Makalah ini membahas tentang aspek hukum dan kelembagaan asuransi di Indonesia, termasuk pengaturan hukum asuransi, pengertian asuransi menurut KUHD dan UU No. 2/1992, unsur-unsur asuransi, perizinan lembaga asuransi, fungsi dan tujuan asuransi, serta prinsip-prinsip dasar asuransi."

1. Modul Perkuliahan
Dosen Pengampu Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir,
CMA, MM, MPM
Hukum Bisnis Dan Lingkungan
Pokok Bahasan :
Aspek Hukum Lembaga
Abstrack Kompetensi
Materi ini membahas Aspek Hukum Lembaga
Mampu memahami dan
Mendefinisikan Tentang Aspek
Hukum Lembaga
Fakultas Program Studi Tatap Muka Kode MK Disusun Oleh :
Ekonomi Akuntansi 5 WENNA SUSTIANY 43216010062

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan
Rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Makalah ini,
Shalawat dan salam tidak lupa saya sampaikan kepangkuan baginda Rasullulah
SAW yang telah membawa risalah untuk umat manusia Adapun Makalah yang
saya tulis adalah membahas “Aspek Hukum Lembaga”
Tidak lupa saya sampaikan terima kasih atas semua batuan dan bimbingan dari
dosen bidang studi, Prof. Dr. Hapzi Ali, Ir, CMA, MM, MPM saya juga
mengucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang juga sudah
memberi kontribusi baik langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan
makalah ini.
Tentunya ada hal-hal yang ingin saya berikan kepada teman-teman dari hasil
makalah ini dari berbagai sumber baik internet atau memakai bahasa saya sendiri.
Oleh karena itu, saya harap makalah ini dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi
kita bersama.
Saya menyadari bahwa dalam menyusun makalah ini masih jauh dari
kesempurnaan. Untuk itu, saya sebagai penulis sangat mengharapkan kritik dan
saran yang bersifat membangun guna sempurnanya makalah ini. Penulis berharap
semoga makalah ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada
umumnya.
Jakarta, 13 April 2019
Penyusun

3. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Tata pergaulan masyarakat khusunya masyarakat modern seperti sekarang ini,
membutuhkan suatu institusi atau lembaga yang bersedia mengambil alih resiko-
resiko kelompok. Suatu lembaga atau institusi pada hakikiatnya berada dan ada
ditengah-tengah masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal dalam
masyarakat masing-masing mempunyai tugas sendiri, sesuai dengan maksud
tujuan dari setiap lembaga yang bersangkutan. Lembaga merupakan salah satu
organ masyarakat, oleh karena itu setiap lembaga tidak mungkin berdiri sendiri,
dan sebagai organ masyarakat, maka lembaga itu ada dan berada di masyarakat.
Lembaga yang merupakan organ masyarakat, keberadaannya haruslah dalam
suatu kegiatan yang memberikan pengabdian kepada masyarakat, maka ia dapat
tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pula. Pada hakikiatnya suatu lembaga
selalu melakukan tindakan bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk
memenuhi tugas-tugas social tertentu, yaitu untuk memuaskan kebutuhan khusus
dari masyarakat, kelompok orang atau perorangan.
Perusahaan merupakan salah satu lembaga yang terdapat dalam masyarakat
yang keberadaannya mempunyai tugas-tugas khusus, yaitu suatu karya ekonomi.
Dalam masyarakat modern seperti saat sekarang ini, perusahaan asuransi
mempunyai peranan yang sangat luas jangkauanya yang menyangkut
kepentingan-kepentingan sosial maupun kepentingan ekonomi.
Asuransi yang merupakan suatu lembaga ini ia juga dapat menjangkau
kepentingan-kepentingan masyarakat luas dan kepentingan-kepentingan individu.
Perusahaan asuransi secara terbuka menawarkan suatu proteksi atau perlindungan
dan harapan pada masa yang akan datang, baik kepada kelompok maupun
perorangan. Asuransi sebagai suatu lembaga yang mana lembaga-lembaga
asuransi ini diperlukan pengaturan yang berkaitan tentang lembaga asuransi,
pengawasan tentang lembaga asuransi, kegiatan-kegiatan usaha yang ada pada
asuransi, dan pengizinan asuransi.

4. Maka di dalam makalah ini penulis akan membahas tentang masalah yang
berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan asuransi.
B. RUMUSAN MASALAH
1. Bagaimana aspek hukum dalam asuransi?
2. Bagaimana kelembagaan asuransi di Indonesia?
C. TUJUAN
1. Mengetahui aspek hukum dalam asuransi.
2. Mengetahui kelembagaan asuransi di Indonesia.

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. ASPEK HUKUM DALAM ASURANSI
1. Pengaturan Asuransi
a. KUHPerdata
b. KUHD (Ps. 246 s/d 308)
c. UU Nomor 2 Th 1992 tentang Usaha Perasuransian
d. Keppres RI No. 40 Th ttg Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
e. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249/KMK.013/1988 tentang Ketentuan
& Tata Cara Pelaksanaaan Usaha di Bidang Asuransi Kerugian
f. KMK RI No. 1250/KMK.013/1988 ttg Usaha Asuransi Jiwa.
2. Pengertian Asuransi
a. Pasal 246 KUHD
Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana
seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan
menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu
kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin
akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.
b. Pasal 1 UU No. 2 Th 1992
Asuransi (pertanggungan) adalah perjanjian dua pihak, dengan nama pihak
penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi
asuransi, utk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yg diharapkan, atau tanggung jawab
hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul
dari suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan.
3. Unsur-unsur Asuransi Pasal 246 KUHD
a. Adanya kepentingan (Psl 250 jo 268 KUHD)
b. Adanya peristiwa tak tentu
c. Adanya kerugian

6. B. POKOK-POKOK KELEMBAGAAN ASURANSI
1. Perizinan Lembaga Asuransi
Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib memperoleh izin
usaha dari menteri keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan
program asuransi sosial (pasal 9 ayat 1 undang-undang nomor 2 tahun 1992).
Khusus bagi Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan program
asuransi sosial, fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggaraan program tersebut
dituangkan dalam peraturan pemerintah. Ini berarti bahwa pemerintah memang
menugaskan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bersangkutan untuk
melaksanakan suatu program asuransi sosial yang telah diputusakan untuk
dilaksanakan oleh pemerintah. Oleh karena itu bagi BUMN yang dimaksud tidak
perlu memperoleh izin usaha dari menteri keuangan.
Untuk mendapatkan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1
undang- undang nomor 2 tahun 1992 harus dipenuhi persyaratan mengenai yang
terdapat pada ayat 2 yaitu :
a. Anggaran dasar
b. Susunan organisasi
c. Permodalan
d. Kepemilikan
e. Keahlian dibidang peransuransian
f. Kelayakan rencana kerja
g. Hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha peransuransian
secara sehat.
Keahlian dibidang perasuransian yang dimaksud dalam ketentuan ini
mencakup antara lain keahlian dibidang aktuaria, underwriting, manajemen
resiko, penilaian kerugian asuransi, dan sebagainya sesuai dengan kegiatan usaha
perasuransian yang dijalankan. Dalam hal ini terdapat kepemilikan hak asing,
maka untuk memperoleh izin usaha wajib dipenuhi persyarat dalam ayat 2 serta
ketentuan mengenai batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing pasal 9 ayat
3 undang-undang nomor 2 tahun 1992.

7. Dalam pengertian batas kepemilikan dan kepengurusan pihak asing termasuk
pula pengertian tentang proses indonesianisasi. Dengan adanya ketentuan ini
diharapkan perasuransian Nasional semakin dapat bertumpu pada kekuatan
sendiri. Pemberian izin usaha perasuransian dilakukan dalam 2 tahap yaitu :
a. Pemberian persetujuan prinsip.
b. Pemberian izin usaha.
Akan tetapi, persetujuan prinsip bagi agen asuransi dan konsultan aktuari tidak
diperlukan. Persetujuan prinsip berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Apabila
dalam jangka waktu tiga bulan sejak tanggal izin usaha ditetapkan, perusahaan
perasuransian bersangkutan tidak menjalankan kegiatan usahanya, maka izin
usaha perasuransian dapat dicabut.
2. Fungsi dan Tujuan Asuransi
a. Fungsi
1) Pengalihan Resiko
Sebagai sarana atau mekanisme pengalihan kemungkinan resiko atau
kerugian (chance of loss) dari tertanggung sebagai Original Risk Bearer kepada
satu atau beberapa penanggung (a risk transfer mechanism). Sehingga
ketidakpastian (uncertainty) yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian
sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga, akan berubah menjadi proteksi
asuransi yang pasti (certainty) merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan
klaim dengan syarat pembayaran premi.
2) Penghimpun Dana
Sebagai penghimpun dana dari masyarakat (pemegang polis) yang akan
dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun
tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung
kepada penanggung, dikelola sedemikian rupa sehingga dana tersebut
berkembang, yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang
mungkin akan diderita salah seorang tertanggung.
3) Premi Seimbang
Untuk mengatur sedemikian rupa sehingga pembayaran premi yang dilakukan
oleh masing – masing tertanggung adalah seimbang dan wajar dibandingkan

8. dengan resiko yang dialihkannya kepada penanggung (equitable premium). Dan
besar kecilnya premi yang harus dibayarkan tertanggung dihitung berdasarkan
suatu tarip premi (rate of premium) dikalikan dengan Nilai Pertanggungan.
b. Tujuan
1) Memberikan jaminan perlindungan dari risiko-risiko kerugian yang diderita
satu pihak.
2) Meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan
pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan
banyak tenaga, waktu dan biaya.
3) Pemerataan biaya, yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang
jumlahnya tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar sendiri kerugian
yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti.
4) Dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan
jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang.
5) Sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan
dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk
asuransi jiwa.
3. Prinsip Dasar Asuransi
Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi,
yaitu :
a. Insurable interest, adalah hak untuk mengasuransikan, yang timbul dari suatu
hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui
secara hukum. Jadi, Anda dikatakan memiliki kepentingan atas obyek yang
diasuransikan apabila Anda menderita kerugian keuangan seandainya terjadi
musibah yang menimbulkan kerugian atau kerusakan atas obyek tersebut.
b. Utmost Good Faith, adalah suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat
dan lengkap, semua fakta yang material mengenai sesuatu yang akan
diasuransikan baik diminta maupun tidak. Artinya si penanggung harus dengan
jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang luasnya syarat dan kondisi

9. dari asuransi dan si tertanggung juga harus memberikan keterangan yang jelas dan
benar atas obyek atau kepentingan yang dipertanggungkan.
c. Proximate Cause, adalah suatu penyebab aktif, efisien yang menimbulkan
rantaian kejadian yang menimbulkan suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu
yang diawali dan secara aktif oleh sumber yang baru dan independen. Jadi apabila
kepentingan yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka
pertama-tama dicari sebab-sebab yang aktif dan efisien yang menggerakkan suatu
rangkaian peristiwa tanpa terputus sehingga pada akhirnya terjadilah musibah atau
kecelakaan tersebut.
Suatu prinsip yang digunakan untuk mencari penyebab kerugian yang aktif dan
efisien adalah : Unbroken Chain of Events yaitu suatu rangkaian mata rantai
peristiwa yang tidak terputus.
d. Indemnity, adalah suatu mekanisme dimana penanggung menyediakan
kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi
keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadinya kerugian (KUHD pasal 252,
253 dan dipertegas dalam pasal 278).
e. Subrogation, adalah pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung
setelah klaim dibayar. Prinsip subrogasi diatur dalam pasal 284 kitab Undang-
Undang Hukum Dagang, yang berbunyi : Apabila seorang penanggung telah
membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan
menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak
ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.
f. Contribution, adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya
yang sama-sama menanggung, tetapi tidak harus sama kewajibannya terhadap
tertanggung untuk ikut memberikan indemnity. Anda dapat saja mengasuransikan
harta benda yang sama pada beberapa perusahaan asuransi. Namun bila terjadi
kerugian atas obyek yang diasuransikan maka secara otomatis berlaku prinsip
kontribusi.
4. Kegiatan Usaha Lembaga Asuransi
Jenis bidang usaha perasuransian menurut pasal 3 UU No. 2 tahun 1992 tentang
usaha perasuransian, dibagi atas:

10. a. Usaha Asuransi
Yang mana kegiatan usaha asuransi ini baik asuransi jiwa, kerugian dan
reasuransi adalah dalam setiap pemasaran program asuransi harus diungkapkan
informasi yang relevan, tidak ada yang bertentangan dengan persyaratan
dicantumkan dalam polis. Pemasaran program asuransi adalah setiap kegiatan
yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan untuk menarik calon
bertanggung, termasuk kegiatan promosi, iklan, brosur, dan propektus.
Pasal 18 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 menentukan bahwa
perusahaan asuransi harus lebih dahulu melaporkan kepada menteri keuangan
setiap program asuransi baru yang dipasarkan. Perusahaan asuransi dilarang
memasarkan program asuransi baru yang tidak memenuhi ketentuan pasal 19 dan
pasal 20 – 23 peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992.
Sedangkan kegiatan asuransi social hanya dapat diselenggarakan oleh BUMN
terhadap perusahaan yang menyelenggarakan program yang berlaku ketentuan
mengenai pembinaan dan pengawasan dalam undang-undang pasal 14 Nomor 2
tahun 1992. Perusahaan yang menyelenggarakan salah satu jenis asuransi, yaitu
asuransi jiwa atau asuransi kerugian atau kombinasi antara keduanya.
b. Usaha penunjang usaha asuransi, terdiri dari:
1) Usaha pialang asuransi yang mana kegiatanya memberikan jasa perantara
dalam penutupan kontrak asuransi dan penanggulangan penyelesaian ganti rugi
asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.
2) Usaha penilaian kerugian asuransi, memberikan jasa penilaian terhadap
kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.
3) Usaha konsultan aktuari yang memberikan jasa segala jenis perhitungan
matematis yang berkenaan dengan asuransi.
4) Usaha agen memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa
asuransi untuk dan atas nama penanggung.
5. Pembinaan dan Pengawasan Lembaga Asuransi
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Asuransi di Indonesia Pasal 10
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa pembinaan dan

11. pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan.
Selanjutnya, dalam pasal 11 dinyatakan pula bahwa pembinaan dan pengawasan
perusahaan perasuransian tersebut meliputi :
a. Kesehatan keuangan, bagi perusahaan asuransi jiwa, kerugian, dan reasuransi,
meliputi : Batas Tingkat Solvabilitas, Retensi Sendiri, Reasuransi, Investasi,
Cadangan teknis, Lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
b. Penyelenggaraan usaha, yang meliputi syarat-syarat polis asuransi, tingkat
premi, penyelesaian klaim, persyaratan keahlian di bidang perasuransian, Hal-hal
lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.
Pembinaan dan pengawasan seperti tersebut di atas termasuk jenis pengawasan
aktif. Sedangkan pengawasan pasif dapat dilakukan melalui kewajiban-kewajiban
perusahaan asuransi, yang terdiri dari :
a. setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan neraca perhitungan
laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada menteri
b. setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan operasional kepada
menteri
c. setiap perusahaan asuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan
laba rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki
peredaran luas
d. khusus untuk asuransi jiwa, perusahaan asuransi wajib
menyampaikan laporan investasi kepada menteri.
Dalam Keputusan Presiden RI Nomor. 40 Tahun 1989 Tentang Usaha di
Bidang Asuransi Kerugian, diatur bahwa yang berwenang mengadakan
pembinaan dan pengawasan usaha asuransi adalah Menteri Keuangan.Pembinaan
dan pengawasan tersebut ditujukan untuk semua perusahaan asuransi, perusahaan
reasuransi, perusahaan Broker Asuransi dan Adjuster Asuransi. Terdapat lembaga
syariah yang melakukan pembinaan dan pengawasan perusahaan asuransi syariah
di Indonesia, yaitu Dewan Pengawas Syariah, Dewan Syariah Nasional, dan
Badan Arbitrase Syariah Nasional.

12. 6. Polis dan Premi Asuransi
Dalam hukum asuransi, dikenal kata polis dan premi.
a. Polis Asuransi
Suatu perjanjian asuransi atau pertanggungan bersifat konsensual (adanya
kesepakatan), harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta antara pihak yang
mengadakan perjanjian. Pada akta yang dibuat secara tertulis itu dinamakan polis.
Jadi, polis adalah tanda bukti perjanjian pertanggungan yang merupakan bukti
tertulis.
b. Premi Asuransi
Premi dalam asuransi atau pertanggungan adalah kewajiban tertanggung,
dimana hasil dari kewajiban tertanggung akan digunakan oleh penangung untuk
mengganti kerugian yang diderita tertanggung.
Premi biasanya ditentukan dalam suatu presentase dari jumlah
pertanggungan, dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung
terhadap resiko yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan
tetapi hal ini dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran.

13. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan,
1. Pengertian otentik tentang asuransi yang saat ini berlaku adalah sebagaimana
tercantum dalam UU Nomor 2 Th 1992 tentang Usaha Perasuransian.
2. Setiap pihak yang melakukan usaha perasuransian wajib memperoleh izin usaha
dari menteri keuangan, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program
asuransi sosial.
3. Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi,
yaitu: Insurable interest, Utmost Good Faith, Proximate Cause,
Indemnity, Subrogation, dan Contribution.
4. Jenis bidang usaha perasuransian menurut pasal 3 UU No. 2 tahun 1992 tentang
usaha perasuransian, dibagi atas usaha asuransi dan usaha penunjang usaha
asuransi.
5. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha Asuransi di Indonesia Pasal 10
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa pembinaan dan
pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan.
6. Dalam hukum asuransi, dikenal kata polis dan premi.
B. SARAN
Dalam makalah ini penulis berharap agar makalah ini dapat bermanfaat bagi kita
semua dan semoga bisa menambah wawasan pembaca. Di sini penulis juga minta
maaf kepada pembaca jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan
makalah ini atau ada persepsi yang berbeda dari pembaca, kami harap untuk dapat
dimaklumi. Selain itu kami juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun
dari pembaca agar kami sebagai penulis bisa memperbaikinya untuk masa yang
akan datang.

14. DAFTAR PUSTAKA
K. Lubis, Suhrawardi. 2000. Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar
Grafika.Muhammad, S.H., Prof. Abdulkadir. 2002. Hukum Asuransi
Indonesia.Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.Undang-undang No 2 tahun 1992
tentang usaha perasuransian.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha
perasuransian Pasal 9 dan Pasal 10.
http://nunite.blogspot.co.id/2013/03/pengetahuan-dasar-tentang-asuransi.html,
pukul 14.00 Darmawi, Drs. Herman. 2001. Manajemen Asuransi. Jakarta: PT.
Bumi Aksara.Purba, R adiks. 1995. Memahami Asuransi di Indonesia. Jakarta :
Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen.
Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1990. Hukum Pertanggungan. Yogyakarta:
Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
SUMBER WEB :
https://lutfindahns.blogspot.com/2015/09/makalah-aspek-hukum-dan-
kelembagaan.html