Materi Kuliah Pemerintah Daerah & Otonomi Daerah

2.  Penyelenggaraan pemerintahan daerah
memerlukan sumber daya manusia sbg
pelaksananya. Pemerintahan daerah akan dapat
diselenggarakan dgn baik , efektif dan efesien
jika didukung sumber daya manusia yg
kompeten.
 Sumber daya manusia pada pemerintahan daerah
disebut pegawai pemerintah daerah. Pegawai
pemerintahan daerah adh pegawai negeri sipil
pada pemerintah daerah.
 PNS adh unsur aparatur negara yg bertugas
memberikan pelayanan kpd masy scr profesional,
jujur, adil dan merata dlm penyelenggaraan
tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

3.  Integrated System
Sistem kepegawaian yg manajemen kepegawaiannya mulai dr
rekruitmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
penggajian dan pensiun ditentukan oleh pusat. Sistem ini
umumnya dilaksanakn di negara2 berkembang, karena
ketidakmampuan daerah untuk menggaji pegawai. Di samping
itu pegawai jg difungsikan juga sbg alat perekat negara dan
bangsa.
 Separated System
Sistem kepegawaian yg manajemen kepegawaiannya mulai dr
rekruitmen, penempatan, pengembangan, penilaian sampai
penggajian dan pensiun dilaksankan oleh masing2 daerah.
Umumnya sistem ini dilaksanakan di negara2 maju, krn daerah
mampu menggaji pegawainya. Di negara2 yg tlh maju mslh
integrasi bangsa tlh selesai oki yg mjd komitmen adh
profesionalisme pgw dlm memberikan pelayanan publik
 Unified System

4.  Unified System
sistem kepegawaian yg yg manajemen
kepegawaiannya mulai dr rekruitmen,
penempatan, pengembangan, penilaian,
sampai penggajian dan pensiun oleh suatu
lembaga di tingkat nasional yg khusus
dibentuk u keperluan tersebut.

5.  UU No 22 th 1999 menganut model separated
system
 UU No 43 th 1999 ttg Pokok2 Kepegawaian
menganut model unified system
 UU No. 32 th 2004 menganut integrated system .
 Pasal 129 UU No. 32 th 2004 dinyatakan bhw
pmth melaks pembinaan manaj PNS daerah scr
nasional yg meliputi penetapan formasi,
pengadaan, pengangkatan, pemindahan,
pemberhentian, penetapan pensiun, gaji,
tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban
kedudukan hukum, pengembangan potensi dan
pengendalian jumlah.

6. Terdiri dari :
a. PNS
b. Anggota TNI
c. Anggota POLRI
Disamping Pegawai Negeri, sistem
kepegawaian jg mengenal pejabat negara.
Pejabat Negara adh orang yg diangkat u
menduduki suatu jabatan tertentu

7.  Presiden dan wakil presiden
 Ketua, wakil ketua dan anggota MPR
 Ketua, wakil ketua dan anggota DPR
 Ketua, wakil ketua, Ketua Muda, Hakim Agung pada MA,
Ketua, wakil ketua dan hakim pada semua badan
peradilan. Hakim pada Badan Peradilan adh hakim yg
berada di lingk Peradilan Umum, Peradilan TU, Peradilan
Militer dan Peradilan Agama.
 Ketua, wakil ketua dan anggota Mahkamah Konstitusi
 Ketua, wakil ketua dan anggota BPK
 Menteri dan Jabatan yg setingkat menteri
 Kepala Perwakilan RI di luar negeri yg berkedudukan sbg
dubes luar biasa dan berkuasa penuh
 Gubernur dan wakil gubernur
 Bupati /walikota dan wakil bupati/walikota
 Pejabat Negara lain yg ditentukan oleh Undang-Undang

8.  Adlh PNS provinsi/kabupaten/kota, yg
gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja
pada pemerintah daerah atau dipekerjakan di
luar instansi induknya

9.  FORMASI
 REKRUITMEN
 PENGANGKATAN
 PENGGAJIAN
 PENGEMBANGAN
 PEMBERHENTIAN

10.  FORMASI adh penentuan jumlah dan susunan
pangkat PNSyg diperlukan agar mampu
melaksanakan tugas pokok yg ditetapkan
oleh pejabat yg berwenang.
 Jumlah pegawai negeri yg diperlukan
ditetapkan berdasarkan beban kerja suatu
orgs u suatu jangka waktu tertentu.
 Formasi PNS Daerah provinsi/kabupaten/kota
berdasarkan UU No 32/2004 psl 132
ditetapkan oleh Menpan atas usul gubernur.

11.  Kebijakan manajemen pegawai negeri sipil
berada di tangan presiden selaku kepala
pemerintahan, u itu mslh pengangkatan,
pemindahan dan pemberhentian dilakukan
oleh presiden. Namun presiden
mendelegasikan kewenangannya kpd Pejabat
Pembina Kepegawaian Pusat dan
menyerahkan sebagian kewenangannya kpd
Pejabat Kepegawaian Daerah.

12.  Pengangkatan calon PNS Daerah di
lingkungannya
 Penganggakatan mjd PNS Daerah bg calon
PNS Daerah di lingkungannya.
 Pengangkatan mjd PNS Daerah bg calon PNS
Daerah yg tewas atau cacat krn dinas.
 Pengangkatan mjd PNS Daerah bg calon PNS
Daerah yg telah menjalani masa percobaan
lebih dr 2 tahun.

13.  PENGUMUMAN
 PERSYARATAN ADM
 TES KOMPETENSI DAN PSIKOTES
 TES PRAKTEK
 PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
 PEMBERKASAN ULANG
 SK DAN NIP
 CPNS
 PRAJABATAN
 TES KESEHATAN
 PNS
 PENEMPATAN

14.  Ia – SD sederajat
 Ic – SLTP sederajat
 II a – SLTA sederajat,D1
 II b – Sekolah guru LB, D2
 IIc – D3 sederajat
 IIIa – S1 , D4
 IIIb – Dokter, Apoteker, S2, Specialis
 IIIc – Doktor (S3), Spesialis II


15.  Atas permintaan sendiri
 Meninggal dunia
 Hukuman disiplin
 Perampingan organisasi pemerintah
 Menjadi anggota partai politik
 Dipidana penjara
 Dinyatakan hilang
 Keuzuran jasmani
 Mencapai batas usia pensiun

16.  U PNS Pusat yg berpangkat Pembina Utama
gol ruang IV/c, Pembina Utama Madya gol
ruang IV/d dan Pembina Utama gol ruang
IV/e pemberhentiannya ditetapkan oleh
Presiden. Adapun u PNS Pusat yg berpangkat
Pembina Tingkat I gol ruang IV/b ke bawah
dan PNS pusat yg tdk memenuhi syarat u
diangkat mjd PNS Pusat di lingkungannya
ditetapkan oleh Pjbt Pembina Kepeg Pusat.

17.  Pemberhentian calon PNS Daerah Kab/Kota yg
tdk memenuhi syarat u diangkat mjd PNS
Daerah di lingknya.
 Pemberhentian PNS Daerah Kab/Kota yg
berpangkat Pembina Utama gol ruang IV/e ke
bawah

18.  Untuk mewujudkan penyelg tugas pmthan
dan pembangunan diperlukan PNS yg
profesional dan bertanggung jawab, jujur dan
adil.
 Agar dapat mengoptimalkan kemampuannya
dlm menjalankan tugas dan fungsinya, maka
karier PNS perlu dikembangkan sesuai
dengan kemampuannya.

19. 1. Sistem Prestasi kerja
adh sistem kinerja obyektif PNS dlm
menjalankan tugasnya berdasarkan
kompetensinya.
1. Sistem karier
Tersedianya jenjang kepangkatan. Jabatan
karir dibedakan : Jabatan Struktural
danJabatan Fungsional

20.  Kenaikan pangkat Reguler
yg secr otomatis dapat diterima PNS, dapat
diberikan setingkat lebih tinggi jika
sekuarng2nya lebih 4 tahun dlm jabatan
terakhir, penilaian prestasi kerja
sekurang2nya bernilai baik dalam 2 tahun
terakhir.
 Kenaikan pangkat pilihan
 Kenaikan pangkat pengkat pengabdian

21. Pangkat Golongan Ruang
Juru Muda I A
Jurru Muda tk 1 I B
Juru I c
Juru tk I I D
Pengatur muda II A
Pengatur Muda tkt I II B
Pengatur II C
Pengatur Tk1 II D
Penata Muda III A
Penata Muda Tk 1 III B
Penata III C
Penata Tk 1 III D
Pembina IV A

22. Eselon Jabatan
Ib Dekretaris Daerah
II a Kepala Dinas, Asda, Kpl lbg
teknis, Badan, Sekt DPRD,
II b Kepala Biro
III a Kepala Kantor, Kabag, Kabid,
Kpl UPTD
IVa Kpl Subbag, Kasubbidang, Kpl
Seksi

23. Eselon Jabtan
Iia Sekretaris Daerah
Iib Kpl Dinas, Asda, Kpl badan Dan
Sek DPRD
IIIa Kepala kantor, Kepala Bid, camat
IVa Kpl subbag, kasiubid, Sekt Camat,
Kpl seksi, Lurah, Ka.UPTD, Kpl lbg
Teknis Daerah
IVb Sekt Kelurahan, kaseksi pd
kelurahan