Ceramah ini membahas tentang otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Otonomi daerah diharapkan dapat memperkuat sentimen kebangsaan dan menghargai keragaman daerah. Namun hasil survei menunjukkan bahwa otonomi daerah belum sepenuhnya mampu menghubungkan rasa kedaerahan dan kebangsaan. Perlu perbaikan kinerja otonomi daerah untuk lebih memperkuat pembangunan negara bangsa.

1. Materi Ceramah Diklatpim III Badan Diklat Prov. Lampung
Tri Widodo W. Utomo
Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan (KMK)

2. Data Pribadi
Nama : Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
TTL : Yogyakarta, 15-07-1968
NIP : 19680715 199401 1 001
Jabatan : Kepala Pusat Kajian Manajemen Kebijakan/
Peneliti Utama Bidang Administrasi Publik
Gol/Pangkat : IV-c / Pembina Utama Muda
Alamat Ktr : Jl. Veteran No. 10 Jakarta
Telp. 021-3868202 ext. 179; Fax. 021-3800187
Alamt Rmh : Villa Melati Mas Blok M6/12A, Serpong
Tangerang Selatan, HP. 0819-503-4500
PKMK LAN-RI

3. WILAYAH NEGARA RI
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri
Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan
undang-undang (Pasal 25A)
Awal 2004: 32 prov & 434 kab/kota. Jumlah pulau: 17.508
Awal 2009: 33 prov & 497 kab/kota. Luas: 1.919.440 km2 (terluas ke-15 di dunia)

4. PKMK LAN-RI

5.  Bell (1988, dalam Prasojo 2008): “Negara
nasional terlalu kecil untuk mengatur &
mengurus masalah2 yg sangat besar, tetapi
terlalu besar untuk mengatur & mengurus
masalah2 yg sangat kecil”.
 Pemencaran tanggungjawab antar level
pemerintahan dapat dilakukan melalui
desentralisasi atau melalui dekonsentrasi.
 Hakekat pemencaran terhadap urusan tertentu
tadi adalah tidak dikenalnya tanggung jawab
yg bersifat tunggal & utuh dalam
penyelenggaraan fungsi/urusan pemerintahan.

6. Desentralisasi
(Rondinelli & WB, 1999)
 Political decentralization;
 Administrative decentralization:
 Deconcentration
 Delegation
 Devolution
 Fiscal decentralization;
 Market decentralization.
PKMK LAN-RI

7. 5 Tipologi Desentralisasi
(Smith, 2001)
PKMK LAN-RI

8.  Gelombang desentralisasi berjalan seiring dengan gerakan
demokratisasi  Gomes (2003: 57): Decentralization and
democracy are engaged in an intricate dance.
 Gerakan demokratisasi yg fenomenal di dunia terjadi di
Perancis pada 1789, yg mengubah rezim monarkhi absolut
menjadi negara modern berdasarkan konstitusi.
 Work (2002: 5): desentralisasi menjadi pusat perhatian pada
tahun 1950-an dan 1960-an ketika Inggris & Perancis
mempersiapkan kemerdekaan bagi negeri-negeri jajahannya.
 Mayoritas negara modern di dunia baru menggulirkan
desentralisasi mulai awal tahun 1970-an, yg dikatakan
Diamond (1999) sbg ”wave of political decentralization
throughout the world since the 1970s”.

9. Sumber: Utomo, 2009

10. Sumber: Smith, 2001

11. Decentralized governance, when carefully
planned, effectively implemented, and appropriately
managed, can lead to significant improvement in the
welfare of people at the local level, the cumulative
effect of which can lead to enhanced human
development. In addition, if decentralization involves real
devolution of power to local levels, the enabling
environment for poverty reduction is likely to be
stronger. On the contrary, badly planned decentralization
can worsen regional inequalities. Left to their own
devices, richer regions are likely to develop faster than
poor ones. And a system of matching grants, intended by
central government to motivate local government to raise
funds, typically exacerbates regional disparities.

13. 1. Irisan antara urusan / kepentingan Pusat dengan urusan / kepentingan Prov.
2. Irisan antara kepentingan Pusat dengan kepentingan Kab/Kota.
3. Irisan antara kepentingan Provinsi dengan kepentingan Kab/Kota.
4. Irisan antara kepentingan Pusat, Provinsi dan Kab/Kota.

14. Otonomi Daerah dlm Kerangka NKRI
1. Pemencaran / Pembagian
Urusan;
2. Perimbangan Keuangan;
3. Harmonisasi Peraturan
Perundangan.

15. Pemerintah
DEKONSENTRASI Administratif /
Wilayah
• Kanwil/Kandep
• Kepala Wilayah
PEMERINTAH
PRIVATISASI PUSAT DELEGASI
• Swasta • Otorita
• BOT • BUMN
• BOO • Nusakambangan
• BOL
• DLL DESENTRALISASI Daerah Otonom
• Provinsi
• Kab/Kota

18. (Berdasar UU No. 10/2004)
UUD 1945
UU / Perpu
PP
Peraturan Presiden • Sinkronisasi
• Harmonisasi
Perda

19. Pembangunan Negara Bangsa
(Nation-State) Dalam Konteks
Otonomi Daerah
Apakah Otda akan memperkuat sentimen
kedaerahan? ATAU …
Otda justru merupakan strategi penguatan
negara bangsa?

20. Esensi OTDA adalah:
• Mengakui kemajemukan daerah …
• Menghormati perbedaan sejarah &
budaya …
• Mempromosikan keragaman potensi
daerah …
• Mengokohkan kepercayaan (trust) &
pemberdayaan (empowerment) …

23. PKMK LAN-RI

24.  Indonesia dibangun diatas fondasi
kemajemukan, sehingga menjelma menjadi
Multi-cultural Nation State, BUKAN Mono-
cultural Nation State.
 Keragaman & kemajemukan merupakan ciri
paling prinsipil NKRI.
 Keragaman & kemajemukan justru akan
menjadi penopang tegaknya kesatuan RI dari
ancaman disintegrasi bangsa  esensi
Bhinneka Tunggal Ika (although in pieces yet
one) – “Sutasoma” Mpu Tantular.
 OTDA by design adalah strategi penguatan
negara bangsa (nation state)!!

25. Bagaimana kinerja OTDA
dalam pembangunan negara
bangsa (nation state)?
Lihat hasil survei …

26. Komitmen Kebangsaan (ke-Indonesia-an)
Survei Kedaerahan & Kebangsaan dalam Demokrasi (LSI, 2007)

27. Rasa/Sentimen Kedaerahan
Survei Kedaerahan & Kebangsaan dalam Demokrasi (LSI, 2007)

28. Dukungan thd Otonomi Daerah
Survei Kedaerahan & Kebangsaan dalam Demokrasi (LSI, 2007)

29. Kondisi Sebelum & Sesudah Otonomi Daerah - 1
Survei Kedaerahan & Kebangsaan dalam Demokrasi (LSI, 2007)

30. Kondisi Sebelum & Sesudah Otonomi Daerah - 2
Survei Kedaerahan & Kebangsaan dalam Demokrasi (LSI, 2007)

31. Kesimpulan LSI (2007)
 Dilihat dari sikap dan perilaku politik warga, OTDA yg sudah
berjalan sampai hari ini belum mampu menjembatani
kedaerahan dan keindonesiaan. OTDA juga belum mampu
menyerap keragaman dalam keindonesiaan.
 Hubungan antara kedaerahan dan keindonesiaan masih
negatif, dan sentimen kedaerahan lebih banyak dibanding
keindonesiaan.
 Sumber utama dari belum mampunya OTDA menjembatani
kedaerahan dan keindonesiaan, belum mampunya menciptakan
sistem politik yg kongruen antara pusat dan daerah, adalah
kinerja OTDA yg dinilai belum menciptakan keadaan lebih baik
dibanding sistem pemerintahan sebelumnya.
 Namun demikian, tidak terkaitnya secara berarti antara OTDA
dan keindonesiaan masih tertolong berkat demokrasi.
Demokrasi-lah yg menggerus kedaerahan, bukan OTDA.

32. Penutup
 OTDA memiliki korelasi positif dengan pembangunan negara
bangsa, meskipun kontribusinya belum cukup signifikan.
 Perlu perbaikan beberapa dimensi OTDA, khususnya dalam hal
penguatan paham konstitusionalisme dalam UUD 1945 dengan
lebih memperkokoh segala jenis keistimewaan & keragaman
daerah (mis. Yogya).
 Jika perlu, revisi UU No. 32/2004 dijadikan sbg momentum
untuk mengembalikan kekayaan budaya dan warisan sejarah
bangsa masa silam.
 Penerapan Desentralisasi Asimetris sesuai dengan fakta historis
dan kebutuhan aktual masing2 daerah. Desentralisasi Asimetris
adalah jaminan tegaknya NKRI.
 Peningkatan kinerja pemerintahan scr lebih serius dengan
menekan berbagai penyimpangan & penguatan profesionalisme
SDM aparatur.

33. ® Tri Widodo W Utomo