjokroaminoto dengan Sarekat Islam-nya, maupun pengaruh media massa dan peran jurnalis dalam menggalang pendapat umum, selalu layak untuk dipetik himahnya. Terutama manakala hak setiap elemen kekuatan sosial dalam masyarakat untuk menerbitkan media sendiri tetap dihormati dan dijamin kebebasannya, Seusia 68 tahun ini, ternyata negara bangsa Indonesia masih harus belajar banyak. Terutama dalam mengkritisi kecenderungan para kutu loncat yang mampu menjadi bunglon, beradaptasi dari tempo dulu ke zaman sekarang, dari rezim lama ke rezim kini, dari Orde Baru ke Orde Reformasi. Padahal muatan sisa warisan kolonial dan feodalisme yang dibawanya, sangat mampu membelokan arah perjuangan memenuhi amanat penderitaan rakyat. Berbagai Sumber 33AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 34. 34 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 34 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 35. 35AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 Potret Nasionalisme Islam Indonesia Satu hal yang penting bagi Tjokro, ia berfikir reflektif sebagai respons atas pertautan zamannya. Islam ditemukannya sebagai suatu ideologi, dari lorong sempit terali penjara dan juga dari kegagalannya membangun komunitas di Kedung Jati. Oleh: Dhia Prekasa Yoedha HOS TJOKROAMINOTO P erdebatan kelompok nasionalis sekuler dengan nasionalis agama dalam kontruksi sejarah Indonesia, seakan tak pernah usai. Keduanya terus bertarung berebut hegemoni kekuasaan. Sejarahwan cenderung menelusuri pertarungan itu sejak perdebatan piagam Jakarta. Tapi ada juga yang mengambil klaim lebih jauh lagi hingga pertarungan di tubuh Sarekat Islam pada 1910-an. Beberapa studi sejarah memunculkan anggapan bahwa kelompok nasionalis sekuler senantiasa jadi pemenang. Klaim ini mungkin benar. Tapi pada beberapa kasus, kemenangan kelompok sekuler bukannya tanpa syarat. Karena pergumulan politik itu ternyata menghasilkan kultur politik hibrida yang mencampur baurkan ide-ide yang secara prinsip malah mungkin berbeda. Dengan kata lain, berarti kepentingan ‘kelompok Islam’ juga sudah terserap membaur di dalamnya. Kultur hibrida itu menyiratkan bahwa kontruksi religiusitas/ keberagamaan di Indonesia mengalami proses modifikasi. Agama yang datang tak pernah taken for granted, tapi diadaptasi dalam bentuk akulturasi (percampuran dengan budaya setempat). Hal ini tampak juga saat ide-ide nasionalisme, demokrasi dan keadilan sosial melanda seantero dunia, dalam konteks politik pergerakan nasional di Hindia Belanda, ketiga ide itu ternyata juga mulai ditimang oleh para pemikir Islam Indonesia. Sehingga lahirlah pemikiran bahwa nasionalisme dan Islam itu tidak bertentangan, bahkan memiliki kepentingan yang sama. Untuk itu Humaidi pengamat sejarah mencoba menelusuri faktisitas cara berfikir tokoh Sarekat Islam (SI) HOS Tjokroaminoto sebagai kunci pembuka tabir pemikiran bagaimana tokoh Islam menempatkan nasionalisme dalam konteks ke-Indonesiaan melewati batas sektarian dan primordial. Dengan mempelajari cara HOS berfikir pada zamannya, kita dapat melukiskan suatu struktur jiwa jaman yang sedang membentuk –bukan terbentuk-.diri. Apalagi belum ada sejarahwan yang mencoba menganalisi pemikiran Tjokro secara tematis. Lihat pemikiran teman seangkatan HOS seperti Haji Misbach, Mas Marco, Dr Sutomo, Wahidin, Tjipto Mangunkusumo sudah banyak dikaji pakar. Bahkan Sukarno, Kartosuwiryo dan Musso, yang notabene murid-murid Tjokro juga banyak ditulis. Lantas mengapa HOS Sang Guru ditelantarkan? Padahal—jika boleh mengklaim— HOS adalah guru bagi nasionalisme dan aktivis pergerakan di Indonesia. Sadar atau tidak, HOS Tjokroaminoto adalah ruh yang sesungguhnya bagi aktivis pergerakan hingga sekarang. *** Raden Haji Oemar Said (HOS) Cokroaminoto lahir di Desa Bakur, Madiun Jawa Timur 16 Agustus 1882. Anak kedua dari dua belas bersaudara, putra Raden Mas Cokro Amiseno, Wedana Kleco, dan cucu Bupati Ponorogo RT Adipati Negoro. Setamat sekolah pegawai pemerintahan pribumi Oplayding School Foor Inladishe Ambegtenaren (OSVIA) di Magelang, HOS sempat mengikuti jejak kepriayian ayahnya sebagai pangreh praja di Ngawi 1902-1905. Meski keluarga bangsawan, HOS tak pernah bersikap angkuh, justru malah menjadi motor penggerak kemerdekaan Indonesia saat semua ningrat Nusantara tertidur dibelai kolonialisme Belanda. Sehingga akibat muak atas tradisi ‘sembah 35AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 36. 36 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 jongkok’ yang dinilai sangat melecehkan, HOS lalu meninggalkan pekerjaan priyayi itu. Pada 1905, HOS pindah ke Surabaya bekerja pada perusahaan dagang sambil melanjut sekolah malam di Hogere Burgerlijke School. Setamat sekolah dagang, HOS bekerja di pabrik gula Rogojampi 1907-1912 seraya mulai menulis dan menjadi asisten redaksi di harian Bintang Soerabaja kemudian redaktur Soeara Hindia. Bersama istrinya, RA Suharsikin, HOS juga membuka rumah kos di rumahnya. Dari perusahaan Setia Oesaha dan dunia pergerakan itu HOS mampu mencukupi kehidupannya. Setelah Sarekat Islam (SI) berdiri, HOS pun ke luar dari pekerjaan untuk berkonsentrasi penuh sebagai pemimpin pergerakan di Surabaya sehingga mencapai posisi sentral di tingkat pusat. HOS sukses terutama karena dalam  vargadering- vargadering SI tidak orator yang sanggup mengalahkan ‘suara bariton HOS yang berat dan dapat didengar ribuan orang tanpa mikrofon’. Di bawah kepemimpinan HOS, SI jadi organisasi besar, bahkan mendapat pengakuan dari pemerintahan kolonial. Ini berkat hasil pendekatan kooperatif yang ditempuh HOS. Sebagai pemimpin SI, HOS dipuja bak ksatria pemenang perang. Dia dinilai piawai memikat massa. HOS merupakan guru yang baik, pemandu bakat, dan penggembleng tokoh tokoh pergerakan. Dari rumah kos itu HOS menyalurkan ilmu agama, politik, teknik orasi, yang kemudian jadi cikal bakal pembentukan tokoh-tokoh utama Indonesia. Yang luar biasa; spektrum ideologis semua anak didik HOS begitu meluas bagai pelangi. Contoh, Sukarno, SM Kartosuwirjo, maupun Muso dan Alimin. Sebagai murid di pondokan, Sukarno dikenal juga sebagai mantu HOS. Sukarno menyerap kecerdasan Tjokro, terutama gaya berpidato. Kartosuwiryo juga pernah tinggal beberapa tahun bersama HOS. Setelah kemerdekaan, Kartosuwiro mendirikan Darul Islam sebagai perlawanan terhadap Sukarno. Musso-Alimin, dua tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI), juga merupakan murid HOS. Keduanya, pada 1948 di Madiun, juga ‘bertarung’ dengan Sukarno. Pertarungan Nasionalisme Sukarno-Islamisme Kartosuwiryo- Komunisme Musso/Alimin, adalah pertarungan antar murid HOS. Ini mengisyaratkan bahwa gagasan HOS ditafsirkan berbeda oleh para muridnya. Dalam beberapa hal, Sukarno lebih mengerti gagasan HOS tentang front persatuan nasional Boedi Oetomo, SI, dan PKI guna menghadapi musuh bersama kolonialisme. Gagasan yang kelak diolah Sukarno sebagai Nasakom (Nasionalis, Agamis, Komunis) sebagai lambang persatuan nasional. Ketika terjadi polemik keanggotaan ganda dalam tubuh SI, HOS adalah tokoh yang menginginkan persatuan SI dapat dipertahankan. Ia lebih mengidentifikasikan diri sebagai perekat antar pihak yang bertikai, walau dalam beberapa hal dia lebih dekat kepada kelompok SI Putih dari pada SI Merah (Sarekat Rakyat yang Marxis) . Menjelang perpecahan SI, personalitas HOS mulai banyak dipersoalkan. Pada 6, 7 dan 9 Oktober 1920, Darsono membuat artikel panjang mengkritisi HOS yang dianggap menyengsarakan SI akibat pengeluaran kepentingan pribadi berjumlah besar (3000 gulden). Darsono menuduh secara tidak langsung dengan mengatakan bahwa Tjokro terlibat penggelapan, “Mengapa CSI tidak punya uang… sedangkan Tjokro kelimpahan,” tulis Darsono. *** Agustus 1921, HOS diciduk penguasa Belanda. Ini merupakan momentum membersihkan nama baiknya, karena dipenjara berarti jadi martir yang bisa melegitimasi citra kejuangannya pada masa yang akan EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 36 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 37. 37AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 datang. April 1922, HOS dibebaskan. Dia tak kembali ke Jogjakarta, tapi malah mendirikan markas baru di Kedung Jati (kota kecil strategis di titik temu jalur kereta api Semarang- Jogjakarta). Di kota ini, HOS memofuskan diri pada persatuan Islam, yang independen lepas dari Muhammadiyah. Tahun itu juga, HOS membentuk Pembangunan Persatuan bersama Raja Mogok, Soerjopranoto guna menarik dukungan Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) kepada CSI. Setelah propagandanya gagal, HOS kembali ke Markas CSI di Jogja. Dari kegagalan ini, HOS merubah persepsi persatuan nasionalismenya menuju persepsi nasionalisme atas dasar Islam. Semula HOS memandang Islam berfungsi sebatas pemaknaan simbolik, Kini HOS mulai merapatkan barisan nasionalisme dengan mendahulukan penyatuan kelompok Islam. Tepat ketika berumur 40 tahun, HOS mulai lebih mengkaji Islam secara serius. September 1922, HOS menerbitkan artikel berseri “Islam dan Sosialisme” di Soeara Boemipoetera dengan coba mendasarkan pandangan sosialismenya kepada Islam. Pada Kongres Al-Islam di Cirebon, 31 Oktober - 2 November 1922, HOS diangkat menjadi ketua kongres. Arti penting kongres ini, seperti kata Agus Salim, yaitu untuk ‘mendorong persatuan segala golongan orang Islam di Hindia atau Orang Islam di seluruh dunia dan Bantu-membantu’ dengan melihat Kemal Attaturk sebagai pemimpin teladan yang bekerja demi persatuan Islam (baca, Pan Islamisme). Sesudah kongres Central SI di Madiun, 17-23 Februari 1923, HOS makin mengecam kaum komunis. Bahkan HOS juga akan membentuk SI dan PSI tandingan di tempat- tempat kaum komunis mengkontrol ketat SI. Dengan demikian, dimulailah suatu upaya disiplin partai untuk membersihkan SI dari unsur komunis (SI Merah). Sebagai tokoh SI, HOS lalu sibuk tur propaganda ke pertemuan SI-SI lokal. Pidato HOS mulai mendikotomikan antara Islam dengan komunis. Bagi HOS, SI itu berdasarkan Islam. Karena kaum komunis itu Atheis (tak bertuhan) maka komunisme tak sesuai dengan SI. Akibatnya kelompok SI Merah mengadakan kongres tandingan di Bandung dan Sukabumi pada Maret 1923. Dalam forum itu, HM Misbach mengecam HOS sebagai racun yang melakukan pembohongan lewat dikotomi Islam-komunis. Dikotomi itu bagi Misbach nonsense, Karena secara substansial, Islam dan komunis justru sama, yaitu memperjuangkan sama rata-sama rasa. Seraya mengungkit kembali skandal HOS yang pernah diungkap Darsono, Misbach menuding HOS berambisi jadi raja. Tapi kecaman Misbach itu, dikecam balik Sukarno. Sehingga Misbach akhirnya meminta maaf atas pidatonya yang lancang itu. Sambil merapatkan barisan Islam dalam SI, sejak 1924 HOS mulai aktif dalam komite-komite pembahasan kekhalifahan yang dicetuskan pemimpin politik Wahabiah di Arabia, Ibnu Saud. Tentu sikap HOS ini ditentang kelompok Islam- tradisional yang menolak penerapan asas tunggal mazhab wahabi yang hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra-Islam, yang banyak diziarahi karena dianggap bi’dah. Mengingat gagasan wahabi itu disambut hangat kaum modernis Indonesia, baik Muhammadiyah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII pimpinan HOS, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermadzhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut. Sebagai langkah nyata setelah berkordinasi dengan berbagai kiai, para ulama pesantren sepakat membentuk organisasi Nahdlatoel Oelama (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H (31 Januari 1926) 37AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 38. 38 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 dipimpin KH Hasyim Asy’ari selaku Rais Akbar. November 1926, PKI yang merupakanpartai hasil fusi SI Merah dan Indische Sociaal- Democratische Vereeniging (ISDV) melancarkan pemberontakan melawan pemerintahan kolonial di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Pemberontakan ini ditumpas brutal oleh penguasa kolonial. Ribuan orang dibunuh dan 13 ribu orang ditahan. Sebanyak 1.308 kader PKI dikirim ke Boven Digul, kamp tahanan di Papua. Banyak aktivis non-komunis juga jadi sasaran pemerintahan kolonial. Pada 1927, PKI dinyatakan terlarang sehingga kemudian bergerak di bawah tanah. Pemberontakan yang dirancang sejak lama dalam perundingan rahasia aktivis PKI di Prambanan, sesungguhnya ditolak tegas Tan Malaka, salah satu tokoh utama PKI. Juga PKUS di Kremlin mengecam aksi advoturir Muso dan Alimin tersebut, karena Kremlin lebih menginginkan PKI mendukung gagasan HOS guna membentuk front Nasakom bersama PSI dan BO. Akibat ulah pemberontakan PKI itu gelombang pasang pergerakan nasional pun terpukul, Dampak ini menimpa pula kegiatan HOS dan PSI-nya. Sementara, Muso sempat buron ke Soviet untuk kembali lagi EdisiKhusus PROKLAMASI KEMERDEKAANPROKLAMASI KEMERDEKAAN 38 AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013
  • 39. 39AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013 pada 1935. Kini PKI bergerak dalam berbagai front, seperti menyusup ke Gerindo dan serikat-serikat buruh. Di Belanda, PKI bergerak di kalangan organisasi nasionalis para mahasiswa, seperti Perhimpoenan Indonesia yang kemudian berada di dalam kontrol PKI. Pada 1928, kegiatan kaum pergerakan mulai mengarah kepada suatu persekutuan organisasi. Dalam hal ini, PSI masuk ke dalam Permufakatan Perhimpunan— Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI), bersama PNI dan organisasi- kedaerahan. Untuk mempertahankan PSI dari ancaman nasionalisme sekuler PNI, lalu HOS mengingatkan anggotanya agar tidak masuk organisasi yang tidak berdasar agama. Sentimen PSI yang memancing serangan balik nasionalis-sekuler serta kecurigaan akan ada hegemoni atas PPKI oleh PNI atau PSI, menciptakan disharmonis dalam PPPKI. Dalam situasi ini, HOS bertindak sebagai tokoh kompromis guna menyelamatkan PSI. Namun pada 1930, PSI yang berganti nama jadi PSII akhirnya keluar dari PPPKI. Dalam kondisi pergerakan politik yang penuh curiga ditambah pembatasan ruang gerak oleh pemerintahan kolonial, karir politik HOS pun mulai meredup. Kemudian, Desember 1934, Tjokroaminoto meninggal dunia pada usia 52 tahun.  *** Dari paparan kegiatan di atas tersirat sejauh mana pokok pikiran HOS tentang nasionalisme dan Islam.Yang menarik terlihat betapa nyata ada dua perbedaan dalam diri HOS saat menafsir dan memahami nasionalisme dan Islam. Perubahan ini terjadi ketika HOS berusia 40 tahun, yaitu pada 1922. Ada dikotomi pemikiran HOS muda sebelum berumur 40 tahun dengan HOS tua setelah 40 tahun, HOS muda bersemangat, melihat Islam sebagai alat memperjuangkan nasionalisme, memperjuangkan persatuan nasional. HOS tua mulai berfikir dikotomis membedakan Islam dan komunisme sebagai entitas terpilah dalam menafsirkan nasionalisme. Dalam paruh HOS muda, klaim kecenderungan Islam sebagai alat bisa ditilik dari pidato HOS di vargedering di Semarang, tentang maksud pendirian SI sebagai perkumpulan yang dipertalikan agama:  “Dengan alasan agama itu, kita akan berdaya upaya menjunjung martabat kita kaum bumi putera dengan jalan yang syah. Menurut dalil dari kitab (kita lupa dalilnya dan namanya kitab tadi, red), orang pun mesti menurut pada pemerintahan rajanya. Siapakah sekarang yang memerintahkan pada kita, bumi putra? Ya, itulah kerajaan Belanda, oleh sebab itu menurut  syara agama islam juga, kita harus menurut kerajaan Belanda. Kita mesti menepi dengan baik-baik dan setia wet wet dan pengaturan belanda yang diadakan buat kerajaan belanda. “ Lalu dengan lantang dia lanjutkan: “ lantaran di antara bangsa kita banyaklah kaum yang memperhatikan kepentingannya sendiri dengan menindas pada kaum yang bodoh. Maka kesatriaan kaum yang begitu sudah jadi hilang dan kesatriaannya sudah berbalik jadi penjilat pantat.” Untuk mengejar ketertinggalan kaum bumiputra, HOS menuturkan analogi cerita wayang Subali dan Sugriwa yang siap mati untuk mendapatkan Cupu Manik Astragino. Tentu, analogi ini suatu ajakan simbolik, dengan pendekatan world view suku Jawa. Cupu diartikan sebagai lambang kemajuan, Subali dan Sugriwa merujuk kepada kaum bumi putera yang rela berkorban demi cita-cita.  Arti penting dari pemaparan ini menunjukkan beberapa hal. Pertama, kadar pemahaman Tjokro mengenai Islam tidaklah mendalam, cenderung biasa-biasa saja. Ia menjadikan Islam hanya sebatas klaim legitimasi, tetapi ia lupa mendasarkan klaimnya dari kitab apa, ayat apa.  Kedua, terlihat watak sinkretis dalam pemahaman ke-Islaman Tjokro. Pada satu sisi ia mengambil pembenaran secara agama, tetapi pada sisi lain ia juga menyandarkan pada cerita wayang yang notabenenya bekas peninggalan budaya Hinduisme-Jawa yang membekas pada pemahaman 39AKTUAL Edisi 9 | 21 Agustus - 4 September 2013