Desentralisasi masa orde lama 3b

1. PERKEMBANGAN DESENTRALISASI
DI INDONESIA PADA MASA
ORDE LAMA (1945-1968)
Oleh : Dr. Frans Dione, S.IP.,M.Si

2. KARAKTERISTIK UU NO. 1 TAHUN 1945
PERATURAN MENGENAI KOMITE NASIONAL DAERAH:
• Bentuk dan susunan pemerintahan terdiri dari :
kepresidenan; kota berotonomi; kabupaten; lain-lain daerah
yang dianggap perlu oleh pemerintah.
• KND menjadi Badan Perwakilan Rakyat Derah (BPRD), yang
bersama-sama dengan dan dipimpin oleh KDH menjalankan
pekerjaan ”mengatur rumah tangga daerahnya, asal tidak
bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah yang lebih luas daripadanya”.
• Badan eksekutif, yang bersama-sama dan dipimpin oleh KDH
”menjalankan pemerintahan sehari-hari”.
• Kedudukan KDH : alat pusat dan daerah; ketua BPRD bukan
anggota; ketua dan anggota BED.
• KDH diangkat oleh pusat dari anggota KND, masa jabatan
tidak terbatas.
• KDH dalam menjalankan tugasnya sehari-hari bertanggung
jawab kepada BPRD.
29/09/2019 2Pertemuan Ke-4

3. KARAKTERISTIK UU. NO. 22/1948 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH :
• Bentuk dan susunan pemerintahan : propinsi, kabupaten
(kota besar); desa (kota kecil).
• Unsur pemerintah daerah: DPRD dan DPD (collegial
bestuur).
• Kedudukan KDH : alat pusat dan derah; bukan ketua
dan bukan anggota DPRD; ketua dan anggota DPD.
• KDH diangkat oleh pusat dari calon yang diajukan
DPRD; pusat terikat kepada calon yang diajukan DPRD;
masa jabatan 5 tahun.
• KDH menjalan pemerintahan sehari-hari, ia bertanggung
jawab kepada DPRD bersama-sama dengan anggota DPD
lainnya atau sendiri-sendiri.
• KDH sebagai alat pusat mengawasi DPRD dan DPD.
29/09/2019 3Pertemuan Ke-4

4. KARAKTERISTIK PEMERINTAHAN DI DAERAH
BERDASARKAN UU NO. 44 TAHUN 1950 :
• Pada tanggal 24 Desember 1946 berdirilah Negara
Indonesia Timur (NIT) sebagai hasil Konferensi Malino dan
DEN Pasar, akibat Politik Devide Et Impera, Pemerintah
Belanda.
• Bulan Mei 1950, tercapailah persetujuan antara
pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan
Pemerintah Indonesia Proklamasi (Yogyakarta) untuk
membentuk NKRI.
• Untuk menyesuaikan pemerintah daerah dengan keadaan
yang akan datang itu (NKRI), maka pemerintah NIT
menetapkan suatu peraturan desentralisasi yang termuat
dalam UU NIT No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah-Daerah Indonesia Timur. Isinya banyak
mengambil alih ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 1948
dengan perubahan seperlunya.
29/09/2019 4Pertemuan Ke-4

5. • Menurut UU ini NIT terbagi dalam tiga tingkatan
daerah otonom yaitu :
• Daerah.
• Daerah Bagian.
• Daerah Anak Bagian.
• Pemerintah Daerah terdiri dari DPR dan Dewan
Pemerintah. KDH adalah ketua dewan pemerintah.
• Masa jabatan DPR dan Dewan Pemerintah adalah 3
tahun.
• KDH dipilih dan diangkat oleh presiden NIT dari
dua sampai empat orang calon yang diajukan DPR.
KDH daerah bagian/daerah anak bagian diangkat
oleh dewan pemerintah daerah.
• KDH adalah alat pemerintah pusat.
• Berhubung UU NIT No. 44 tahun 1950 ini dibentuk
menjelang pembubaran NIT dan penggabungannya
kedalam NKRI (17 agustus 1950) maka UU ini tidak
terlaksana seluruhnya.
29/09/2019 5Pertemuan Ke-4

6. KARAKTERISTIK UU NO. 1 TAHUN 1957
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH:
• Wilayah Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar
dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri disebut daerah swatantra yang terdiri dari :
Daerah Tingkat I ; Daerah Tingkat II Dan Daerah
Tingkat III.
• Unsur pemerintah daerah : DPRD dan DPD; Corak
Pemerintahan ”Collegial Bestuur”.
• Kedudukan KDH : alat daerah semata-mata; ex-officio
ketua dan anggota DPD.
• Pengangkatan KDH : dipilih oleh dan dari anggota
DPRD; disyahkan oleh pejabat yang berwenang;
diberhentikan atas keputusan DPRD dan disyahkan oleh
pejabat yang berwenang.
• KDH bersama DPD menjalankan pemerintahan yang
telah diatur oleh DPRD; bertanggung jawab secara
kolektif kepada DPRD.
29/09/2019 6Pertemuan Ke-4

7. KARAKTERISTIK PENPRES NO. 6/1959
TENTANG PEMERINTAH DAERAH :
• Bentuk dan Susunan Pemerintahan, Tetap Tidak Berubah
Menurut UU no. 1/1957.
• Unsur pemerintah daerah terdiri dari ”Kepala Daerah” dan
”DPRD”.
• Sifat dan corak pemerintahan : Tunggal (eenhoofdig bestuur).
• KDH dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH) yang bebas
dari keanggotaan parpol.
• Kedudukan KDH : mempunyai kedudukan rangkap sebagai
alat pusat dan alat daerah; ketua DPRD dan bukan anggota.
• KDH diangkat oleh pusat dan tidak dapat diberhentikan
karena keputusan DPRD.
• KDH menjalankan urusan pemerintahan umum dan urusan
otonomi daerah; berwenang untuk menangguhkan keputusan
DPRD.
• KDH bertanggung jawab kepada presiden; dibidang otonomi
“memberikan pertangungjawaban kepada DPRD”.
29/09/2019 7Pertemuan Ke-4

8. KARAKTERISTIK UU NO. 18/1965
TENTANG POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH :
• Susunan dan tingkatan pemerintahan : Propinsi/Kota
Raya Dati I; Kabupaten/Kotamadya Dati II;
Kecamatan/Kotapraja Dati III.
• Unsur pemerintah daerah : Kepala Daerah dan DPRD.
• Sifat dan corak pemerintahan : Tunggal.
• Kedudukan KDH: mempunyai kedudukan rangkap (dual
function), sebagai alat pusat dan alat daerah, tidak
merangkap lagi sebagai ketua dan anggota DPRD.
• KDH dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Badan
Pemerintah Harian (BPH)..
• KDH diangkat oleh presiden dari calon yang diajukan
DPRD.
• Wewenang dan pertanggungjawaban KDH, tidak secara
eksplisit ditegaskan dalam UU tsb; pimpinan DPRD dalam
menjalan tugasnya bertanggung jawab kepada KDH.
29/09/2019 8Pertemuan Ke-4