Dokumen tersebut membahas tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945. Secara garis besar diatur bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah yang mempunyai otonomi luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

1. Hubugan struktural dan
Fungsional Pemerintah
Pusat dan Daerah
Menurut UUD 1945
Oleh Kelompok 3

2. ALIF NURAHMANDA
(03)
ANDIK PURNOMO
(04)
BERLYAN ANGGITA PUTRI (05)
DHIMAS ULFA LATHIFAH
(07)
IRMA ANISHA RISTIANI
(14)
TITANIA INTAN P.
(27)

3. Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah
Berdasarkan Pasal 18 UUD 1945
1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota,
yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota
memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala
Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara
demokratis.

4. 5. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah
Pusat.
6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan
daerah dan peraturan-peraturan lain untuk
melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan
pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

5. Pasal 18 A
1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota
atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur
dengan Undang-undang dengan memperhatikan
kekhususan dan keragaman daerah.
2. Hubungan keuangan, pelayanan umum,
pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya
lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan
daerah diatur dan dilaksanakan secara adil
dan selaras berdasarkan undang-undang.

6. Pasal 18B
1. Negara mengakui dan menghormati
satuan-satuan pemerintahan daerah yang
bersifat khusus atau bersifat istimewa yang
diatur dengan Undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih
hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
yang diatur dalam undang-undang.

7. Konstruksi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi
daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 di dalam Bab VI
yang terdiri dari Pasal 18, 18A dan 18B. Pengaturan dalam pasalpasal tersebut merupakan satu kesatuan pengaturan yang
meliputi susunan pemerintahan, pengakuan terhadap
keanekaragaman dan keistimewaan daerah, dan kerangka
sistem otonomi.
Berdasarkan konstruksi dalam UUD 1945 tersebut, maka untuk
penyelenggaraan pemerintahan dalam negara
kesatuan Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan
provinsi dibagi lagi menjadi daerah-daerah kabupaten dan kota.
Setiap daerah propinsi, kabupaten dan kota merupakan
pemerintah daerah yang diberi kewenangan mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan yang berdasarkan pada
asas otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.

8. Berdasarkan UUD 1945 ciri-ciri umum penyelenggaraan
pemerintahan di Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah daerah terbentuk karena dibentuk oleh
Pemerintah sehingga dapat dihapus oleh Pemerintah
melalui proses hukum.
2. Di wilayah Indonesia dibentuk provinsi dan di wilayah
provinsi di bentuk kabupaten dan kota sebagai daerah
otonom.
3. Pembentukan wilayah di atas mempunyai konsekuensi
bahwa kebijakan desentralisasi dibuat oleh pemerintah
sedangkan penyelenggaraan otonomi daerah
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta
masyarakat sebagai cerminan pemerintahan yang
demokratis.

9. 4. Hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah
otonom (provinsi,kabupaten dan kota) adalah bersifat
tergantung dan bawahan (dependent and
subordinate). Prinsip ini berbeda dengan hubungan
antara negara bagian dengan pemerintah federal yang
menganut prinsip federalisme yang sifatnya independen
dan koordinatif.
5. Adanya pembagian dan penyerahan urusan kepada
daerah otonom.
6. Gubernur merupakan wakil pemerintah yang ada di
daerah untuk melaksanakan urusan Pusat yang ada di
daerah.
7. Terdapatnya perbedaan sumber daya alam dan
sumber daya manusia pada masing-masing daerah,
maka perimbangan keuangan antara pemerintah pusat
dan daerah menjadi sangat penting bagi terciptanya
penyelenggaraan otonomi daerah dalam kerangka
negara keatuan.

10. Dari konstruksi yang terdapat dalam Pasal 18, Pasal
18A dan Pasal 18B UUD 1945 maka hak, kewenangan
dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah
tangga daerah lebih diarahkan pada pemenuhan
kepentingan masyarakat.
Sebagai penjabaran Pasal 18, 18A dan 18B, maka
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menggariskan
bahwa maksud dan tujuan pemberian otonomi
daerah adalah memacu kesejahteraan,
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta
meningkatkan pendayagunaan potensi daerah
secara optimal dan terpadu dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan rakyat; menggalakkan
prakarsa dan peran serta aktif masyarakat dalam
penyelenggaraan otonomi daerah secara luas,
nyata, dan bertanggungjawab, serta memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa, peningkatan
pelayanan publik dan daya saing daerah.

11. Asas Dalam Penyelenggaraan Hubungan Pemerintah Pusat
dan Daerah.
Secara teoritis, hubungan kekuasaan antara pemerintah
dengan pemerintah daerah didasarkan atas 3 (tiga) asas,
yaitu:
(a) asas desentralisasi; Dalam asas desentralisasi ada
penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat
kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu,
sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa
sepenuhnya baik menyangkut kebijakan, perencanaan,
pelaksanaan, dan pembiayaan.
(b) asas dekonsentrasi; Pada asas dekonsentrasi yang
terjadi adalah pelimpahan wewenang kepada aparatur
pemerintah pusat di daerah untuk melaksanakan urusan
pemerintah pusat di daerah dalam arti bahwa kebijakan,
perencanaan, dan biaya menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat, sedangkan aparatur pemerintah pusat
di daerah bertugas melaksanakan.

12. c) asas tugas pembantuan : Sementra Asas
pembantuan berarti keikutsertaan pemerintah daerah
untuk melaksanakan urusan pemerintah pusat di
daerah itu, dalam arti bahwa organisasi pemerintah
daerah memperoleh tugas dan kewenangan untuk
membantu melaksanakan urusan-urusan pemerintah
pusat

13. Asas- asas pemerintahan yang baik dalam UU Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah meliputi :
1.
Asas kepastian hukum
Asas kepastian hukum di sini dapat di artikan bahwa asas
dalam negara hukum yang mengutamakan landasan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan
dalam setiap kebijakan penyelenggaraan.
2.
Asas tertib penyelenggara Negara
Yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian,
dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan
negara.
3.
Asas kepentingan umum
Yaitu asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara
yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

14. 4.
Asas keterbukaan
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat
untuk memperoleh informasiyang benar, jujur, dan tidak
diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan
tetap memperhatikan perlindungan atas asas pribai,
golongan, dan rahasia negara.
5.
Asas proporsionalitas
Yaitu asas yang mengutamakan anatara hak dan
kewajiban penyelenggara negara
6.
Asas profesionalitas
Yaitu asas yang mengutamakan keahlianyang
berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

15. 7.
Asas akuntabilitas
Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara
harus dapat di pertanggungjawabkan kepada
masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas efisiensi, dan Asas efektivitas.
Asas-asas di atas mempunyai keterkaitan dengan
efektifitas pelaksanaan Otonomi Daerah.