Sistem pemerintahan

75,331 views

Published on

1 Comment
7 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
75,331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
428
Comments
1
Likes
7
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sistem pemerintahan

  1. 1. SISTEMPEMERINTAHAN TRIANY SYAFRILIA 2EA21 19210684UNIVERSITAS GUNADARMA
  2. 2. KATA PENGANTAR P u j i d a n s yu k u r k i t a p a n j a t k a n k e h a d i r a t A l l a h S W T ,k a r e n a dengan limpahan karunia dan nikmat-Nya saya dapatmenyelesaikan makalah ini. Tak lupa shalawat serta salam semoga tetap tercurahp a d a N a b i a k h i r z a m a n Muhammad SAW, kepada paraS a h a b a t n ya , k e l u a r g a , s e r t a s a m p a i k e p a d a k i t a selaku umatnya.Amin. Makalah bertema “Politik dan Strategi Nasional” ini kami buat untukmemenuhi tugas SoftSkill yang diberikan dosen mata kuliah“Pendidikan Kewarganegaraaan”. Dan semoga, selain memenuhi tugastersebut, makalah ini dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca pada umumnyadan saya khususnya. Kritik dan saran sangat saya harapkan dalam upaya perbaikandalam m e m b u a t m a k a l a h . K a r e n a s a n g a t s a ya s a d a r i p e m b u a t a nm a k a l a h i n i m a s i h b a n ya k kekurangan. Bekasi, Mei 2012 Triany Syafrilia
  3. 3. A. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara ............................................................1 1. Pengertian Sistem Pemerintahan ....................................................................1 2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer ......................................3 3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer ....................................................................................................5 4. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Presidensial ........................................5 5. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Parlementer ........................................6 6. Tipe-tipe Kabinet (Pemerintah) yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan. .................................................................................................7 7. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintah, dan Bentuk Pemerintahan....................7 8. Kesimpulan ....................................................................................................11 9. Daftar Pustaka...............................................................................................12
  4. 4. BAB II SISTEM PEMERINTAHANA. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara Sistem pemerintahan yang berada di suatu negara dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi negara. Antara lain kesejahteraan, pertahanan, keamanan, tata tertib, keadilan, kesehatan atau bertindak demi kepentingan rakyat. Untuk bertindak dengan sebaik-baiknya guna mencapai tujuan tersebut. Wewenang dan kekuasaan yang dimiliki dibagikan lagi kepada alat-alat kekuasaan negara di setiap sektor. Negara-negara di dunia memiliki sistem pemerintahan tidak menutup kemungkinan ada yang sama, bahkan suatu negara pernah mencoba dari berbagai macam sistem pemerintahan yang ada. Kernudian yang menjadi pertanyaan apa apa yang dapat mempengaruhi sistem pemerintahan di suatu negara, apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan. 1. Pengertian Sistem Pemerintahan Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian- bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Di dalam suatu sistem terdapat komponen yang merupakan suatu sub sistem tersendiri. Komponen-komponen tersebut mempunyai fungsi masing-masing saling berhubungan satu sama lain menurut pola. Tata atau norma tertentu dalam rangka mencapai tujuan. a. Sistem Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Sistem mempunyai tiga pengertian. Pertama, sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Kedua, sistem berarti susunan pandangan, teori, asas yang teratur. Ketiga, sistem berarti metode. Jelas bahwa dalam kaitannya dengan pemerintahan negara sistem berarti susunan yang teratur dari pandangan, teori atau asas tentang pemerintahan negara. Menurut KBB, pemerintahan berarti: 1) proses, cara, perbuatan memerintah;
  5. 5. 2) segala urusan yang dilakukan negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara. Dalam berbagai kamus yang ada, termasuk Webter s New World Dictionary of American Language, disebutkan bahwa kata sistem berasal dari bahasa Latin "systema" atau bahasa Yunani "systematos" yang berasal dari asal kata "synistani" yang berarti menempatkan bersama. Selanjutnya istilah sistem mengalami perkembangan yang lebih luas dan membawa arti yang berbeda-beda, setiap orang memberikan arti atau definisi sendiri menurut disiplin ilmu dan kepentingannya. Beberapa di antaranya sebagai berikut. 1) Websters New Collegiate Dictionary, memberikan batasan sistem adalah suatu kompleks ide-ide, prinsip-prinsip, dan sebagainya yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan erat satu sama lain. 2) Meyers Grosses Handlexikon memberikan batasan sistem adalah suatu keseluruhan yang teratur sebagai satu kesatuan. 3) Gabriel A. Almond and Bingham Powel, memberikan batasan sistem adalah suatu yang berisi interdenpendensi sejumlah bagian, sebuah batas di antara bagian-bagian itu, dan lingkungannya. Dari ketiga batasan itu terkandung pengertian bahwa sebuah sistem selalu terdiri dari bagian-bagian yang berbeda satu dengan yang lainnya dan di antara bagian-bagian itu terdapat saling hubungan dalam satu kesatuan menyeluruh, saling memengaruhi dan sistem itu bekerja dalam batas-batas yang jelas dari lingkungannya.b. Pemerintahan Pemerintahan dan pemerintah merupakan dua istilah yang berbeda, tetapi memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam bidang yang sama. Pemerintahan sebagai suatu proses pelaksanaan ketatanegaraan dalam suatu negara, sedangkan pemerintah adalah organ yang merupakan alat kelengkapan pemerintahan yang melaksanakan ketatanegaraan. Pemerintah sebagai alat pelaksana dan kelengkapan pemerintahan memiliki fungsi melaksanakan tugas-tugas esensial dan fakultatif negara. Tugas esensial adalah untuk mempertahankan negara sebagai organisasi politik yang berdaulat. Tugas ini menjadi tugas internal negara yaitu memelihara perdamaian, ketertiban, dan ketenteraman dalam negara serta melindungi hak milik , dari setiap orang, dan tugas eksternal yaitu mempertahankan kemerdekaan negara. Tugas esensial
  6. 6. ini sering disebut tugas asli dari negara sebab dimiliki oleh setiap pemerintah dari negara manapun di dunia. Tugas fakultatif negara adalah untuk memperbesar kesejahteraan umum baik moral, intelektual, sosial, maupun ekonomi. Misalnya, memelihara kesejahteraan fakir miskin, kesehatan, dan pendidikan rakyat. Fungsi pemerintah dalam melaksanakan tugas esensial dan tugas fakultatif negara inilah merupakan salah satu wujud kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah sebagai pelaksana tugas negara meliputi berikut ini. 1) Pemerintah dalam, arti luas Pemerintah dalam anti luas adalah gabungan semua badan kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara, meliputi badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Di Indonesia, pemerintah masih ditambah dengan badan konsultatif, eksaminatif, dan kenstitutif. 2) Pemerintah dalam arti sempit terdiri atas presiden, wakil presiden, dan paramenteri (kabinet). Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan yakni melaksanakan tugas esensial dan tugas fakultatif negara dimasing-masing negara tidak sama. Hal ini disebabkan masing-masing negara memiliki sistem pemerintahan yang berbeda-beda.2. Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer Ada dua jenis sistem pemerintahan, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Walaupun istilah sistem pemerintahan itu menunjuk pada tata hubungan antara ketiga cabang kekuasaan utama dalam suatu negara, nama parlementer maupun presidensial itu lebih menunjuk pada hubungan antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif dalam suatu negara. Persoalan utamanya adalah lembaga manakah yang menjadi sasaran pertanggungjawaban kerja para pelaksana kekuasaan eksekutif (menteri). Nama parlementer menunjukkan bahwa dalam sistem itu para menteri harus mempertanggungjawabkan kinerja eksekutif kepada pihak parlemen (badan legislatif). Sedangkan nama presidensial menunjukkan bahwa dalam sistem itu para menteri harus mempertanggungjawabkan kinerja eksekutifnya kepada pihak presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi di bidang eksekutif. Selain kedua jenis sistern pemerintahan yang umum berlaku di negara demokrasi
  7. 7. itu, kita juga melihat adanya sistem pemerintahan yang khas berlaku dinegara-negara komunis, yaitu pemerintahan kediktatoran proletariat. Dalam pemerintahan sistem parlementer, hubungan antara badanlegislatif dengan badan eksekutif sangat erat. Keanggotaan badan legislatifdipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum. Adapun badan eksekutif ataukabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dipilih berdasarkandukungan suara terbanyak dari badan legislatif (Dewan PerwakilanRakyat). Kabinet dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, kedudukankabinet sangat bergantung kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Apabilakabinet dapat mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DewanPerwakilan Rakyat, tidak akan terjadi sesuatu hal. Namun jika DewanPerwakilan Rakyat tidak dapat menerima pertanggungjawaban kabinet,maka kemungkinan Dew an Perwakilan Rakyat akan menjatuhkan kabinetdengan mosi tidak percaya. Karena sangat bergantung kepada Badan Perwakilan Rakyat posisipemerintahan dengan sistem parlementer sangat labil. Apa lagi kalaupersaingan memperebutkan kursi di badan legislatif sangat tinggi. Hal inibiasanya terjadi apabila terdapat jumlah, partai yang banyak dalammemperebutkan suara mayoritas di lembaga legislatif, dan kabinetterbentuk berdasarkan koalisi beberapa partai. Berbeda dengan sistem parlementer, dalam sistem presidensialhubungan antara badan legislatif dan eksekutif bersifat fungsional.Artinya, badan yang satu tidak tergantung pada yang lainnya. Badaneksekutif terpisah dari badan legislatif atau parlemen sistem, inimerupakan aplikasi dari teori pemisahan kekuasaan. Teori ini merupakanpikiran John Locke yang kemudian dikembangkan oleh Montesguieu.Menurut John Locke kekuasaan negara terpisah antara kekuasaanlegislatif, ekskutif, dan federatif. Dalam hal ini badan legislatif memilikikekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kekuasaan federatifmeliputi kekuasaan yang tidak termasuk kekuasaan legislatif daneksekutif, seperti mengadakan kerja sama dan aliansi dengan negara lain diluar negeri. Sama seperti John Locke, Montesquieu membagi kekuasaan negarasecara terpisah atas tiga jenis yakni kekuasaan legislatif, eksekutif, danyudikatif. Bedanya dengan John Locke, Montesquieu menegaskan bahwa
  8. 8. kekuasaan yudikatif adalah mengawasi dan mengambil tindakan apabila eksekutif yang bertugas melaksanakan undang-undang terbukti menyimpang dari undang-undang yang digariskan. Pemisahan kekuasaan seperti tersebut di atas masih diterapkan di Amerika Serikat, itupun tidak semurni ajaran Montesquieu. Di negara ini kekuasaan legislatif dipegang oleh kongres, kekuasaan eksekutif dipegang oleh presiden, dan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung. Masing-masing badan berdiri sendiri. Kekuasaannya sudah dibatasi sehingga keseimbangan kekuasaan antara ketiga badan tadi dapat diwujudkan. Ketiga badan ini pun memiliki kedudukan yang sederajat sehingga mereka bisa saling mengawasi. Prinsip inilah yang dinamakan pengawasan dan keseimbangan dalam pemerintahan Amerika Serikat.3. Kelebihan dan Kelemahan Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer a. Kebaikan sistem pemerintahan parlementer 1) Pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pernerintah besar sekali 2) Pengawasan terhadap kebijaksanaan pemerintah dapat berjalan dengan baik. b. Kelemahan sistem pemerintahan parlementer 1) Sering terjadi krisis kabinet karena tidak mendapat dukungan dari mayoritas anggota DPR. 2) Keberhasilan sulit sekali bagi negara yang menganut sistem banyak partai, karena kabinet mendapat kesulitan dukungan dari anggota DPR. c. Kebaikan sistem pemerintahan presidensial 1) Presiden dan menteri selama masajabatannya tidak dapat dijatuhkan oleh DPR sehingga ada kestabilan. 2) Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya, karena tidak dibayangi krisis kabinet d. Kelemahan sistem pemerintahan presidensial 1) Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh. 2) Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik negara kurang mendapat perhatian yang seluas-luasnya.4. Ciri-ciri Pokoh Sistem Pemerintahan Presidensial Dalam sistem pemerintahan presidensial, pada dasamya kekuasaan negara berpusat pada presiden. Namun dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, pertimbangan lembaga-lembaga pemerintah lainnya tetap
  9. 9. menjadi penyeirnbang. Adapun ciri-ciri sistern pemerintahan presidensial sebagai berikut : a. Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. b. Presoden dan legislatif tidak dapat saling menjatuhkan. c. Masa jabatan presiden dan legislatif dapat ditentukan dengan pasti. d. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. e. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dalam praktik sistem pemerintahan presidensial, ada yang mengembangkan ajaran Trias Politica Montesqueiu secara murni dengan separation of power, seperti di Amerika Serikat yang dikenal dengan praktik check and balance. Praktik demikian bertujuan agar di antara kekuasaan eksekutif (president), legislatif (kongres = senat + parlemen) dan yudikatif (Mahkamah Agung/Supreme Court) tersebut selalu terdapat keseimbangan dalam keadaan tertentu. Tetapi dalam praktik sistem pemerintahan presidensial ada juga yang menerapkan trias politica tidak secara murni yaitu dengan sistem distribution ofpower atau pembagian kekuasaan, misalnya negara Indonesia.5. Ciri-ciri Pokok Sistem Pemerintahan Parlementer Sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahanyang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Sistem pemerintahanparlementer ditandai oleh adanya suatu hubungan yang erat antara eksekutifdan parlernen. Eksekutif dan parlemen saling bergantung satu sama lain.Eksekutif yang dipimpin oleh perdana menteri dibentuk oleh parlemen daripartai/organisasi mayoritas di parlemen. Rakyat tidak memilih langsungperdana menteri dan kabinetnya, melainkan hanya memilih anggota parlemen.Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut. a. Menteri bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan. b. Raja atau presiden berkedudukan sebagai kepala negara. c. Kepala negara atas saran perdana menteri dapat membubarkan parlemen (DPR), apabila pemerintah menganggap parlemen tidak mewakili kehendak rakyat. d. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. e. Kabinet dapat dijatuhkan setiap saat oleh parlemen dengan mosi tidak percaya.
  10. 10. f. Program kebijakan kabinet harus disesuaikan dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen. g. Masa jabatan kabinet tidak dapat ditentukan secara pasti, sebab sangat tergantung dukungan parlemen. h. Kekuasaan parlemen lebih kuat daripada kekuasaan pemerintah. i. Anggota kabinet seluruhnya atau sebagian merupakan anggota parlemen. j. Sistem pemerintahan parlementer cenderung labil bila dalam negara tersebut diterapkan sistem multipartai, namun jika menganut sistem dwi partai, maka kecenderungan kelabilan dapat dikurangi.6. Tipe-tipe Kabinet (Pemerintah) yang Berkaitan dengan Sistem Pemerintahan. a. Tape-tipe kabinet berdasarkan siapa yang bertanggung jawab atas jalannya tugas pemerintah 1) K.abinet mini sterii1, yaitu sty-t, 11 kabinet di mana menteri bertanggung jawab atas jalannya tugas pemerintahan. 2) Kabinet presidensial yaitu suatu kabinet dimana presiden bertanggung jawab atas jalannya tugas pemerintahan. b. Tipe kabinet berdasarkan ada tidaknya campur tangan parlemen dalam pembentukan kabinet 1) Kabinet parlementer, yaitu suatu kabinet di mana ada campur tangan parlemen dalam pembentukan. 2) Kabinet ekstra parlementer, yaitu suatu kabinet di mana tidak adanya campur tangan parlemen dalam pembentukannya.7. Bentuk Negara, Bentuk Pemerintah, dan Bentuk Pemerintahan a. Bentuk negara. Bentuk negara adalah pengelompokan negara berdasarkan kriteria distribusi kekuasaan (secara resmi) antarberbagai tingkat pemerintahan dalam suatu negara. Bentuk negara dibedakan menjadi tiga kategori. 1) Negara kesatuan, yaitu negara yang pemerintah pusatya berdaulat penuh atas semua tingkat pemerintahan yang ada di bawahnya. 2) Federal/serikat, yaitu negara yang kekuasaannya secara formal di bagi menjadi dua, sebagian menjadi kekuasaan pemerintah pusat federal dan sebagian menjadi kekuasaan pemerintahan negara bagian. 3) Negara konfederasi, yaitu bentuk kerja sama negara di mana pemerintah pusat tunduk pada kedaulatan masing-masing negara anggotanya.
  11. 11. b. Bentuk pemerintah Bentuk pemerintah adalah pengelompokan negara berdasarkan cara pengisian jabatan kepala negaranya. Berdasarkan kriteria itu kita mengenal negara kerajaan dan republik. Kerajaan adalah negara yang jabatan kepala negaranya diisi melalui sistem pewarisan. Sedangkan republik adalah negara yang kepala negaranya diisi melalui cara-cara di luar sistem pewarisan.c. Bentuk pemerintahan Bentuk pemerintahan adalah pengelompokan negara berdasarkan letak kekuasan tertinggi dalam sebuah negara. Menurut Aristoleles ada enam kemungkinan bentuk pemerintahan yaitu sebagai berikut. 1) Monarki Monarki adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan rakyat. 2) Tirani Tirani yaitu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan satu orang, yang memerintah untuk kepentingan dirinya sendiri. 3) Aristokrat Aristokrat yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan elite, yang memerintah untuk kepentingan rakyat. 4) Oligarki Oligarki yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan sekelompok elit, yang memerintah untuk kepentingan kelompok penguasa itu sendiri. 5) Politi Politi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat yang pemerintahannya untuk kepentingan rakyat 6) Demokrasi Demokrasi yaitu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan negara yang tertinggi ada di tangan rakyat namun pemerintahannya hanya untuk kepentingan penguasa
  12. 12. Daftar PustakaBalai Pustaka. 2001. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: BalaiPustakaBSNP. 2006. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar MataPelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SD. Jakarta: Diknas.Departemen Dalam Negeri. 2006. Peraturan Pemerintah RI No.72Tahun 2005 Tentang Desa.Depdikbud . 1992. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: BalaiPustaka

×