3. Hubungan Konsep
Filsafat Pendidikan Kebijakan-Praktik
Teori Pendidikan
Teori Manaj. Pend -
Otonomi Daerah
- Desentralisasi Pend:
MBS-KTSP
Visi-misi-fungsi
tujuan-program
Implementasi
Program
4. Kebijakan Publik
Merupakan suatu aturan - dibuat pemerintah
merupakan bagian dari keputusan politik
untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu
yang ada & berkembang dimasyarakat
Kebijakan publik juga merupakan
keputusan yang dibuat oleh pemerintah
untuk melakukan pilihan tindakan tertentu
(To Do or Not ).
5. Kehidupan Masyarakat
Di Wilayah Hukum Negara
Negara memengang penuh tanggung jawab
harus mampu menyelesaikan permasalahan.
Kebijakan publik
dibuat dan dikeluarkan diharapkan dapat menjadi solusi nya
Tujuan Kebijakan Publik :
mengatasi permasalahan yang muncul dalam kegiatan tertentu
yang dilakukan oleh instansi pemerintah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan
(Mustopadidjaja, 2002).
7. Thomas R. Dye (1981)
Kebijakan publik adalah apa yang tidak dilakukan
maupun dilakukan oleh pemerintah.
Pengertian ini memiliki ruang lingkup yang
sangat luas. Selain itu, kajiannya yang hanya
terfokus pada negara sebagai pokok kajian.
Easton (1969)
Pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh
masyarakat yang keberadaannya mengikat.
Dalam pengertian ini hanya pemerintah yang
dapat melakukan sesuatu tindakan kepada
masyarakat dan tindakan tersebut merupakan
bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah
yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-
nilai kepada masyarakat.
8. Anderson (1975)
Kebijakan yang dibangun oleh badan & pejabat
pemerintah, di mana implikasi nya :
1. Selalu punya tujuan tertentu atau tindakan yang
berorientasi pada tujuan;
2 Berisi tindakan-tindakan pemerintah;
3 Mrpkn apa yang benar dilakukan & bukan mrpkn
apa yg masih dimaksudkan utk dilakukan;
4 kebijakan publik bisa bersifat positif : tindakan
pemerintah mengenai segala sesuatu masalah
tertentu, atau Bersifat negatif : keputusan
pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu;
5. kebijakan positif : didasarkan per-UU yang
bersifat mengikat dan memaksa.
9. Dye (1978)
Kebijakan publik “Whatever governments choose to
do or not to do.”, yaitu segala sesuatu atau apapun
yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau
tidak dilakukan.
Upaya apa utk mengetahui sesungguhnya yang
dilakukan,
Mengapa mereka melakukannya, dan
Apa yang menyebabkan mereka melakukannya secara
berbeda-beda.
Bila memilih melakukan tindakan, tindakan tersebut
harus memiliki tujuan. … harus meliputi semua
tindakan pemerintah, bukan keinginan pejabat saja.
Termasuk kebijakan publik karena mempunyai
pengaruh besar
10. David Easton
Public policy : “The authoritative allocation of
value for the whole society, but it turns out
that only the government can authoritatively
act on the „whole‟ society, and everything the
government choosed do or not to do result in
the allocation of values.”
Maksudnya, public policy tidak hanya berupa
apa yang dilakukan oleh pemerintah, akan
tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh
pemerintah karena keduanya sama-sama
membutuhkan alasan - alasan yang harus
dipertanggung-jawabkan.
11. Chief J.O. Udoji (1981)
“ An sanctioned course of action
addressed to a particular problem or
group of related problems that affect
society at large.”
Suatu tindakan bersanksi yang mengarah
pada suatu tujuan tertentu yang
diarahkan pada suatu masalah atau
sekelompok masalah tertentu yang
saling berkaitan yang mempengaruhi
sebagian besar warga masyarakat.
12. Jonnes (1977)
Memandang kebijakan publik sebagai
suatu kelanjutan kegiatan pemerintah di
masa lalu dengan hanya mengubahnya
sedikit demi sedikit.
13. Edward
“What governments say and do, or do not do. It is the
goals or purposes of governments programs.”
Maksudnya, apa yang dinyatakan dan dilakukan atau
tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan
publik.
Merujuk pada definisi di atas, kebijakan publik tampil
sebagai sasaran atau tujuan program-program.
Kebijakan publik dapat diterapkan secara jelas dalam
per-UU berbentuk pidato pejabat pemerintah atau
berupa program dan tindakan yang dilakukan
pemerintah.
14. Chandler dan Plano (1988)
Pemanfaatan hal strategis terhadap sumber
daya yang ada untuk memecahkan masalah
publik atau pemerintah.
Bentuk intervensi yang dilakukan secara
terus-menerus oleh pemerintah demi
kepentingan kelompok yang kurang
beruntung dalam masyarakat agar mereka
dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam
pembangunan secara luas.
15. Woll (1966)
Sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan
masalah di masy, secara langsung mp melalui
lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.
Dalam pelaksanaannya terdapat tiga tingkat
pengaruh yaitu:
1) adanya pilihan kebijakan atau keputusan yang
dibuat oleh politisi, pegawai pemerintah atau
yang lainnya yang bertujuan menggunakan
kekuatan publik ;
2) adanya output kebijakan, di mana kebijakan
yang diterapkan pada level ini menuntut pemerintah
untuk melakukan
pengaturan, penganggaran, pembentukan
personil dan membuat regulasi dalam bentuk
program ;
3) adanya dampak kebijakan yang merupakan efek
pilihan kebijakan.
16. Hakim (2003)
Studi Kebijakan Publik mempelajari
keputusan pemerintah dalam mengatasi
suatu masalah yang menjadi perhatian
publik.
Beberapa permasalahan yang dihadapi
disebabkan kegagalan birokrasi dalam
memberikan pelayanan dan menyelesaikan
persoalan publik.
Mis : information, complex side
effects, motivation, second best
theory, implementation
18. 3 stratifikasi kebijakan publik
Kebijakan umum (strategi),
kebijakan manajerial, dan
kebijakan teknis operasional.
Dari Sudut Manajemen,
Proses kerja kebijakan publik dapat dipandang
Sebagai serangkaian kegiatan
meliputi :
(a) pembuatan kebijakan,
(b) pelaksanaan dan pengendalian, serta
(c) evaluasi kebijakan.
19. Success is not given,
You create success,
You are success,
God does not create junks!
You possess all the resources to succeed
20. Paradigma Kebijakan Publik
dalam Empowerment :
Lama - Empowerment
Nasional Mi
k ro
Makro
Messo Regional Messo
Mikro Lokal Makro
Hidden Kelas Open
Sentralistik & seragam Otonom dan Beragam
@design created by:Siskamto.sw.Unninus,2010
21. Proses analisis kebijakan :
serangkaian aktivitas proses kegiatan
yang bersifat politis.
Diartikan proses pembuatan kebijakan
dan divisualisasikan serangkaian tahap
yang saling tergantung, yaitu :
(a) penyusunan agenda, (b) formulasi
kebijakan, (c) adopsi kebijakan, (d)
implementasi kebijakan, dan (e) penilaian
kebijakan.
Menurut Dunn (1994),
23. 7 Tahap Formulasi Kebijakan
Pengkajian Persoalan. Tujuannya adalah untuk
menemukan dan memahami hakekat persoalan dari
suatu permasalahan dan kemudian merumuskannya
dalam hubungan sebab akibat.
Penentuan tujuan. Adalah tahapan untuk
menentukan tujuan yang hendak dicapai melalui
kebijakan publik yang segera akan diformulasikan.
Perumusan Alternatif. Alternatif adalah
sejumlah solusi pemecahan masalah yang mungkin
diaplikasikan untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan.
Penyusunan Model. Model adalah
penyederhanaan dan kenyataan persoalan yang
dihadapi yang diwujudkan dalam hubungan kausal.
Model dapat dibangun dalam berbagai bentuk,
misalnya model skematik, model matematika, model
fisik, model simbolik, dan lain-lain.
24. Penentuan kriteria.
Analisis kebijakan memerlukan kriteria yang jelas dan
konsisten untuk menilai alternatif kebijakan yang
ditawarkan. Kriteria yang dapat dipergunakan antara
lain kriteria ekonomi, hukum, politik, teknis,
administrasi, peranserta masyarakat, dan lain-lain.
Penilaian Alternatif.
Penilaian alternatif dilakukan dengan menggunakan
kriteria dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran
lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan kelayakan
setiap alternatif dalam pencapaian tujuan.
Perumusan Rekomendasi.
Rekomendasi disusun berdasarkan hasil penilaian
alternatif kebijakan yang diperkirakan akan dapat
mencapai tujuan secara optimal dan dengan
kemungkinan dampak yang sekecil-kecilnya.
26. Kita Buka Mata, Telinga, Hati & Perhatian Kita
Untuk Melihat Negeri Yg Kita Cintai Ini,
Semoga Implementasi Kebijakan Membawa Perubahan
Menuju Kehidupan Yang Lebih Baik.
