Dokumen ini menjelaskan konsep dan dasar dari administrasi pemerintah daerah, termasuk prinsip desentralisasi dan kegiatan administrasi yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara. Selain itu, dibahas juga landasan hukum, pembentukan daerah, dan berbagai pertimbangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaturan organisasi dan prosedur dalam administrasi berbasis pada hukum dan keputusan politik yang berlaku.

1. KONSEP DASAR ADMINISTRASI
PEMERINTAH DAERAH

2. APA YANG AKAN DIPELAJARI ?
 ADMINISTRASI ?
 ADMINISTRASI PEMERINTAH ?
 ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH ?
 PEMERINTAH ?
 PEMERINTAHAN ?
 LANDASAN PEMBENTUKAN PEMERINTAH
DAERAH
 KEGIATAN ADMINISTRASI PEMDA ?
 CIRI-CIRI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN

3. ADMINISTRASI … ?
 Dalam arti sempit: kegiatan yg bersifat tulis
menulis ttg segala sesuatu yg terjadi dlm
organisasi, jadi kegiatan yg dimaksud tdk lebih
dr kegiatan tata usaha. Seperti mengetik,
mengirim surat, mencatat keluar dan masuk
surat, penyimpanan arsip & yg termasuk pd
proses pelayanan lainnya.
 Dalam arti luas: kegiatan yg dilakukan u/
mencapai tujuan. Kegiatan2 ini meliputi kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan
dan pengawasan. Dlm pengertian luas ini,
pengertian tata usaha termasuk didalamnya.
Administrasi yg dimaksud tdk hny pd badan2
pemerintah sj, ttp jg terdapat pd badan2 swasta.

4. ADMINISTRASI PEMERINTAH ?
 Ad. Semua kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dalam rangka pencapaian
tujuan negara.
 Berdasarkan obyeknya, administrasi
pemerintah merupk ANE dalam arti sempit,
dimana obyeknya adalah pemerintah
(eksekutif)
 ANE dlm arti luas, obyeknya ad negara
lengkap dengan badan2 negara baik
eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

5. ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH
 Ad. Penyelenggaraan pemerintahan di daerah
dengan berdasarkan prinsip desentralisasi.
 Desentralisasi adh Penyerahan wewenang
pemerintahan o/pemerintah kepada daerah
otonom u/ mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dlm Sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.
(UU no 32 tahun 2004)
maka dibutuhkanlah sebuah pemerintahan
daerah.

6. Pemerintah … ?
 Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden RI yang
memegang kekuasaan pemerintahan negara
RI sebagaimana dimaksud dalam UUD
Negara RITahun 1945.
( Pasal 1 UU No 32 tahun 2004 )

7. Pemerintahan daerah … ?
 Adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan
DPRD menurut azas otonomi daerah dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
seluas-luasnya dalam sisten dan prinsip
Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud
dalam UUD 1945
Pasal 1 ayat 2 UU No. 32 tahun 2004

8. Pemerintah Daerah .. ?
 Adalah Gubernur, Bupati atauWalikota dan
perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggaraan pemerintahan daerah

9. Landasan Hukum Pembentukan
Pemerintaha Daerah
Sumber Utama: UUD 1945 pasal 18:1
“Negara Kesatuan Republik Indonesia
dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten
dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten
dan kota itu mempunyai pemerintahan
daerah, yang diatur dengan undang-
undang.
Negara : Propinsi : Kab/Kota : Kec : Desa/kel

10. Timbulnya pemerintahan Lokal
 Pemerintah lokal/Daerah berasal dr
perkembangan praktik pemerintahan di Eropa
pada abad 11 dan 12. Pada saat itu muncul
satuan-satuan wilayah di tingkat dasar yg secara
alamiah membentuk suatu lembaga
pemerintahan. Pada mulanya satuan-satuan
wilayah tersebut merupakan suatu komunitas
swakelola dari sekelompok penduduk. Satuan-
satuan wilayah tersebut diberi nama municipal
(kota), county (kabupaten), commune/gementee
(desa) (Nurcholis, 2007:1)

11. Lanjutan …..
 Pada mulanya satuan komunitas tsb terbentuk atas
kebutuhan anggota sendiri. Untuk mempertahankan
eksistensi dan kelangsungan hidupnya mereka
membuat lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya
dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya satuan
komunitas dimasukkan ke dalam sistem administrasi
negara, satuan komunitas tersebut lalu ditentukan
kategorinya, batas2 geografisnya, kewenangannya
dan bentuk kelembagaannya. Melalui keputusan
politik satuan komunitas tersebut dibentuk menjadi
unit organisasi formal dalam sistem administrasi
negara pada tingkat lokal (Nurcholis, 2007 :2).

12. Pertimbangan yang mendasari
Pemda
1. Pertimbangan kondusif situasional.
2. Pertimbangan sejarah dan pengalaman
berpemerintahan.
3. Pertimbangan politis dan psikologi.
4. Pertimbangan teknis pemerintahan.

13. Pembentukan Daerah
 Penggabungan beberapa daerah atau bagian
daerah yang bersandingan .
 Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua)
daerah atau lebih yang dapat dilakukan
setelah mencapai batas minimal usia
penyelenggaraan pemerintahan.
Pasal 4 ayat 3 dan 4 UU No. 32 tahun 2004

14. 14
PEMBENTUKAN
DAERAH
DITETAPKAN
uu
MENCAKUP :
NAMA,CAK,WIL,BATAS,
IBUKOT,KW UP,PEJ KDh, DPRD, KEP(M),
KEU (M), S/P (M)+DOK
DAN PRKT DAERAH.
BERUPA : PENGGAB BEBERAPA DAERAH
YG BERSANDINGAN
PEMEKARAN DARI SUATU DAERAH MNJD
2 DAERAHATAU LEBIH, DG SYARAT
MENCAPAI BATAS MINIMAL USIA
LENG. PEM
( P/10 th, K – K/7 th, CAM/ 5 th )
( PASAL 4 )

15. 15
PEMBENTUKAN
DAERAH
HARUS MEMENUHI
SYARAT
ADM
FISIK
KEWIL.
TEKNIS
< UNTUK PROV >
ADANYA PERSETUJUAN DPRD +
GUB + REKOMENDASI MENDAGRI
< UNTUK KABKOT >
ADANYA PERSET DPRD KAB/KOT,
BUPATI/WALI, DPRD PROV, GUB,
REKOM MENDAGRI
FAKTOR
KEMAMP. EKON
POTENSI DAERAH
SOSBUD, SOSPOL
KEPEND.
LUAS DAERAH,
HANKAM
LAIN TERSELENGGARA
OTDA
5 KAB/KOT PROV
5 KEC  KAB
4 KEC  KOT
LOKASI CALON IBUKOTA,
SPT PEERINTAHAN
( PASAL 5 )

16. Kegiatan Pemerintah Daerah
 Perumusan Kebijakan: menghasilkan UU dan
peraturan pemerintah.
 PelaksanaanTugas Administrasi: berdasarkan
atas kebijakan yang telah dirumuskan.
 Penggunaan Dinamika Administrasi:
pimpinan, koordinasi, pengawasan,
komunikasi dan kondisi yang menunjang.

17. CIRI PENYELENGGARAAN ADM.PEMDA
 Berdasarkan atas hukum/peraturan
perundang-undangan yg berlaku.
 Berdasarkan keputusan politik yg dibuat o/
bdn yg berwenang.
 Dlm pengaturan organisasinya bersifat
birokratis.
 Berdasarkan prosedur kerja yg ditetapkan
dlm peraturan.