Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1. Dokumen tersebut membahas tentang landasan sistem administrasi negara Indonesia yang terdiri atas landasan idiil (Pancasila), landasan konstitusional (UUD 1945), dan landasan operasional (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN). 2. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan termuat dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai ideologi negara Indonesia. 3. UUD 1945 merupakan kon

1. LOGO
LANDASAN SISTEM
ADMINISTRASI NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Dr. Ipah Ema Jumiati, S.IP, M.Si
2017

2. Sub Pokok Bahasan
Landasan Idiil1
Landasan Konstitusional2
Landasan Operasional3

3. Landasan Idiil
Pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang
BPUPKI, Pancasila diusulkan sebagai dasar
negara, falsafah negara, philosofische grounslag
atau weltanschaung bagi berdirinya negara
Indonesia. Kemudian Pancasila ditetapkan
sebagai dasar negara RI dan dimuat dalam
pembukaan UUD 1945 yang ditetapkan pada
tanggal 18 Agustus 1945.

4. Landasan Idiil
Pembukaan UUD 1945 dirumuskan sebagai
berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan;
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Landasan Idiil
Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dan
termuat dalam Pembukaan UUD 1945, dan menjadi idiologi
negara, maka sejak 18 Agustus 1945 "Pancasila
merupakan etika sosial, yaitu seperangkat nilai yang
secara terpadu harus diwujudkan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara".
Maka berdasarkan Tap MPR No.VI/MPR/2001 tentang
Etika Kehidupan Berbangsa, bersama ajaran agama
khususnya yang bersifat universal, nilai-nilai luhur budaya
bangsa sebagaimana tercermin dalam Pancasila tersebut
menjadi "acuan dasar dalam berpikir, bersikap, dan
bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa",

6. Landasan Idiil
Pancasila
meliputi
2. Etika Politik dan
Pemerintahan
1. Etika Sosial
Budaya
4. Etika Penegakkan
Hukum yang Berkeadilan
6. Etika Lingkungan
3. Etika Ekonomi
dan Bisnis
5. Etika Keilmuan

7. Landasan Konstitusional
UUD atau Konstitusi adalah hukum dasar tertulis dan
sumber hukum tertinggi dalam hirarki peraturan
perundang-undangan. UUD 1945 dan Perubahannya,
setelah amandemen terakhir tahun 2002, merupakan
konstitusi yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik
Indonesia saat ini dan merupakan landasan konstitusional
bagi SANRI. Artinya bahwa SANRI harus mengacu pada
ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam UUD 1945,
karena ketentuan-ketentuan tersebut merupakan kebijakan
publik yang paling tinggi dan mendasar bagi kehidupan
bangsa dan negara Indonesia.

8. Landasan Konstitusional
Rancangan UUD 1945 aslinya dibuat oleh Badan
Penyelidik Usahausaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI), dilanjutkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Kemudian pada tanggal
18 Agustus 1945, UUD 1945 secara resmi ditetapkan
sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia.

9. Landasan Konstitusional
Sebelum amandemen
1999 Perubahan
Sesudah
amandemen 2002
Pembukaan, Batang
Tubuh, dan penjelasan Cakupan
Pembukan dan
Pasal-Pasal
1 s.d XVI Nomor Bab 1 s.d XVI
16 Jumlah Bab 21
1 s.d 37 Nomor Pasal 1 s.d 37
37 Jumlah Pasal 74
4 pasal Aturan Peralihan 3 pasal

10. Landasan Konstitusional
1. Pembukaan ( Preambule)
Alines pertama, "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan
itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak
sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan".
Alines kedua, "Dan perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan
rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan
negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil
dan makmur".

11. Landasan Konstitusional
1. Pembukaan ( Preambule)
Alines ketiga, "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan
didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang
bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya".
Alines keempat, berbunyi: "Kemudian daripada itu untuk membentuk
suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka
disusunlah kemerdekaaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang
Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara
Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada :
Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia".

12. Landasan Konstitusional
Pokok-pokok keempat Pembukaan UUD 1945
a. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan tanah
tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan persatuan
dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dalam pembukaan ini ditemui pengertian Negara
persatuan (alinea kedua);
b. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat;
c. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan
dan permusyawaratan perwakilan;
d. Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
(Penjelasan Umum UUD 1945 sebelum amandemen).

13. Landasan Konstitusional
2. Pasal-Pasal
 Setelah amandemen tahun 2002/amandemen
keempat, UUD 1945 terdiri atas 20 bab, 74 pasal serta
3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan
Tambahan. Pasal-pasal UUD 1945 merupakan
penjabaran dari pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam pembukaan, dalam rumusan pasal dan ayat.
Rumusan pasal dan ayat tersebut merupakan
kebijakan negara yang paling mendasar sebagai
landasan dasar penyelenggaraan negara dan
penyelenggaraan pemerintahan negara.

14. Landasan operasional
1. Peran
Propenas adalah rencana pembangunan yang berskala nasional
serta merupakan konsensus dan komitmen bersama masyarakat
Indonesia mengenai pencapaian visi dan misi bangsa. Dengan
demikian :
a. Fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan
derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam
melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke
depan;
b. Propenas bukaniah rencana pembangunan Pemerintah Pusat
saja, melainkan merupakan rencana, pembangunan seluruh
komponen bangsa;
c. Propenas merupakan payung bagi seluruh lembaga negara
dalam melaksanakan tugas pembangunan.

15. Landasan operasional
2. Perumusan dan Landasan
a. Perumusan Propenas dilakukan secara
transparan dengan mengikutsertakan
berbagai pihak, baik dari kalangan
Pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan,
LSM maupun dari pakar, baik di Pusat
maupun di Daerah;
b. Propenas disusun berdasarkan landasan Idiil
Pancasila, landasan Konstitusional UUD
1945, landasan operasional GBHN.

16. Landasan operasional
3. Muatan
Muatan yang terkandung dalam Propenas terdiri dari 12 (dua belas) bab
 Bab I Pendahuluan
 Bab II Prioritas Pembangunan
 Bab III Pembangunan Hukum
 Bab IV Pembangunan Ekonomi
 Bab V Pembangunan Politik
 Bab VI Pembangunan Agama
 Bab VII Pembangunan Pendidikan
 Bab VIII Pembangunan Sosial dan Budaya
 Bab IX Pembangunan Daerah
 Bab X Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
 Bab XI Pembangunan Pertahanan dan Keamanan
 Bab XII Penutup

17. Refferensi
1. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem
Administrasi Negara Republik Indonesia, Jilid I, Gunung
Agung, 1997, Jakarta.
2. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Sistem
Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Buku III,
CV. Raga Meulaba, 2004, Jakarta.
3. Bulizuar Buyung, Drs., Sistem Administrasi Negara
Indonesia, Universitas Terbuka, 2002, Jakarta.
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 setelah Amandemen ke-4.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004
Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

18. LOGO
i-One 2010