Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
•Download as PPT, PDF•
3 likes•1,797 views
Membahas Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
Similar to Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (20)
More from Frans Dione
More from Frans Dione (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (16)
Peran gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat
- 1. KAJIAN AKADEMISKAJIAN AKADEMIS PEPERAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSATRAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM PEDALAM PEMBINAAN DAN PENGAWASANMBINAAN DAN PENGAWASAN UMUM DAN TEKNISUMUM DAN TEKNIS ATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHANATAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTAOLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA (RAKOR BKPP, GARUT 29 MARET 2017)(RAKOR BKPP, GARUT 29 MARET 2017) Dr. Frans Dione, M.Si IPDN - KEMENDAGRI 0813199906898 fransdionesa@gmail.com
- 2. PEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARAPEMBAGIAN KEKUASAAN NEGARA SECARA HORIZONTAL KEKUASAAN NEGARA PADA UMUMNYA DIBAGI KEDALAM KEKUASAAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF DAN YUDIKATIF, KECUALI DALAM SISTEM PARLEMENTER KEKUASAAN EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF TIDAK DIBAGI. FUNGSI KONTROL DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK OPOSISI. SECARA VERTIKAL KEKUASAAN NEGARA DIBAGI ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PADA NEGARA KESATUAN, ATAU ANTARA NEGARA FEDERAL DENGAN NEGARA ANGGOTA FEDERASI PADA NEGARA FEDERAL.
- 3. Pembagian Kekuasaan secaraPembagian Kekuasaan secara Vertikal:Vertikal: Pembagian Kekuasaan menurut tingkatnya. Dalam hal ini yang dimaksud adalah Pembagian Kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan. Carl J. Friedrich memakai istilah Pembagian Kekuasaan secara Teritorial (Territorial Division of Power). Pembagian Kekuasaan ini dengan jelas dapat kita saksikan kalau kita melakukan perbandingan antara negara KESATUAN, negara FEDERAL serta KONFEDERASI. (Dalam negara Kesatuan jelas sekali terlihat bhw) Pembagian kekuasaan secara vertikal melahirkan garis hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem : 1. Desentralisasi 2. Dekonsentrasi 3. Medebewind
- 4. NEGARA KESATUANNEGARA KESATUAN KEDAULATAN INTERNAL MAUPUN KEDAULATAN EKSTERNAL DIPEGANG OLEH PEMERINTAH PUSAT SUPREMASI PARLEMEN → BAHWA DALAM NEGARA KESATUAN KEDAULATAN TIDAK TERBAGI; TIDAK ADANYA BADAN LAIN/TAMBAHAN YANG BERDAULAT→ DAERAH OTONOM TIDAK MEMPUNYAI KEDAULATAN DAN HANYA MENJALANKAN HUKUM YANG SUDAH DIBUAT OLEH PEMERINTAH PUSAT KEKUASAAN DAERAH TERGANTUNG PEMBERIAN DARI PEMERINTAH PUSAT (INDONESIA : PASAL 18 UUD 1945 DENGAN OTONOMI LUAS)
- 5. BAGAN NEGARA KESATUANBAGAN NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERANGKAT PUSAT DI DAERAH PEMEGANG KEDAULATAN NEGARA PROSES DESENTRALISASI PROSES DEKONSENTRASI
- 6. Desentralisasi dan SentralisasiDesentralisasi dan Sentralisasi Konsensus nasional mengenai keberadaan desentralisasi dalam Negara Kesatuan Indonesia tersebut mengandung arti bahwa penyelenggaraan kelembagaan dan administrasi negara Indonesia tidak hanya semata-mata atas dasar asas sentralisasi, tetapi juga dengan desentralisasi dan otonomi daerah sebagai perwujudannya. Dengan demikian, setidak-tidaknya di kalangan Pembentuk UUD 1945 dan penyelenggara organisasi negara Indonesia telah diterima pemikiran yang mendasar bahwa : Sentralisasi dan desentralisasi masing-masing sebagai asas kelembagaan tidak ditempatkan pada kutub yang berlawanan (dichotomy), tetapi kedua asas tersebut merupakan suatu rangkaian kesatuan (continuum). Kedua asas ini memiliki fungsi yang berlainan, tetapi saling melengkapi bagi keutuhan organisasi negara. Sentralisasi berfungsi menciptakan keseragaman, sedangkan desentralisasi menciptakan keberagaman dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- 7. 7 DUA AZAS YANG KONTINUMDUA AZAS YANG KONTINUM AZAS DESENTRALISASI DAN AZAS SENTRALISASI TIDAK BERSIFAT DIKOTOMIS TETAPI KONTINUM. TIDAK MUNGKIN DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI DESENTRALISASI TANPA SENTRALISASI AKAN TERJADI DISINTEGRASI SENTRALISASI TANPA DESENTRALISASI AKAN TERJADI DISINTEGRASI
- 8. POLA HUBUNGAN KEKUASAAN PUSAT DAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA POLA HUBUNGAN KEKUASAAN PUSAT DAN DAERAH DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA Pemerintahan DaerahPemerintahan Daerah Pemerintahan PusatPemerintahan Pusat NegaraNegara DaerahDaerah Sebagiandiserahkan. BinwasAgarOtonomi TidakMelanggar Kedaulatan KedaulatanKedaulatan OtonomiOtonomi OtonomiDibatasiOleh Kedaulatan Pusat/negara adalah kesatuan masyarakat hukum yang berdaulat yang berhak mengatur dan mengurus diri sendiri yang mempunyai batas wilayah tertentu. Pusat/negara adalah kesatuan masyarakat hukum yang berdaulat yang berhak mengatur dan mengurus diri sendiri yang mempunyai batas wilayah tertentu. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya yang mempunyai batas wilayah tertentu dalam ikatan NKRI. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diserahkan kepadanya yang mempunyai batas wilayah tertentu dalam ikatan NKRI.
- 9. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH PADA NEGARA KESATUAN PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH DAERAH URUSAN EKSLUSIF URUSAN A URUSAN A URUSAN A URUSAN A URUSAN B URUSAN B URUSAN dst URUSAN dst URUSAN B URUSAN B URUSAN dst URUSAN dst
- 10. NEGARA FEDERALNEGARA FEDERAL KEDAULATAN EKSTERNAL DIPEGANG OLEH PEMERINTAH FEDERAL, SEDANGKAN KEDAULATAN INTERNAL DIPEGANG OLEH NEGERA BAGIAN PEMBAGIAN KEKUASAAN ANTARA PEMERINTAH FEDERAL DENGAN NEGARA BAGIAN DIATUR DALAM KONSTITUSI YANG TIDAK DAPAT DITARIK SECARA SEPIHAK; DALAM KONSTITUSI DAPAT DIURAIKAN KEKUASAAN PEMERINTAH PUSAT DAN SISANYA (RESERVE OF POWER) MENJADI KEKUASAAN NEGARA BAGIAN ATAU SEBALIKNYA PERUBAHAN KONSTITUSI DILAKUKAN OLEH NEGARA- NEGARA BAGIAN MELALUI REFERENDUM.
- 11. HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH PADA NEGARA FEDERAL NEGARA FEDERAL NEGARA BAGIAN URUSAN D URUSAN D URUSAN A URUSAN A URUSAN B URUSAN B URUSAN C URUSAN C URUSAN E URUSAN E URUSAN dst URUSAN dst
- 12. DESAIN OTONOMI DAERAH MENURUT UUD 1945DESAIN OTONOMI DAERAH MENURUT UUD 1945 1. NKRI Dibagi Ke dalam Daerah Provinsi Dan Kab/Kota. Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota masing- masing mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dgn UU. 2. Pemerintahan Daerah Mengatur Dan Mengurus Urusan Pemerintahan Berdasarkan Azas Otonomi Dan Tugas Pembantuan; 3. Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 4. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas- luasnya, kecuali yang oleh Undang-undang dinyatakan sebagai kewenangan pusat.
- 13. ESENSIESENSI BINWAS TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAHBINWAS TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH Pemerintah Pusat harus menjamin kedaulatan nasional tetap ditegakkan di seluruh wilayah Indonesia yaitu ditegakkannya hukum nasional termasuk oleh daerah otonom sehingga pemerintah pusat melakukan pengawasan terhadap daerah otonom. Pemerintah pusat harus menjamin daerah otonom mampu memahami dan mencapai tujuan dari kebijakan nasional (hukum nasional) sehingga pemerintah pusat melakukan pembinaan kepada daerah otonom. Pengawasan oleh pusat kepada daerah bukan pengawasan manajemen organisasi.
- 14. KEKUASAAN PEMERINTAHANKEKUASAAN PEMERINTAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN PROVINSIPROVINSI Penyerahan Sebagian Urusan Laporan PUSAT DAERAH Otonomi Seluas-luasnya Ps 18 (5) UUD ‘45 KAB/KOTAKAB/KOTA
- 16. WAJIBWAJIB PELAYANAN DASARPELAYANAN DASAR NON PELAYANAYAN DASARNON PELAYANAYAN DASAR PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKURENPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PILIHANPILIHAN 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. PU & Tata Ruang; 4. Perumahan & Kwsan Permukiman 5. Tramtibum & linmas 6. Sosial 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. PU & Tata Ruang; 4. Perumahan & Kwsan Permukiman 5. Tramtibum & linmas 6. Sosial 1. Tenaga Kerja, 2. Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, 3. Pangan, 4. Pertanahan, 5. Lingkungan Hidup, 6. Adminduk & Capil, 7. PMD, 8. Pengendalian Pddk &KB, 9. Perhubungan, 10.Kominfo, 11.Koperasi, Usaha Kecil & Menengah , 12.Penanaman Modal, 13.Kepemudaan & Olahraga, 14.Statistik, 15.Persandian, 16.Kebudayaan, 17.Perpustakaan dan 18.Kearsipan 1. Tenaga Kerja, 2. Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak, 3. Pangan, 4. Pertanahan, 5. Lingkungan Hidup, 6. Adminduk & Capil, 7. PMD, 8. Pengendalian Pddk &KB, 9. Perhubungan, 10.Kominfo, 11.Koperasi, Usaha Kecil & Menengah , 12.Penanaman Modal, 13.Kepemudaan & Olahraga, 14.Statistik, 15.Persandian, 16.Kebudayaan, 17.Perpustakaan dan 18.Kearsipan 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi 1. Kelautan & Perikanan 2. Pariwisata 3. Pertanian 4. Kehutanan 5. ESDM 6. Perdagangan 7. Perindustrian 8. Transmigrasi Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria tertentu Dibagi berdasarkan prinsip Eksternalitas, Akuntabilitas dan Efisiensi dan Kriteria tertentu Pilihan Sesuai Potensi, Keunggulan Daerah Pilihan Sesuai Potensi, Keunggulan Daerah Dimungkinkan Penggabungan Dengan kriteria tertentu dan tetap memperhatikan kompetensi urusan Dimungkinkan Penggabungan Dengan kriteria tertentu dan tetap memperhatikan kompetensi urusan Note : Menunjukkan skala prioritas
- 17. KEKUASAAN PEMDA KEKUASAAN PEMDA MENGATURMENGATUR MENGURUSMENGURUS BINWAS PUSAT MEMBUAT PERDA DAN PERKADA MENYEDIAKAN BARANG DAN JASA PUBLIK DAERAH
- 18. KEKUASAAN MENGATUR KEKUASAAN MENGATUR PERATURAN DAERAH PERATURAN DAERAH PERATURAN KDH PERATURAN KDH Semua Pengaturan Yang Membebani atau Membatasi Masyarakat. Otonomi DaerahOtonomi Daerah Tugas Pembantuan Tugas Pembantuan Peraturan Yang Lebih Tinggi Peraturan Yang Lebih Tinggi Menjalankan Perda dan Peraturan Perundang-Undangan atau Kewenanganna.
- 19. ASPEKASPEK YANG DIYANG DIBINWASBINWAS OLEH GUBERNUR SEBAGI WAKIL PEMERINTAH PUSATOLEH GUBERNUR SEBAGI WAKIL PEMERINTAH PUSAT GUB WK PUSAT PERDA PEMBINAAN PENGAWASAN PREVENTIF PERKADA/ KEP KDH KINERJA REPRESIF PERSELISIHAN
- 20. KEWENANGAN BINWAS PEMERINTAH PUSATKEWENANGAN BINWAS PEMERINTAH PUSAT Binwas Umum yang meliputi binwas terhadap aspek pembagian Urusan Pemerintahan, kelembagaan Daerah, kepegawaian pada Perangkat Daerah, keuangan Daerah, pembangunan Daerah, pelayanan publik di Daerah, kerja sama Daerah, Kebijakan Daerah, Kepala Daerah dan DPRD. Binwas Teknis Dilakukan Oleh K/L. Pengawasan oleh Mendagri dan K/L dilakukan oleh APIP masing-masing K/L (Ps 377 ayat 3)
- 21. PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASIPEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI PEMERINTAHPEMERINTAH MendagriMendagri PembinaanPembinaan PengawasanPengawasan EvaluasiEvaluasi Binwas UmumBinwas Umum Binwas TeknisBinwas Teknis K/LK/L Secara Nas. koordinasi Mendagri ProvinsiProvinsi Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis Gubernur sbg wakil Pem. Binwas umum & teknis Kab/KotaKab/Kota Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah PemdaPemda Penghargaan & Sanksi Penghargaan & Sanksi
- 22. KORBINWAS PEMDAKORBINWAS PEMDA PEMERITAH PUSATPEMERITAH PUSAT PROVINSIPROVINSI KORBINWAS Gub Wk Pem Pusat Gub Wk Pem Pusat KAB/KOTAKAB/KOTA Mendelegasikan KORWAS Pembinaan
- 23. KEWENANGANKEWENANGAN UMUM GWPPUMUM GWPP Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah pejabat pemerintah pusat yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian wewenang pemerintah pusat berupa binwas kepada daerah kab/kota berdasarkan aturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. GWPP tidak memiliki otonomi, sehingga tidak berwenang untuk membuat peraturan.
- 24. TUGAS GWPPTUGAS GWPP a) Mengoordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tugas Pembantuan di Daerah kabupaten/kota; b) Melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c) Memberdayakan dan memfasilitasi Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d) Melakukan evaluasi terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang RPJPD, RPJMD, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, tata ruang daerah, pajak daerah, dan retribusi daerah; e) Melakukan pengawasan terhadap Perda Kabupaten/Kota; dan f) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 25. WEWENANG GWPPWEWENANG GWPP a) Membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota; b) Memberikan penghargaan atau sanksi kepada bupati/wali kota terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; c) Menyelesaikan perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar-Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi; d) Memberikan persetujuan terhadap rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten/kota; dan e) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 26. TUGAS DAN WEWENANG GWPP SELAIN BINWASTUGAS DAN WEWENANG GWPP SELAIN BINWAS a) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar Daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; b) Mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya; c) Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Pusat atas usulan DAK pada Daerah kabupaten/kota di wilayahnya; d) Melantik bupati/wali kota; e) Memberikan persetujuan pembentukan Instansi Vertikal di wilayah provinsi kecuali pembentukan Instansi Vertikal untuk melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan pembentukan Instansi Vertikal oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; f) Melantik kepala Instansi Vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian yang ditugaskan di wilayah Daerah provinsi yang bersangkutan kecuali untuk kepala Instansi Vertikal yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut dan kepala Instansi Vertikal yang dibentuk oleh kementerian yang nomenklaturnya secara tegas disebutkan dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan g) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 27. UPAYA PENGUATAN IKATAN ANTARAUPAYA PENGUATAN IKATAN ANTARA GUBERNUR DENGAN PEMERINTAH PUSATGUBERNUR DENGAN PEMERINTAH PUSAT Harus ada mekanisme over role mechanisme dimana Pemerintah Pusat dapat mengambil alih tugas dan wewenang Gubernur sebagi Wakil Pemerintah Pusat apabila tidak dilaksanakan; Dibangun suatu ikatan melalui kekuatan keuangan (financial power) yang diberikan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, sehingga ada keterikatan secara finansial antara Gubernur sebagi wakil pemerintah pusat.
- 28. TANTANGAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN GWPPTANTANGAN PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN GWPP Pemerintah pusat saat ini belum menghendaki adanya penambahan unit kerja Dekonsentrasi baru yang membebani APBN; Jika Presiden tidak menghendaki adanya unit kerja dekonsentrasi baru, maka keberadaan unit kerja pada sekretariat GWPP harus ditata kembali. Alternatif yang dapat diambil untuk kelembagaan GWPP adalah menggunakan model inkorporasi (fusion model) dimana unit kerja pada set GWPP disatukan dengan unit kerja pada sekretariat daerah dan perangkat daerah lain yang mempunyai fungsi terkait dengan tugas dan wewenang GWPP. Anggaran Program dan kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi GWPP tetap dibiayai dari dan atas beban APBN.
- 29. TERIMA KASIHTERIMA KASIH S U M A T E R A K A L IM A N T A N J A V A I R I A N J A Y A
Editor's Notes
- Pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritoir tertentu. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subyek dan bukan obyek otonomi perlu dicanangkan di masa depan untuk meluruskan penyelenggaraan otonomi daerah. Telah lama Hatta (1957) menegaskan bahwa otonomisasi suatu masyarakat oleh Pemerintah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi tetapi juga mendorong berkembangnya prakarsa sendiri dalam pembentukan dan pelaksanaan kebijakan untuk kepentingan masyarakat setempat. Dengan berkembangnya prakarsa sendiri tercapailah apa yang dimaksud dengan demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.