Successfully reported this slideshow.

Expose Pemekaran Wilayah

8,481 views

Published on

Kajian kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah di kabupaten baru (pemekaran)

Published in: Economy & Finance
  • Be the first to like this

Expose Pemekaran Wilayah

  1. 1. Kajian Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kabupaten Baru (Pemekaran) DISAMPAIKAN DALAM SEMINAR HASIL PENELITIAN BALITBANGDA Samarinda, 9 Januari 2008 Pusat Kajian, Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) III LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
  2. 2. Sumber: Data diolah dari berbagai media massa (2005 – 2007)
  3. 3. Kerangka Filosofis Otonomi Daerah Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat REERO = R amping ( flat, lean ), E ffective, E fficient, R ational, O perational. Coopetiton = Coo peration + Com petition . Otonomi & Demokrasi (UU Nomor 32 Tahun 2004) Flexibility Responsibility Accountability Innovation Code of Ethic / Org. Culture Creativity Performance = Productivity + Behavior Public Services Public Welfare <ul><li>Transformasi Manajemen </li></ul><ul><ul><li>SDM/HRD : Professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Sistem/Struktur: REERO </li></ul></ul><ul><ul><li>Kultur : Coopetition </li></ul></ul>Inputs Initial Outputs Process Final Outputs Outcomes / Impact Feed Back
  4. 4. UNDP … (2000: 60-61) Decentralized governance , when carefully planned , effectively implemented, and appropriately managed, can lead to significant improvement in the welfare of people at the local level, the cumulative effect of which can lead to enhanced human development . In addition, if decentralization involves real devolution of power to local levels, the enabling environment for poverty reduction is likely to be stronger . On the contrary, badly planned decentralization can worsen regional inequalities . Left to their own devices, richer regions are likely to develop faster than poor ones . And a system of matching grants, intended by central government to motivate local government to raise funds, typically exacerbates regional disparities.
  5. 5. Postulat: <ul><li>Otonomi Daerah memiliki korelasi POSITIF terhadap peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. </li></ul><ul><li>Jika pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat tidak semakin baik, berarti ada kesalahan dalam menafsirkan dan menjalankan Otonomi Daerah. </li></ul><ul><li>Otonomi Daerah perlu dikawal oleh seluruh pihak untuk menjamin tercapainya pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Decentralization can be a means of overcoming the severe limitations of centrally controlled national planning. </li></ul><ul><li>Decentralization can cut through the enormous amounts of red tape and the highly structured procedures. </li></ul><ul><li>Officials’ knowledge of and sensitivity to local problems and needs can be increased. </li></ul><ul><li>Decentralization can allow better political and administrative “penetration” of national government policies into areas remote from the national capital. </li></ul><ul><li>Decentralization might allow greater representation for various political, religious, ethnic, and tribal groups in development decision making that lead to greater equity in the allocation of resources. </li></ul><ul><li>Decentralization could expand local governments’ and private institutions’ capacity to take over functions that are not usually performed well by central ministries. </li></ul><ul><li>The efficiency of the central government could be increased. </li></ul>Manfaat Desentralisasi (1)
  7. 7. Manfaat Desentralisasi (2) <ul><li>Decentralization can provide a structure through which activities of various central government ministries and agencies could be coordinated more effectively. </li></ul><ul><li>Decentralization is needed to institutionalize participation of citizens in development planning and management. </li></ul><ul><li>Decentralization might offset the influence or control over development activities by entrenched local elites. </li></ul><ul><li>Decentralization can lead to more flexible, innovative, and creative administration. </li></ul><ul><li>Decentralization allows local leaders to locate services and facilities more effectively within communities. </li></ul><ul><li>Decentralization can increase political stability and national unity by giving groups the ability to participate more directly in development decision-making. </li></ul><ul><li>Decentralization can increase the number of public goods and services and the efficiency with which they are delivered at lower cost. </li></ul>
  8. 8. Manfaat Desentralisasi (3) <ul><li>Desentralisasi meningkatkan level transparansi dan akuntabilitas serta berkembangnya praktek good governance . </li></ul><ul><li>Kebutuhan daerah akan terpenuhi secara lebih baik sebagai akibat diberikannya otonomi. </li></ul><ul><li>Para penguasa akan dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat setempat. </li></ul><ul><li>Inisiatif penduduk lokal dan kreativitas publik akan berkembang bebas karena mengendornya pengawasan Pusat yang terlalu kuat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat </li></ul>Hadiz (2003: 16)
  9. 9. <ul><li>Makin tingginya disparitas antar daerah </li></ul>Bahaya Desentralisasi (Prud’Homme, 1985) Potensi dan kemampuan setiap daerah berbeda-beda, terutama dalam pemilikan sumber daya, sementara desentralisasi berarti memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengurusi aktivitasnya termasuk aktivitas ekonomi. Daerah bebas dalam mengolah sumber daya, menerapkan kebijakan fiskal. Karena potensi dan kemampuan daerah berbeda-beda, maka disparitas antar daerah akan semakin tinggi. Daerah yang kaya dan memiliki struktur ekonomi yang lebih seimbang akan melaju cepat, sementara itu Daerah yang miskin akan ketinggalan.
  10. 10. <ul><li>Inefisiensi produksi dan alokasi . </li></ul>Bahaya Desentralisasi .. cont. Daerah akan memaksakan diri dalam melakukan produksi suatu komoditas tertentu meskipun secara ekonomis tidak terlalu menguntungkan, sehingga secara nasional dapat dinilai sebagai inefisiensi dalam alokasi sumber daya. Sumber daya yang seharusnya dialokasikan untuk komoditas lain, karena motivasi kemandirian, akhirnya dialokasikan kepada komoditas tertentu yang kurang efisien.
  11. 11. <ul><li>Instabilitas yg berpangkal dari luasnya kewenangan daerah dalam kebijakan fiskal . </li></ul>Bahaya Desentralisasi .. cont. “ Meskipun desentralisasi fiskal memberikan manfaat di beberapa negara seperti China, India, negara-negara Amerika Latin, serta negara-negara lain di belahan di dunia ini, namun di sisi lain memunculkan 3 masalah utama, yaitu: meningkatnya ketidakadilan (kesenjangan), instabilitas makroekonomi, dan adanya resiko kewenangan lokal yang dapat menyebabkan kesalahan dalam alokasi sumber daya” ( World Development Report: The State in a Changing World , 1997 ).
  12. 12. Cross-country experiences <ul><li>El Salvador : meningkatnya kemandirian masyarakat / aktor sekolah dan kualitas pembelajaran. Dengan meningkatnya partisipasi orang tua, setiap sekolah yang dikelola masyarakat ( community-managed school ) menunjukkan tingkat absensi (meninggalkan kewajiban) yang semakin rendah. </li></ul><ul><li>Ni karagua : dengan melakukan pengawasan terhadap latar belakang keluarga, murid-murid sekolah diberi hak membuat sendiri keputusan yang berhubungan dengan sekolah mereka. Hal ini ternyata berdampak pada raihan nilai yang lebih baik dalam setiap tes atau ujian. </li></ul>McLean d an King (1999: 55)
  13. 13. Cross-country experiences <ul><li>Manfaat di bidang kesehatan: </li></ul><ul><ul><li>More rational and unified health service that caters to local preferences. </li></ul></ul><ul><ul><li>Improvement of health programs implementation. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lessened duplication of services as the target of populations is defined more specifically. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reduction of inequalities between rural and urban areas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cost containment from moving to streamlined, targeted programs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Greater community financing and involvement of local communities. </li></ul></ul><ul><ul><li>Greater integration of activities of different public and private agencies. </li></ul></ul><ul><ul><li>Improvement of inter-sectoral coordination, particularly in local government and rural development activities. </li></ul></ul><ul><li>Dampak negatif terjadi di P ilipina, Zambia, dan Papua Nugini . </li></ul>Anne Mills ( dalam Kolehmainen-Aitken, 1999: 57)
  14. 14. Cross-country experiences <ul><li>Peningkatan layanan kesehatan di Belo Horizonte, Brazil; </li></ul><ul><li>Peningkatan layanan perkotaan di Sinuapa, Honduras; </li></ul><ul><li>Keberhasilan pelaksanaan berbagai proyek di Jamunia Tank Gram Panchayat, India; </li></ul><ul><li>Peningkatan layanan pendidikan di Ma’n dan Irbid, Jordan; </li></ul><ul><li>Perbaikan kualitas pemukiman di Pakistan; </li></ul><ul><li>Peningkatan layanan kesehatan dii 3 kota di Philipina; </li></ul><ul><li>Menggerakkan pembangunan ekonomi lokal di 3 kota Polish; </li></ul><ul><li>Peningkatan pendapatan rumah tangga di Ivory Park, South Africa; </li></ul><ul><li>Peningkatan jasa-jasa pasar melalui kemitraan dengan sektor swasta di Jinja, Uganda. </li></ul>Work (2002)
  15. 15. Cross-country experiences <ul><li>Meningkatnya kepedulian dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses politik di tingkat lokal. </li></ul><ul><li>Perangkat Pemda memiliki komitmen yang makin kuat dalam pemberian layanan serta merasakan adanya tekanan yang berat dari masyarakat agar mereka meningkatkan kualitas pelayanan publik. </li></ul><ul><li>Pemerintah Kab/Kota dan antara Kab/Kota dengan Propinsi saling bekerjasama dan berbagi informasi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi. </li></ul>Indonesia (IRDA, 2002: 10)
  16. 16. Cross-country experiences <ul><li>Korupsi yang terdesentralisasi dan tersebar, </li></ul><ul><li>Aturan yang dijalankan oleh pejabat yang berjiwa “maling” ( predatory local officials ), </li></ul><ul><li>Merebaknya money politics dan konsolidasi politik gangster. </li></ul>Indonesia (Hadiz, 2003: 16) <ul><li>Uni Soviet </li></ul><ul><li>Philipina </li></ul>Para predator itu … <ul><li>Thailand </li></ul><ul><li>Indonesia </li></ul>
  17. 17. Indikator Keberhasilan OTDA <ul><li>EKONOMI </li></ul><ul><ul><li>pendapatan nasional perkapita. </li></ul></ul><ul><ul><li>pengurangan jumlah penduduk miskin. </li></ul></ul><ul><ul><li>tingkat pengangguran. </li></ul></ul><ul><ul><li>gini ratio, luas daerah di bawah kurva lorenz, dll . </li></ul></ul><ul><li>SOSIAL </li></ul><ul><ul><li>rasio guru terhadap murid. </li></ul></ul><ul><ul><li>rasio tenaga kesehatan terhadap penduduk, dll. </li></ul></ul><ul><li>PRASARANA DASAR </li></ul><ul><ul><li>prasarana perhubungan. </li></ul></ul><ul><ul><li>prasarana penerangan, dll. </li></ul></ul>
  18. 18. Sumber: Data diolah dari berbagai media massa (2005 – 2007)
  19. 19. ISSU KRUSIAL PEMEKARAN <ul><li>Alasan pemekaran : meningkatkan pelayanan publik dan mendekatkan Pemda. </li></ul><ul><li>Implikasi Pemekaran : </li></ul><ul><ul><li>Sumber daya keuangan makin terbatas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Meningkatkan overhead-cost . </li></ul></ul><ul><ul><li>Memperbanyak aktor (institusi) Pemda. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mendorong pembentukan lembaga vertikal: polisi, militer, kejaksaan, PN, dll. </li></ul></ul>
  20. 20. APA YANG TERJADI ??? <ul><li>P emekaran tanpa analisis komprehensif terhadap kelayakan teknis, admin i stratif, politik dan potensi daerah . </li></ul><ul><li>Fakta kesenjangan pembangunan dijawab dengan pemekaran tanpa menyelesaikan masalah pokoknya. </li></ul><ul><li>Pemekaran justru melemahkan kemampuan fiskal daerah karena adanya pembagian sumber daya. </li></ul><ul><li>Ilustrasi pemekaran: sakit kepala diobati dengan obat sakit perut. </li></ul>
  21. 21. Siapa KALAH Siapa MENANG ? <ul><li>Penduduk setempat , karena pembangunan di sekelilingnya: jalan, gedung-gedung baru, dll. Daerah yg sepi menjadi lebih ramai. </li></ul><ul><li>PNS , karena mendapat promosi di daerah yang baru. </li></ul><ul><li>Parpol , karena kadernya memiliki peluang untuk menjadi anggota DPRD atau Kepala Daerah. </li></ul>Yang Menang & Senang :
  22. 22. Siapa KALAH Siapa MENANG ? <ul><li>Sumber penerimaan tergantung pada Pusat (94%), dan harus dibagi menjadi dua. Akibatnya, kapasitas fiskal semakin melemah. </li></ul><ul><li>Menurunnya kapasitas fiskal akan berdampak menurunnya kemampuan pembiayaan pelayanan publik secara keseluruhan (secara parsial mungkin menguntungkan daerah baru). </li></ul><ul><li>Daerah yg lemah secara ekonomi akan sulit membangun daerahnya pada jangka panjang. </li></ul><ul><li>Menciptakan kendala baru berupa kebutuhan pembiayaan birokrasi (overhead-cost). </li></ul><ul><li>Masyarakat secara umum yg mendapat dampaknya. Kasus: Kaltim sbg Provinsi terbesar APBD-nya, namun jumlah penduduk miskinnya terbanyak se Kalimantan (2007). </li></ul>Yang Kalah :
  23. 23. Jumlah Daerah Otonom Sumber : Mendagri (Suara Pembaruan, 23 Okt 2007) 33 Prov; 465 Kab/Kota TOTAL 7 Prov; 173 Kab/Kota 1999 – 2007 27 Prov; 292 Kab/Kota Sebelum 1999
  24. 24. PEMBENTUKAN DAERAH MASING-MASING MEMPUNYAI PEMERINTAHAN DAERAH. PASAL 2 AYAT (1) NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DIBAGI ATAS DAERAH-DAERAH: PROVINSI KABUPATEN DAN KOTA DAERAH PROVINSI DIBAGI ATAS:
  25. 25. PEMEKARAN SETELAH MENCAPAI BATAS MINIMAL USIA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN {Psl 4 (4)} SUBSTANSI UNDANG- UNDANG DIMAKSUD MENCAKUP Psl {4 (2)} : <ul><li>NAMA </li></ul><ul><li>CAKUPAN WILAYAH </li></ul><ul><li>BATAS </li></ul><ul><li>IBUKOTA </li></ul><ul><li>KEWENANGAN </li></ul><ul><li>PENJABAT KEPALA DAERAH </li></ul><ul><li>PENGISIAN DPRD </li></ul><ul><li>PENGALIHAN KEPEGAWAIAN </li></ul><ul><li>PENDANAAN </li></ul><ul><li>PERALATAN DAN DOKUMEN </li></ul><ul><li>PERANGKAT DAERAH </li></ul>PEMBENTUKAN DAERAH DAPAT BERUPA {Psl 4 (3)}: <ul><li>PENGGABUNGAN BEBERAPA DAERAH </li></ul><ul><li>PENGGABUNGAN SEBAGIAN DAERAH YANG BERSANDINGAN </li></ul><ul><li>PEMEKARAN DARI SATU DAERAH MENJADI DUA DAERAH ATAU LEBIH </li></ul>PEMBENTUKAN DAERAH: DITETAPKAN DGN UU {Pasal 4 (1)} <ul><li>PROVINSI: 10 TAHUN </li></ul><ul><li>KABUPATEN/KOTA: 7 THN </li></ul><ul><li>KECAMATAN: 5 TAHUN </li></ul>
  26. 26. <ul><ul><li>. </li></ul></ul>ADMINISTRATIF TEKNIS FISIK KEWILAYAHAN SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DAERAH Pasal 5 Ayat (1)
  27. 27. SYARAT ADMINISTRATIF <ul><li>PEMBENTUKAN PROVINSI </li></ul><ul><li>Pasal 5 Ayat (2) </li></ul><ul><li>Aspirasi masyarakat. </li></ul><ul><li>Kep. DPRD Kab / Kota & persetujuan Bupati / </li></ul><ul><li>Walikota masing 2 yg akan menjadi cakupan Prov. </li></ul><ul><li>Kep. DPRD P rov. induk. </li></ul><ul><li>Rekomendasi Gubernur. </li></ul><ul><li>Rekomendasi Menteri Dalam Negeri </li></ul><ul><li>ASPIRASI MASYARAKAT. </li></ul><ul><li>KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN/KOTA. </li></ul><ul><li>PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA. </li></ul><ul><li>KEPUTUSAN DPRD PROVINSI/INDUK. </li></ul><ul><li>REKOMENDASI GUBERNUR/INDUK. </li></ul><ul><li>REKOMENDASI MENTERI DALAM NEGERI </li></ul>B. PEMBENTUKAN KABUPATEN/KOTA Pasal 5 Ayat (3)
  28. 28. <ul><li>KEMAMPUAN EKONOMI </li></ul><ul><li>POTENSI DAERAH </li></ul><ul><li>SOSIAL BUDAYA </li></ul><ul><li>SOSIAL POLITIK </li></ul><ul><li>KEPENDUDUKAN </li></ul><ul><li>LUAS DAERAH </li></ul><ul><li>PERTAHANAN </li></ul><ul><li>KEAMANAN dan </li></ul><ul><li>FAKTOR LAIN YANG MEMUNGKINKAN </li></ul><ul><li>TERSELENGGARANYA OTDA (KEMAMPUAN KEUANGAN, </li></ul><ul><li>TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, RENTANG KENDALI </li></ul><ul><li>PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH) </li></ul>SYARAT TEKNIS Pasal 5 Ayat (4) FAKTOR DASAR PEMBENTUKAN DAERAH
  29. 29. SYARAT FISIK Pasal 5 Ayat (5) KOTA PROVINSI KABUPATEN <ul><li>PALING SEDIKIT 4 KECAMATAN </li></ul><ul><li>SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN </li></ul><ul><li>PALING SEDIKIT 5 KECAMATAN </li></ul><ul><li>LOKASI CALON IBUKOTA </li></ul><ul><li>SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN </li></ul><ul><li>PALING SEDIKIT 5 KABUPATEN/KOTA </li></ul><ul><li>LOKASI CALON IBUKOTA </li></ul><ul><li>SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN </li></ul>
  30. 30. Tentang JUMLAH PENDUDUK <ul><li>Raymond G. Gettel: </li></ul><ul><li>No definite limit can be fixed for the number of persons necessary to form a state . </li></ul><ul><li>Gilchrist: </li></ul><ul><li>It is impossible to fix a definite number of men for a state . </li></ul>“ semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal mendiami (menetap) di wilayah daerah atau negara tertentu” RRC : 1,1 milyar India : 800 juta Tuvalu dan Nauru : 10 ribu.
  31. 31. Tentang LUAS WILAYAH “ daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu daerah atau negara, dalam mana kekuasaan daerah atau negara berlaku atas seluruh penduduk yang bertempat tinggal menetap didalam daerah teritorial tersebut” RRC : 9.561.000 km 2 India : 3.275.198 km 2 Tuvalu dan Nauru : 26 km 2 dan 21 km 2
  32. 32. Size and Democracy: Case for Decentralization (Larry Diamond & Svetlana Tsalik, 1999): <ul><li>1998  hampir 75% negara berpenduduk dibawah 1 juta jiwa merupakan negara demokratis; kurang dari 60% negara dengan populasi > 1 juta jiwa diikategorikan demokratis . </li></ul><ul><li>5 dari 6 negara berpenduduk < setengah juta ( microstate ) adalah demokratis, dan lebih dari tiga perempatnya menerapkan demokrasi liberal. </li></ul><ul><li>Kesimpulan : jika menginginkan suatu negara / daerah demokratis, maka harus diupayakan agar jumlah penduduk tidak berkembang secara dramatis. </li></ul>Pemekaran Wilayah “ Microstate” Pemerintahan Demokratis
  33. 33. Benarkah LOGIKA Diatas? <ul><li>Jepang memiliki 47 propinsi ( prefecture ) dan 3.232 daerah otonom setingkat kabupaten / kota ( Shi Cho Son ). </li></ul><ul><li>Di Thailand terdapat 75 propinsi dengan 1.130 daerah otonom setingkat kabupaten / kota. </li></ul><ul><li>INDONESIA ?? </li></ul>BENAR , dengan argumen:
  34. 34. Benarkah LOGIKA Diatas? … (2) <ul><li>Demokrasi tidak hanya dilakukan dengan pemekaran, tapi bisa juga dengan devolusi kekuasaan (baik dengan sistem federalisme maupun otonomi luas). </li></ul><ul><li>Kasus Indonesia  kesenjangan antar wilayah : Jawa saja yg “layak” dimekarkan dan menjadi demokratis, sedang luar Jawa sulit dimekarkan karena sedikitnya jumlah penduduk. </li></ul><ul><li>Pemekaran membuat rentang kendali semakin panjang , shg mempersulit mekanisme koordinasi, pengawasan & pembinaan oleh Pusat terhadap Daerah. </li></ul><ul><li>Pemekaran berimplikasi terhadap berkurangnya jumlah dan kemampuan anggaran (fiscal capacity) baik bagi daerah baru hasil pemekaran maupun daerah induknya. </li></ul><ul><li>Pemekaran memicu orientasi menggali PAD melalui penetapan Perda retribusi yang menjadikan iklim usaha kurang kondusif . </li></ul>SALAH , dengan argumen:
  35. 35. Itulah Sebabnya … <ul><li>Di Jepang, 47 propinsi yang ada saat ini secara administratif dikelompokkan menjadi 12 wilayah saja. Sedang pada level kedua, amalgamasi dilakukan dengan target pengurangan municipalities dari 3.232 menjadi hanya 257 (Masahisa Hayashi, 2002). </li></ul><ul><li>Thailand menciutkan jumlah daerah otonom tingkat III yg disebut TAO (Tambol Administrative Organization, di Indonesia setingkat Kecamatan) dari 7.498 menjadi hanya 5.000 ( Bangkok Post , 3/11/02). </li></ul><ul><li>Di Swedia, unit pemda berkurang dari 1.006 pada 1960-an menjadi 284 pada 1980-an. Pada periode yang sama, Belgia berkurang dari 2.663 menjadi 589; Denmark dari 1.387 menjadi 275; Jerman dari 24.282 menjadi 8.426; & Inggris dari 1.288 menjadi 457 (Hubert Allen, 1990). </li></ul>Pemekaran tidak lagi menjadi opsi yg disukai:
  36. 36. Presiden ttg Pemekaran (Pidato di depan DPD-RI tg 23 Agustus 2007) <ul><li>Jika pemekaran daerah tidak berangkat dari tujuan yang benar, serta tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan beban kepada keuangan negara , serta memberikan dampak penurunan anggaran terhadap seluruh pemerintah daerah lain, karena akan menurunkan alokasi DAU secara proporsional bagi daerah lain di seluruh tanah air. </li></ul><ul><li>Pemekaran juga mempengaruhi penyediaan DAK Bidang Prasarana Pemerintahan (sarana dan prasarana gedung kantor instansi vertikal, belanja pegawai, dan belanja operasional lainnya), serta untuk mendanai urusan-urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. </li></ul><ul><li>“ Kita harus tegas dan berani menolak tuntutan pemekaran , yang sama sekali tidak memiliki urgensi dan tidak memberikan manfaat nyata bagi rakyat di daerah itu”. </li></ul>
  37. 37. Ironisnya … <ul><li>Ada sebuah dagelan politik tingkat tinggi, dimana imbauan Presiden pada sidang paripurna DPD RI 23 Agustus 2007 untuk moratorium pemekaran justru dibalas politisi DPR dengan menetapkan 8 UU pemekaran yang baru . </li></ul><ul><li>Ada apa dengan hubungan Eksekutif – Legislatif di Indonesia? </li></ul>
  38. 38. MASALAH 2 PEMEKARAN WIL. <ul><li>76 % daerah hasil pemekaran mengalami kemunduran dari sebelumnya, dengan indikator jumlah masyarakat miskin meningkat (Priyo Budi Santoso, Suara Pembaruan: 10-4-2007). </li></ul><ul><li>Laporan Depdagri 2006: dari 148 daerah otonom baru yang dievaluasi, sekitar 80 % masuk kategori bermasalah dan gagal. Data Dep. Keuangan 2007: mayoritas daerah pemekaran tergolong berkemampuan keuangan rendah. BPK juga menyebutkan, pemekaran berdampak negatif pada perekonomian, sebab membebani keuangan negara (Kompas, 31-5-2007 ). </li></ul><ul><li>Pemekaran yang tidak terencana menyulitkan penentuan daerah pemilihan untuk Pemilu 2009 (Mendagri, Kompas, 9-3-2007). </li></ul><ul><li>Daerah otonom baru belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara signifikan (Mendagri, Kompas, 23-10-2007). </li></ul><ul><li>&quot;Bukan rahasia lagi, lebih dari 90 % APBD daerah otonom baru disubsidi dari APBN” (Ryaas Rasyid, Kompas, 23-10-2007). </li></ul>
  39. 39. MASALAH 2 PEMEKARAN WIL. <ul><li>Letak daerah yang jauh dari pusat pemerintah bukanlah masalah yang harus diatasi dengan pemekaran. Akibatnya, banyak daerah baru hasil pemekaran justru menjadi beban pemerintah (Taliziduhu Ndraha, Kompas, 13-3-2007). </li></ul><ul><li>Pemekaran belum menyentuh kesejahteraan publik terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan dan layanan umum. Pemekaran lebih banyak memberikan keuntungan bagi segelintir elite dan kelompok birokrasi maupun pengusaha saja (Suara Karya, 21-5-2007). </li></ul><ul><li>Pemekaran menimbulkan ketidakefisienan secara ekonomi. Ini terlihat dari munculnya banyak perda yang berbeda di tiap daerah (Kompas, 24-4-2007). </li></ul><ul><li>Syarat kewilayahan yang diatur PP No. 129/2000 berbeda dengan yang diatur UU No. 32/2004. Bagaimana dengan daerah yang terlanjur terbentuk? Digabung lagi? </li></ul>
  40. 40. Pilihan Solusi <ul><li>Moratorium, sambil lakukan evaluasi. </li></ul><ul><li>Percepat PP pengganti PP No. 129/2000, dengan memperketat usulan-usulan pemekaran daerah, yang benar-benar sesuai kebutuhan (bukan karena desakan / motif politik). </li></ul><ul><li>Insentif bagi daerah yg mau menggabungkan diri. </li></ul><ul><li>Pengetatan pembentukan Perda yg tidak ramah pasar ( pro-investment ). </li></ul><ul><li>Pembentukan daerah baru harus seiring dengan kebijakan di bidang lain, misalnya tentang Pemilu (misal: pembentukan KPUD). </li></ul><ul><li>Treatment khusus bagi daerah yang sudah terlanjur dimekarkan, misalnya dengan mengembangkan kecamatan (bagi kab/kota), atau kab/kota (bagi provinsi). </li></ul><ul><li>Susun Grand Design (RIP) Pemekaran Wilayah. </li></ul><ul><li>Pemberdayaan Kec & Kelurahan (Desentralisasi Tahap II). </li></ul>
  41. 41. Pengetatan Persyaratan <ul><li>Syarat wilayah bagi provinsi sedikitnya terdiri atas 5 kabupaten/kota. Syarat wilayah kabupaten minimal terdiri atas 5 kecamatan dan kota minimal terdiri atas 4 kecamatan. </li></ul><ul><li>Soal batas usia, daerah otonom baru bisa dimekarkan kembali jika telah berusia 10 tahun untuk provinsi dan 7 tahun untuk kabupaten/kota. </li></ul><ul><li>Penambahan kriteria pengukuran kelayakan pemekaran wilayah dari 7 kriteria (PP 129/2000) menjadi 11 kriteria pada RPP terbaru. </li></ul>
  42. 42. PENAJAM P.U.
  43. 43. Kinerja Bidang Sosial - 1
  44. 44. Kinerja Bidang Sosial - 2
  45. 45. KUTAI BARAT
  46. 46. KUTAI TIMUR
  47. 47. TERIMA KASIH SEKIAN &

×