Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya menetapkan indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja instansi pemerintah. Dibahas pula pedoman umum dan karakteristik indikator kinerja utama, serta siklus manajemen kinerja instansi pemerintah. Diskusi juga menyinggung perlunya memiliki alternatif penilaian indikator kinerja selain yang diatur dalam peraturan, serta indikator kinerja yang sesuai dengan kondisi Kalimantan Tim

1. Diskusi Publik Kerjasama GTZ – Tribun Kaltim Hotel Grand Victoria, Samarinda, 31 Oktober 2009 Tri Widodo W. Utomo

3. SASARAN STRATEGIS (dlm konteks struktur renstra)

8. Siklus Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah Sumber : Pusat KKSDA, 2009

9. Jml Daerah yg dievaluasi Berdasarkan LPPD 2007 Sumber : Tim Teknis Nasional EPPD, 2009 No. LPPD Pemda 2007 Provinsi Kab Kota Jml 1 Jumlah Pemda per 31-12-2008 33 399 98 530 2 Jml daerah yg wajib menyampaikan LPPD 2007 33 350 87 470 3 Jml daerah yg menyampaikan LPPD 2007 33 301 77 411 4 Jml daerah yg tidak menyampaikan LPPD 2007 0 49 10 59 5 Jumlah daerah yg tidak menyampaikan LPPD dan tidak dievaluasi atau belum waktunya dievaluasi (No. 1 – 3). 0 98 21 119

10. Jml Daerah Otonom Pemekaran yg dievaluasi Berdasarkan LPPD 2007 Sumber : Tim Teknis Nasional EPPD, 2009 No. LPPD Pemda 2007 Provinsi Kab Kota Jml 1 Jumlah Pemda per 31-12-2008 7 164 34 205 2 Jml daerah yg wajib menyampaikan LPPD 2007 7 113 28 148 3 Jml daerah yg tidak wajib menyampaikan LPPD 2007 (No. 1 – 2) 0 51 6 57 4 Jml daerah yg menyampaikan LPPD dan dievaluasi 7 90 22 119 5 Jml daerah yg tidak menyampaikan LPPD dan tidak dievaluasi (No. 2 – 4) 0 23 6 29

11. Hasil Penilaian & Peringkat Kinerja Pemda Berdasarkan EKPPD thd LPPD 2007 Sumber : Tim Teknis Nasional EPPD, 2009 No. Daerah Peringkat & Status Tidak di evaluasi Sangat Tinggi Tinggi Sedang Rendah 1 Provinsi 0 20 10 3 0 2 Provinsi Pemekaran 0 3 2 2 0 3 Kabupaten 9 133 105 54 49 4 Kabupaten Pemekaran 1 33 37 21 27 5 Kota 2 42 23 10 10 6 Kota Pemekaran 0 12 5 5 6

13. 5 Pilar Birokrasi

14. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Tingkat dukungan sarana / prasarana Keberadaan rincian urusan / kewenangan yang dijalankan Keberadaan Visi Kejelasan Tujuan Keberadaan Misi Keberadaan Renstra Keberadaan Tupoksi Kejelasan Tupoksi Keberadaan Uraian Tugas Jabatan Tingkat dukungan anggaran Ketersediaan sumber daya / infrastruktur penunjang Tingkat kemungkinan overlap tugas antar perangkat daerah Keberadaan Perda OPD Peraturan ttg Perangkat Daerah FOKUS IKK Aspek Penilaian 1: Kelembagaan

15. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Persentase pemberian sanksi kpd pegawai Tingkat okupansi jabatan Tingkat kehadiran pegawai Tingkat ketepatan & kecepatan pengurusan kenaikan pangkat, kenaikan gaji, pensiun,dll Administrasi Personalia Keberadaan SIAK Sistem Informasi Kepegawaian Keberadaan Pola Penilaian Kinerja Keberadaan Standar Kompetensi Jabatan Keberadaan Analisis Beban Kerja Keberadaan Analisis Kebutuhan Diklat Keberadaan Analisis Kebutuhan Formasi Keberadaan Analisis Jabatan Keberadaan Sistem & Pola Karir Instrumen Pembinaan Kepegawaian FOKUS IKK Aspek Penilaian 2: SDM / Personalia

16. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Pelaksanaan uji kompetensi / fit and proper test bagi pejabat struktural Besaran kesempatan pegawai untuk mendapatkan tugas / ijin belajar Mutasi dan/atau rotasi secara berkala dalam rangka penyegaran organisasi Penerapan sistem reward and punishment untuk mendorong motivasi Jumlah pejabat fungsional & jenis jabatan fungsional yang tersedia Besaran kesempatan mengikuti diklat Pengembangan Pegawai Jumlah jenis-jenis insentif non-finansial Frekuensi pemberian bonus Keberadaan Insentif Perbaikan Penghasilan Kesejahteraan Pegawai FOKUS IKK Aspek Penilaian 2: SDM / Personalia

17. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Keberadaan janji / maklumat pelayanan Frekuensi penyelenggaraan forum koordinasi, perencanaan, serta monitoring dan evaluasi lintas SKPD Pola Koordinasi Keberadaan pedoman kerja bidang penyusunan dan evaluasi program Keberadaan pedoman kerja bidang keuangan Peraturan di Bidang Ketatalaksanaan Keberadaan sistem pengaduan dan penanganan pengaduan pelanggan Keberadaan SP untuk urusan lainnya Keberadaan SPM untuk urusan wajib Standarisasi Mutu Pelayanan FOKUS IKK Aspek Penilaian 3: Ketatalaksanaan

18. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Kemampuan merangsang / menggerakkan sektor riil Kemampuan mengurangi bias jender dalam pembangunan Kemampuan mendorong / merangsang investasi dalam / luar negeri Kemampuan melindungi sumber daya alam dari eksplorasi / eksploitasi yg tdk terkendali Kemampuan mengurangi kesenjangan sosial / kesenjangan antar wilayah Kemampuan meningkatkan PAD Substansi & Dampak Regulasi Tingkat keterlibatan / partisipasi masyarakat Keberadaan naskah akademik Proses Penyusunan Regulasi FOKUS IKK Aspek Penilaian 4: Regulasi

19. IKK BIDANG PEMERINTAHAN 10/31/09 Tingkat motivasi pegawai untuk mengembangkan diri Tingkat komitmen pegawai thd tugas & tanggungjawab yg diemban Tingkat kedisiplinan pegawai Sikap dan Perilaku Rekomendasi yg dihasilkan KBK thd pimpinan organisasi Frekuensi pertemuan KBK instansi Keberadaan kelompok budaya kerja (KBK) Pola Kerja Teamwork FOKUS IKK Aspek Penilaian 5: Budaya Kerja

21. Semoga Bermanfaat … Terima Kasih !