Materi tentang pembagian kewenagan pusat dan daerah

1. PEMBAGIAN KEWENANGAN PUSATPEMBAGIAN KEWENANGAN PUSAT
DAN DAERAH
Oleh
Miftah Thoha,Ph.D
Guru Besar UGM
Disampaikan pada Pelatihan Ombudsman Daerah,Disampaikan pada Pelatihan Ombudsman Daerah,p p ,p p ,
diselenggarakan oleh Pusham UII, bekerjasama dengandiselenggarakan oleh Pusham UII, bekerjasama dengan
Partnership for Government Reform in Indonesia, Yogyakarta,Partnership for Government Reform in Indonesia, Yogyakarta,
1717--18 September 200518 September 2005

2. HAKEKAT OTONOMI DAERAH
SESUAI DENGAN AMANAT UUD NEGARASESUAI DENGAN AMANAT UUD NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945,
PEMERINTAH DAERAH BERWENANGPEMERINTAH DAERAH BERWENANG
UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS
SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANSENDIRI URUSAN PEMERINTAHAN
MENURUT ASAS OTONOMI DAN
PERBANTUANPERBANTUAN.

3. lanjutanj
PEMBERIAN OTONOMI LUAS KEPADA DAERAHPEMBERIAN OTONOMI LUAS KEPADA DAERAH
DIARAHKAN UNTUK MEMPERCEPAT TERWUJUDNYA
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN
PELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTAPELAYANAN, PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA
MASYARAKAT.
SELAIN ITU DAERAH BISA MENINGKATKAN DAYA SAING
DENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASIDENGAN MEMPERHATIKAN PRINSIP DEMOKRASI,
KEADILAN, PEMERATAAN, KEISTIMEWAAN, KEKUSUSAN
DAN KEANEKA RAGAMAN DAERAH

4. TIGA ASAS PEMERINTAHAN
(1) Asas Desentralisasi(1) Asas Desentralisasi
(2) Asas Dekonsentrasi
(3) Asas Perbantuan ( medebewind)(3) Asas Perbantuan ( medebewind)
Ketiga asas ini tergolong sistem desentralisasi,
karena semua asas ini pelaksanaannya berada di
daerah
Asas dalam ketiga asas diatas merupakan
prinsip yang dipergunakan untuk menjelaskanprinsip yang dipergunakan untuk menjelaskan
bagaimana kewenangan pemerintahan dijalankan
antara pemerintah pusat dan daerah

5. lanjutanj
1) Asas desentralisasi menjelaskan tentang1) Asas desentralisasi menjelaskan tentang
kewenangan pemerintah daerah untuk
melaksanakan kewenangan di daerah yang
dijalankan oleh aparatur daerah masing-masing.
Kewenangan ini umumnya merupakan kewenangan
otonomi yang dipunyai oleh daerah.otonomi yang dipunyai oleh daerah.
Kewenangan otonomi ini dijalankan seluas-luasnya
oleh pemda (psl.10 ayat 2)
Kewenangan otonomi ini wujudnya adalah selain 6
kewenangan pemerintah pusat

6. lanjutanj
2) Asas dekonsentrasi merupakan kewenangan2) Asas dekonsentrasi merupakan kewenangan
pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah oleh
aparat pusat. Kewenangan ini merupakan kuajibanaparat pusat. Kewenangan ini merupakan kuajiban
yang dijalankan oleh pemerintah pusat untuk
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan
pembangunan di daerah-daerah.
Pelaksanaan kewenangan dari asas ini dilaksanakan
di i (K il K d ) di li hk k G bsendiri (Kanwil, Kandep) di limpahkan ke Gubernur

7. lanjutanj
3) Asas perbantuan merupakan kewenangan3) Asas perbantuan merupakan kewenangan
pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas
pemerintahan dan pembangunan di daerah yangpemerintahan dan pembangunan di daerah yang
dijalankan oleh aparat pemerintah daerah. Aparat
pemerintah daerah melaksanakan asas ini dalam
rangka membantu tugas pemerintah pusat.
Kewenangan dari asas ini di daerah dan atau di
d b d i i t hdesa, berupa penugasan dari pemerintah

8. UU no 32/2004 (Psl. 10)( )
DESENTRALISASI ADALAH PENYERAHANDESENTRALISASI ADALAH PENYERAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH
PEMERINTAH KEPADA DAERAH OTONOM
UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSANUNTUK MENGATUR DAN MENGURUS URUSAN
PEMERINTAHAN DALAM SISTEM NEGARA
KESATUAN RI (ayat 1)
DEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHANDEKONSENTRASI ADALAH PELIMPAHAN
WEWENANG PEMERINTAHAN OLEH
PEMERINTAH KEPADA GUBERNUR SEBAGAI
WAKIL PEMERINTAH DAN/ATAU KEPADAWAKIL PEMERINTAH DAN/ATAU KEPADA
INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH
TERTENTU.(ayat 3 dan 5)

9. lanjutanj
TUGAS PERBANTUAN ADALAHTUGAS PERBANTUAN ADALAH
PENUGASAN DARI PEMERINTAH
KEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA DARIKEPADA DAERAH DAN/ATAU DESA DARI
PEMERINTAH PROVINSI KEPADA
KABUPATEN/KOTA DAN/ ATAU DESA
SERTA DARI PEMERINTAH KABUPATEN
KOTA KEPADA DESA UNTUK
S G SMELAKSANAKAN TUGAS
TERTENTU(ayat 5)

10. SISTEM PEMERINTAHAN KITA
Sebenarnya dalam peraturan perundanganSebenarnya dalam peraturan perundangan,
Indonesia tidak mengenal sistem sentralisasi
melainkan sistem desentralisasimelainkan sistem desentralisasi
Hanya saja praktika pemerintahan banyak
yang masih melaksanakan sentralisasi,
terutama dalam waktu yang cukup lama kita
/menggunakan UU no 5/1974

11. SENTRALISASI
WALAUPUN DESENTRALISASI SELALUWALAUPUN DESENTRALISASI SELALU
DIJADIKAN THEMA SENTRAL DARI UU YANG
BARU (22/1999 DAN 32/2004) AKAN TETAPI
UPAYA MELAKUKAN SENTRALISASI
KELIHATANNYA BELUM BISA BERANJAK DARI
WARISAN UU NO 5/1974.WARISAN UU NO 5/1974.
OLEH KARENA ITU ADA TARIK-MENARIK DI
ANTARA KEDUANYA, DAN DAYA TARIK
SENTRALISASI LEBIH KUAT KATIMBANG
DESENTRALISASI.

12. TARIK-MENARIK ANTARA
SENTRALISI dan DESENTRALISASI
Selama ini pelaksanaan sistem sentralisasi dan
desentralisasi sepertinya ada tarik-menarik.desentralisasi sepertinya ada tarik menarik.
Dalam waktu tertentu desentralisasi memihak ke
pemda, di lain waktu yang cukup lama beralih ke
sentralisasi
UU NO 5/74 kuat sekali SENTRALISASInya, UU
22/99 d k l d t li i kno 22/99 ada kelonggaran desentralisasi, akan
tetapi UU no 32/2004 berbau resentralisasinya

13. LANJUTAN
Memang tidak mungkin mutlakMemang tidak mungkin mutlak
desentralisasi, akan tetapi mutlak
sentralisasi banyak kemungkinansentralisasi banyak kemungkinan
bisa terjadi
Dengan kata lain pelaksanaan
otonomi itu belum banyak
perubahan kalau dilihat dari
perspektif peranan daerah.p p p

14. Contoh Tarik menarik
Ketika melaksanqkan kewenangan wajib diKetika melaksanqkan kewenangan wajib di
daerah menurut UU 22/1999, belum dilaksanakan
tiba-tiba kewenangan pertanahan ditarik lagi ke
pemerintah pusat tidak melalui UU melainkanpemerintah pusat tidak melalui UU melainkan
cukup dengan Sk Menteri (dalihnya karena UU
agraria menetapkan pertanahan merupakan
kewenangan pemerintah pusat padahal adakewenangan pemerintah pusat, padahal ada
pasal dalam UU no 22/1999 yang menyatakan UU
dari bidang lain disesuaikan dengan UU no
22/1999 ini)22/1999 ini)

15. lanjutanj
Masih banyak dijumpai departemen sektorMasih banyak dijumpai departemen sektor
yang belum sefaham dengan pelaksanaan
otonomi daerah sehingga perananotonomi daerah, sehingga peranan
sentralisasinya masih menonjol.
Walaupun Kanwil/Kandep banyak yang
sudah tidak ada, akan tetapi perpanjangan
tangannya dibentuk UPT-UPT di daerah.

16. lanjutanj
Kewenangan (dana) dekonsentrasiKewenangan (dana) dekonsentrasi
yang menurut UU nya dilimpahkan ke
Gubernur maka seringkali dijumpaiGubernur, maka seringkali dijumpai
departemen sektor jumping ke UPT-
UPTUPT.
Barangkali karena masih merasa
menerima warisan UU no 5/74 yang
sentralistis.

17. GAMBARAN KEWENANGAN
SENTRALISASI-DESENTRALISASI UU
N05/74.
Sentralisasi,
Pemerintah
Pusat
DT I
Propinsi
DT II
Kab/KM

18. SENTRALISASI dan DESENTRALISASI
MENURUT UU 22/1999
DesentralisasiDesentralisasi
pusat Provinsi Kabupaten/Kotap

19. RESENTRALISASI UU NO 32/2004
ResentralissiResentralissi
Pem
Pusat
PemPem
Prop
Pem
K b/KKab/Ko

20. SUSUNAN PEMERINTAHAN
Susunan pemerintahan (tiers) dan hirarkiSusunan pemerintahan (tiers) dan hirarki
seringkali disamakan. Susunan
pemerintahan merupakan wujud pembagianpemerintahan merupakan wujud pembagian
lingkup kewenangan pemerintahan yang
disusun bertingkat (hirarkis)g ( )
Teori Hirarki (birokrasi Weberian) lebih
mencerminkan dominasi kekuasaan antara
hirarki yang di atas terhadap hirarki yang
dibawah

21. lanjutanj
Semua UU tentang pemerintahan daerahSemua UU tentang pemerintahan daerah
mengenal tiers dan hirarchy disamakan,
kecuali UU no 22/1999 yang istilah hirarkikecuali UU no 22/1999 yang istilah hirarki
tidak dipakai lagi antara susunan Pemeritah
Provinsi dan Kabupaten/Kotap
Susunan (tiers) dalam pemerintahan kita ada
yang disusun 4 susunan (Pemerintah Pusat,y g ( ,
Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa)- UU
no32/2004

22. TIERS dan HIRARCHY
Susunan (tiers) lebih condong sebagaiSusunan (tiers) lebih condong sebagai
Division of Labor, pembagian domain, tugas ,
kewenangan dan tanggung jawab yangkewenangan dan tanggung jawab yang
dilaksanakan oleh masing-masing susunan
pemerintahanpemerintahan
Sedangkan hirarchy lebih condong pada
( )pendekatan pelaksanaan kekuasaan (power)
yang melekat pada masing-masing tingkatan

23. lanjutanj
Oleh karena itu dalam pembagianOleh karena itu dalam pembagian
kewenangan antara susunan
pemerintahan sebaiknya tidakpemerintahan sebaiknya tidak
digunakan pendekatan kekuasaan
(hi ki ) l i k d k t(hirarkis) melainkan pendekatan
kesetaraan, keharmonisan, dan
k i t h d l kkeserasian terhadap pelaksaan
domain, tugas, wewenang dan tg jawab

24. lanjutanj
Sehingga warna dan suasana governanceSehingga warna dan suasana governance
nya lebih kuat katimbang warna dan suasana
government nyagovernment nya
Dalam governance pendekatan partisipasi
dan kesetaraan sangat menonjol
Sedangkan Government kekuasaan
(power)nya lebih kelihatan.

25. CURRENT ISSUES Dalam pengelolan
PEMERINTAHAN
PBB b d E tPBB bersama dengen Eastern
Regional Organization for Public
Administraion (EROPA) tahun 2000 di
Manila menyatakan bahwa perubahany p
paradigma dalam pemerintahan ini
beralih dari Government toberalih dari Government to
Governance

26. lanjutanj
Sebelumnya tahun 1994 PBBSebelumnya tahun 1994 PBB
melakukan penelitian bahwa dari 100
negara yang melaksanakan demokrasinegara yang melaksanakan demokrasi
95 % di antaranya telah melaksanakan
d t li idesentralisasi.
Dengan demikian pemerintahan yang
demokratis salah satu wujudnya
adalah melakukan desentralisasi

27. GLOBAL FORUM KE 6 TAHUN 2005
AKHIR MEI 2005 DI SEOUL KOREAAKHIR MEI 2005 DI SEOUL KOREA
SELATAN BERKUMPUL PEMIMPIN
PEMERINTAHAN DAN AKADEMISIPEMERINTAHAN DAN AKADEMISI
SELURUH DUNIA YANG DIPELOPORI
PBB MENDEKLARASIKAN PERLUNYAPBB MENDEKLARASIKAN PERLUNYA
IKLIM DESENTRALISASI dan
PEMBERDAYAAN LOCAL GOVERNMENTPEMBERDAYAAN LOCAL GOVERNMENT

28. KUTIPAN DEKLARASI SEOUL
“Good Governance requires anGood Governance requires an
appropriate level of decentralization,
innovation and development of localinnovation and development of local
government. Local administration can be
made more effective and autonomous
through the promotion of administrative
and financial decentralization,
fdigitalization of government, and result-
base performance management……..”

29. PEMBAGIAN KEWENANGAN
Sekarang telah dirancang RPP pembagianSekarang telah dirancang RPP pembagian
kewenangan untuk mengganti PP no
25/2000 sesuai dengan UU no32/200425/2000 sesuai dengan UU no32/2004
Penggantian PP 25/2000 perlu dilakukan
karena UUnya telah bergantikarena UUnya telah berganti
Hanya yang perlu dicermati karena UU no
32/2004 berbau resentralisasi maka RPP32/2004 berbau resentralisasi, maka RPP
nanti hendaknya tidak banyak berwarna
sentralisasi

30. lanjutanj
Iklim desentralisasi yang telah melanda belahanIklim desentralisasi yang telah melanda belahan
dunia pemerintahan demokrasi hendaknya
memperoleh perhatian dalam menyusun RPP
kewenangan tersebut
Kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi
perlu dikembangkan dengan tafsir yang lebih bersifatperlu dikembangkan dengan tafsir yang lebih bersifat
demokratis, desentralistis, partisipatif, bukan
semata-mata berprinsip “law and order” yang
mencerminkan pendekatan kekuasaan (power) yang
sentralistis.

31. lanjutanj
Untuk menghindari pelaksanaan pembagianUntuk menghindari pelaksanaan pembagian
kewenangan yang tidak seimbang, perlu
kriteria eksternalitas akuntabilitas dankriteria eksternalitas, akuntabilitas dan
efisiensi diberdayakan dengan asas
kesamaan, kesetaraan, keseimbangan yang, , g y g
horisontal.
Dengan demikian ada descresi daerah untukg
membuat kebijakan yang sesuai dengan
kondisi dan ke anekaragaman daerah

32. SOLUSI DAN SARAN
(1) Kebijakan desentralisasi yang direncanakan(1) Kebijakan desentralisasi yang direncanakan,
dirumuskan, dan ditetapkan oleh pemerintah pusat
(dept sektor) sejak awal melibatkan pemerintah
daerah (provinsi dan Kab/kota)
(2) Keselarasan, keharmonisan, dan kongruensi
kepentingan pem pusat dan daerah perlu dilakukankepentingan pem.pusat dan daerah perlu dilakukan
dengan memberikan kepada daerah diskresi dan
kebebasan untuk melaksanakan kebijakan sesuai
dengan kepentingan, kebutuhan dan kemauan
rakyat daerah masing-masing

33. lanjutanj
(3) Pelaksanaa kewenangan dekonsentrasi(3) Pelaksanaa kewenangan dekonsentrasi
harus dijadikan suatu keharusan pemerintah
pusat (dept sektor) untuk membantu daerahpusat (dept sektor) untuk membantu daerah
dengan tidak strickly defined sesuai
dengan kemauan pusat Melainkandengan kemauan pusat. Melainkan
memberikan diskresi dan kebebasan daerah
untuk menyesuaikan terhadap kebutuhanuntuk menyesuaikan terhadap kebutuhan
dan aspirasi daerah masing-masing.

34. lanjutanj
(4) Sesuai dengan bunyi UU no 32 dan 33 /2004(4). Sesuai dengan bunyi UU no 32 dan 33 /2004
bahwa dana dekonsentrasi dilimpahkan kepada
Gubernur, maka Departemen Sektor tidakGubernur, maka Departemen Sektor tidak
memanfaatkan UPT-UPT yang dibentuk sebagai
realisasi kebijakannya di daerah.
(5) Agar tidak ada ego lokalisme, maka dana
dekonsentrasi dan kebijakan pemerintah pusat di
k b t /k t dik di i l h P i ikabupaten/kota dikoordinasi oleh pem. Provinsi

35. SOLUSI PEMBAGIAN KEWENANGAN
Kewenangan Pemerintah Pusat al:Kewenangan Pemerintah Pusat al:
(1) Dilihat dari substansi pokok departemen
sektor hanya berwenang menetapkan
standard, kriteria, dan kebijakan strategis.
Pelaksanaan dan realisasi kewenangan tsb
berada di daerah sesuai dengan kebutuhan
dan kemampuan daerah

36. Lanjutan Pemerintah Pusatj
(2) Dilihat dari jangkauan (ekternalitas)(2). Dilihat dari jangkauan (ekternalitas)
keluasan wilayah, pemerintah pusat dalam
hal ini Departemen sektor hanyahal ini Departemen sektor hanya
melaksanakan kebijakan strategis tsb yang
meliputi jangkauan keluasan untuk wilayahp j g y
nasional yang lintas provinsial
(3). Dilihat dari asas kemanfaatan( )
(efektivitas) bukan hanya efisiensi saja,
maka pelaksanaan kewenangan strategis…..

37. Lanjutan ..pem pusatj p p
t t i t b t Jik k f tstrategis tersebut. Jika kemanfaatan
pelaksanaannya dilihat dari
penggunaan sumberdaya,
anggaran/pembiayaannya, dan fasilitasgg p y y ,
lainnya dilakukan oleh pemerintah
pusatpusat

38. Kewenangan Pemerintah Provinsig
(1) Melaksanakan standard kreteria dan(1) Melaksanakan standard, kreteria, dan
kebijakan strategis yang ditetapkan oleh
pemerintah Pusat (Dept sektor) untukpemerintah Pusat (Dept. sektor) untuk
wilayah provinsi masing-masing.
(2) Menetapkan kebijakan sesuai dengan
kondisi lingkungan strategis daerahnya
dalam melaksanakan kebijakan pemeintah
pusat tersebut

39. Lanjutan Provinsij
(3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang(3) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang
jangkauan keluasannya meliputi lintas
kabupaten/kota di wilayah provinsinya masing-kabupaten/kota di wilayah provinsinya masing
masing
(4) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan( ) p j
pemerintah pusat jika dilihat dari asas kemanfaatan
yang meliputi penggunaan sdm, biaya, teknologi dan
f ilit l i l bih b f t dil k k difasilitas lainnya lebih bermanfaat dilaksanakan di
wilayah provinsi masing-masing.

40. Kewenangan Pemerintah
Kabupaten/Kotap
(1) Melaksanakan kebijakan pemerintah(1) Melaksanakan kebijakan pemerintah
pusat di daerahnya sesuai dengan kondisi
daerahnya dan koordinasi serta kebijakandaerahnya dan koordinasi serta kebijakan
strategis Provinsi masing-masing
(2).Menetapkan kebijakan strategis sesuai
dengan kondisi daerahnya masing –masing
dalam melaksanakan kebijakan pemerintah
pusat dan kebijakan provinsi

41. Lanjutan Kabupaten/Kotaj p
(3) Menetapkan dan melaksanakan(3). Menetapkan dan melaksanakan
kebijakan pemerintah pusat/provinsi jika
dilihat dari asas kemanfaatan penggunaandilihat dari asas kemanfaatan penggunaan
sdm, biaya, teknologi dan fasilitas lainnya
yang tersedia di daerahnya masing masingyang tersedia di daerahnya masing-masing
lebih bermanfaat kalau dilakukan di
kabupaten/kotakabupaten/kota.

42. PENUTUP
DEMIKIAN POKOK POKOK PEMIKIRANDEMIKIAN POKOK-POKOK PEMIKIRAN
SAYA DALAM RANGKA SUMBANGSIH
SARAN UNTUK PEMBAGIANSARAN UNTUK PEMBAGIAN
KEWENANGAN YANG DIRANCANG
DALAM RPP KEWENANGANDALAM RPP KEWENANGAN
MOHON MAAF KEKURANGAN
TERIMA KASIH